Bupati Sikka Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003tanggal 7 Desember 203 tentang Penegasan Perpanjangan Batas Usia PensiunPegawai Negeri Sipil beserta daftar lampirannya;Hal. 1 dari 17 hal.

Bahwa batas usia pensiun Penggugat diperpanjang sampai dengan tanggal1 Januari 2006 karena menduduki jabatan Struktural Eselon Il Bberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka tanggal 13 Mei 2003 Nomor :BKD.882.4/46/2003 tentang Perubahan Daftar Lampiran Surat KeputusanBupati Sikka Nomor : BKD.882.4/16/2003D.

Bahwa keputusan Tergugat memperpendek batas usia pensiun Penggugatdilakukan dengan tidak terlebin dahulu mencabut Surat Keputusan BupatiSikka tanggal 13 Mei 2003 Nomor : BKD.882.4/46/2003 tentang PerubahanDaftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD 882.4/16/203DHal. 2 dari 17 hal. Put.

Bupati Sikka Gubernur Nusa Tenggara Timur,Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Sikka.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sikka tanggal 7Desember 2003 Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tentang PenegasanPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil beserta daftarlampirannya dan perubahannya tanggal 11 Desember 2003 Nomor :BKDX.882.4/24/RHS/ 2003 tentang Perubahan Surat Keputusan BupatiSikka Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tanggal 7 Desember 2003 tentangPenegasan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil besertadaftar lampirannya dan Keputusan Bupati Sikka,

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Memerintahkan Tergungat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena

Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Sikka Nomor : 356/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

3.

Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor : 356/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang : Terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 ;

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

5.

OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: 7"Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: 356/HK/2018, Tanggal 21Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada HubungannyaHalaman 3 dari 56 halaman Putusan No.25/G/2019/PTUNKPGDengan Jabatan Atas Nama Agustinus Akar, S.Sos Yang DiterbitkanOleh Bupati Sikka;DASAR GUGATAN : 222e22onnecne cence cnn cne cence cneecneeceesA.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Memerintahkan Tergungat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa a quodiuraikan dalam bentuk kronologis sebagai berikut: 1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor:UP.813.3/65/2002D Tanggal 15 Januari 2002 Penggugat diangkatmenjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Sikka pada Satuan organisasi/Unit Kerja SetdaKabupaten Sikka;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor:UP.824.3.2.1/129/2002D, Tanggal 02 #FFebruari 2002menempatkan Penggugat pada

Unit/Satuan Kerja DinasPemukiman dan Prasarana Wilayah Kab Sikka;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor:BKD.821.13/58/2003D, tanggal 5 Maret 2003 #TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah MenjadiPegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri SipilBahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor:BKD.823.3.2.1/23/2006D, tanggal 22 Maret 2006 Penggugatdiangkat dalam pangkat/golongan ruamg Penata Muda TK I.III/bBahwa berdasarkan Keputusan Bupati SikkaNomor:BKD.821.24

/27/2009D Tanggal 20 Maret 2009 Penggugatdiangkat menjadi Pj.Kepala Seksi Pemberdayaan MasyarakatDesa/Kelurahan pada Kantor Camat Doreng;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Tanggal 30 Maret2010 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil PenggugatHalaman 7 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUNKPGdiangkat sebagai Kasie PMD/Kelurahan Unit Kerja Kantor camatDoreng Kabupaten Sikka dengan Pangkat/golongan ruang Penata1.7.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 6/HK/2012Tanggal 11 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Sementara dariJabatan Negeri Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan MasyarakatDesa/Kelurahan Pada Kantor Camat Doreng;1.8. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor: 65/HK/2013Tanggal 28 Februari 2013 TentangPengaktifan Kembali PegawaiNegeri Sipil Atas Nama Petrus Pau,ST Pada Jabatan Negeri;1.9.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor:BKD.823.3.2.1/15/2015D, Tanggal 7 Februari 2015 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Penggugat diangkatsebagai Pengadministrasi Umum Unit Kerja InspektoratPemerintah Kabupaten Sikka dengan dinaikan pangkat menjadiPenata Tingkat golongan ruang III/d:1.10.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor:BKD.821.23/103/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Penggugatdiangkat menjadi Kepala Bidang Bina Marga Pada DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Sikka Nomor: 355/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Memerintahkan Tergungat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor: 355/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Bupati Sikka Nomor : 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.43) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 85a/HK/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. 44) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status

Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.47) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.48) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.49) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 266.a/HK/2013

Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun Anggaran 2013.55) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai

.58) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.59) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.60) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian

ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.62) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 58/HK/2015 tanggal 21 Februari 2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.63) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 280a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran.64) Surat Pernyataan Bencana

Sikka.47) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di KecamatanPalue Kabupaten Sikka.48) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di KecamatanPalue Kabupaten Sikka.49) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus2013 tentang Penetapan

Sikka;47) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan BencanaHalaman 132 dari 196 Hal.Putusan No. 46/PIDSUSTPK/2016/PN.KPGSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;48) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;49) Keputusan Bupati Sikka

Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;58) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;59) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;60) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai

Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.54) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana ErupsiGunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013, besertalampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan PenanggulanganBencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue TahunAnggaran 2013.55) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 389/HK/2013 tanggal 21 Oktober2013 tentang Penetapan

Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.58) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana ErupsiGunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.59) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana ErupsiGunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.60) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai

Bupati Sikka Nomor 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka; Keputusan Bupati Sikka Nomor 85a/HK/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;43) Keputusan Bupati Sikka Nomor 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap

Kabupaten Sikka;46) Keputusan Bupati Sikka Nomor 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;47) Keputusan Bupati Sikka Nomor 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;48) Keputusan Bupati Sikka Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013

Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;52) Keputusan Bupati Sikka Nomor 325/HK/2013 tanggal 7 September 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;53) Keputusan Bupati Sikka Nomor 353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;54) Keputusan Bupati Sikka Nomor 388/HK/2013 tanggal

Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;56) Keputusan Bupati Sikka Nomor 446/HK/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;57) Keputusan Bupati Sikka Nomor 480/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;58) Keputusan Bupati Sikka Nomor 108/HK/2014 tanggal

Kabupaten Sikka;62) Keputusan Bupati Sikka Nomor 58/HK/2015 tanggal 21 Februari 2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;63) Keputusan Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 280a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;64) Surat Pernyataan Bencana Nomor BPBD.I-360/163/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditanda tangani

;47)Keputusan Bupati Sikka Nomor 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;48)Keputusan Bupati Sikka Nomor 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;49)Keputusan Bupati Sikka Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013tentang Penetapan Status Keadaan

Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;52)Keputusan Bupati Sikka Nomor 325/HK/2013 tanggal 7 September 2013tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;53)Keputusan Bupati Sikka Nomor 353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan BencanaErupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;54)Keputusan Bupati Sikka Nomor 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana

;56) Keputusan Bupati Sikka Nomor 446/HK/2013 tanggal 27 November 2013tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;57)Keputusan Bupati Sikka Nomor 480/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;58)Keputusan Bupati Sikka Nomor 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;59

) Keputusan Bupati Sikka Nomor 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentangStatus Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung ApiRokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;60)Keputusan Bupati Sikka Nomor 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai TahapKedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat BagiPengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda diKecamatan Palue, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 247/HK/2014 tanggal

Keputusan Bupati Sikka Nomor 480/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;e Keputusan Bupati Sikka Nomor 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;e Keputusan Bupati Sikka Nomor 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentangStatus Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung ApiRokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka

) Keputusan Bupati Sikka Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung ApiRokatenda di Kabupaten Sikka;50) Keputusan Bupati Sikka Nomor 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi KorbanBencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka,beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 306.a/HK/2013 tanggal26

ApiRokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;56) Keputusan Bupati Sikka Nomor 446/HK/2013 tanggal 27 November 2013tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;57) Keputusan Bupati Sikka Nomor 480/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;58) Keputusan Bupati Sikka Nomor 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi

No. 1800 K/Pid.Sus/201643)Keputusan Bupati Sikka Nomor 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;44)Keputusan Bupati Sikka Nomor 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentangPerpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana SemburanDebu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue KabupatenSikka;45)Keputusan Bupati Sikka Nomor 207/HK/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentangPerpanjangan

PalueKabupaten Sikka;48)Keputusan Bupati Sikka Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung ApiRokatenda di Kabupaten Sikka;49)Keputusan Bupati Sikka Nomor 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi KorbanBencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka,beserta lampiran;50)Keputusan Bupati Sikka Nomor

Rokatenda di Kabupaten Sikka;58)Keputusan Bupati Sikka Nomor 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihnan Bencana Erupsi GunungApi Rokatenda di Kabupaten Sikka;59)Keputusan Bupati Sikka Nomor 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentangStatus Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung ApiRokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;60)Keputusan Bupati Sikka Nomor 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai TahapKedua

Bupati Sikka tentang Tarif AirMinum dan Biaya Biaya Pengelolaan Perusahaan Daerah Air MinumKabupaten Sikka ;Risalah dan Hasil Rapat Paripurna Il Tahun 2004 DPRD KabupatenSikka, tentang : LKPJ Bupati Sikka T.A. 2003, Perhitungan APBDKabupaten Sikka T.A. 2003 ;Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sikka (Buku 1)Tahun Anggaran 2004;Keputusan Bupati Sikka Nomor : 281 Tahun 2004 Tanggal 13Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran2004 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor

Bupati Sikka Nomor 72 Tahun 2004 tentangPembentukan Tim Penyusun dan Tim Pelaksana Teknis PenyusunanAPBD Kabupaten Sikka Tahun 2004 ;SPJ;Hal. 16 dari 28 hal.

Bupati Sikka Nomor 72 Tahun 2004 tentangPembentukan Tim Penyusun dan Tim Pelaksana Teknis PenyusunanAPBD Kabupaten Sikka Tahun 2004 ;SPJ;SPPSPM;Hal. 26 dari 28 hal.

Sikka Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 Sekretaris Desa Nitung Lea ditetapkan Nitung Lea pada tanggal 28 April 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Nitung Lea MARKUS MEGO bersampul plastik warna kuning;- 1 (satu) jilid buku Peraturan Desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 dengan sampul warna merah;- 4 (empat) lembar salinan foto copy Surat Keputusan

Bupati Sikka No : 213/HK/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pengesahan Calon Terpilih Kepala Desa Nitung Lea, Kecamatan Palue atas nama saudara MARKUS MEGO sebagai Kepala desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, untuk masa jabatan 2012 s/d 2018 yang telah diparaf sesuai dengan aslinya oleh saudara MARKUS Mega tanggal 4 April 2016;Dikembalikan kepada Kantor Desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka melalui Aparat Pemerintahan Desa Nitung Lea;- 14 (empat belas) lembar foto copy Data Jumlah Pengungsi

Gunung Api Rokatenda Palue yang menyebar di wilayah Kabupaten Sikka, Data Per 16 Maret 2013;- 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara hasil Verifikasi Data Pengungsi Gunung Api Rokatenda tanggal 23 Juli 2013 beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Verifikasi Data Pengungsi Gunung Api Rokatenda tanggal 23 Juli 2013;- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Hadir Finalisasi Data Pengungsi Dampak Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda untuk Direlokasi tanggal 31 Juli 2013;- 10 (sepuluh) lembar foto copy Keputusan

Bupati Sikka Nomor : 389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 beserta Lampirannya tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;- 8 (delapan) lembar foto copy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014 beserta Lampirannya tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian

Bupati Sikka Nomor : 389/HK/2013tanggal 21 Oktober 2013 beserta Lampirannya tentang Penetapan KepalaKeluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk HunianDengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban BencanaErupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;e 8 (delapan) lembar foto copy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014tanggal 12 Juli 2014 beserta Lampirannya tentang Kepala Keluarga PenerimaBantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan

Benediktus Semba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa, saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberikan keteranganmengenai kasus tindak pidana Administrasi Kependudukan;e Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Kepala desa Nitung Leatahunn 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka;e Bahwa, saksi termasuk korban Erupsi Gunung Api Rokatenda BulanPebruari 2012 akan tetapi saksi tidak mau menerima bantuan pemerintahkarena saksi harus mengutamakan warga yang tidak

Bupati Sikka Nomor : 389/HK/2013tanggal 21 Oktober 2013 beserta Lampirannya tentang Penetapan Kepala KeluargaPenerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk Hunian Dengan PolaBantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung ApiRokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;22. 8 (delapan) lembar foto copy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014 tanggal12 Juli 2014 beserta Lampirannya tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan DanaSiap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan

Bupati Sikka Nomor : 389/HK/2013tanggal 21 Oktober 2013 beserta Lampirannya tentang Penetapan KepalaKeluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk HunianDengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban BencanaErupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;8 (delapan) lembar foto copy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014tanggal 12 Juli 2014 beserta Lampirannya tentang Kepala Keluarga PenerimaBantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan

Memerintahkan Tergungat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang: Terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018;----------4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-------------------------------------5.

Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunyaKeputusan BupatiSikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; Memerintahkan Tergungat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor:357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaPutusan Perkara Nomor : 287/B/2019/PTTUN.

Fotokopi Keputusan Bupati Sikka Nomor UP.813.3/65/2002D yangdikeluarkan oleh Bupati Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 15Januari 2002 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdiberi tanda P.7 ;.

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.13/58/2003Dyang dikeluarkan oleh Bupati Sikka, Propinsi Nusa Tenggara TimurHlm. 4 dari 10 hlm.Pentp.No.1004/Pdt.P/2020/PA.Bwitanggal 05 Maret 2003 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.8 ;Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetappada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikanserta mohon Penetapan

JawaTimur tanggal 10 Juni 2019 yang menerangkan bahwa telah meninggal duniaseorang bernama drg Nur Hidayah;Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) adalah fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi:;Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) adalan Fotokopi Keputusan BupatiSikka Nomor UP.813.3/65/2002D yang dikeluarkan oleh Bupati Sikka, PropinsiNusa Tenggara Timur tanggal 15 Januari 2002 dan alat bukti (P.8) FotokopiPetikan Keputusan

Bupati Sikka Nomor BKD.821.13/58/2003D yangdikeluarkan oleh Bupati Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 05 Maret2003 menerangkan bahwa istri Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dalam alatbukti P.3 dan P.4 tersebut diatas telah terbukti bahwa anak Pemohon yangbernama Muhammad Rizky Saputro bin drg.

Bupati Sikka di atas, selanjutnya Drs.THOMAS AQUINO PARERA memerintahkan Terdakwa THOMAS AQUINAS, SEHal. 5 dari 33 hal.

Bupati Sikka Nomor : 146 Tahun 2004 tanggal 22 Mei2004 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan BangunanHal. 9 dari 33 hal.

;Bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yaitumembuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta mencairkandana insentif sebesar Rp. 500.899.142 (lima ratus juta delapan ratus sembilan puluhsembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah) serta memerintahkan kasir pengeluaranuntuk melakukan pembayaran sesuai Surat Keputusan Bupati Sikka NomorHK.188.145/296/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pelaksanaan PengaturanPemanfaatan Uang Perangsang (Insentif)

Bupati Sikka Nomor : 65 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBDKabupaten Sikka Tahun Anggaran 2004 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Perubahan APBDKabupaten Sikka Tahun Anggaran 2004 ;Keputusan Bupati Sikka Nomor : 281 Tahun 2004 tentang Penjabaran PerubahanAPBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2004 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 1 Tahun 2005 tentang APBDKabupaten Sikka Tahun Anggaran 2005 ;Peraturan Bupati Sikka Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD KabupatenSikka

Sikka Bulan Desember2005 ;Nota Kredit CN No. 200/CM/XII 2005 tanggal 21 Desember 2005 dari Bank NTTCabang Maumere kepada Bupati Sikka ;Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 146 Tahun 2004 Tanggal 22 Mei 2004tentang Pembentukan Tim Insentifikasi Pemungutan PBB Kabupaten Sikka ;SK Pengangkatan Drs. Thomas Aquino Parera sebagai Kepala Dinas PendapatanDaerah Kab. Sikka dan THOMAS AQUINAS, SE., sebagai Bendahara/PemegangKas Dinas Pendapatan Daerah Kab.

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;Bahwa objek sengketa yakni Keputusan Bupati Sikka Nomor :218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa LelaKecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F.

BABA DJOEDYE, S.Pi, tertanggal 22 Mei2020 (objek sengketa a quo).Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menempatkan BupatiSikka selaku Tergugat oleh karena Bupati Sikka dalamperbuatannya menerbitkan Keputusan Bupati Sikka Nomor :218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela,Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F.

Bahwa berdasarkan halhal yang telah Penggugat uraikantersebut diatas maka Keputusan Bupati Sikka Nomor218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela,Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE,S.Pi, tanggal 22 Mei 2020, oleh karena cacat prosedural hukummaka patutlah untuk dibatalkan.Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Kupang cq.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 218/HK/2020,tanggal 22 Mei 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa LelaKecamatan Lela.4.

Bupati Sikka Nomor :218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atasnama FREDERICH F.

Kepala Biro Pengembangan SDM di Maumere.Namun tidak diberikan surat ijin, lalu disarankan sudah lewat 21 harilangsung gugat saja di Pengadilan tidak perlu Surat Ijin (Bukti P4);Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Penggugat diangkat menjadi CalonPegawai Negeri Sipil Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Sikka nomor :BKD.813.3.2.1/94/2007D Tentang Pengangkatan Menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil Daerah yang ditandatangani oleh Bapak Bupati SikkaDrs.ALEXANDER LONGGINUS (Bukti P5);Bahwa pada tanggal 01

April 2009 Penggugat diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Sikka nomorBKD.821.3.2.1 / 31.B / 2009 D Tentang Pengangkatan Calon PegawaiHalaman 3 dari 27 halamanPutusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mme12.13.14.15.16.17.Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Sipil Daerah dengan golongan Il/ayang ditandatangani oleh Drs.

ANTON NONG BABA (Bukti P6);Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 Penggugat dapat Kenaikan Pangkatdari Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a menjadi Golongan II/b, dengan SuratKeputusan Bupati Sikka dengan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.823.3.2. 1/79 / 2012 D yang ditandatangani olen SIMON SUBSIDI, S.Sos.

Bupati Sikka, nomor BKD.813.3.2.1/94/2007D, tanggal12 Desember 2007, Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai NegeriSipil Daerah, atas nama MARIA BONAVENTURA NONA MEMI, selanjutnyadiberi tanda bukti P 4;Foto copy Kartu Keluarga, nomor 5307182805150006, tanggal 3 Juni 2015,atas nama Kepala Keluarga MARIA BONAVENTURA NONA MEMI,selanjutnya diberi tanda bukti P 5;Halaman 7 dari 27 halamanPutusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Mme6.

Bupati Sikka, nomor BKD.813.3.2.1/94/2007D, tanggal12 Desember 2007, Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri SipilDaerah, atas nama MARIA BONAVENTURA NONA MEMI, dengan demikianmaka sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakimakan meneliti syarat formil yang harus dipenuhi Penggugat sebelum mengajukangugatan perceraian ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor

2009;Keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret2009 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu danKuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan KeuanganUntuk Tahun Anggaran 2009;Keputusan Bupati Sikka Nomor 74/HK/2009 tanggal 21 April 2009tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tentang Penunjukan Pengguna Aggaran/Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan,12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara

Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten SikkaTahun Anggaran 2009;10) Keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan KuasaPengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan Keuangan UntukTahun Anggaran 2009;11)Keputusan Bupati Sikka Nomor 74/HK/2009 tanggal 21 April 2009tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tentang Penunjukan Pengguna Aggaran/Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan,Bendahara

Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009tanggal 14 Maret 2009, pengelola anggaran tersebut adalah SaksiDrs.

SERVASIUS KABU adalah seorang pegawainegeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Sikka dengan jabatan sebagaiKepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikkaberdasarkan keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/111/2005Dtanggal 24 Desember 2005 dan dengan keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 dan Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009, Terdakwa selakuKepala Bagian Kesra ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran PengelolaDana Bantuan Keuangan Bagian Kesra Sekretariat Daerah KabupatenSikka;Bahwa

2009;10) Keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan KuasaPengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan Keuangan UntukTahun Anggaran 2009;11)Keputusan Bupati Sikka Nomor 74/HK/2009 tanggal 21 April 2009tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tentang Penunjukan Pengguna Aggaran/Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara PenerimaanPembantu,

Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor:356/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatutentang: Terhitung mulai tanggal 21 Desember 201 8;4. Menolak Gugatan Penggugatuntuk selebihnya;5.

Bupati Sikka Nomor 360/HK/2013 Tentang Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Pengelola HutanKemasyarakatan Masyarakat Adat Laa Tagat, Desa Kloangpopot, KecamatanDoreng;.

Bupati Sikka tersebut di atasakan tetapi Saksi tidak mengetahui mekanisme dan aturan kelimpok hutankemasyarakatan;Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yang merupakan PolisiKehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudahmelakukan konfirmasi dengan Kepala Seksi Kesatuan Perlindungan Hutan(KPH);Bahwa Areal kerja Kelompok Hutan Kemasyarakatan seluas 53 ha (lima puluhtiga hektar) dan setiap anggota kelompok dapat menggarap seluas 1 (Satu)sampai 2,5 ha (dua koma lima hektar);Bahwa

=" Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung Ilinmedo yangmendapatkan izin garap dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat AdatLAATAGAT yang berkedudukan di Desa Kloangpopot;Apakah Saksi mengetahui bahwa selain Surat Keputusan Bupati Sikka tersebut di atas apakahada mekanisme dan aturan Kelompok Hutan HKM?

=" Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Wilayah Kawasan Hutan Lindung llinmedo yangmendapatkan izin garap dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor360/HK/2013 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan kepada MASYARAKAT ADATLAATAGAT yang berkedudukan di Desa Kloangpopot;Apakah Saksi mengetahui bahwa selain Surat Keputusan Bupati Sikka tersebut di atas apakah adamekanisme dan aturan Kelompok Hkm?

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor355/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati SikkaNomor 355/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;4.

Keputusan Bupati Sikka Nomor 44 / HK / 2009 tanggal 23Februari 2009 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah danKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sikka TahunAnggaran 2009.

Keputusan Bupati Sikka Nomor 54/HK/2009 tanggal 14 Maret2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara PenerimaanPembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan PembantuBendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten SikkaTahun Anggaran 2009. 10Keputusan Bupati Sikka Nomor 55 / HK / 2009 tanggal 14 Maret2009 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu danKuasa Pengguna Anggaran Pengelola

Keputusan......10) Keputusan Bupati Sikka Nomor 55/HK/2009 tanggal14 Maret 2009 Tentang Penunjukan Bendahara PengeluaranPembantu dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana BantuanKeuangan Untuk Tahun Anggaran 2009 ;11) Keputusan Bupati Sikka Nomor 74/HK/2009 tanggal21 April 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan BupatiSikka Nomor 54/HK/2009 tentang Penunjukan Pengguna Aggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran /37Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan

Gloria Indah ;24) Nota yang sudah lunas sebanyak 48 Nota dengan total jumlahRp1.405.000.000,00 (satu. milyar empat ratus lima juta25) Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.23/111/2005D tanggal24 Desember 2005 tentang Pemberhentian dan PengangkatanDalam Jabatan Struktural Eselon UIA Lingkup PemerintahKabupaten Sikka ;26) Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sikkaperiode20032008 ;27) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran28).