hewan dan tumbuhan yang syah.

hewan dan tumbuhan yang syahterhadap unggas/burung burung yang berasal dari Negara Malaysiatersebut, ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukankelengkapan dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah.

hewan dan tumbuhan yang syah terhadapunggas/burung burung yang berasal dari Negara Malaysia tersebut,ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukan kelengkapandokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah.Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekirapukul 11.00 wib IPDA JULIUS MARLON GAWE S.Tr.K dari Ditpolair PoldaKepri melakukan pengembangan tehadap terdakwa YENGKI Als HENGKYsebagai pemilik atau yang memerintahkan Terdakwa SAHRAW/I Bin HALIKmenjemput berbagai

hewan dan tumbuhan yang syah terhadapunggas/burung burung yang berasal dari Negara Malaysia tersebut,Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btmternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukan kelengkapandokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah;Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti,sebagai;1.oP nN oa SP & Pf1(satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1549MQ;1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcardnya;221 (dua

hewan dan tumbuhan yang syah terhadapunggas/burung burung yang berasal dari Negara Malaysia tersebut,ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukan kelengkapandokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaanTunggal

Pasar flamboyan pontianak , danTerdakwa membawa barang bukti tersebut tidak dilengkapi sertifikatKesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit dan dokumen yang sah.Sesampai dijalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kelurahan MempawahHilir didekat Gapura Mempawah Terdakwa dan barang bukti ditangkap PihakKepolisian Polres Mempawah untuk di Proses lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa PANTARLI ALS PARLY sebagaimana Diaturdan Di Ancam Pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 UU RI NO 16 tahun1992 Tentang Karantina

Hewan dan Tumbuhan;Menimbang bahwa atas Dakwaan Penunitut Umum tersebut Terdakwatidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umumtersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas,Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksisaksi yang telah didengarketerangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yangdianutnya yaitu:1.

Hewan dan Tumbuhan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakimdengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal5 Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1992 Tentang KarantinaHewan dan tumbuhan, yang Unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/20 6/P N MpwHalhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya; Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masihkecil;Memperhatikan pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina

Hewan dan Tumbuhan, danundangundang nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa RUDY MHARTONO iterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya memilikimedia pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tanpa dilengkapi sertifikatkesehatan dari Negara asal dan Negara Transit bagi hewan, bahan asalhewan, hasil bahan asal hewan sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 31 ayat (2) jo Pasal 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan dan Tumbuhan, sebagaiman dalamDakwaan Alternatif Kedua;2.

Hewan dan Tumbuhan, atauKedua Pasal 31 ayat (2) huruf jo Pasal 5 Undangundang Republik IndonesiaNomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan JPU disusun secara alternative,maka dakwaan yang akan dibuktikan terlebin dahulu adalah dakwaan yangmenurut Majelis Hakim sekiranya paling bersesuaian dengan faktafakta dipersidangan, oleh karenanya Majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkanDakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf jo

Hewan dan Tumbuhan (dakwaan alternative Kedua) dan dalamdiri Terdakwa tidak Majelis Hakim temukan adanya halhal yang dapat dijadikansebagai alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumdari perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan dapatdipersalahkan telah melakukan tindakpidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harusdijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa walaupun unsurunsur

Hewan dan Tumbuhan,Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndangNo.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas UndangUndang No. 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungandengan perkara ini;MENGADILI1.

Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hamadan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, ikan,tumbuhan dan bagianbagiannya dan/atau benda lain yangdapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hamadan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina;Bahwa pemasukan hewan berupa 2 (dua) jenis kurakuratersebut ke Indonesia harus memenuhi persyaratansebagaimana di dalam UndangUndang No. 16 Tahun 1992Tentang Karantina

Hewan dan Tumbuhan, dimana harusmemiliki Health Certificate (HC) dari negara asal, melalui tempatpemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dilaporkandan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluantindakan karantina.

Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hamadan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, ikan,tumbuhan dan bagianbagiannya dan/atau benda lain yangdapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hamadan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina;Bahwa pemasukan hewan berupa 2 (dua) jenisr kurakuratersebut ke Indonesia haruS memenuhi persyaratansebagaimana di dalam UndangUndang No. 16 Tahun 1992Tentang Karantina

jenis kacer tersebut diamankanoleh anggota Polda KepriBahwa dari keterangan saksi penangkap ,dihubungkan denganketerangan ahli maupun keterangan terdakwa bahwa burung kacersebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima ) ekortersebut dibawa dariMalaysia masuk ke Indonesia tanpa melalui tempat tempatpemasukkan yang resmi yang ditetapkan khususnya diwilayah kotaBatam akan tetapi melalui salah satu Pantai didaerah Nongsa dan tanpadilengkapi sertifkat dari Negara asal dan Indonesia dan tanpa dilengkapisurat karantina

hewan dan tumbuhan batam.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) JoPasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 16 Tahun1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, yang

tersebut diamankan oleh anggota Polda Kepri;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap ,dihubungkandengan keterangan ahli maupun keterangan terdakwa bahwa burung kacersebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima ) ekortersebut dibawa dari Malaysiamasuk ke Indonesia tanpa melalui tempat tempat pemasukkan yang resmiyang ditetapkan khususnya diwilayah kota Batam akan tetapi melalui salah satuPantai didaerah Nongsa dan tanpa dilengkapi sertifkat dari Negara asal danIndonesia dan tanpa dilengkapi surat karantina

hewan dan tumbuhan batam.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telahterpenuhi;Ad. 4.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Kesatu ;Unsurunsur pasal pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 UU No.16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan Jo.

peraturan dan / atau larangan berkaitandengan perkarantinaan hewan dan tanaman harus terus ditumbuhkembangkan dan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta dantanggungjawab pemerintah in casu pemerintah daerah, dengan demikianpelanggaran terhadap aturan tersebut dapat ditekan ;Bahwa kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam membangunIndonesia kedepan yang lebih baik dan tidak ada lagi TerdakwaTerdakwalain dari orang Indonesia yang menjadi pesakitan oleh karena ketidaktahuannya tentang Karantina

Hewan dan Tumbuhan sebagaimana yangdialami oleh para Terdakwa ;I. .Kesimpulan Dan PermohonanBerdasarkan pada alasanalasan tersebut diatas kai berkesimpulan bahwa :1.

Bin Thabrani RA Dokumen yangharus dilengkapi dalam pengangkutan adalah dokumen Surat Angkut Tumbuhan danSatwa Dalam Negeri (SATSDN) baik yang dilindungi atau tidak dilindungi yangditerbitkan BKSDA setempat, kemudian ada juga dokumen Surat Keterangan Sehat(media pembawa) yang diterbitkan oleh pihak Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan,yang mana Suratsurat itu tidak dimiliki oleh para terdakwa dalam membawa burungburung tersebut, dan setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi Ahli menjelaskanbahwa

Bin Thabrani RA Dokumen yangharus dilengkapi dalam pengangkutan adalah dokumen Surat Angkut Tumbuhan danSatwa Dalam Negeri (SATSDN) baik yang dilindungi atau tidak dilindungi yangditerbitkan BKSDA setempat, kemudian ada juga dokumen Surat Keterangan Sehat(media pembawa) yang diterbitkan oleh pihak Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan,yang mana Ssuratsurat itu tidak dimiliki oleh para terdakwa dalam membawa burungburung tersebut, dan setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi Ahli menjelaskanbahwa

Tembilahan,saat itu mereka menjelaskan kepada terdakwa bahwa speed boat yang biasamereka sewa untuk menjemput buah segar ke Tanjung Balai Karimun sedangrusak, lalu karena SB RAHMAT EXPRESS sedang tidak menambang, terdakwamenerima tawaran Saudara UCOK tersebut.Bahwa berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Tembilahan denganmenahkodai SB RAHMAT EXPRESS yang telah bermuatan buah segar tanpadilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dan tidak ada dilengkapi dengansertifikat Kesehatan dari Petugas Karantina

Hewan dan Tumbuhan.

Bahwa benar terdakwa berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Tembilahandengan menahkodai SB RAHMAT EXPRESS yang telah bermuatan buah segar tanpadilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dan tidak ada dilengkapi dengansertifikat Kesehatan dari Petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan.; Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIBterdakwa nahkoda SB RAHMAT EXPRESS tiba di Tembilahan, buah segar yangterdakwa angkut dimuat ke mobil truck, lalu terdakwa dan Saudara SUBLIANSAHdibawa

bagasi pesawat tanpamelalui pemeriksaan Xray maupun petugas security barang kiriman ditahan oleh saksiMuhammad dan saksi Suprihatin keduanya petugas dari Balai Karantina PertanianKelas Palangka Raya, yang sebelumnya sudah memperoleh informasi bahwa diBandara Cilik Riwut sering terjadi pengiriman barang dari daerah Kalimantan Tengahdalam jumlah besar tanpa dokumen lengkap, dan menurut pendapat ahli Drh DanangBudi Yuliarso dan Ely santari, S.Ht berdasarkan pasal 6 UndangUndang No.16 Tahun1992 tentang Karantina

, Hewan dan Tumbuhan meyebutkan : pengiriman Mediapembawa HPHK wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang sesuai dengan jumlahpengiriman barangDarang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam PidanaPasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang RI No. 16 tahun 1992Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan Jo.

sehingga dengan demikian keseluruhan unsur dalam dakwaanalternatif Kesatu tidak terpenuhi dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dariDakwaan alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Kesatu tidakterpenuhi maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pertimbanganHalaman 42 dari 52Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjtmengenai dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (2) UndangUndang RI No. 16Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan dan Tumbuhan yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja disiniberarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan untuk menghindarisetiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organismepengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawaatau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara RepublikIndonesia dikenakan tindakan karantina;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Keduamenjunctokan pasal 31 ayat (1) UndangUndang RI No. 16 Tahun 1992tentang Karantina

Hewan dan Tumbuhan dengan Pasal 9 ayat (2) Undangundang tersebut maka pada prinsipnya unsur delik utama dakwaan ini adalahperbuatan menghindari tindakan karantina sehingga perlu dibuktikankesengajaan untuk menghindari tindakan karantina;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa Hama danPenyakit Ikan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantinaberdasarkan Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 16 Tahun 1992 tentang KarantinaHewan dan Tumbuhan adalah hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asalhewan

Karantina Tumbuhan Kelas Lembar,Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Sbwkemudian pada tahun 2000 ahli dipindahkan ke wilayah kerja PelabuhanLaut Bima sebagai Tenaga Fungsional Karantina Tumbuhan, setelah itusekitar tahun 2008 sejak dilakukan Re Organisasi Badan KarantinaPertanian ahli diangkat menjadi Kepala Sub Seksi PelayananOperasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas Sumbawa Besarsampai dengan sekarang ini;Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab ahli adalah memberikanpelayanan tindakan karantina

hewan dan tumbuhan, memberikanpelayanan Uji laboratororium karantina) hewan dan tumbuhan,melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturanperundangundangan karantinan hewan dan karantina tumbuhan,kemudian melakukan tindakan pengawasan terhadap lalu lintas mediapembawa hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggutumbuhan karantina;Bahwa wilayah tugas ahli yaitu di semua wilayah pulau Sumbawa danwilayah kerja Pelabuhan Fery Poto Tano Kab.

diperlukan sebagaimana yang telahditetapbkan sebagai tempat pemasukan Media, Pembawa Hidup, sebagaimanatertuang pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2010tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media PembawaHama dan Penyakit Ikan Karantina;Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa memiliki sertifikat tentangkesehatan hewan yang dikeluarkan dari negara asal / Thailand terhadap ikanyang terdakwa bawa, tidaklah cukup jika terdakwa tidak memberitahukan ataumelaporkan pada Petugas Karantina

Hewan dan Tumbuhan sebagaimana yangtelah ditetapkan;Hal19 dari 23 Halaman Putusan No. 1644/Pid.Sus/2019/PT.

Negara RI cq Kepala Kepolisian RI cq Kepala Kepolisian Daerah Papua cq Kepala Kepolisian Resor Biak cq Kepala Sektor Pelabuhan Laut (KSPL) Biak
4.Pemerintah Negara RI cq Menteri Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut RI cq Kepala Dinas Perhubungan Prov Papua cq Kepala Dinas Perhubungan Kab Biak Numfor cq Kepala Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kab Biak Numfor
5.Pemerintah Negara RI cq Menteri Pertanian RI cq Kepala Dinas Pertanian Prov Papua cq Kepala Balai Besar Karantina

Hewan dan Tumbuhan Provinsi Papua cq Kepala Dinas Pertanian Kab Biak Numfor cq Kepala Karantina Hewan dan Tumbuhan Kab Biak Biak Numfor
6.Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Biak
Turut Tergugat:
Pemerintah Negara RI cq Menteri Negara Agraria/BPN dan Tata Ruang RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN dan Tata Ruang Prov Papua cq Kepala Kantor Agraria?

Persetujuan karantina hewan dan tumbuhan;Bahwa dasar hukum dari Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah UU RINo.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimana semua kapal yang akanberlayar wajio memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan oleh syahbandarsetempat atau syahbandar di pelabuhan pemberangkatan untuk setiapkapal yang akan berlayar dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tujuan,kepala desa/camat atau pemerintah setempat dapat mengetahuikeberangkatan kapal

Dokumen muatan serta buktibukti kewajiban kapal lainnya yangmeliputi: Bukti pembayaran jasa kepelabuhan; Bukti pembayaran jasa kenavigasian; Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan; Persetujuan Bea dan Cukai; Persetujuan Imigrasi; Persetujuan karantina kesehatan; Persetujuan karantina hewan dan tumbuhan; Bahwa dasar hukum dari Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah UU RINo.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimana semua kapal yang akanberlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB); Bahwa

No. 16 tahun1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan syaratsyarat tersebuttidak pernah Terdakwa lakukan atau di cek terlebin dahulu, walaupunburungburung yang dibeli Terdakwa tersebut bukan termasuk jenis yangdilindungi namun untuk masuk ke dalam suatu wilayah harus dilengkapi dengansurat kesehatan dari Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan dimana hewantersebut bersal, dan Terdakwa membeli burung burung tersebut kepada Thole(DPO) di Balikpapan dilakukan komunikasi melalui HP dan memesan

yang akan berlayar;Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yaitu kapal tersebut harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapalseperti keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal,pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat,pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, statushukum kapal, dan manejemen keamanan kapal serta memiliki kewajibanlainnya yaitu bukti pembayaran jasa kepelabuhan, navigasi, buktikarantina kesehatan, karantina

hewan dan tumbuhan;Bahwa dasar hukum jika Kapal berlayar harus memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) adalah Undangundang RI Nomor 17 Pasal219 tentang Pelayaran tahun 2008 dan PM 82 Tahun 2014 ;Bahwa proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalahNahkoda mengajukan permohonan tertulis kepada Syahbandar denganmelampirkan Master Sailing Declaration, dokumen muatan kapal danbukti kewajiban lainnya serta pemeriksaan administrasi terhadapdokumen dan surat kapal ;Bahwa masa berlaku surat persetujuan