atasan yangberwenang sejak tanggal 25 Juni 2021 yangdiketahui oleh Kopka Pom Simon Sinlae (Saksi1)dan Serda bah Afin Anmadi (Saksi2).Bahwa Saksi1 dan Saksi2 tidak mengetahulpenyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaizin atasan serta tidak mengetahui keberadaanmaupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkankesatuan tanpa izin atasan yang berwenang danTerdakwa tidak pernah memberitahukankeberadaannya baik melalui surat maupun telepon.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuantanpa izin atasan tersebut

tidak ada hubungan keluarga.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejaktanggal 25 Juni 2021 sampai dengan dilaporkan kePomal Lantamal V pada tanggal 19 Agustus 2021atau selama 56 (lima puluh enam) hari secaraberturutturut dan sampai sekarang Terdakwa belumkembali ke Kesatuan.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa izin atasan yang berwenang tersebut, pihakKesatuan telah berupaya melakukan pencarian danpenangkapan terhadap Terdakwa, namun sampaisaat

ini Terdakwa belum diketemukan.Bahwa Saksi tidak mengetahul penyebab maupunkeberadaan Terdakwa selama meninggalkanKesatuan tanpa izin atasan yang berwenangtersebut.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa izin atasan yang berwenangtersebut,Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberikabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melaluisurat maupun telepon.Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin atasan yang berwenang,Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 182K / PM.

Bahwa benar Saksi1 mengetahui Terdakwameninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yangberwenang sejak tanggal 25 Juni 2021 sampaiHal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 182K / PM.

selamameninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yangberwenang tersebut.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin atasan yang berwenangtersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi ataumemberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuanbaik melalui Surat maupun telepon.Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin atasan yang berwenang,Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman danTerdakwa maupun Kesatuan tidak sedangdipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasiMiliter.: Bahwa lebih

H.Suyuti, M.H ternyata mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap maubercerai dengan Tergugat;Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumahtangga, namun tidak berhasil;Bahwa pada persidangan lanjutan sebelum pemeriksaan pokokperkara hal mana Penggugat menyatakan oleh karena izin atasan yangdikeluarkan oleh kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonosari, tanggal 10Januari 2020, tidak diakui oleh Gubernur Gorontalo, maka

Penggugat telahbermohon kembali untuk mengurus surat izin atasan dari GubernurGorontalo, namun sampai perkara dilanjutkan kembali Penggugat belum jugamendapatkan izin untuk melakukan perceraiannya dengan Tergugat;Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.GtloBahwa selanjutnya Penggugat menyatakan gugatannya tersebutbelum dapat dilanjutkan oleh Penggugat karena masih akan menguruskembali izin atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, olehnyaitu Penggugat bermohon dan menyatakan mencabut

Suyuti, M.H namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan sebelum pemeriksaanpokok perkara hal mana Penggugat menyatakan oleh karena izin atasanyang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonosari, tanggal 10Januari 2020, tidak diakui oleh Gubernur Gorontalo, maka Penggugat telahbermohon kembali untuk mengurus Surat izin atasan dari GubernurGorontalo, namun sampai perkara dilanjutkan kembali Penggugat belum jugamendapatkan izin untuk melakukan perceraiannya dengan Tergugat

;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan gugatannyatersebut belum dapat dilanjutkan oleh Penggugat karena masih akanmengurus kembali izin atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat,olehnya itu Penggugat bermohon dan menyatakan mencabut perrkaranyatersebut;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan olehPenggugat dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat, makapermohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patutHalaman 4 dari 6 putusan Nomor

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuantanpa izin Atasan yang berwenang, NegaraKesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai dan Terdakwa maupun kesatuan tidaksedang disiapbkan melaksanakan tugas operasiHal. 6 dari 23 hal.

Ramelan SurabayaSurabaya tanpa izin Atasan yang berwenang sejaktanggal 21 Desember 2020 sampai dilaporkan keHal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 110K/ PM.III12/ AL / VI/ 2021Pomal Lantamal V pada tanggal 09 Maret 2021dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali keKesatuan.3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuantanpa izin Atasan yang berwenang, pihakKesatuan telah berupaya melakukan pencariandan penangkapan serta pemanggilan terhadapTerdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belumdiketemukan.4.

Ramelan SurabayaSurabaya tanpa izin Atasan yang berwenang sejaktanggal 21 Desember 2020 sampai dilaporkan kePomal Lantamal V pada tanggal 09 Maret 2021dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali keKesatuan.3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuantanpa izin Atasan yang berwenang, pihakKesatuan telah berupaya melakukan pencariandan penangkapan serta pemanggilan terhadapTerdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belumdiketemukan.4.

Bahwa Saksi1 dan Saksi2 tidak mengetahuipenyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa izin Atasan yang berwenang.4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuantanpa izin Atasan yang berwenang, Terdakwatidak pernah memberitahukan keberadaannya keKesatuan baik melalui surat maupun telepon.5.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuantanpa izin Atasan yang berwenang, pihakKesatuan telah berupaya melakukan pencariandan pemanggilan terhadap Terdakwa, namunsampai saat ini Terdakwa belum diketemukan danbelum kembali ke Kesatuan.6.

ketidakhadirannya tersebut tidak diebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan agarkembali rukun membina rumah tangga dan atas nasehat tersebut, akan tetapitidak berhasil;Bahwa, oleh karena Penggugat adalah xxxxxxx XXXXXX XXXXxX yangbelum memperoleh izin dari atasan, sehingga Penggugat diberi kesempatanyang maksimal untuk mengurus izin dimaksud;Bahwa, sampai wakt yang telah ditentukan dalam persidanganPenggugat menyampaikan kalau Penggugat belum memperoleh izin

atasan,selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranyadalam izin atasan untuk melakukan perceraian;Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.Hal. 3 dari 6 Hal.

ParePERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat,sebagaimana yang dikehendaki oleh UndangUndang No. 50 Tahun 2009 jo.Pasal 39 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx XXXXXxX XXxXxx UuNtukmelakukan perceraian harus memperoleh izin atasan sebagaimana diaturdalam Pasal 3

No. 45 Tahun 1990Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengurus izin atasan selamalamanya 6 bulan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugattelah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan Penggugatbelum memperoleh izin atasan dan selanjutnya Penggugat mohon kepadaMajelis untuk mencabut perkaranya karena Penggugat akan mengurus kembaliizin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidakmelanggar

menggugat ceraidengan alasan telah terjadi pelanggaran sighat takliktalak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akadMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telahditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan,serta Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat, bahkan telah dilakukan upaya mediasi, namunEle Monet ele TeHalaman 1 dari 5 halamanMenimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil dan sampai pada persidangan tanggal 6 April 2011belum juga mendapatkan izin

atasan; ~~~~~~~~~~~~Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakanoleh karena belum mendapat izin atasan untuk melakukanperceraian dengan Tergugat, maka Penggugat bermohonkepada Majelis Hakim untuk tidak meneruskan perkara aquo, karena Penggugat tidak mau menanggung segala resikoyang timbul akibat perceraian tanpa izin atasan; Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugattidak bisa dikonfirmasi kepada Tergugat, karena pada saatpersidangan tersebut, Tergugat tidak hadir; Menimbang, bahwa

(Hakim Pengadilan AgamaRangkasbitung), untuk mengupayakan mediasi atauperdamaian antara Penggugat Konvensi dengan TergugatKonvensi, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal); Halaman 2 dari 5 halamanMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6April 2011, Penggugat menyatakan mencabut gugatannyadengan alasan bahwa Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil sampai saat ini belum juga mendapatkan izin atasan;Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara olehPenggugat, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim

Ffmelakukan perceraian agar memenuhi syarat administrative yaitu izinatasan atau Penggugat bersedia menandatangani Surat Pernyataan yangisinya tetap ingin melanjutkan persidangan tanpa izin atasan dan sanggupmenanggung akibatnya;Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas mulai sidang pertamahingga keVI, bahwa izin atasan sedang dalam proses;Bahwa pada sidang keVI, Penggugat secara tegas menyatakanbahwa izin atasan masih belum selesai dan selanjutnya menyatakanmencabut gugatannya karena proses izin atasan

untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua beritaacara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugatagar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah diberi kesempatan darisidang Pertama hingga sidang keVI, untuk mengurus izin

atasan sebagaisyarat administrative sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai;Menimbang, bahwa pada sidang keVI, tersebut Penggugatmeyatakan bahwa izin atasannya belum selesai dan menyatakanmencabut gugatannya karena proses izin atasan tersebut belum diketahuikapan bisa selesai;Menimbang, oleh karena pada sidang keVI, Penggugat menyatakandengan tegas untuk mencabut gugatannya, dan pencabutan perkara olehPenggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadijawab menjawab serta

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkankesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 atauselama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturutturut.3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut karena5Terdakwa masuk TNI AL atas paksaan orang tuanya.4.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkankesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 atauselama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturutturut.3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut karenaTerdakwa masuk TNI AL atas paksaan orang tuanya.4.

Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa menerangkan,Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenangsejak tanggal 01 September 2017 dan kembali pada tanggal 05Oktober 2017.3. Bahwa benar sebagai seorang prajurit, Terdakwa mengetahuiapabila akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan izinterlebin dahulu, namun Terdakwa tidak mengajukan izin dan langsungpergi.4.

Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa menerangkan,Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenangsejak tanggal 01 September 2017 dan kembali pada tanggal 05Oktober 2017.2.

Bahwa benar para Saksi menerangkan, selama Terdakwameninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut,pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa,namun tidak diketemukan.7.

memberi kuasa kepada oranglain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil untuk menghadap ke persidangansecara patut dan resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaaspanggilan tertanggal 10 Juli 2014, 6 Oktober 2014 dan 12 Nopember 2014.Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengantergugat, namun upaya majelis tersebut berhasil.Bahwa, penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas KesehatanKota Baubau telah diberi kesempatan untuk memperoleh izin

atasan, namun penggugattidak memperoleh izin atasan tersebut, sehingga oleh penggugat menyatakan mencabutperkaranya dan berusaha kembali rukun dengan tergugat.Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangansebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa, penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor DinasKesehatan Kota Baubau telah diberi

kesempatan untuk memperoleh izin atasan, namunpenggugat tidak memperoleh izin atasan tersebut, sehingga oleh penggugat menyatakanmencabut perkaranya dan berusaha kembali rukun dengan tergugat.Menimbang, bahwa pada saat pencabutan gugatan penggugat tersebut, tergugattidak pernah hadir di persidangan.Menimbang, bahwa dengan pencabutan gugatan penggugat tersebut, majelishakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah mengakhiri sengketa kedua belahpihak, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat

dan mengeluarkan surattersebut Nomor Kd.28.03/1/KP.01.2/0534.a/2015 tanggal 26 Pebruari2015, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa setelahmemperhatikan dengan cermat bahwa proses surat izin tersebutdikeluarkan hanya 1 (satu) hari yaitu permohonannya tanggal 25 Pebruari2015 dan penerbitan surat izin tanggal 26 Pebruari 2015 suatu proseduryang tidak sesuai dengan aturan PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dimana sebelummengeluarkan izin

atasan lebih dulu kedua belah pihak diperiksa atasan,dan sesuai dengan jawaban klarifikasi surat tersebut diatas, Majelis HakimHal. 5 dari 8 hal.

Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Bintingkat banding khusus masalah izin atasan tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan menyatakan bahwasurat izin dari atasan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telahdinyatakan tidak pernah menanda tangani dan mengeluarkan surattersebut, dengan demikian surat izin atasan sebagai Pegawai Negeri Sipiluntuk bercerai dinyatakan tidak memiliki izin atasan. karena surat tersebuttelah dinyatakan diluar tanggung jawab Kementerian Agama KabupatenLebak

berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Lebak Nomor Kd.28.03/2/ HM.00/2020/2015tertanggal 08 Juli 2015 dan surat klarifikasi dari Kantor KementerianAgama Kabupaten Lebak Nomor Kd.28.03/2/HM.00/2602/2015 tanggal 27Agustus 2015 a quo, dan segala resiko menjadi tanggung jawabPenggugat/Terbanding sebagai pegawai negeri sipil;Menimbang bahwa masalah surat izin atasan bukan termasukhukum acara dalam berperkara, hanya merupakan aturan bagi seorangpegawai negeri sipil

karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat untukrukun bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil, kKemudian dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan olehnya;Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka peraturan MahkamahAgung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diberi waktuuntuk mengurus izin

atasan, akan tetapi atas penggugat tidakmengindahkannya, sehingga penggugat melanjutkan perkara ini denganmembuat surat pernyataan menanggung resiko;Bahwa penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannya telahmengajukan alat bukti Surat yang telah dinazegelen, selanjutnya disebutbukti P.L sampai dengan P.7 sebagai berikut : Bukti P.1 : Fotocopi kutipan akta nikah, Nomor70/PW.01/V/I/1997 yang dibuat dan ditanda tanganioleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusanagama Kecamatan Kota Selatan Kota

Warni Mohidan Suwarni Maku;Asli surat pernyataan yang dibuat danditandatangani oleh tergugat pada tanggal 8 Maret2019;Asli surat pernyataan bersama yang dibuat padatanggal 8 Maret 2019 yang ditandatangani olehpenggugat dan tergugat;Asli Surat permohonan izin atasan tertanggalMaret yang ditandatangani oleh penggugat yangturut diketahui oleh kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil Propinsi GorontaloAsli Surat pernyataan bersedia untuk menanggungresiko

sehubungan dengan izin atasan, yangditandatangani oleh penggugat pada tanggal 13Juni 2019Bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat telah mengajukan 2SAKSI 1 di bawah sumpahnya menerangkan halhal pokok sebagai berikut :Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah saya tidak hadir akantetapi saya mengetahui perkawinan tersebut;Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumahorang tua penggugat hingga pisah;Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak

atasan, sehingga penggugat membuatsurat pernyataan menanggung resiko (P.7)Menimbang, bahwa bukti P. 2 P. 3, P. 5 dan P. 6 erat huungannyadengan pengurusan izin atasan, akan tetapi tidak dikeluarkan iin atasan baikmenolak ataupun mengizinkan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwatelah cukup usaha penggugat untuk berusaha memperoleh izin atasan;Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan telah memanggil denganresmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidakdatang dan tidak pula

Untuk ituMajelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, denganjalan memberikan nasehat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil,dimana yang bersangkutan belum memperoleh izin atasan, maka majelisHakim telah memberi waktu selama 6 bulan untuk mengurus izin atasan;Menimbang, bahwa setelah batas waktu yang diberikan oleh MajelisHakim telah habis, ternyata Penggugat belum mendapat izin atasan.

Ternyata setelah sampai batas waktu yang diberikan, Penggugat belummendapat izin Atasan ;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1984, apabilasampai batas waktu yang ditentukan Penggugat belum mendapat izin, makaMajelis Hakim harus menjelaskan tentang konsekwensi apabila sidangdilanjutka.

atasan, namun yang bersangkutan tidak mau mengurusnyadan telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko akibatperceraian ini karena tidak ada izin atasan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukanjawaban walaupun telah diberi kesempatan dua kali persidangan untukmengajukan jawaban, karena tidak hadir pada saat tanyajawab;Bahwa untuk

memberikan kesempatan secaracukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimanaketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai Penetapan Mediator tanggal8 Juli2014 dan menurut laporan Mediator tanggal 22 Juli 2014 mediasi gagal karenamasingmasing tetap pada pendiriannya, sehingga tidak berhasil dirukunkankembali;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil sudahdiperintahkan untuk mengurus surat izin

atasan, namun yang bersangkutan tidakmau mengurusnya dan telah membuat surat pernyataan siap menanggung segalaresiko akibat perceraian ini karena tidak ada izin atasan;Hal. 7 dari 14 hal.

atasan;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

atasan untuk bercerai dengan Tergugat dan telah membuat suratpernyataan siap menanggung segala resiko akibat perceraian yang tidakmendapatkan surat izin atasan, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugatsangat bersunguhsungguh untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secaramaksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankanrumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetapbersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis

Rosdiana S.Psi.Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;Bahwa di persidangan Pemohon melalui kuasanya menerangkan bahwadalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon belummemperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian meskipun sudah pernahdiajukan secara tertulis kepada atasan Pemohon, dan Pemohon telahmengajukan bukti :1.

Surat panggilan kepada Pemohon Nomor184/AU.I/VI/POLTEKPAR2020. tertanggal 10 Juli 2020 tidak dapatmembuktikan bahwa permohonan izin atasan tersebut telah diajukansecara tertulis;3.

Surat panggilan kepada Pemohon Nomor194/AU.I/VI/POLTEKPAR2020. tertanggal 29 Juni 2020 tidak dapatmembuktikan bahwa permohonan izin atasan tersebut telah diajukansecara tertulis;Bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara iniharus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa, maksud dan tujuan permohon Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang

atasan bagi PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian tersebut, sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sebagai berikut :(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin lebih dahulu dari pejabat.(2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukan secara tertulis.Menimbang, bahwa

berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas makaPegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Pemohon, wajib mengajukanpermintaan secara tertulis untuk memperoleh izin atasan/pejabat dalam rangkamelakukan perceraian.

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;SUBSIDAIR:Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Mohon putusan yang seadiladilnya(Ex Aequo et bono).Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohondidampingi kuasanya dan Termohon hadir dipersidangan;Bahwa bahwa sehubungan dengan kafasitas Pemohon sebagai AnggotaKepolisian RI, Majelis Hakim memeriksa tentang izin atasan Pemohon danternyata Pemohon belum mendapatkan surat izin atasan tersebut dan untuk ituMajelis Hakim memberikan waktu kepada Pemohon

untuk mengurus izindimaksud dan sampai batas waktu yang telah diberikan kepada Pemohon, izinatasan tersebut belum terbit;Bahwa karena Pemohon belum mendapatkan surat izin atasan, padapersidangan tanggal O04 September 2018 Pemohon melalui kuasanyamenyatakan mencabut kembali permohohnannya;Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, makapemerikasaan perkara ini Sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkanpenetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala

dan Termohon hadir, Majelis Hakim berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat dansaran secukupnya, namuin tidak berhasil;Menimbang, bahwa bahwa sehubungan dengan kafasitas Pemohonsebagai Anggota Kepolisian RI, Majelis Hakim memeriksa tentang izin atasanPemohon dan ternyata Pemohon belum mendapatkan surat izin atasantersebut dan untuk itu Majelis Hakim memberikan waktu kepada Pemohonuntuk mengurus izin dimaksud dan sampai batas waktu yang telah diberikankepada Pemohon, izin

atasan tersebut belum terbit;Menimbang, bahwa karena Pemohon belum mendapatkan surat izinatasan, pada persidangan tanggal 04 September 2018 Pemohon melaluikuasanya menyatakan mencabut kembali permohohnannya;Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentangpencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan dilingkungan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabutpermohonannya,

Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugatdengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawabmemberikan nafkah ekonomi keluarga;Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugattelah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai sekarangBahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah pernah berusahameminta Tergugat untuk pulang, namun tidak berhasil;Bahwa pada persidangan yg telah ditentukan Penggugat belummendapat surat izin

atasan dan Penggugat ingin mencabut gugatannyaguna mengurus izin atasan sebagai syarat perceraian bagi pegawail negeriSipil.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala halyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 3224/Pdt.

kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokatatau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karenatelah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidanganharus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuanPasal 125 ayat (1) HIR;Izin

Atasan Bagi PNSMenimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yangmengajukan gugatan cerai, maka Penggugat wajib memperoleh izinterlebin dahulu dari pejabat atau atasan Penggugat, sebagaimana pasal 3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 yangtelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10

Nph.bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalildalilgugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 139 147 HIR dan Pasal 169 172 HIR, sehingga secara formil dan materiil alatbukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;Menimbang, bahwa pada persidangan yg telah ditentukanPenggugat belum mendapat surat izin atasan dan Penggugat inginmencabut gugatannya guna mengurus izin atasan sebagai syaratperceraian bagi pegawai negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat

Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepadaPemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam beritaacara pemeriksaan perkara ini;Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan danmohon penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;Menimbang, bawa dikarenakan Pemohon selaku anggota Polri belummendapatkan izin

atasan untuk melakukan proses perceraian, maka Pemohonterlebih dahulu harus mendapatkan izin atasan, ternyata dapat diterima olehPemohon dan akan mengurus izin atasan dimaksud, dan selanjutnya Pemohonmenyatakan mencabut perkara ini;Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo UndangundangNomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala peraturan perundangundangan dan hukum syara yangberlaku

Bahwa Saksi 3 mengetahui penyebab Terdakwameninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang sahdari Komandan Kesatuan adalah dikarenakanTerdakwa mempunyai banyak hutang diantaranyadi tetangga an. Sdr. Rudi sejumlah Rp. 4.000.000,bahkan menggadaikan sepeda milik Sdr. lwan,selain itu Terdakwa mempunyai kebiasaan berjudidan mempunyai masalah tekanan dari orang tuadan saudarasaudaranya yang selalu minta materi.4.

Bahwa selama Terdakwa telah meninggalkankesatuan tanpa izin atasan yang berwenang,Terdakwa tidak pemah memberitahukan tentangkeberadaannya ke kesatuan baik melalui suratHal.6 dari 26 hal.

Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya sekira tahun2015 Terdakwa pernah meninggalkan kesatuantanpa izin atasan yang berwenang sebelum menikahdan dihukum 5 (lima) bulan penjara.Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannyakarena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagidimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan diHal.11 dari 26 hal.

Mega Hardyanti Pratiwi,S.Kep, NS.Bahwa benar Saksi1 dan Saksi2 tidak mengetahuiapa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin atasan yang sah dari KomandanKesatuanBahwa benar Saksi3 mengetahui penyebab Terdakwameninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang sahdari Komandan Kesatuan adalah dikarenakanTerdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya ditetangga an. Sdr. Rudi sejumlah Rp. 4.000.000.

Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuantanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 19Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkankesatuan tanpa izin, pihak kesatuan Yon Arhanud8/MBC telah berusaha melakukan pencarian akantetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 77K/PM.III12/AD/1V/2021Menimbang3.

TentangTata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai NegeriPada Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa setiap perceraian harusdilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan normanorma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkanizin tertulis dari pejabat yang berwenang, kemudian pada Pasal 1 angka 2disebutkan bahwa Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri danPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri;Menimbang, bahwa berkaitan dengan izin

atasan yang diajukan olehPemohon dalam perkara ini, setelah ditelti isinya ternyata izin perceraianbukanlah diberikan kepada Pemohon, akan tetapi kepada Termohon yangbukan anggota Polri. berdasarkan hal tersebut maka Pemohon dalam perkaraini belum mendapatkan izin atasan untuk bercerai di Pengadilan sebagaimanayang telah ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara PengajuanPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri

Pada KepolisianNegara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa izin atasan untuk bercerai merupakan suatukeharusan bagi anggota Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PeraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 TentangTata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai NegeriHal. 5 dari 8 halaman Put.

Berkaitan dengan perkara ini oleh karenaPemohon yang merupakan anggota Polri belum mendapatkan izin atasan untukbercerai maka sepatutnya Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohonbelum memenuhi syarat formil dan karena itu pula maka permohonan ceraitalak pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet on van klijke verklaara);Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang perubahan kedua terhadap Undangundang