Ditemukan 377850 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-01-2012 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 06-06-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 01/G/2012/PTUN.BKL Tanggal 4 April 2012 — AHMAD ZUHUR melawan BUPATI MUKOMUKO
386 — 316
386 — 316
Desa yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 72Tahun 2005, menyebutkan :1) Kepala Desa berhenti, karena :a.
Mukomuko.Bahwa Bupati Mukomuko telah mengeluarkan SK pemberhentianAHMAD ZUHUR sebagai Kepala Desa Pondok Kandang sesuai denganPasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005tentang Desa yang menyebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena, tidak lagi memenuhisyarat sebagai kepala desa.
Desa Pondok KandangKecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko..P2 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko No.302 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian PejabatSementara Kepala Desa Pondok Kandang dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilihsebagai Kepala Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh KabupatenMukomuko..P3: Berita Acara Rapat Pembentukan LembagaLembaga Desa (BPD), (LPM) dan (BMA)Desa Pondok Kandang dan Penunjukan Sementara Kepala Desa Pondok KandangKecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko204.P4: Surat
Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;34b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturankepala desa;c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasimasyarakat; danf.
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/ atauf.
Register : 29-06-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 90/B/2012/PT.TUN.MDN Tanggal 25 Juli 2012 — AHMAD ZUHUR melawan BUPATI MUKOMUKO
190 — 110
190 — 110
ETTI MARTINA WATI,SHKesemuanya Advokat/Penasihat Hukumpada Lembaga Bantuan Hukum BintangKeadilan yang beralamat di Jalan Danau No.9 Rt.06 Kelurahan Jembatan Kecil,Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu,Propinsi Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasakhusus No. 02/B.7/SKK/2012, tanggal 11April 2012; Selanjutnya disebut sebagai:Tergugat/Pembanding;AHMAD ZUHUR Kewarganegaraan Indonesia, Alamat DesaPondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko,Pekerjaan Kepala Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok SuguhKabupaten
2011 tentang Pemberhentian KepalaDesa Pondok Kandang dan Penunjukan Pejabat Sementara KepalaDesa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh KabupatenMukomuko, tanggal 29 Desember 2011 sampai adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap; DALAM EKSEPSI : e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan surat keputusan nomor 388 tahun 2011 tanggal 29 Desember 201 Dtenayatakan .pemberhentian kepala
desa pondok kandang danpenunjukkan penjabat sementara kepala desa pondok kandang Kecamatanpondok suguh kabupaten mukomuko bertentangan dengan Pasal17 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentangdeSa ; Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 388tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pemberhentiankepala desa pondok kandang dan penunjukkan penjabatsementara kepala desa pondok kandang kecamatan pondok suguhkabupaten Mukomuko;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat KeputusanBupati Mukomuko Nomor : 388 tahun 2011, tanggal 29 Desember42011 tentang pemberhentian kepala desa pondok kandang danpenunjukkan penjabat sementara kepala desa pondok kandangkecamatan pondok suguh kabupaten mukomuk0O;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 189.000, (SeratusDelapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebutdiucapkan
Register : 29-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 8/G/2021/PTUN.BKL Tanggal 22 April 2021 — DIDI HARYANTO M E L A W A N BUPATI KABUPATEN KAUR,
263 — 4
263 — 4
Putus : 17-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2018 Tanggal 17 Juli 2018 — ABUBAKAR ABDULLAH, SE VS BUPATI LOMBOK BARAT, DK
187 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Lombok BaratNomor 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 TentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 20172023,khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Bupati Lombok BaratNomor 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 TentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 20172023,khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
Desa Gili Gede Indah telahmenyampaikan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Desa danBerita Acara Penetapan Calon Kepala Desa terpilin kepada KetuaBadan Permusyawaratan Desa Gili Gede Indah tertanggal 9 Desember2016 dan pada hari itu juga Badan Permusyawaratan Desa Gili GedeIndah melaporkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala DesaGili Gede Indah tahun 2016 dan Berita Acara Penetapan CalonKepala Desa terpilin tahun 2016 kepada Bupati Lombok Baratdengan demikian penyampaian Panitia
Pilkada kepada BPD dan laporanBPD kepada bupati sudah sesuai dengan peraturanperundangundangan; Bahwa mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilinan kepala desatelah diatur didalam pasal 37 ayat (6) Undangundang Nomor 6 Tahun2014 dan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014; Bahwa pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 berbunyi sebagai berikut:(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilihsebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa
Putusan Nomor 369 K/TUN/2018lama 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal diterimanya penyampaianhasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentukKeputusan Bupati / Walikota ;(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa , Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (5); Bahwa Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014berbunyi sebagai berikut :Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihaan Kepala Desa
Register : 26-05-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg. Tanggal 29 September 2020 — GUN HARYANTO Melawan BUPATI TEMANGGUNG
462 — 468
462 — 468
Objek SengketaObjek sengketa dalam perkara a quo adalah : Keputusan BupatiTemanggung Nomor 141 / 154 Tahun 2020 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Wonoboyo,Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 20202026 tertanggal 27 Februari2020 beserta lampirannya khusus nomor urut 4 atas nama Kasdi diangkatmenjadi Kepala Desa T ening;Il.
Kota:;Bahwa pada proses pemilihan Kepala Desa, tim sukses dariPenggugat disodorkan sebuah form berisi yang pada intinyapersetujuan atas segala proses pemilihan Kepala Desa danmenerima konsekuensi yang timbul. Hal itu Penggugat lakukanpenandatanganan disebabkan Penggugat percaya denganproses seleksi yang berjalan sehingga Penggugat yakin denganpanitia selama proses.
Sejalandengan hal tersebut seorang Kepala Desa mengelola danaDesa yang jumlahnya tidak sedikit setiap tahunnya, makadibutuhkan seorang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, danjuga integritas;Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan a quo oleh Tergugat,secara nyata telah merugikan Penggugat yang memilikikedudukan sebagai Calon Kepala Desa Tening yangseharusnya menjadi Kepala Desa, sekaligus Penggugat adalahseorang warga masyarakat yang berdomisil dan bertempatHalaman 14 dari 65 HalamanPutusan Perkara
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan BupatiTemanggung Nomor 141 / 154 Tahun 2020 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di WilayahKecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung MasaJabatan 20202026 tertanggal 27 Februari 2020 besertalampirannya khusus nomor urut 4 atas nama Kasdidiangkat menjadi Kepala Desa T ening;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanBupati Temanggung Nomor 141 / 154 Tahun 2020 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di WilayahKecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung MasaJabatan 20202026 tertanggal 27 Februari 2020 besertalampirannya khusus nomor urut 4 atas nama Kasdidiangkat menjadi Kepala Desa Tening;4.
Putus : 20-05-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — BUPATI GORONTALO UTARA VS IRAN HAMANI, DK
103 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-11-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Kb. Mn Tanggal 6 Maret 2014 — PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SUGIHWARAS, 2.CAMAT KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN, 3. BPD 4. SUKIMIN (Calon Kepala Desa No. Urut 1), (PARA TERGUGAT)
323 — 130
323 — 130
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SUGIHWARAS, 2.CAMAT KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN, 3. BPD 4. SUKIMIN (Calon Kepala Desa No. Urut 1), (PARA TERGUGAT)
Calon Kepala Desa Terpilih dan Surat Keputusan Bupatitentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagai obyekGugatan, karena keabsahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desaditentukan oleh terbitnya Surat Keputusan BPD tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilih yang ditindaklanjuti dengan surat KeputusanBupati tentang Pengesahan Pengankatan Kepala Desa terpilih;Bahwa oleh karena dalam Pemilihon Kepala Desa yang harus menjadiobyek Gugatan adalah Surat Keputusan BPD tentang Penetapan CalonKepala
Madiun Nomor 4 Tahun 2007tentang Kepala Desa.
Bab V tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Pasal 13 ayat 3yang berbunyi Tim Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :a. Menghadiri pemilihan kepala desa;b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;c.
Melakukan berbagai upaya pencegahan dan penyelesaian masalahmasalahyang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 20 tahun 2007 tentangpetunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2007tentang Kepala Desa Bab II Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan PanitiaPemilihan Kepala Desa BPD (tergugat II) di Desa Sugihwaras Kecamatan SaradanKabupaten Madiun telah membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa.
DesaSugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;Bahwa Pemilihan Kepala Desa Suguhwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiuntelah dilaksanakan pada hari minggu tanggal 3 Nopember 2013 sesuai denganPentahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Tahun 2013;Bahwa pada saat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sugihwaras KecamatanSaradan Kabupaten Madiun Tahun 2013, Tergugat If bersama dengan TimHal. 12 dari 18 Putusan Sela No. 20/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn10.13Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan
Register : 24-03-2009 — Putus : 29-06-2009 — Upload : 22-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 104/Pid.B/2009/PN. Kbm Tanggal 29 Juni 2009 — NASRUDIN Bin SUKRI
613 — 402
613 — 402
Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) exemplar petikan SK Bupati Kdh Tingkat II Kebumen Nomor : 141 / 513 / SK / 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan di Kabupaten Kebumen An.
NASRUDIN.2) 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Nomor : 09 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Tanah Pengganti Tanah Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen beserta lampirannya.3) 1 (satu) exemplar Keputusan BPD Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Nomor : 06 / BPD.PTH / XI / 2002 tanggal 12 Nopember 2002 tentang Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Kekayaan Desa Petanahan Kecamatan
PTH / XI / 2002 tanggal 12 Nopember 2002 tentang Persetujuan Peralihan Kekayaan Desa berupa Tanah untuk Terminal Bus Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.5) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Nomor : 07 Tahun 2002 tanggal 12 Nopember 2002 beserta lampirannya tentang Pembentukan tim Penaksir Pelimpahan atau Peralihan Kekayaan Desa berupa Tanah Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen yang dilegalisir.6) 1 (satu
Desa Petanahan.9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari PEMDA Kabupaten Kebumen Nomor : 1076 / PS / 001 tanggal 28 Nopember 2002 sebesar Rp. 667.323.800,-.10) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 411.6 / 496 / KEP / 2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen beserta lampirannya, yang dilegalisir.11) 1 (satu) lembar Surat Bupati Kebumen Nomor : 503 / 0989 tanggal 31
Kepala Desa Petanahan saldo per 28 Juni 2008 sebesar Rp. 143.799.717,-.Dikembalikan kepada Desa Petanahan Kec. Petanahan Kab. Kebumen melalui Kepala Desa Petanahan sebesar Rp. 142.102.550,- sedangkan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa I. NASRUDIN BIN SUKRI sebesar Rp. 1.697.167,-.7. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Kepala Desa Petanahansaldo per 28 Juni 2008 sebesar Rp. 143.799.717,.Dikembalikan kepada Desa Petanahan Kec. Petanahan Kab. Kebumenmelalui Kepala Desa Petanahan sebesar Rp. 142.102.550, sedangkansisanya dikembalikan kepada Terdakwa I.
Petanahan darimantan kepala Desa petanahan (Nasrudin).
CHAMELAN, BABahwa Panitia pengadaan tanah adalah Kepala Desa yaitu NASRUDIN danKetua BPD Petanahan yaitu H.
Eko Widianto) ikutnamun Saya tidak tahu apakah Kepala Desa Petanahan meminta iin kepadaCamat Petanahan (Drs.
Desa Petanahan dariTahun 19992007 berdasarkan SK Bupati Kdh Tingkat If Kebumen Nomor : 141 /513 / SK / 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilihan di Kabupaten Kebumen An.
Putus : 24-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2018 Tanggal 24 Juli 2018 — BUPATI BENGKALIS, DK VS SYAFARUDIN,
241 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal atau tidak sah suratsurat sebagai berikut:a.Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 450/KPTS/VIII/2017,tertanggal 23 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemungutan SuaraUlang Pemilinan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan TalangMuandau Kabupaten Bengkalis;Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 452/KPTS/VIII/2017,tertanggal 31 Agustus 2017 tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang MuandauKabupaten Bengkalis;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut suratsurat sebagai berikut:a.Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 450/KPTS/VIII/2017,tertanggal 23 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemungutan SuaraUlang Pemilinan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan TalangMuandau Kabupaten Bengkalis;Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 452/KPTS/VIII/2017,tertanggal 31 Agustus 2017, tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang MuandauKabupaten Bengkalis;4.
Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Penggugat (Syafarudin) sebagai KepalaDesa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau, KabupatenBengkalis berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barattanggal 11 Juli 2017;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.
Oleh karenaitu, secara mutatis mutandis penetapan tentang hasil pemilihan ulangyang menetapkan Pemohon Kasasi Il sebagai Kepala Desa jugaharus dinyatakan tidak berdasar dan harus pula dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi dari PemohonKasasi tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi Il tidak mengajukan MemoriKasasi sampai dengan tenggang
Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/TUN/2018 Tanggal 26 Nopember 2018 —
139 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUPRAYA, tempat kedudukan di Desa Dadahup Raya,Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 651 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435 Tahun 2017 tentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya, KecamatanDadahup, Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak KabupatenKapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4 atas namaGiyanto;b. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan SuaraPemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup,Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tanggal 18 September 2017;3. Mewajibkan:b.
Tergugat : Mencabut Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435 Tahun2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa DadahupRaya, Kecamatan Dadahup, Hasil Pemilihan Kepala Desa SerentakKabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4atas nama Giyanto;c. Tergugat Il: Mencabut Berita Acara Hasil Pemungutan Suara danPerhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya,Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tanggal 18September 2017;4.
Putus : 17-11-2009 — Upload : 23-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2843 K/PDT/2008 Tanggal 17 Nopember 2009 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, dkk, ; SUDJI, NOR HASIM,
110 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Desa terpilin berasal dari DusunLembujati dengan lambang PADI ;PURWOKO berasal dari Dusun Biron dengan lambang JAGUNG ;SURYONO berasal dari Dusun Kayutaun dengan lambang KELAPA ;AGUS SUJARWO berasal dari Dusun Banaran dengan lambang JERUK ;Bahwa Pemilihan Kepala Desa Banaran Kec.
proses pemilinan Kepala Desa telah terjadi beberapapenyimpangan halhal sebagai berikut : Bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap untuk pemilihan Kepala DesaBanaran, Kec.Gemawang, Kab Temanggung untuk wilayah Dusun Lembujatisebanyak 540 orang dan berdasarkan hasil rekap data yang hadir dariPanitia pemilinan Kepala Desa Banaran, Kec.Gemawang, Kab Temanggung/Tergugat adalah sebanyak 520 orang ; Bahwa berdasarkan data dan keterangan dari Panitia Kepala Desa/TergugatIll Desa Banaran, Kec.Gemawang, Kab
Pada hari pemungutan suara berusia sekurangkurangnya 17 tahun atausudah / pernah kawin ; Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas telah terjadi pelanggaranPerda Kab Temanggung No.5 tahun 2007 tentang tata cara pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, dalam prosespemilihan Kepala Desa Banaran, Kec.
Penggugat terkait dengan keabsahan prosesPemilinan Kepala Desa yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2007 yang dimenangkan oleh Tergugat II ;Bahwa tersirat gugatan para Penggugat adalah berhubungan denganS.K. nomor : 141/21 9/tahun 2007 tertanggal 19 Juni 2007 dari TERGUGAT yang menetapkan TERGUGAT Il sebagai Kepala Desa terpilih.
Temanggung Nomor 5 tahun2007 Jo Bab XV Pasal 46, 47, 48 dan 49 Perbup TemanggungNomor 6 tahun 2007 tentang Larangan Dan Sanksi Bagi BakalCalon, Calon Kepala Desa, Panitia Pemilinan Dan Pemilih) PanitiaPemilihan telah melakukan proses tata cara prosedur PemilihanKepala Desa secara sah, maka penerbitan mengeluarkan SuratKeputusan Bupati No. 141/219/2007 tanggal 19 Juni 2007 sertatelah melantik Kepala Desa terpilih sdr.
Register : 14-08-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 14-08-2023
Putusan PTTUN MATARAM Nomor 23/B/2023/PT.TUN.MTR Tanggal 13 Juni 2023 — KEPALA DESA MATAWAI MARINGU
YIWA NDAPA MAKANG, Dkk
61 — 27
61 — 27
KEPALA DESA MATAWAI MARINGUYIWA NDAPA MAKANG, Dkk
Putus : 05-02-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227K/TUN/2004 Tanggal 5 Februari 2008 — MUDJIANTO ; BUPATI KEDIRI
190 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
XXX K/Pid.Sus/XXXXDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SULAEMAN ;tempat lahir : Sioyong ;umur/tanggal lahir: 52 Tahun/5 Oktober 1955 ;jenis kelamin : Laki lakikebangsaan : Indonesiatempat tinggal : Dusun Il Desa Sioyong, KecamatanDamsol, Kabupaten Donggala ;agama : Islam ;pekerjaan : Kepala Desa Sioyong ;Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan ;1.
Register : 27-10-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 65/PDT/2015/ PT.PTK Tanggal 2 Desember 2015 — APAT Alias Pak RINTANG
M e l a w a n :
1. SELUS
2. BUPATI Kepala Daerah Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat cq. Kepala Kepolisian Resort Landak Jalan Raya Ngabang
102 — 38
102 — 38
tersebut oleh Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia,warga masyarakat dan atau penduduk Desa Sepahat mempunyai kewajiban danhak yang sama untuk dipilih dalam pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakanoleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Sepahat Kecamatan MenjalinKabupaten Landak;Bahwa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sepahat Kecamatan MenjalinKabupaten Landak sebagaimana yang telah disosialisasikan atau ditetapkan olehPanitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) pada tanggal 4 September 2013
TataTertib Pemilihan Kepala Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landakpada tanggal 31 Desember 2013;Bahwa berdasarkan laporan/pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa(PPKD) Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak peserta yanglolos dan memenuhi persyaratan calon Kepala Desa Sepahat periode tahun20142019 terdaftar sebagai berikut: Nomor Nama Calon Kepala Desa Sepahat Kec.Menjalin Kab.
APAT dengan perolehansuara terbanyak;Bahwa diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan KepalaDesa (PPKD) Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak No. 02/PPKDS/2013 tentang Pemilihan Kepala Desa tahun 2013 pada bagian kelimabelas gugatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa, pasal 17 ayat (1) keberatanterhadap hasil Pemilihan hanya dapat diajukan Calon Kepala Desa yang merasadirugikan dalam waktu selambatlambatnya x 24 jam setelah Penetapan hasilpemilihan dan ayat (2
Desa terpilihsebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasilpemilihan dari panita Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk KeputusanBupati/Walikota;b (6) dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa,Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5);2 Pasal 38 ayat (1) berbunyi :1 (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota Pejabatyang ditunjuk
bagi pihak yang menngunakan ijazah tersebut untukPemilihan Kepala Desa.
Kata Kunci : Kewenangan kepala desa, atribusi
TATA USAHA NEGARA/1.A/SEMA 2 2019 585 — 0
- Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikanperangkat desa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa
Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikanperangkat desa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa
Register : 26-10-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 23-02-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 121/G/2022/PTUN.MKS Tanggal 23 Februari 2023 — Penggugat:
1.Rita Novita Arruan Bone
2.Yasinta Ledo
3.Irmawati Limbong Tamman
Tergugat:
Kepala Desa/Lembang BElau Utara
179 — 59
1.Rita Novita Arruan Bone
2.Yasinta Ledo
3.Irmawati Limbong Tamman
Tergugat:
Kepala Desa/Lembang BElau Utara
179 — 59
Penggugat:
1.Rita Novita Arruan Bone
2.Yasinta Ledo
3.Irmawati Limbong Tamman
Tergugat:
Kepala Desa/Lembang BElau Utara
Register : 08-11-2022 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 10-03-2023
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 23/G/2022/PTUN.GTO Tanggal 7 Maret 2023 — Penggugat:
ALINDA DAUD
Tergugat:
Kepala Desa Lito
176 — 62
ALINDA DAUD
Tergugat:
Kepala Desa Lito
176 — 62
Penggugat:
ALINDA DAUD
Tergugat:
Kepala Desa Lito
Register : 13-06-2022 — Putus : 27-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 37/G/2022/PTUN.SMG Tanggal 27 Juli 2022 — SAPTO NUGROHO Melawan 1. KETUA BPD DESA KALIPUCANG KULON 2. Pj. BUPATI BATANG
140 — 63
140 — 63
Register : 27-12-2022 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 44/G/2022/PTUN.BNA Tanggal 12 April 2023 — Penggugat:
ABDULLAH A
Tergugat:
Geuchik Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa
145 — 89
ABDULLAH A
Tergugat:
Geuchik Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa
145 — 89
Register : 26-04-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 16-05-2024
Putusan PTTUN MANADO Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDO Tanggal 31 Mei 2023 —
33 — 27
Pembanding I/semula Tergugat : BUPATI HALMAHERA BARAT
Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi : BAHRAEN HABIB
Terbanding/semula Penggugat : MUSLIM S. DADE
33 — 27