Menyatakan Permohonan Penetapan Ijin Penyelenggaraan RUPSLB Termohon Intervensi I s/d Termohon Intervensi IV tidak dapat diterima (Niet Onvanlijke Verklaard) ;3. Menghukum Para Termohon Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.706.000,- (Satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Bahwa permohonan penetepan ijin penyelenggaraan RUPSLB PT. GambirTrading Co ini merupakan pengganti Permohonan Penetapan No.313/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel yang telah diajukan pada tanggal 9 April 2018 diPengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun permohonan tersebut dicabutdikarenakan Pushpa B. Dodani selaku Pemohon meninggal dunia padatanggal 23 Juli 2018, pada saat masih berjalannya proses pemeriksaanpermohonan tersebut. Setelah Para Pemohon memperoleh SuratKeterangan Hak Waris No.

Oleh karena itu tindakan paraTermohon Kasasi yang meminta penetapan pengadilan Negeri JakartaUtara rnengenai ijin penyelenggaraan RUPSLB, secara hukum rnelanggarketentuan Anggaran Dasar dan UUPT tersebut khususnya Pasal 56, Pasal66, Pasal, 72 dan 86 sehingga permohonan tersebut tidak sah secarahukum ;Berdasarkan halhal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila PemohonKasasi Ill, pemegang saham PT.

BAS dengan agenda utamaperubahan AD PT BAS berdasarkan permintaan tertulis dari TergugatRekonvensi selaku pemegang saham yang mewakili 10% (Sepuluh persen).Oleh karena tidak adanya permintaan tertulis dari Tergugat Rekonvensi untuk diadakanya RUPSLB PT BAS sesuai dengan agenda yang diminta,maka tindakan Tergugat Rekonvensi yang meminta penetapan PengadilanNegeri Jakarta Utara mengenai ijin penyelenggaraan RUPSLB, secarahukum melanggar ketentuan Anggaran dasar dan UU Nomor 1/1995tersebut, sehingga