No. 06 K/Pid.HAM.Ad.Hoc/2005menggalang massa Pro Integrasi dalam rangka jajak pendapat danmemperjuangkan masyarakat yang mau menerima otonomi, mengetahui atausecara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkanbawahannya sedang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang beratmeliputi kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan tersebutditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dan Terdakwa tidakmengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruanglingkupkewenangannya

memeriksa dan memutusnya berdasarkan Pasal 2Keputusan Presiden Indonesia No.96 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.53 Tahun2001 tentang Pembentukan Pengadilan hak Asasi Manusia Ad Hoc padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melakukan pengendalian terhadapbawahannya secara patut dan benar yakni Terdakwa selaku atasan KelompokAitarak dan atau Wakil Panglima atau atasan Pasukan Pejuang Integrasimenggalang massa Pro Integrasi dalam rangka jajak

pendapat danmemperjuangkan masyarakat yang mau menerima otonomi, mengetahui atausecara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkanbawahannya sedang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang beratmeliputi kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan tersebutditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dan Terdakwa tidakmengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruanglingkupkewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut.Sehingga penyerangan

Hal ini dibuktikanadanya indikasi diketemukannya kotak suara di rumah Uskup Bello dan diDiosis Dili ;Bahwa kalau Terdakwa, ataupun siapa saja, sebagai salah satu pimpinanmasyarakat dalam menghadapi situasi yang chaos sebelum jajak pendapat,control emosi sering menjadi lemah, hal ini manusiawi sekali. Sebagaimanadiketahui, Terdakwa selama ini dibawahbinaan TNI, hubungan denganpetinggi TNI sangat erat.

Khusus di TimorTimur pada pelaksanaan jajak pendapat adalah mensukseskan jajak pendapattahun 1999, dapat berkoordinasi dengan unsurunsur keamanan, unsurunsurPemda dan unsurunsur lainnya baik dari pemerintah Indonesia maupuninstitusi internasional lainnya yang ada di Timor Timur (UNAMET, UMNO,UNHCR, ICRC) dalam rangka mensukseskan Jajak Pendapat 1999 danbertanggung jawab kepada Pangdam IX / Udayana selaku Pangkoops dalamrangka mensukseskan pelaksanaan jajak pendapat dengan rincian tugas yangdiberikan

Engino da Costa ;Dan kantor Diosis Dilli dirusak serta dibakar ;Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 1999 sekira pukul 09.15WITA massa kelompok pro integrasi, anggota milisi, pasukan TNI dan anggotaPolisi dengan dilengkapi senjata tajam, senjata api dan senjata api rakitanmelakukan aksi ketidakpuasan mereka terhadap hasil jajak pendapat danbergerak menuju tempat kediaman saksi Mgr.

Khusus di TimorTimur pada pelaksanaan jajak pendapat adalah mensukseskan jajak pendapattahun 1999, dapat berkoordinasi dengan unsurunsur keamanan, unsurunsurPamda dan unsurunsur lainnya baik dari pemerintah Indonesia maupuninstitusi internasional lainnya yang ada di Timor Timur (UNAMET, UMNO,UNHCR, ICRC) dalam rangka mensukseskan Jajak Pendapat 1999 danbertanggung jawab kepada Pangdam IX / Udayana selaku Pangkoops dalamrangka mensukseskan pelaksanaan jajak pendapat dengan rincian tugas yangdiberikan

SousaDan kantor Diosis Dili dirusak serta dibakar.Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 1999 sekira pukul 09.15WITA massa kelompok pro integrasi, anggota milisi, pasukan TNI dan anggotaPolisi dengan dilengkapi senjata tajam, senjata api dan senjata api rakitanmelakukan aksi ketidakpuasan mereka terhadap hasil jajak pendapat danbergerak menuju tempat kediaman saksi Mgr.

pendapat di wilayah Timor Timur ;Hal. 22 dari 28 hal.

Menetapkan barang bukti berupa :- 10 (sepuluh) lembar print out screen shoot postingan jajak pendapat pada group facebook Suara Flotim,Tetap dilampirkan kedalam berkas perkara;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa membuatpostingan dengan akun terdakwa LAMANEPA FRANK yang telah dirubahdengan nama KOPI LAMAHOLOT dan jajak pendapat dengan kalimat:RANGKAP JABATAN SEKDA FLOTIMSebelum mengikuti seleksi menjadi Sekda, Sekda Flotim saat ini,Paulus lgo Geroda menjabat sebagai pimpinan Badan PenanggulanganBancana Daerah BPBD Flotim;Seleksi ini sesuai minimal dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;Sebagaaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang nomor 9 tahun

Sus/2020/PN LrtBahwa sesama anggota dalam grup dapat saling melihat informasi,bertukar informasi, melakukan postingan, memberikan status dankomentar pada postingan dalam grup tersebut;Bahwa pilinan pada jajak pendapat tergantung dari seberapa banyakpilinan yang dibuat oleh akun yang membuatjajak pendapat pada suatugrup,Bahwa secara umum fungsi dari admin grup Facebook adalah untukmenambah dan mengeluarkan anggota grup, untuk meneruskan(setuju/tidak setuju) suatu postingan dari anggota ke postingan

Orang lain hanya dapat mencari dan melihat potinganFacebook milik orang lain;Bahwa secara umum postingan tersebut ditujukan kepada anggota grup,anggota grup disuguhkan jajak pendapat.

Dengan 5 (lima) pilihan jawaban yang disajikan yakniTindakan pengamanan sesuatu, bodo amat, epen ka, Kewajaran dan yangterakhir Tidak ada pejabat lain yang kompeten;Bahwa Terdakwa memposting poling jajak pendapat dengan judulRangkap Jabatan Sekda Flotim menggunakan Handphone merek Asusmilik Terdakwa namun sekarang Handphone tersebut sudah tidak ada lagi;Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.

Sus/2020/PN LrtMenimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka telah nyata bahwaTerdakwa melakukan postingan poling jajak pendapat Rangkap Jabatan SekdaFlores Timur tersebut tidak memiliki ijin dari Korban, selain itu TindakanTerdakwa tidak menghadiri undangan Korban untuk melakukan klarifikasiterhadap postingan Terdakwa adalah berbanding terbalik dengan pengakuanTerdakwa yakni tujuan Terdakwa memposting poling jajak pendapat tersebut digrup Facebook Suara FLotim agar mendapatkan klarifikasi yang

Bahwa pada tahun 1999 terjadi jajak pendapat yang pada saat irtu sebagianbesar masyarakat Timor Leste (TimorTimur) menghendaki Kemerdekaan, padasaat itu pula Pemohon dan Pemohon Il tinggal di Pengungsian, sehingga aktaNikah Pemohon I dan Pemohon II hilang,. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon Ilberstatus gadis,.

Wewikutanggal atas nama , selanjutnya diberi tanda bukti P.4;Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama :Saksi I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diKabupaten Malaka ;Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa saksi adalah teman dekat dari Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal di Dill; Bahwa akta nikah Pemohon dengan Pemohon Il, telah hilang padasaat jajak

pendapat pada saat itu Pemohon Dengan Pemohon II tinggal dikem pengungsian ; Bahwa ketika pernikahan tersebut status Pemohon adalah perjaka danPemohon Il gadis dan tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuanmaupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukanpernikahan diantara mereka ; Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanyapernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut ; Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon II sampaisekarang belum

pendapat dan pada saat itu Pemohon danPemohon II tinggal di kem pengungsian, bila dihubungkan dengan bukti P.4 (SuratKeterangan dari Sektor Wewiku Nomor atas nama abcd dan para Pemohonmengurus itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah, maka hal ini telah sejalandengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (6b) Kompilasi Hukum Islam, sehinggaperkawinan Pemohon dengan Pemohon II patut untuk di itsbatkan;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dan Pemohon II pada poin4 yang menyatakan bahwa antara

Bahwa pada tahun 1999 terjadi jajak pendapat yang pada saat itusebagian besar masyarakat Timor Leste (TimorTimur) menghendakiKemerdekaan, pada saat itu pula Pemohon dan Pemohon II tinggal diPengungsian, sehingga Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II hilang,3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan PemohonIl berstatus gadis,4.

pendapat pada saat itu Pemohon dengan Pemohon IItinggal di kem pengungsian ; Bahwa ketika pernikahan tersebut status Pemohon adalah perjakadan Pemohon II gadis dan tidak ada hubungan darah, semenda, dansusuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untukmelakukan pernikahan diantara mereka ; Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanyapernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut ; Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon IIsampai sekarang belum

nikah adalahuntuk mengurus Surat Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anakanaknya ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benarbenar orang yangtidak mampu ;Saksi II, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggaldi Kabupaten Malaka ;Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa saksi adalah teman dekat dari Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal di Dili ; Bahwa akta nikah Pemohon dengan Pemohon Il, telah hilangpada saat jajak

pendapat pada saat itu Pemohon dengan Pemohon IItinggal di kem pengungsian ; Bahwa ketika pernikahan tersebut status Pemohon adalah perjakadan Pemohon II gadis dan tidak ada hubungan darah, semenda, dansusuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untukmelakukan pernikahan diantara mereka ; Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanyapernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ; Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon IIsampai sekarang

yang akan dilakukan oleh Pemohon dengan Pemohon Il, akantetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaanpermohonan Pemohon dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankanoleh para Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan Pemohon Ilyang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agamaIslam di Dili pada hari Selasa dan pernikahannya dilaksanakan menurutagama Islam di masjid Al Jihad Dili ; Bahwa pada saat jajak

Mereka bermaksudmenemui Tergugat guna melaporkan Penggugat yang ditengarai melakukanperselingkuhan dengan seorang perempuan bernama Tutik Lestari;Wakiman adalah orang tua dari Sugiyartono yang dahulu merupakan salahsatu calon kadindat Kebayan III Desa Cangkol;Atas dasar laporan tersebut, Tergugat dengan dibantu Ketua dan AnggotaBadan Permusyawaratan Desa Cangkol (BPD) kemudian melakukankegiatan jajak pendapat yang dilaksanakan serentak pada tanggal 19Agustus 2015 dengan subyek warga masyarakat Kadus

Jajak pendapat tersebut kemudian disimpulkan dalam beritaacara yang ditandatangani oleh masingmasing Ketua RT, yang hasilnyaadalah sebagai berikut:a. RI 9 menghendaki Penggugat tetap menjabat.(Bukti P4);b. RT 10 menghendaki Penggugat mundur. (Bukti P5);c. RT 11 menghendaki Penggugat lengser. (Bukti P6);d. RT 12 menghendaki Penggugat lanjut dipertahankan menjadi Bayan.(Bukti P7);RT 13 menghendaki Penggugat lengser. (Bukti P8);@f. RT 14 menghendaki Penggugat lanjut dipertahankan menjadi Bayan.

(Bukti P9);Bahwa dari hasil jajak pendapat tersebut, Tergugat kemudianmengirimkan surat laporan peristiwa dengan Nomor 141/04/VIII/2015tanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cangkol yangmana dalam surat yang ditujukan kepada ketua BPD Desa Cangkolditandatangani pula oleh Ketua BPD Desa Cangkol dengan stempelBPD Desa Cangkol.

Hal ini terbukti setelah menerima laporan dandilakukan jajak pendapat sebagaimana dimaksud Posita ke 2,Tergugat tidak pernah melakukan tindakan pendahuluan paling tidakmemberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepadaPenggugat, akan tetapi Tergugat langsung mengambil tindakansepihak dengan mengirim surat laporan peristiwa kepada Ketua BPDDesa Cangkol dan Kepada Bupati Sragen. Surat dimaksud adalahsurat Nomor 141/04/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015. (Bukti P10dan P11);.

Karenakalau pengambilan keputusan hanya berdasarkan hasil jajakpendapat Warga Kadus Ill Desa Cangkol, adalah sudahmenyimpang dari nalar yang sehat karena jajak pendapat tidakcukup akurat untuk dijadikan sebagai kesimpulan;5.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD padatahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik Pangkat Prada selanjutnyamengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatour Pulaki.Setelah tamat ditugaskan di Yonif 744/SYB Dili Timor Timurhingga tahun 1999, kemudian setelah jajak pendapat Terdakwamutasi ke Korem 161/WS.

Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI ADpada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik Pangkat Prada selanjutnyamengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatopur Pulaki.Setelah tamat ditugaskan di Yonif 744/SYB Dili Timor Timurhingga tahun 1999, kemudian setelah jajak pendapat Terdakwamutasi ke Korem 161/WS.

Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI ADpada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik Pangkat Prada selanjutnyamengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatour Pulaki.Setelah tamat ditugaskan di Yonif 744/SYB Dili Timor Timurhingga tahun 1999, kemudian setelah jajak pendapat Terdakwamutasi ke Korem 161/WS.

Bahwa para Pemohon sudah pernah memiliki Buku Nikah namun BukuNikah tersebut telah hilang saat terjadi jajak pendapat di Timor Timurbeberapa tahun yang lalu.6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah supaya mendapatkanBuku Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta kejadian di atas, dapatdisimpulkan fakta hukum :Penetapan Nomor 13/Padt.P/2018/ PA WGP Halaman 8 dari 111.

Bahwa perkawinan para Pemohon sudah pernah dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Timor Timur namun Buku Nikahtersebut telah hilang akibat terjadi jajak pendapat di Timor Timur ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sahapabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 KompilasiHukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila

Akan tetapihilang ketika terjadi jajak pendapat di Timor Timur;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1 989.

Jajak pendapat tersebut kemudian disimpulkan dalamberita acara yang ditandatangani oleh masingmasing Ketua RT, yanghasilnya adalah sebagai berikut:a RT.9 menghendaki Penggugat tetap menjabat.(Bukti P4);b RT.10menghendaki Penggugat mundur. (Bukti P5);c RT.11 menghendaki Penggugat lengser. (Bukti P6);d RT.12 menghendaki Penggugat lanjut dipertahankan menjadiBayan. (Bukti P7);e RT.13 menghendaki Penggugat lengser. (Bukti P8 );f RT.14 menghendaki Penggugat lanjut dipertahankan menjadiBayan.

(Bukti P9);Bahwa dari hasil jajak pendapat tersebut, Tergugat kemudianmengirimkan surat laporan peristiwa dengan Nomor: 141/04/VII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada:e Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cangkolyang mana dalam surat yang ditujukan kepada ketua BPDDesa Cangkol ditandatangani pula oleh Ketua BPD DesaCangkol dengan stempel BPD Desa Cangkol. (Bukti P10);e Bupati Sragen.

Hal ini terbukti setelahmenerima laporan dan dilakukan jajak pendapat sebagaimanadimaksud Posita ke 2, Tergugat tidak pernah melakukan tindakanpendahuluan paling tidak memberikan teguran baik secara lisanmaupun tertulis kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat langsungmengambil tindakan sepihak dengan mengirim surat laporanperistiwa kepada Ketua BPD Desa Cangkol dan Kepada BupatiSragen. Surat dimaksud adalah surat Nomor: 141/04/VIII/2015Tanggal 21 Agustus 2015.

;Bahwa kalau yang dijadikan dasar penerbitan Obyek Gugatanadalah dari kegiatan jajak pendapat yang kemudiandisimpulkan dalam berita acara musyawarah masingmasingKetua RT Kadus HI Desa Cangkol, maka hal ini tidak tepatkarena keputusan musyawarah masingmasing RT Kadus IIIDesa Cangkol yaitu: RT.09, RT.10, RT.11, RT.12, RT.13 danRT.14 didasarkan atas pertimbangan yang dibuat denganrekayasa yang seolaholah warga RT Kadus II Desa Cangkolsudah mendukung dikeluarkannya Obyek Gugatan, faktanyaditemukan bukti

pendapat tidakcukup akurat untuk dijadikan sebagai kesimpulan;5.

Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikanSecatam di Rindam X/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Pradakemudian ditempat tugaskan diAjendam IX/Udayana, tahun 1998 dimutasikan keKorem 164/Dili dan kemudian setelah jajak pendapat di Tim Tim Terdakwa padaHal. dari 8 hal. Put. No. 20 PK/MIL/2012tahun 2000 dimutasikan ke Kodim 1605/Belu sampai sekarang masih berdinas aktifdengan pangkat Serda NRP. 607492..

Bahwa Terdakwa sejak jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999, bergabungdengan warga pengungsi lainnya tinggal di Kamp pengungsian, KelurahanTulamalai, Kecamatan Kota Atambua, Dati II Belu, kemudian berdasarkan SuratPerintah Danrem 164/ WD Dili Nomor : Sprin/06/I/2000 tanggal 11 Januari 2000,Terdakwa dimutasikan dari Korem 14/WD Dili ke Kodim 1605/Belu, tapi Terdakwatidak melaksanakan Surat Perintah tersebut..

Pendapat;Bahwa pada bulan September 1999 setelah jajak pendapat,ada pengumuman mengenai pro integrasi dan prokemerdekaan, akan mendapatkan hasil dari jajak pendapattersebut, dan hasilnya adalah suara terbanyak adalah prokemerdekaan yang memenangkan jajak pendapat tersebutdan berakibat situasi di Propinsi Timor Timur sudah tidakHalaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor : 85/G/2016/PTUNBDGkondisif; 11.Bahwa keselamatan Penggugat terancam, dikarenakanPenggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS

Bahwa Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dalammenerbitkan surat aquo yang menjadi obyek sengketa telahmencermati secara sekSama substansi dan prosedur sebagaimanadiatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun1) Pasal 2 ayat (1) ditegaskan sebagai berikut Pegawai Negeripada bekas Propinsi Timor Timur yang sejak jajak pendapat tidakmenerima gaji dan menolak menjadi Warga Negara RepublikIndonesia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri pada akhirbulan Agustus 1999;2) Pasal 5 ditegaskanPensiunan

Untung Bambang Purwoko menerangkan yang padapokoknya:e Bahwa, Saksi menyatakan menjadi PegawaiNegeri Sipil semenjak tahun 1984;e Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 1999sudah mengungsi ke Kupang karenapemerintahan maupun Gubernur sementarapindah ke Kupang;e Bahwa, saksi menyatakan meningggalkan Kupang/NTT, untuk keluar dariwilayah Indonesia Timur pada tanggal 10 Nopembere Bahwa, jajak pendapat dilaksanakan pada tanggal 30 Agustuse Bahwa, waktu itu ada yang menandatangani surat untuk menentukanpilihan

pendapat tidak menerimagaji dan menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia diberhentikansebagai Pegawai Negeri pada akhir bulan Agustus 1999.

Pasal 2 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tersebut menyatakan bahwa PegawaiNegeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang sejak jajak pendapat tidak menerimagaji dan menolak menjadi Warga Negara Republik Indonesia atau pada saatberlakunya Peraturan Pemerintah ini masih menerima gaji, apabila menolakmenjadi Warga Negara Republik Indonesia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri.Selanjutnya ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebihlanjut bahwa Pegawai Negeri dimaksud

Mohon ...342.Mohon mengaktifkan saya sebagai Kepala Desa Selat mengingathasil jajak pendapat di Kantor Camat Pemayung pada tanggal31 Mei 2010; 17. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 (tujuh belas) yang menyebutkanbahwa Tergugat tetap mengeluarkan Keputusan Bupati Batang HariNomor: 276 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 adalah tidak berdasar,penerbitan keputusan tersebut telah mempertimbangkan banyak hal baikkepentingan (Sdr.

Pendapat yang dilakukan Bagian Hukum (fotokopi darifotokopi); +++Surat Nomor: 4.11/01/SL/V/2011 perihal Pemungutan/Penagihan danaPasar Selat yang ditujukkan kepada Ketua Lembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) Desa Selat (sesuai dengan asli); Surat Keberatan dari Sdr.

SABKI; Bahwa menurut Saksi jajak pendapat tidak jadi dilaksanakan karena atas perintahdari Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari melalui telepon dengan pertimbanganbahwa banyaklah mudoratnya daripada manfaatnya; Bahwa masalah jajak pendapat tidak diatur dalam Peraturan Daerah; Bahwa Saksi bukan sebagai pelaksana jajak pendapat tetapi hanya diminta sebagaituan rumah, yang melaksanakan pihak Kabupaten Batang Hari; Bahwa bukti T25 hanya merupakan daftar hadir bukan bukti bahwa jajak pendapatjadi dilaksanakan

AMIN, ZKelahiran di Desa Lopak Aur, tanggal 1 Juni 1970, Jenis Kelamin lakilaki,Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Lopak Aur, KecamatanPemayung, Kabupaten Batang Hari, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DewanPerwakilan ...64Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari dan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi hadir dalam jajak pendapat di Kantor Camat Pemayung; Bahwa Saksi mendengar jajak pendapat dibatalkkan akan tetapi menurut Saksipembatalan

pendapat dan tidak mengisi daftar pertanyaan; Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr.

Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Iltersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agamaee an saat ini termasuk ke dalamEn dan Pemohon dan Pemohon II telahmemperoleh buku nikah;WMBahwa pada tahun 1999 terjadi kerusuhan di wilayah Timor Timur(sekarang Negara Timor Leste), diadakan jajak pendapat di masyarakatTimor Leste yang mana masyarakat diminta memilih untuk tetap bergabungdalam NKRI ataukah memilih bergabung ke dalarnyang baru dibentuk.

;Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon itsbat nikah ini didasarkankepada dalil, buku nikah Para Pemohon terbakar sewaktu terjadi kKerusuhan diTimor Timur, karena diadakan jajak pendapat untuk masyarakat agar memilihmasuk ke Negara Timur Leste atau masuk ke NKRI.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yangdiperintahkan dari Negara, yakni Terdakwa pernahmelaksanakan Penugasan Satgasops Seroja di TimorTimurpada tahun 1994 s.d 1996, Operasi Jajak Pendapat di TimorHalaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 01K/BDG/PMTII/AD/I/2019MenimbangTimur pada tahun 1999 s.d 2000, Operasi Babinsa Tempur AcehTahun 2003 s.d 2004, Operasi Pemulihan Keamanan Konfliktahun 2000 s.d 2001.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yangdiperintahkan dari Negara, yakni Terdakwa pernahmelaksanakan Penugasan Satgasops Seroja di TimorTimurpada tahun 1994 s.d 1996, Operasi Jajak Pendapat di TimorTimur pada tahun 1999 s.d 2000, Operasi Babinsa Tempur AcehTahun 2003 s.d 2004, Operasi Pemulihan Keamanan Konfliktahun 2000 s.d 2001.

A(ALM) alamat Desa Pesa Kec.Wawo Kab.Bima denganmengucap ijab kobul, adanya mas kawin uang tunai sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) juga adanya Saksi yakni Saksi3 Sdr.M,dan Sdri J, dan adanya wali yakni Saksi2, pernikahan tersebut sahsecara agama dan setelah akad nikah Terdakwa berangkat penugasan keTimortimur dalam rangka jajak pendapat dan setelah kembali dariTimortimur Saksi1 telah melahirkan seorang anaklakilaki diberinama Ardevan sekarang berumur 11 tahun dan sejak bayi tinggalbersama

A(ALM) alamat Desa Pesa Kec.Wawo Kab.Bima dengan mengucap ijabkobul, adanya mas kawin uang tunai sebesar Rp. 10.000, (sepuluh riburupiah) juga adanya Saksi yakni Saksi3, Sdr.M, Sdri H, dan Sdri J, danadanya wali yakni Saksi2, pernikahan tersebut sah secara agama dansetelah akad nikah Terdakwa berangkat penugasan ke Timortimurdalam rangka jajak pendapat dan setelah kembali dari TimortimurSaksi1 telah melahirkan seorang anaklakilaki diberi nama Ardevansekarang berumur 11 tahun dan sejak bayi tinggal

pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungancepat hasil Pemilihan.(3) ....dstSelanjutnya partisipasi masyarakat dalam survey atau jajak pendapatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) Perpu No. 1/2014 telahdiatur lebih lanjut dalam Pasal 132 Perpu No. 1/2014 sebagai berikut:Pasal 132(1) Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungancepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayatHalaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Plg(2) wajib melaporkan

status badan hukum atau surat keteranganterdaftar, susunan kepengurusan, sumber dana, alat, dan metodologiyang digunakan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan lembaga yangdapat melaksanakan survei atau jajak pendapat dan pelaksanapenghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (1).(3) Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungancepat hasil Pemilihan dalam = mengumumkan dan/ataumenyebarluaskan hasilnya wajib

memberitahukan bahwahasilpenghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasilresmi penyelenggara Pemilihan.(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penetapan lembaga yangdapat melaksanakan survei atau jajak pendapat dan pelaksanapenghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.Dengan demikian, ketentuan yang mengatur partisipasi masyarakat dalamPemilu diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan PenghitunganCepat Hasil Pemilihan.Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Plg(3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan ketentuan:a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan ataumerugikan Pasangan Calon;b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;dand. mendorong terwujudnya suasana

Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan PenghitunganCepat Hasil Pemilihan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 sd 54Berdasarkan ketentuan PKPU No. 8/2017 tersebut maka secara jelasdiketahui bahwa TIDAK ADA partisipasi masyarakat dalam bentukpengajuan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara iniadalah para Pemohon mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah kePengadilan Agama Soe, pernikahan para Pemohon dimaksud dilangsungkanpada tanggal 03 Maret 1993, dihadapan pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kekoli, di Perumnas Desa Barapite,Kecamatan Kekoli, Kota Dili, Propinsi Timor Timur (dahulu masih menjadiwilayah kesatuan Republik Indonesia), Karena Buku Akta Nikahnya hilangpada saat Propinsi Timor Timur melakukan jajak

pendapat (referendum)pada tahun 1999.

memenuhisyarat materiil dan baru memiliki kekuatan pembuktian permulaan;Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan paraPemohon untuk menghadirkan seorang saksi lagi guna melengkapi suatukesaksiannya, namun para Pemohon menyatakan sudah tidak sanggupuntuk menghadirkan seorang saksi lagi meskipun telah diperintahkan untukitu, dengan alasan teman dan tetangga yang mengetahui pernikahannyapada saat itu telah tidak diketahui keberadaannya dan telah menyebarkeberbagai wilayah di Indonesia akibat adanya jajak

pendapat (referendum)di Timor Timur pada tahun 1999;Menimbang, bahwa, menurut ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggalbersama di rumah orang tua Pengggugat di, Gunungkidul dan sekitar 3bulan setelah menikah yaitu pada sekitar bulan Desember 1992, Penggugatdan Tergugat pindah ke TimorTimur karena Tergugat ditugaskan disanahingga jajak pendapat di Timor Timur dan kembali ke Wonosari sekitartahun 1999..

diperoleh fakta hukum bahwa, Pemohon Idan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 08 Agustus 1986 dengan walinikah ayah kandung Pemohon II yang bernama SOEWARNO K dan disaksikan oleh 2orang saksi, masingmasing bernama KI AGUS MUHAIRONI dan IMAM MULHUDIperkawinan mana telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KecamatanDili TimorTimur dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar lunas, tercatatdalam buku register nikah tahun 1986 yang ada di Dili TimorTimur kemudian ketikaterjadi jajak

pendapat dan terjadi kerusuhan, penjarahan dan pembakaran rumah,termasuk rumah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ikut dibakar akan tetapiPemohon I dan Pemohon II demi menyelamatkan jiwanya, Pemohon I dan Pemohon IIpergi meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidakada kesempatan untuk mengambil dan mengamankan bukti nikah Pemohon I danPemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kehilangan bukti pernikahan mereka;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut

telah mengajukan permohonancerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di mukapersidangan Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Pada tanggal 08 Januari 1993, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kupang Utara, dengan Nomor Duplikat Kutipan AktaNikah DKA/NV2007 tanggal 28 Mei 2007;Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di Dili TimorTimur, sampai menjelang jajak

pendapat padatahun 1999, kemudian eksodus ke Kupang dan tinggal di rumah kediamanbersama di Jalan Timor Raya, dan sejak Pemohon mengajukan perceraianpada tahun 2007 Termohon sudah tidak satu rumah lagi dengan Pemohon,Termohon tinggal di Kuanino dan Pemohon tinggal di Kayu Putih sampaisekarang, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anakbernama ANAK, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada bulanNovember tahun