Ditemukan 6 data
119 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan program pemerintah dalammemberantas Tindak Pidana Korupsi;Hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
, Pasal 191 ayat (1), UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 TentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Parigi tersebut;Membatalkan
ANDI NOVIATI ANDRIANI, SH
Terdakwa:
ABDUL RACHMAN.S.KOM BIN MUH. AKIB
67 — 22
dalam pencegahantindak pidana korupsi.Halhal yang meringankan : Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; Putusan No. 95/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks, Halaman 83 Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak menyulitkan jalannyapersidangan; Terdakwa berterus terang selama memberikan keterangan dalampersidangan;Memperhatikan, Pasal ........ 12 huruf e Jo Pasal 12 a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
,pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana.serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Abdul Rachman, S. Kom Bin Muh.
206 — 116
melakukan Tindak Pidana sebagai mana yang di dakwakanoleh Penuntut Umum, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k agarTerdakwa di bebaskan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan diucapkan;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
, pasal 191 ayat (1) jo pasal 97 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.