foto kehadiran pada saat pelaksanaan kegiatan;

Put No. 114/G/2014/PHI.Sby.Pasal 80 Undang undang Nomor : 13 Tahun 2003 sebagaimana juga dalampenjelasan pasal tersebut yang menyatakan Yang dimaksud kesempatansecukupnya yaitu. menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yangmemungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik sesuaidengan kondisi dan kemampuan perusahaan ;Bahwa pelaksanaan ibadah Sholat itu sendiri Penggugat mengatur pada waktuTergugat melakukan istirahat atau ketika Tergugat sebelum berangkat atau pulangkerja,

Penggugat diatas sudah memenuhiunsur dari ketentuan Pasal 80 UU 13 Tahun 2003 begitu juga memenuhipenjelasan dari Pasal 80 UU 13 Tahun 2003 tersebut yaitu :e 6Penggugatmelaksanakan ibadah ;telah memberikan kesempatan yangcukup pada waktue Penggugat telah memberikan tempat yang cukup untuk melaksanakan ibadahdan lokasi tempat ibadah dekat dengan lokasi kerja Tergugat sehinggaTergugat dapat melaksanakan ibadahnya secara baik ;e Penggugat telah memberikan kesempatan melaksanakan ibadah telah sesuaidengan kondisi

dan kemampuan perusahaan ;h Bahwa secara terang benderang dan jelas sekali pula pihak Penggugat tidakmelakukan pelanggaran atas Pasal 80 Undang undang Nomor : 13 Tahun 2003,oleh karena itu tentang pelaksanaan ibadah Sholat bagi Tergugat yangmenjalankan ibadah telah diberikan waktu dan tempat sebagaimana dalil dalilgugatan Penggugat diatas oleh karenanya kalimat perubahan Pasal 38 Ayat (1)PKB PT.

Dan tidak dibayarnya hutang kepada Bank Victoria adalahdikarenakan kondisi dan kemampuan perusahaan pada saat itu tidakmemungkinkan untuk membayar hutang.. Bahwa dalil Penggugat pada point (5) sampai dengan (7) mutlak harusditolak selumhnya. Karena Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 05September 2005 dan tanggal 27 Juni 2007 telah sesuai dengan undangundang dan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selpasindo Pharco.

Tergugat denganstatus PKWT secara teruSs menerus tanpa jeda dan oleh Tergugat tidakdiberikan salinan kontrak, maka Para Penggugat menuntut status hubungankerjanya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menerangkanbahwa berkaitan dengan tuntutan dari Para Penggugat tentang perubahanstatus dari PKWT menjadi PKWTT, dalam bipartit sebagaimana tersebut dalamangka 13 diatas, oleh pihak Tergugat juga sudah disampaikan bahwa denganmelihat kondisi

dan kemampuan perusahaan kedepannya, maka akandipertimbangkan untuk dilakukan penilaian dalam rangka pengangkatan daristatus pekerja kontrak menjadi status pekerja tetap secara bertahapsebagaimana telah disepakati antara Tergugat dengan para pekerja lainnyayang tergabung dengan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT.

besarangratifikasi atau bonus terbukti beberapa perundingan bipartit Penggugatakan memberikan bonus pada angka 12,5 % dari upah sebulansedangkan Para Tergugat besarnya bonus sebesar 2 (dua) bulan upah,Majelis Hakim berpendapat mengenai penentuan besaran gratifikasiatau bonus merupakan hak atau kewenangan Penggugat bukankewenangan Para Tergugat dan akan diberikan kepada para Tergugatsesuai dengan kondisi dan kemampuan Penggugat sebagaimanaberdasarkan Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama yang berbunyi Sesuaidengan kondisi

dan kemampuan, perusahaan memberikan gratifikasikepada pekerja/ouruh yang pemberiannya dilakukan pada akhir tahunberjalan, hal ini didukung pula oleh saksi Tergugat VII s/d Tergugat Xyang bernama Sdr.

pekerja/buruh dapatmelaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dankemampuan perusahaan.Pasal 81Cukup jelasPasal 82Ayat (1)Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan suratketerangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelummaupun setelah melahirkan.Ayat (2)Cukup jelasPasal 83Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini adalahlamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/ouruh perempuan untukmenyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yangsesuai dengan kondisi

dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalamperaturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.Pasal 84Cukup jelasPasal 85Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melayanikepentingan dan kesejahteraan umum.

Akan tetapiketentuan kata "wajib", pastilah menjadi sumber perselisihan, karenapenafsiran yang berbedabeda atas besaran dan kualitas fasilitas yanghares disediakan, sementara kondisi dan kemampuan perusahaan untukmenyediakannya juga berbedabeda;Pasal 72 ayat (3) dalam Peraturan Daerah a quo;Ketentuan Pasal 72 ayat (3) yang mengatur tentang jangka waktupenyelesaian perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) paling lama2 (dua) tahun sangatlah berlebihan, karena sudah jelas diatur dalamUndangUndang