Olehmenuntut hak pesangon dikaitkan karenanya dalam memutus kedaluwarsadengan Putusan Mahkamah tidak mengurangi kebebasan hakim untukKonstitusi mempertimbangkan rasa keadilanberdasarkan Pasal 100 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial junctoPasal 5 UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.6.

Ali Erianto,

Hak Pesangon 2 x Ketentuan :

Pesangon 9 bln upah x 2 x Rp 1.952.700,- -------- = Rp 35.148.600,-

Penghargaan 4 bln upah x 1.952.700,- --------------= Rp 7.810.800,-

Perumahan & Perobatan 15 % x Rp 42.952.400, -= Rp 6.443.910,-

Total Hak Pesangon dan hak lainnya -------------- -= Rp 49.403.310,-

1. Sri Lestari,

Hak Pesangon 2 x Ketentuan

,- = Rp 6.443.910,-

Total Hak Pesangon dan hak lainnya ---------------- = Rp 49.403.310,

1. Nurhabibi,

Hak Pesangon 2 x Ketentuan :

Pesangon 9 bln upah x 2 x Rp 1.952.700,- ---------= Rp 35.148.600,-

Penghargaan 4 bln upah x 1.952.700,- --------------= Rp 7.810.800,-

Perumahan & Perobatan 15 % x Rp 42.952.400,- = Rp 6.443.910,-

Total Hak Pesangon

Hak Pesangon 2 x Ketentuan :

Pesangon 9 bln upah x 2 x Rp 1.952.700,- ------ = Rp 35.148.600,-

Penghargaan 4 bln upah x 1.952.700,- ------------- = Rp 7.810.800,-

Perumahan & Perobatan 15 % x Rp 42.952.400,- = Rp 6.443.910,-

Total Hak Pesangon dan hak lainnya -----------------= Rp 49.403.310,-

1. Samidah,

Hak Pesangon 2 x Ketentuan

6.443.910,-

Total Hak Pesangon dan hak lainnya ---------------- = Rp 49.403.310,-

1. Sutriani,

Hak Pesangon 2 x Ketentuan :

Pesangon 9 bln upah x 2 x Rp 1.952.700,- ------ = Rp 35.148.600,-

Penghargaan 4 bln upah x 1.952.700,- -------------= Rp 7.810.800,-

Perumahan & Perobatan 15 % x Rp 42.952.400, = Rp 6.443.910,-

Total Hak Pesangon dan hak lainnya

Samosir,

SKEP/Masa kerja 10 Februari 2014/24 tahun Hak pesangon pensiun Pesangon 2 x 9 xRp12.555.000,00 Rp225.990.000,00 Halaman 6 dari 65 hal. Put.

Nomor 522 K/Padt.SusPHI/2018 Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda) Rp417.035.772,00 g.

Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda) Rp195.436.845,00 d.

hak (pesangon/upah/BPJS/denda) Rp955.113.343,00 e.

+ upah) Rp720.025.000,00Total hak (pesangon/upah/BPJS/denda) Rp2.315.784.432,00 h.

Dengan perhitungan sebagai berikut:No Nama Uraian Hak Karyawan Jumlah (Rp) Total (Rp)Karyawana) Hak pesangon Pasal 156 ayat 2 59.260.320,00b) Hak pesangon Pasal 156 ayat 3 8.876.720,00c) Hak pesangon Pasal 156 ayat 4 10.370.556,00d) Kekurangan upah tahun 2013 3.020.000,00e) Kekurangan upah tahun 2014 (s/d Okt) 7.875.840,001.

) Sisa hak cuti tahunan tahun 2014 1.034.880,00k) Upah selama proses (OktNov 2014) 5.684.480,00a) Hak pesangon Pasal 156 ayat 2 43.106.880,00b) Hak pesangon Pasal 156 ayat 3 7.184.480,00c) Hak pesangon Pasal 156 ayat 4 7.543.704,00d) Kekurangan upah tahun 2013 9.624.000,00e) Kekurangan upah tahun 2014 (s/d Okt) 10.422.400,00vain f) Jamsostek tahun 2013, belum dibayar 1.369.368,00 90.441.769,Samsudin g) Jamsostek tahun 2014, belum dibayar 2.047.577,00h) THR tahun 2014, belum dibayar i) Sisa hak cuti

tahunan tahun 2013 924.000,00j) Sisa hak cuti tahunan tahun 2014 1.034.880,00k) Upah selama proses (OktNov 2014) 7.184.480,00a) Hak pesangon Pasal 156 ayat 2 47.875.840,00b) Hak pesangon Pasal 156 ayat 3 8.976.720,00c) Hak pesangon Pasal 156 ayat 4 8.527.884,00d) Kekurangan upah tahun 2013 e) Kekurangan upah tahun 2014 (s/d Okt) 2.422.400,00Tia Ramon f) Jamsostek tahun 2013, belum dibayar 1.369.368,00 81.813.389,00g) Jamsostek tahun 2014, belum dibayar 1.705.577,00h) THR tahun 2014, belum dibayar

Put.Nomor 972 K/Pdt.SusPHI/2016 k) Upah selama proses (OktNov 2014)9.876.720,00 a) Hak pesangon Pasal 156 ayat 2b) Hak pesangon Pasal 156 ayat 321.000.000,00 c) Hak pesangon Pasal 156 ayat 4 3.150.000,00d) Kekurangan upah tahun 2013 e) Kekurangan upah tahun 2014 (s/d Okt) 7.

Syahrial f) Jamsostek tahun 2013, belum dibayar 1.369.368,00 98.656.830,00g) Jamsostek tahun 2014, belum dibayar 2.137.500,00h) THR tahun 2014, belum dibayar i) Sisa hak cuti tahunan tahun 2013 924.000,00j) Sisa hak cuti tahunan tahun 2014 1.038.462,00k) Upah selama proses (OktNov 2014) 11.250.000,00a) Hak pesangon Pasal 156 ayat 2 195.750.000,0b) Hak pesangon Pasal 156 ayat 3 0c) Hak pesangon Pasal 156 ayat 4 43.500.000,00d) Kekurangan upah tahun 2013 35.887.500,00Ir. Risman10.

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak pesangon Penggugat 1 sejumlah Rp123.539.613,00,- (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas Rupiah);
3. Menghukum Tergugat

untuk membayar secara tunai hak pesangon Penggugat 2 sejumlah Rp123.539.613,00,- (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas Rupiah);

Memberi Ijin kepada KIAJAR WUNGU sebagai ahli waris SUGIHARTANTO untuk mengurus hak pesangon SUGIHARTANTO (suami pemohon), sesuai dengan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 di BRI ; 4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari SUGIHARTANTO ingin mengurus hakpesangon SUGIHARTANTO (suami pemohon), sesuai dengan Undang UndangNomor: 13 Tahun 2003 di BRI ;e Bahwa Pemohon untuk mengurus/menuntut hak pesangon SUGIHARTANTO(Suami pemohon), sesuai dengan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 diBRI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Blora untuk memeriksa permohonan pemohon dan mengabulkanpermohonan pemohon

Menetapkan, memberi Ijin kepada KIAJAR WUNGU sebagai ahli warisSUGIHARTANTO untuk mengurus hak pesangon SUGIHARTANTO (suamipemohon), sesuai dengan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 di BRI;4.

;e Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai ahli waris dari SUGIHARTANTO inginmengurus hak pesangon SUGIHARTANTO (suami pemohon), di BRI ;e Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai ahli waris untuk mengurus hakpesangon SUGIHARTANTO (suami pemohon), di BRI harus ada Penetapandari Pengadilan Negeri.;Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dantidak keberatan;Saksi Il. SUKIRMAN.

ANDY BHARATA, 3.CHANDRA HUSADA semuanya sudah dewasa ;e Bahwa benar suami pemohon dahulu adalah Pegawai BRI Kantor CabangBlora, dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2011 karena sakit;e Bahwa benar Pemohon sebagai ahli waris dari SUGIHARTANTO inginmengurus hak pesangon SUGIHARTANTO (suami pemohon), di BRI, sesuaidengan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 di BRI;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris untukmengurus hak Pesangon di BRI adalah sebagai ketentuan yang sebagaimana

Memberi Ijin kepada KIAJAR WUNGU sebagai ahli waris SUGIHARTANTO untukmengurus hak pesangon SUGIHARTANTO (suami pemohon), sesuai denganUndang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 di BRI ;4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepadaPemohon sebesar Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah ditetapbkan pada hari SENIN tanggal: 13 April 2015 olehMONITA HONEISTY BR. SITORUS, SH.

Menghukum Tergugat membayar kekurangan uang hak pesangon pensiun kepada Penggugat sebesar Rp. 56.240.102,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Rupiah);3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM REKONVENSI- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja terhitung tanggal 12 Juni 2013;3.Memerintahkan Penggugat membayar hak pesangon kepada Tergugat sebesar Rp.11.567.160,- dengan perincian seperti berikutUang pesangon = Rp. 10.058.400,-Uang penghargaan masa kerja = Rp. Uang penggantian hak = Rp. 1.508.760,- (+)Total = Rp 11.567.160,-4.

2013 tanggal 7 Juni Tahun 2013 (BuktiP2) dan kemudian Surat No.04/KMU/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentangefisiensi tahap 1 (Bukti P3) dan Surat No.7/KMUP/V1/2013 tanggal 19 Juni2013 tentang efisiensi tahap II (Bukti P4);Bahwa, Tergugat Sdr.CARMADI, beketja di PT.KARANGMASUNGGUL sejak 16 April 2012, bagian Filter, upah terakhir Rp.2.514.600, (duajuta lima ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) dan putus hubungan kerja25karena pengurangan efisiensi terhitung tanggal 12 Juni 2013 (Bukti T8)dengan hak

pesangon sesuai pasal 156 UU No.13 Tahun 2003;Bahwa, efisiensi tahap pertama (1) dilakukan terhadap 36 orangpekerja dan terhadap pelaksanaan efisiensi 35 orang pekerja telah menerimahak pesangon dua (2) kati pasat 156 UU No.13 Tahun 2003, terkecuatiTergugat menolak efisiensi PT.KARANGMAS UNGGUL atau masih dalamhubungan kerja, akan tetapi ternyata mengikatkan diri dalam hubungan kerjadengan PT.SWADAYA INDO PRIMA sejak tanggal 22 Juli Tahun 2013 (BuktiP10);Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya

diperkuat keterangan saksi Sdr.KARLIM,sehingga berdasarkan faktafakta hukum tersebut maka Majelis menyatakandan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan didukung bukti(P3) ternyata pekerja yang terkena efisiensi berdasarkan hasil evaluasi dandibertahukan kepada pekerja melalui pengumuman No.04/KMUP/V1/2013tanggal 11 Juni 2013 untuk tahap pertama sebanyak 36 orang pekerjatermasuk Sdr.CARMADI (Bukti P3) dan ternyata 35 orang pekerja menerimaPHK karena efisiensi berikut hak

pesangon dan telah didaftarkan Akta BuktiPendaftaran Perjanjian Bersama (Bukti P14), kKecuali Tergugat Sdr.CARMADImenolak PHK karena Efisiensi, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkanpasal 4 ayat (1.d) Peraturan Perusahaan serta hasil evaluasi Situasi danKondisi Perusahaan yang diberitahukan kepada pekerja melalui PengumumanNo.03/KMUPNI/2013 tanggal 7 Juni 2013 (Bukti P2) dan untukmempertahankan kelangsungan bekerja dan berusaha sesuai prinsipprinsipHubungan Industrial Pancasila, maka Majelis

Memerintahkan Penggugat membayar hak pesangon kepada Tergugatsebesar Rp.11.567.160, dengan perincian seperti berikutUang pesangon = Rp. 10.058.400,Uang penghargaan masa kerja =Rp. Uang penggantian hak = Ro. 1.508.760. (+)Total =Rp 11.567.160,4.

pesangon dan atau uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana yang dimaksudUndangUndang No. 13 tahun 2003 sebagai akibat atas pemutusanhubungan kerja, khusus Penggugat II juga belum mendapatkan hak gaji/upah bulan terakhir bekerja sebelum tertanggal Surat KeputusanPemutusan Hubungan Kerja ditetapkan yakni gaji/upah pada bulanHal. 3 dari 11 hal.

Penggugat I dengan masa kerja 3 tahun 8 bulan menuntut hak pesangon danatau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak denganperhitungan sesuai pasal 156 UndangUndang No. 13 tahun 2003, yakni :Uang Pesangon ............... 4x Rp. 2.356.208, = Rp. 9.424.832,Uang Penghargaan .......... 2 x Rp. 2.356.208, = Rp. 4.712.416,Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 14.137.248, = Rp. 2.120.587,e Uang Cuti Tahun 2011 : 7/12 x Rp. 2.356.000, = Rp. 1.374.454.TOTAL = Rp. 17.632.289, (tujuh belas juta enam

Penggugat II dengan masa kerja 4 tahun 3 bulan menuntut hak pesangon danatau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak denganperhitungan sesuai pasal 156 UndangUndang No. 13 tahun 2003, yakni :e Uang Pesangon ............... 5 x Rp. 2.295.534, =Rp. 11.477.670,e Uang Penghargaan .......... 2 x Rp. 2.295.534, =Rp. 4.591.068,e Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 16.068.738, =Rp. 2.410.310,e Gaji Terakhir bulan Oktober 2011...

pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak para Penggugat sejak Putusan perkara a quo inidiucapkan ;Berdasarkan atas uraian halhal tersebut diatas, dengan ini para Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri SurabayaCq.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kiranya berkenan menerima, memeriksadan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :Primair :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat denganTERGUGAT putus karena PHK ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan atauuang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sertahakhak lain kepada para Penggugat yang dengan rinciansebagai berikut :e Penggugat I:Uang

Memberi Ijin kepada SITI SUSILOWATI sebagai ahli waris HARMINTO untuk mengurus hak pesangon HARMINTO (suami pemohon), sesuai dengan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 di BRI; 4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari HARMINTO ingin mengurus/menuntut hakpesangon HARMINTO (suami pemohon), sesuai dengan Undang Undang Nomor: 13 Tahun2003 di BRI ;e Bahwa Pemohon untuk mengurus/menuntut hak pesangon HARMINTO (suamipemohon), sesuai dengan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 di BRI harus adaPenetapan dari Pengadilan Negeri ;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Blora untuk memeriksa permohonan pemohon dan mengabulkan permohonanpemohon

Menetapkan, memberi Ijin kepada SITI SUSILOWATI sebagai ahli waris HARMINTOuntuk mengurus hak pesangon HARMINTO (suami pemohon), sesuai dengan UndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003 di BRI;4.

Bahwa ALMH GATI SILISTYORINI sebagai pegawai NEGERI SIPILsetelah meninggal dunia mempunyai hak pesangon yang harus diambiloleh ahli waris yaitu anakanak dari ALMH GATI SULISTYORINI, namunanakanak dari ALMH GATI SULISTYORINI yang bernamaDESTYA ARIFATUR RIFQOH masih dibawah umur, oleh karena itupemohon sebagai ANAK KANDUNG pertama dari ALMH GATISULISTYORINI. bermaksud mengajukan permohonan mengambil pesangon/ pensiunan terhadap anakanak ALMH GATI SULISTYORINI. Yangbernama DESTYA ARIFATUR RIFQOH.

Saksi SUWONO: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetanggasaksi; Bahwa pemohon adalah ANAK KANDUNG Pertama (Almh) GATISULISTYORINI yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 September2020Bahwa setelah Ayahnya (Alm) Imam Busro meninggal dunia, anak yangbemama DESTYA ARIFATUR RIFQOH sekarang berada dibawahasuhan pemohon.Bahwa ALMH GATI SILISTYORINI sebagai pegawai NEGERI SIPILsetelah meninggal dunia mempunyai hak pesangon yang harus diambiloleh ahli waris yaitu. anakanak dari ALMH

Saksi DAMPRIADI :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetanggasaksi;Bahwa pemohon adalah ANAK KANDUNG Pertama (Almh) GATISULISTYORINI yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 September2020Bahwa setelah Ayahnya (Alm) Imam Busro meninggal dunia, anak yangbemama DESTYA ARIFATUR RIFQOH sekarang berada dibawahasuhan pemohon.Bahwa ALMH GATI SILISTYORINI sebagai pegawai NEGERI SIPILsetelah meninggal dunia mempunyai hak pesangon yang harus diambiloleh ahli waris yaitu. anakanak dari ALMH

memeriksapermohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, dan P7 yang dihubungkandengan keterangan saksi saksi bahwa benar pemohon Devita Alvy Faridaadalah anak pertama dari Almh Gati Sulistyorini;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P3, P5, P6, P8, P9dan P10 serta telah menghadirkan 2 ( Dua ) orang saksi, yaitu saksi SUWONOdan saksi DAMPRIADI, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Almh Gati Sulistyorini sebagai Pegawai Negeri Sipil setelahmeninggal dunia mempunyai hak

pesangon / Pensiunan yang bisa diambiloleh ahli waris yaitu. anakanak dari Almh Gati Sulistyorini, namun anakdari Almh Gati Sulistyorini yang bernama Destya Arifatur Rifqoh masihdibawah umur; Bahwa pemohon Devita Alvy Farida adalah anak pertama dari Almh GatiSulistyorini yang merupakan kakak kandung dari Destya Arifatur Rifgoh; Bahwa Destya Arifatur Rifqoh masih dibawah umur yang lahir di bloratanggal 14 Desember 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasoleh karena permohonan

Pesangon Rp.33.289.308, Hak Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.29.590.496, Uang Penggantian Hak Rp.9.431.971, Termohon PKPU memiliki utang tertunggak kepada Pemohon PKPUIl sejumlah Rp.67,506.141, (enam puluh tujuh juta lima ratus enamribu seratuS empat puluh satu Rupiah), dengan rincian : Hak Pesangon Rp.33.019.308, Hak Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 25,681.684, Uang Penggantian Hak Rp. 8.805.149, Termohon PKPU memiliki utang tertunggak kepada Pemohon PKPUIll sejumlah Rp. 68.058.141, (enam puluh delapan

juta lima puluhdelapan ribu seratus empat puluh satu Rupiah) dengan rincian: Hak Pesangon Rp. 33.289.308, Hak Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 25,891.684, Uang Penggantian Hak Rp. 8.877.149, Termohon PKPU memiliki utang tertunggak kepada Pemohon PKPUIV sejumlah Rp.67,506.141, (enam puluh tujuh juta lima ratus enamribu SeratuS empat puluh satu Rupiah), dengan rincian : Hak Pesangon Rp.33.019.308, Hak Uang Penghargaan Masa KerjaRp. 25,681.684, Uang Penggantian Hak Rp. 8.805.149, Hal 5 Putusan Nomor

: Hak Pesangon Rp. 33.019.308, Hak Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 25,681.684, Uang Penggantian Hak Rp. 8.805.149, Termohon PKPU memiliki utang tertunggak kepada Pemohon PKPUVil sejumlah Rp. 66.760.941, (enam puluh enam juta tujuh ratusenam puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu Rupiah) denganrincian : Hak Pesangon Rp. 32.654.808, Hak Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 25.398.184, Uang Penggantian Hak Rp. 8.707.949, Termohon PKPU memiliki utang tertunggak kepada Pemohon PKPUVIII sejumlah Rp.68.426.141

, (enam puluh delapan juta empat ratusdua puluh enam ribu seratus empat puluh satu Rupiah) denganrincian : Hak Pesangon Rp. 33.469.308, Hak Uang Penghargaan Masa KerjaRp. 26.031.684, Uang Penggantian Hak Rp. 8.925.149, Hal 6 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sby i) Termohon PKPU memiliki utang tertunggak kepada Pemohon PKPUIX sejumlah Rp. 62.588.382, (enam puluh dua juta lima ratusdelapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah)dengan rincian : Hak Pesangon Rp. 32.654.808,

Hak Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 21.769.872, Uang Penggantian Hak Rp. 8.163.702, j) Termohon PKPU memiliki utang tertunggak kepada Pemohon PKPUX sejumlah Rp.54.377.814, (lima puluh empat juta tiga ratus tujuhpuluh tujuh ribu delapan ratus empat belas Rupiah) dengan rincian : Hak Pesangon Rp. 32.735.808, Hak Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 14.549.248, Uang Penggantian Hak Rp. 7.092. 758, Dimana pengakuan utang dari Termohon PKPU semacam ini dapatdikualifikasikan sebagai suatu Pengakuan murni (

Perselisihan hak pesangon meninggal dunia yang belum dibayarterhadap almh. Sdri. Lisia Sulistijowati dengan register perkara No. 52 /G/2015/PHI.Sby; 22202 2n enn nn nne ne eneHal. 2 dari 5 hal. Put. No. 52/G/2015/PHISby.3.3. Perselisihan PHK usia pensiun dan / atau hak pesangon pensiun belumdibayar terhadap Sdr. Nurchasanah A dan Poniti dengan registerperkara No. 55/G/2015/PHI.Sby; 3.4. Perselisihan PHK usia pensiun dan / atau hak pesangon pensiun belumdibayar terhadap Sdr.

HexamitraCharcoalindo dengan mendapat Upah terakhir sebesar Rp.3.580.300, (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah)setiap bulannya;Bahwa setelah Saudara ALI meninggal dunia, namun Tergugat tidakmau memberikan sejumlah uang sebagai hak pesangon kepada ParaPenggugat;Bahwa melalui Serikat Pekerja KEP KSPI PT.

HexamitraCharcoalindo di bagian produksi/teknik listrik dengan perusahaan PT.Hexamitra Charcoalindo in casu Tergugat karena meninggal dunianyaSaudara Ali pada tanggal 24 Juni 2018 oleh sebab sakit dengan tidakmendapat hak pesangon;Menimbang, bahwa tentang meninggalnya Ali (almarhum) pekerjaPT.

Hexamitra Charcoalindo, kehadiranPara Penggugat yang pada saat itu sebagaimana keterangan Saksi dariTergugat untuk menerima sejumlah uang atas meninggalnya Saudara Ali,namun ternyata Para Penggugat tidak mau menerima uang tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana dalam dalilgugatan Para Penggugat setelah meninggalnya Saudara Ali bahwa Tergugattidak memberikan hak pesangon, namun dalam keterangan Saksi dari ParaPenggugat dan Saksi dari Tergugat telah dilakukan dan dilaksanakanHalaman

tersebut di atas oleh karenamasih belum menghasilkan kesepakatan tentang pemberian sejumlah uangdan atau hak pesangon Saudara Ali (almarhum) akhirnya dilimpahkan kepadaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk dilakukan Mediasi yang padaakhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik mengeluarkansurat anjuran dengan Nomor 567/2029/437.58/2018 Tertanggal 20 Desember2018 yang pada pokoknya agar PT.

pesangon Saudara Allalmarhum;Menimbang, bahwa disisi lain menurut keterangan Para Saksi dariPara Penggugat dapatlah disimpulkan bahwa sampai saat ini perusahaanlancar dalam berproduksi dan tetap melakukan pengiriman hasil produksiuntuk ekspor walaupun Saksi dari Tergugat menjelaskan produksi danpengiriman barang hasil produksi sudah tidak seperti dulu lagi;Menimbang, bahwa terhadap hal seperti tersebut di atas dan atasketidakmampuan Tergugat dalam memberikan hak pesangon Saudara Allalmarhum sebagaimana

bisnis semakin memburuk akibatkeluarnya produkproduk principal inti antara lain Produk Saralee, Produk Smart, MinyakGoreng sehingga mengakibatkan berkurangnya penurunan aktivitas penjualan secaradrastis yang berdampak pada ketidakmampuan perusahaan;Bahwa akibat dari pemberhentian tersebut pada point 5 di atas Tergugat hanyamemberikan uang pesangon kali ketentuan Pasal 156 Ayat 2, 3 dan 4 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:PenggugatI diberikan hak

pesangon Rp27.611.500,00;Penggugat II diberikan hak pesangon Rp18.298.800,00;Penggugat III diberikan hak pesangon Rp21.148.500,00;Penggugat IV diberikan hak pesangon Rp21.372.750,00;Bahwa Penggugat I, II, II dan IV menolak pemberian Pesangon dengan nilainominal pada point 6 di atas, dan menuntut lebih dari nilai tersebut di atas yakni uangpesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan masa kerjasebesar kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang Penggantian Hak Pasal 156 Ayat

PenggugatPenggugat dikarenakan perusahan mengalamikerugian karenanya diberikan hak satu kali ketentuan pesangon berdasarkan Pasal 163Ayat 1 atau Pasal 164 Ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Penggugat menolak secara tegas baik dalil maupun nilai pesangon yangdiberikan oleh Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena ituPenggugat I, Hl, HI dan IV menuntut Tergugat untuk membayar Hak

Pesangon,Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Perumahan dan Pengobatan sesuai Pasal 164Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu UangPesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai Pasal 156 Ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Adapun Rinciannya sebagai berikut:Penggugat I;Raymundus Ramun (masa kerja 14 tahun);Uang Pesangon 2 X 9 X Rp1.715.000,00

pesangon PARAPENGGUGAT maupun 7 (tujuh) orang pekeija/ buruh lainnya sebagaimanaketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU.

Sby13.14.15.16mengajukan jumlah konpensasi hak pesangon PARA PENGGUGAT dan 7(tujuh) orang pekeija/ buruh lainnya, tetapi dari jumlah konpensasi hakpesangon yang telah diajukan oleh TERGUGAT II hanya 7 (tujuh) orangpekerja/ buruh lainnya yang telah menyetujuinya sedangkan PARAPENGGUGAT menolaknya/ tidak menyetujuinya;Bahwa atas jumlah konpensasi hak pesangon yang diajukan olehTERGUGAT Il yang telah disetujui oleh 7 (tujuh) orang pekeija/ buruhlainnya, maka TERGUGAT akan memberikan jawaban kepastian

ataspermintaan jumlah konpensasi hak pesangon tersebut pada tanggal 26Nopember 2019, sebagaimana bukti copy risalah yang diketahui danditandatangani oleh petugas pengawas ketenagakeijaan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tangal 19 Nopember 2019 ;Bahwa oleh karena PARA PENGUGAT menolak/ tidak menyetujui mengenaijumlah konpensasi hak pesangon yang diajukan oleh TERGUGAT II yangtelah disetujui oleh 7 (tujuh) orang pekeija/ buruh lainnya, maka padatanggal 21 Nopember 2019 PARA PENGGUGAT

Sby17.18.19.20.Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana bukti Akta PendaftaranPerjanjian Bersama melalui Mediasi Nomor 36/Med/2019/PHI.Sby ;Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya kesepakatan bersama/perjanjian bersama tersebut diatas yang pada dasarnya TERGUGAT Ilbukan mewakili PARA PENGGUGAT tetapi mewakili 7 (tujuh) orang pekerja/buruh lainnya, maka pada akhirnya hingga saat ini telah mengakibatkanPARA PENGGUGAT belum menerima pembayaran dari TERGUGAT berupa hak pesangon sesuai ketentuan Pasal

pesangon dan kekuranganupah terhadap TERGUGAT I, tetapi pada kenyataanya TERGUGAT telahmengabaikan kewajiban pembayaran hak pesangon PARA PENGGUGATsesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU.