Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/29/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010.4.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No. 800/26/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010.6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/30/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pekerjaan Tahun Anggaran 2010.7.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.523/154.e/36/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Kapal dan Alat Penangkapan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK & Sharing) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010:1) Kelompok nelayan Piposs Jaya, Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung2) Kelompok nelayan Tanjung Makmur, Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak

Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus24. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/003/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Cakkur alamat Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.25. Pas Kecil Nomor.

Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus28. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/001/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Husnan alamat Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus29. Pas Kecil Nomor.

dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK & Sharing)Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010.

5.2.3.05.04 pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenTanggamus TA 2010.Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanankabupaten Tanggamus Nomor: 800/27/36/2010 tanggal 02 Februari 2010Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Hi.AFFANDI ABDUL ROHIM, SE.

BAROZI selakuKepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.

Tanggamusbertugasmembantu Bupati Tanggamus untuk memimpin, merencanakan,mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatanpenyelenggaraan Dinas Kelautan dan Perikanan.Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

belumdilakukan uji kelaikan berlayar baik oleh team pemeriksa barang/ jasadari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

SK Kadis Peternakan, perikanan dan kelautan Kab. Tulang Bawang No. : 902.1/132/Nak-Kan/TB/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Peternakan, perikanan dan kelautan Kab. Tulang Bawang (Foto copy legalisir). 18. Kwitansi pembelian tanah tertanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp.38.000.000,- (Asli). 19. AS Built drawing pekerjaan pencetakan Demplot lokasi Cakat Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang TA 2011 (Asli). 20.

Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI No. : Per.23/MEN/2010 tentang Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan Dan Perikanan TA 2011. 22. Perjanjian kerjasama Nomor : 95 tanggal 19 Oktober 2011 (Foto copy legalisir). 23. SK. Bupati Tulang Bawang No. : 821.2/001/BKD/2008 tanggal 24 Januari 2008 (Foto copy legalisir). 24. Dokumen kontrak pembangunan sumur bor No. : 902.1/290-PL.15/PBAPT-DAK/TB/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (Asli). 25.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tulang Bawang TA 2011 (Asli). 31. Berita acara pembukaan surat penawaran pekerjaan pencetakan demplot tanggal 22 Agustus 2011 (Foto copy legalisir). 32. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis pekerjaan pencetakan Demplot CV. SUMBER REZEKI PRATAMA pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Tulang Bawang (Asli). 33.

HARAPAN SEJATI pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Tulang Bawang (Asli). 34. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis pekerjaan pencetakan Demplot CV. RINALDI pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Tulang Bawang (Foto Copy). 35. Dokumen pengumuman pemenang lelang No: 521/007/PKT.01/PAN-PEL/NAK-KAN/IX/TB/2011 (Foto copy legalisir) 36. SK Kadis DKP Tuba NO :902.1/133/Nak-Kan/TB/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 (Asli). 37.

Madanusa kepada Dinas peternakan, perikanan, dan kelautan Kab. Tulang Bawang No : 03/ST-Madanusa/XI/2011 tanggal 9 November 2011 perihal titik lokasi sumur. 53. Surat dari CV. Madanusa kepada Dinas peternakan, perikanan, dan kelautan Kab. Tulang Bawang No : 04/Lap-Madanusa/XII/2011 tanggal 19 November 2011 perihal laporan pelaksanaan pekerjaan. 54. Surat dari CV. Madanusa kepada Dinas peternakan, perikanan, dan kelautan Kab.

Tulang BawangTA 2011;Bahwa a adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. TulangBawang An. Ir.

Tulang Bawang TA2011;70Bahwa = menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

ALGIBER SIHOMBING menolak untuk pelantikanpergantian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tulang Bawang;e Bahwa selama menjabat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Tulang Bawang, Ir. ALGIBER SIHOMBING tidak pernah menyerahkan berkasberkas pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Tulang Bawang kepada Saksi Ir. AHMAD SYUKUR;e Bahwa mengetahui pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

ALGIBER SIHOMBING selaku Pengguna Anggaran (PA) PadaSKPD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab.

dan Kelautan Kab.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/29/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010.4.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No. 800/26/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010.6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.800/30/36/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pekerjaan Tahun Anggaran 2010.7.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus No.523/154.e/36/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Kapal dan Alat Penangkapan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK & Sharing) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2010:1. Kelompok nelayan Piposs Jaya, Pekon Pasar Madang Kecamatan Kota Agung2.

Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus24. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/003/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Cakkur alamat Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.25. Pas Kecil Nomor.

Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus28. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor:523/001/SIUP/36/2011 Tanggal 25 Januari 2011 masa berlaku Tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 25 Januari 2014 (3 tahun) atas nama Husnan alamat Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus29. Pas Kecil Nomor.

Bin ABDUL ROHIMselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan AlatPenangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Tanggamus dari tahun 2005 sampai dengan pensiunbulan Oktober tahun 2011;e Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKab. Tanggamus Nomor 800/29/36/2010 tanggal 2 Pebruari 2010tentang Pembentukan dan susunan keanggotaan panitia pengadaanbarang/jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

MA BARDBahwa pada bulan Oktober 2010 saksi diangkat menjadi KasubbagKeuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Teknis Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

PuyanganGroup) tetapi nanti jawabnya tetapi sampai selesai pekerjaan saksi tidakpernah diajak ke lokasi oleh rekanan.Bahwa untuk Kelompok Nelayan yang mengajukan permohonan bantuanKapal nelayan ke Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus danjumlah kelompok Nelayan yang terdata pada Dinas Kelautan dan PerikananKab. Tanggamus saksi tidak mengetahui, data tersebut ada pada BidangKelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanggamus.

Menetapkan barang bukti berupa:- Foto copy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/MEN/2011 Tanggal 15 Desember 2011.

.- Asli Surat Keputusan Penanggungjawab Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 Nomor 523.1/04/IV.35-DPA/2012 Tanggal 02 Januari 2012 tentang penujukan pejabat pembuat Komitmen ( PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPA-SKPD) Dinas kelautan dan perikanan Tahun anggaran 2012.

- Asli Surat Keputusan Penanggungjawab Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 Nomor 523.1/08/IV.35-DPA/ 2012 tanggal 02Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Intern Kegiatan di Lingkungan Dinas kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

Pengadaan barang / Jasa di Lingkungan Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012.- Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemasaran (DAK) Tanggal 17 April 2012.- Asli 1 (satu) Berkas Hasil Evaluasi Lelang Pekerjaan Penyediaan Kios Mini Pemasaran hasil Perikanan yang dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bandar lampung- Fotocopy Surat perjanjian (Kontrak) Nomor 523/03/PPK/APBD-KM/IV.35/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012

Agus Mujianto dan Penyedia CV TITA MAKMUR CAHAYA an HENDRIK selaku Direktur serta Mengetahui Kepala Dinas kelautan dan perikanan Kota Bandar lampung selaku penguna Anggaran sdr Ir. M. A.

AGUS TINUS SINAGA,MMselaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Bahwa saksi menerangkan bahwa selaku Pejabat Pengadaan kios mini saksibertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKota Bandar Lampung.

cara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota BandarLampung mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 dengancara:a.

M.M.namun saksi tidak mendengar secara langsung Kepala Dinas Kelautan DanPerikanan Kota Bandar Lampung Sdr. Ir. M. AGUSTINUS SINAGA.

Tjk.Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran di Dinas Kelautan danPerikanan Kota Bandar Lampung berdasarkan SK.

M.M.Bahwa saksi menerangkan dapat terdakwa jelaskan pada bulan Desembertahun 2011 tepatnya diruangan kantor Kepala Dinas Kelautan Dan PerikananKota Bandar Lampung sdr. Ir. M. AGUSTINUS SINAGA, MM. Di BulanJanuari 2012 pada kegiatan rapat koordinasi persiapan lelang di ruang rapatDinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar LampungBahwa saksi menerangkan Pada bulan Desember 2011 dan Januari 2012,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Sdr. Ir.

IBROHIM, DKK VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI;;

., DKK VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI;;

., DKK VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI;

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL 15 PK.DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA VS CV. TRIGIL;

PUTUSANNomor 486 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANMOTOR TEMPEL 15 PK DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran PertanianKalasey, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa,Provinsi Sulawesi Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Flora Krisen, S.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL 15 PKDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSISULAWESI UTARA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr.

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT, Cs. vs - SALAWING ISHAKA

KEPALADINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAIBARAT SEBAGAI PEMEGANG HAK PAKAI, alamat di Jalan DanielDaeng Nabit, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat, sebagai PEMBANDING I semulaTERGUGAT II;Yang dalam perkara di tingkat banding ini sebagai PEMBANDING Isemula TERGUGAT II telah memberikan kuasa kepada : LORENS MEGA, SH., HENDRIKUS REMA, SH., INDRAKUSUMA YULIANTO, SH.,M.Hum MARIO APRIO A. LAWUNG, SH., MH.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pengurusanperkara ini, termasuk jasa hukum Pengacara semuanya berjumlahtidak kurang dari Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).e Kerugian Immateriil: Dengan terjadi Penerbitan Sertifikat pada lokasi tersebut untuk HakPakai Dinas Perikanan dan Kelautan (Tergugat II) Kab. MaggaraiBarat, maka Penggugat menjadi tercemar nama baiknya di kalanganpara pembeli dan atau kalangan pengontrak tanah menjadi tidakpercaya.

SALAWING ISHAKA(Penggugat / Terbanding); yang ada diatas tanah tersebut hanyalahpenguasaan fisik oleh Dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenManggarai Barat berupa bangunan gedung permanen untuk PusatPendaratan Ikan, disamping itu ada pula beberapa kubur yang tidakjelas siapa namanya karena tidak terpampang nama diataskuburtersebut;b.

SALAWING ISHAKA(Penggugat); yang ada di atas tanah tersebut hanyalah penguasaanfisik oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manggarai Baratberupa bangunan gedung permanen untuk Pusat Pendaratan Ikan,disamping itu ada pula beberapa kubur yang tidak jelas siapanamanya Karena tidak terpampang nama di atas kubur tersebut;b.

Perdata No 72/PDT/2017/PT.KPG hal 60 dari 65 hal Bahwa pihak BPN dan Dinas Perikanan dan Kelautan saat itu memintadilakukan pengukuran karena Dinas Perikanan dan Kelautan mendapatpemberian dari Kepala Desa dan Fungsionaris Adat; Bahwa Kepala Desa dan Fungsionaris Adat memberikan tanah kepadaDinas Perikanan dan Kelautan itu tidak dibuat surat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Terbanding semulaPenggugat, dalildalil bantahan Para Pembanding semula Para Tergugat,Memori Banding dan Kontra

Kelautan

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang Kelautan.BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2Penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas:nr o. bepom mo Bot Ppkeberlanjutan;konsistensi;keterpaduan;kepastian hukum;kemitraan;pemerataan;peran serta masyarakat;keterbukaan;desentralisasi;akuntabilitas; dankeadilan.Pasal 3Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:a.b.menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan bercirinusantara dan maritim;mendayagunakan Sumber Daya Kelautan

lingkup UndangUndang ini meliputi pengaturanpenyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu danberkelanjutan untuk mengembangkan kemakmurannegara.Penyelenggaraan Kelautan Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. wilayah Laut;b.

Pembangunan Kelautan;c.

yang diimbangidengan ketersediaan lapangan kerja;b. pengembangan standar kompetensi sumber dayamanusia di bidang Kelautan;c. peningkatan dan penguatan peranan ilmupengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangansistem informasi Kelautan;d. peningkatan gizi masyarakat Kelautan; dane. peningkatan pelindungan ketenagakerjaan.Kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui:a. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakattentang Kelautan yang diwujudkan melalui semuajalur

dari berbagai sumberbagi kepentingan Pembangunan Kelautan nasionalberdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) kategori:a. hasil penelitian ilmiah Kelautan yang berupa datanumerik beserta analisisnya;b. hasil penelitian yang berupa data spasial besertaanalisisnya; danc. pengelolaan Sumber Daya Kelautan, konservasiperairan, dan pengembangan teknologi Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tojo Una Una, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;

tanggal 19 September 2016;d. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal PenangkapIkan Nomor PK. 005/31/04/KSOP.TGL16, yang dikeluarkan oleh KSOPKelas IV Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) Nomor523.33/2076.5 atas nama DAROJAT, yang dikeluarkan oleh DinasKelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah di Semarang padatanggal 4 Oktober 2016;f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan ljin Andon Nomor 523.33/2076.5, yangdikeluarkan oleh Dinas Kelautan

Unit PenyelenggaraPelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor L.2PM.130/1 4/III/201 7,yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas IllBrebes pada tanggal 27 Maret 2017;m.1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;n.1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor433/PKLG/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan

danPerikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;o. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikanpada saat keberangkatan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan danPerikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;Barang bukti dari point huruf sampai dengan o dirampas untuk tetapdilampirkan dalam berkas perkara;4.

danPerikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;o. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikanpada saat keberangkatan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan danPerikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Darojat;5.

danPerikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikanpada saat keberangkatan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan danPerikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DAROJAT;Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/20185.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN CQ. DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA CQ. SATUAN KERJA PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LARANTUKA CQ. POS PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MAUMERE, DKK

Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Jenderal PengawasanSumberdaya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan Jakarta cq. Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan PerikananLarantuka cq.

Pos Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Maumere, yang dalamhal ini memberikan kuasanya kepada Yosef Benyamin, SH., Paskalis Jogo, SH., danTheodatus Charles Roy, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2013 yangselanjutnya disebut sebagai yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGATI;1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, yang beralamat di Jl.Litbang Kel.

SPDN 59.861.01 PPI Alok, Penggugat bersama operatorlainnya yang bekerja pada SPDN 59.861.01 PPI Alok selalu mengisi bahan bakar minyak(BBM) jenis solar secara khusus bagi para nelayan yang bersandar di pelabuhan PPI AlokMaumere ;Bahwa dalam pengisian BBM jenis solar bagi para nelayan tersebut, Penggugat bersamaoperator lainnya di SPDN 59.861.01 PPI Alok selalu menggunakan dasar dan berdasar padasurat yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas nama Fransiskus Sino, A.Md yang telah diketahuioleh Dinas Kelautan

perintah kepada penggugat, untuk mengisi BBM jenis solar denganmenggunakan jenis kendaraan roda dua (ojek), karena prinsip pelayanan SPDN adalahPelayanan atau pengisian BBM, langsung ke kapal nelayan ;Bahwa terkait gugatan penggugat pada poin 9,10 dan 11, tergugat II tidak mengetahuikejadian tersebut secara langsung, karena pada saat itu, tergugat III sedang ada dirumahsementara istirahat dan tergugat III baru mengetahuinya setelah tergugat II mendapat telepondari petugas Pos Pengawas Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan Maumere atas namaFransiskus Ignasius Sino sekitar pukul 20.30 wita ;Bahwa surat yang ditanda tangani oleh petugas Pos Pengawas Sumber Daya Kelautan danPerikanan Maumere atas nama Fransiskus Ignasius Sino tersebut bukan merupahkanrekomendasi, namun hanya sebagai surat antrean untuk pengisian BBM.

Penggugat:
OSCAR ARFAN KARDINAL
Tergugat:
Kementerian Kelautan dan Perikanan Cq Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Cq Poilteknik Kelautan dan Perikanan Sorong

- NUR AMIN YUSUF; - KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; KEPALA DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, PERIKANAN KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTANTIMUR, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa No.1Samarinda.Dalam hal ini memberi kuasa kepadaH. SOFYAN HELMI, SH, MSi.Hj. AJI AGUSTIANA, SHMUHAMVIAD AMIN, SHBENYAMIN MINGGU, SHKesemuanya Pegawai Negeri Sipil PemerintahProvinsi Kalimantan Timur pada Biro HukumKantor Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor183.14/A.2/842/2009 tanggal 27 Oktober 2009.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2.

KEPALA DINAS PERTANIAN KELAUTAN PERIKANAN KOTA BALIKPAPAN berkedudukan di Jalan.

danPerikanan Propinsi Kaltim, tanggal 19 Agustus 1987No.G.1.523.3/968/1987Menyatakan Batal/tidak sah Surat Kepala Cabang DinasPerikanan Daerah Tk.II Balikpapan No.G.1.523.3/291/87k.tentang Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Kelautan,Perikanan Kota Balikpapan, tertanggal 19 September 1987No.G.1.523.3/291/87Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut SuratKepala Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tk.I KaltimNo.G.1/523.3/968/1987 k tentang Rekomendasi KepalaDinas Kelautan dan perikanan Propinsi Kaltim

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatannyakepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiKalimantan Timur Samarinda selaku Tergugat Bahwa kalau Tergugat I cermati secara seksama gugatanPenggugat ini, maka gugatannya tidak jelas/kabur,karena Tergugat I yang dimaksud Penggugat disinitidak jelas, apakah hanya Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Kalimantan Timur saja ataukahKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Samarinda sajaatau. kedua duanya.

Saksi Kedua bernama ABD AZIZ HALIM yang menerangkanDepada pokoknya sebagai berikutBahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi KalimantanTimur membeli tanah seluas 54 x 54 Cm;Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 1980;Bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi KalimantanTimur membeli tanah tersebut dari Daeng Kombo sampaikepinggir sungai;Bahwa diatas tanah yang dibeli tersebut dibangun TPI;Bahwa saksi adalah perantau dari Sulawesi;Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT tahun 1970;Bahwa pada saat saksi menjadi

AMRAN VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

P11);Foto Copy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaNomor 57/PermenKp/2014 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (Bukti P12);Foto Copy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaNomor 10/PermenKp/2015 tentang Perubahan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PermenKp/2014tentang Penghentian

dan Perikanantelah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,sebagai dasar penyusunan Peraturan Perundangundangandibidang Kelautan dan Perikanan.

12 ayat (1);Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:a.

Presiden tersebut bidangusaha Kelautan dan Perikanan masih diperbolehnkan denganpersyaratan sebagaimana dalam Lampiran II angka3 point 1 dan point8 Peraturan Presiden tersebut;Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:a.

Foto Copy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan diLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bukti T5);9.

DIRJENKELAUTAN DAN PERIKANAN RI Cq. DIRJENPENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DANPERIKANAN Cq. KEPALA STASIUN PENGAWASANSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dk

ODIRJENPENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN' DANPERIKANAN Cq. KEPALA STASIUN PENGAWASANSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,berkedudukan di Jalan Dr. Moh Hatta, Desa Sungai Rengas,Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dalam halini) memberi kuasa kepada Warman Widianta, S.H., dankawankawan, Para Jaksa Negara, beralamat di JalanSubarkah Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 27 Oktober 2014;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENTERIKEUANGAN RI Cq. DIRJEN KEUANGAN RI Cq.

alasan yang disampaikan Tergugat menggugurkan Penggugatsebagai peserta lelang pada tanggal 13 September 2012 dikarenakanmenurut Tergugat Penggugat tidak dapat memenuhi syaratsyarat pesertalelang pada point 5, dari pengumuman lelang Nomor 079/Sta.2/PP.550/IX/2012 tertanggal 7 September 2012 yaitu SIUP dan SIPI yang dikeluarkanoleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI;Bahwa pada waktu pendaftaran lelang pada tanggal 12 September 2012Penggugat ada melampirkan SIUP dan SIPI yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kelautan

TergugatIl harus dinyatakan tidak dapat diterima dan memberikan amar yangmenyatakan mengeluarkan Tergugat Il sebagai pihak dalam perkaraa quo, sebab dalildalil yang diajukan oleh Penggugat dalamgugatannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Tergugat IImelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa atas lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45 KUHAP tersebut,kedudukan Tergugat II pada dasarnya hanya bertindak selaku perantaralelang berdasarkan permohonan dari Kepala Stasiun PengawasanSumber Daya Kelautan

Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli;Bahwa pada waktu pendaftaran lelang pada tanggal 12 September 2012pemohon kasasi ada melampirkan SIUP dan SIPI (bukti P.3 dan P.4) yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Baratsebagai syarat untuk melakukan penangkapan ikan di laut danbuktitersebut Pemohon Kasasi lampirkan oleh karena tidak menyalahi ketentuanhukum khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010,tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang khususnya

Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaanlelang (aanwijzing);Bahwa penambahan isi dari pengumuman lelang yang mencantumkan SIUPdan SIPI yang dikeluarkan Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI justru telahbertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang khususnya Pasal 42 ayat 1 danpenambahan syarat dengan dasar peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 49/MEN/2011 yang dilakukan oleh Tergugat 1/Pembanding /Termohon Kasasi

Menyatakan agar Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk memberi kebebasan kepada Pemohon untuk keluar dari pangkalan TNI AL Sabang, namun Pemohon tidak boleh meninggalkan Indonesia ;4. Menolak permohonan praperadilan selain dan selebihnya ;

YOTIN KUARABIABLAWAN- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cq. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cq. StasiunPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, beralamat diBelawan, MedanSumatera Utara;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1Prof.Dr.

Knot dihadang oleh KRITEUKU UMAR385 dan diamankan ke Pangkalan TNI AL Sabang, padahalKapal Silver Sea 2 yang di nahkodai Pemohon berlayar dengan persyaratanhukum yang lengkap, SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM KELAUTANINTERNATIONAL;Bahwa Pemohon tidak mengetahui apa dan bagaimana status hukum Pemohondari tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015, dan baruPemohon ketahui bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 ternyatauntuk PROSESPENYIDIKAN Pemohon diserahkan oleh DANLANAL Sabang kepadaKementerian Kelautan

tengah laut secara tidak sah,mengeluarkan ikan dari WPP NRI tanpa dilengkapi Sertifikat kesehatan ikanuntuk konsumsi manusia dan mematikan Transmitter VMS, yang terjadi sekitartanggal 12 s/d 15 Pebruari 2014, atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun2014 di Laut Arafura Indonesia, atau setidaktidaknya di suatu tempat lainmasih dalam WPP NRI dan Perairan Papua New Guinea yang dilakukanoleh Pemohon, sesuai dengan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan dariKepala Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan