Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00017/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;

PPh Nomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03Pebruari 201 6 j= === a2 man nner nnn nnn nen enn nce nec cence nae caeSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/11/612/16tanggal 03 Pebruari 2016 5 + rn ne nnn nnn nnn nen ence eeSurat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/2106/11/612/16 tanggal 03Pebruari 201 6 5 === 22 man nn nnn nnn nnn nnn nen enn ncn nec ccna nee canceSurat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00010/107/11/612/16 tanggal 03PSII 201 Gf seein erecta nie cain ReneeSurat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Nomor : 00016/207/1 1/612/16tanggal 03 Pebrurari 201 6 jxseeessee nee esecee eee tesee eee ceneeeeseneeneememennnSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 0001 7/207/11/612/16tanggal 03 Pebruari 20165 22222 nnn nnn nnn nnn cence nnnSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00018/207/11/612/16tanggal 03 Pebruari 2016 )5 22222 222 non nnn nnn nen cenceSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00019/207/11/612/16Tanggal 03: Pebrurari 201 6. jennnxnnmne nse enn nemisemrsennennninemninnnennnismenin

mensesSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00020/207/1 1/612/16Tanggal 03: Pebrurari 201 6. jennnxnnmne nse enn nemisemrsennennninemninnnennnismenin mensesSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00021/207/1 1/612/16fanggal 03: Pebruari 201 6 jannnnnnnnnessnmnemnniscesnnnnnnrneeemsninnnnneietsamininneremiensnninSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00022/207/11/612/16Taiggal OS: PEDruarl ZO G5 ~

Bayar PPN Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari April 2008Nomor 00040/207/08/055/09 tanggal 18 Juni 2009 memenuhi ketentuanformal penerbitan Surat Ketetapan Pajak, sehingga pemeriksaan dapatdilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tidak Didasarkan Pada BuktiYang Kuat Dan Kompeten;Pasal 12 ayat (2) UndangUndang KUP mengatur Jumlah Pajak yangterutang menurut Surat Pemberitahuan

Darisisi formal penerbitan surat ketetapan pajak oleh Termohon PeninjauanKembali nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh Termohon PeninjauanKembali bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlakusehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor00040/207/08/055/09 tanggal 18 Juni 2009 tidak memenuhi ketentuanformal:Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00040/207/08/055/09tanggal 18 Juni

Bayar PPN Nomor00040/207/08/055/09 tanggal 18 Juni 2009 Masa Pajak Januari s.d.

April 2008 nyatanyata bertentangan dengan Tanggapan Tertulis HasilPemeriksaan Nomor OO9/AI/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 oleh PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) serta Berita AcaraPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Rabu, tanggal 17 Juni 2009;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00040/207/08/055/09 tanggal 18 Juni 2009 Masa Pajak Januari s.d.

April 2008mengandung kesalahan materi error in substantia sehingga menurutpendapat Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) harusbatal demi hukum;Kesimpulan:Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00040/207/08/055/09tanggal 18 Juni 2009 Masa Pajak Januari s.d.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49556/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor : 00010/207/09/053/1 1tanggal 4 April 2011 Masa Pajak Desember 2009 diterbitkan oleh Kantor PelayananPajak Badan dan Orang Asing Satu berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP099/WPJ.07

Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor:00010/207/09/053/11 tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Desember 2009;bahwa Pasal 23 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007 menyatakan :Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitandengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.bahwa

Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor : 00010/207/09/053/1 1tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Desember 2009;bahwa Majelis berpendapat Penggugat tidak setuju atas koreksi Tergugat atasbesarnya Kompensasi Kelebihan PPN dari Masa Pajak Sebelumnya dan PPNyang Dapat Dikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya;bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB PPN Barang dan Jasa dengan SuratNomor : 133/S008/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang dijawab

oleh Tergugatdengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP2313/ WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember2012 dengan keputusan menolak permohonan Penggugat;bahwa Majelis berpendapat sengketa koreksi Tergugat atas besarnya KompensasiKelebihan PPN dari Masa Pajak Sebelumnya dan PPN yang DapatDikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya yang tercantum dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor : 00010/207/09/053/1 1tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Desember 2009 merupakan objek keberatansebagaimana

Bayar PPN Barang dan JasaNomor : 00010/207/09/053/11 tanggal 04 April 2011 sebagaimana dimaksud padaPasal Pasal 25 ayat (3) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sehingga Penggugat menggunakan kuasa Pasal36 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007;bahwa Majelis berpendapat Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48251/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1709/WPJ.10/2012 tanggal 10Desember 2012 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor: 00111/207/07/504/11 tanggal 10Juni 2011;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2007 Nomor: 00111/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011 diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor : LAP028/WPJ.10/KP.0505/2011 tanggal 8 Juni2011.bahwa Penggugat kembali mengajukan Permohonan Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar dengan Surat Nomor: 101/KT/XII/2012tanggal 19 Desember 2012 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor:KEP1148/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni

2013 telah ditolak, sehingga denganSurat Nomor: 15/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013 Penggugat mengajukanGugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2007 Nomor: 00111/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011;: bahwa Surat Gugatan Nomor: 15/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013ditandatangani oleh Wakil Direktur.bahwa Surat Gugatan Nomor: 15/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikianmemenuhi ketentuan

KeputusanTergugat Nomor: KEP1148/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak.bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah jawaban atas Surat PenggugatNomor: 101/KT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang PembatalanSurat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Ps 36 ayat (1) b KUP).bahwa Surat Nomor: 101/KT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 diajukanterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2007 Nomor: 00111/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011.eaAaesbahwa Pasal 25 ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur JenderalPajak atas suatu :Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,Surat Ketetapan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48256/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1716/WPJ.10/2012 tanggal 10Desember 2012 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor: 00116/207/07/504/11 tanggal 10 Juni2011;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2007 Nomor: 00116/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011 diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor: LAP028/WPJ.10/KP.0505/2011 tanggal 8 Juni2011.bahwa Penggugat kembali mengajukan Permohonan Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar dengan Surat Nomor: 106/KT/XII/2012tanggal 19 Desember 2012 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor:KEP1152/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013 telah ditolak

, sehingga denganSurat Nomor: 20/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013 Penggugat mengajukanGugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2007 Nomor: 001 16/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011.: bahwa Surat Gugatan Nomor: 20/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013ditandatangani oleh Wakil Direktur.bahwa Surat Gugatan Nomor: 20/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikianmemenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang

tanggal 21 Juni 2013tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan WajibPajak.bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP1152/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni2013 adalah jawaban atas Surat Penggugat Nomor: 106/KT/XII/2012 tanggal19 Desember 2012 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang TidakBenar (Pasal 36 ayat (1) b KUP).en ageesbahwa Surat Nomor: 106/KT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 diajukanterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2007 Nomor: 00116/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011.bahwa Pasal 25 ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur JenderalPajak atas suatu :Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,Surat Ketetapan Pajak

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48260/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1718/WPJ.10/2012 tanggal 10Desember 2012 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00120/207/07/504/11 tanggal 10Juni 2011;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2007 Nomor: 00120/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011 diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor : LAP028/WPJ.10/KP.0505/2011 tanggal 8 Juni2011.bahwa Penggugat mengajukan kembali Permohonan Pembatalan SuratKetetapan Pajak yang Tidak Benar dengan Surat Nomor: 110/KT/XII/2012tanggal 19 Desember 2012 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor:KEP1142/WPJ.10/2013 tanggal 20 Juni

2013 telah ditolak, sehingga denganSurat Nomor: 24/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013 Penggugat mengajukanGugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00120/207/07/504/11 tanggal 10 Juni2011;: bahwa Surat Gugatan Nomor: 24/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013ditandatangani oleh Wakil Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: 24/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikianmemenuhi ketentuan Pasal

KeputusanTergugat Nomor: KEP1142/WPJ.10/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;bahwa Keputusan Tergugat aquo adalah jawaban atas Surat PenggugatNomor: 110/KT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang PembatalanSurat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Ps 36 ayat (1) b KUP);en agesbahwa Surat Nomor: 110/KT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 diajukanterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2007 Nomor: 00120/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011.bahwa Pasal 25 ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur JenderalPajak atas suatu :Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,Surat Ketetapan

Sehingga Penggugat memiliki kelebinan pembayaranPPN sebesar Rp. 768.077.950,00;Bahwa Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan Gugatanterhadap Surat No. 3631/WPJ.07/KP.03/2017 tanggal 18 April 2017mengenai Penjelasan Tentang Permohonan Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN No.00342/207/08/055/10 tanggal 17 Juni 2010 dengan alasan bahwa terdapatdata baru) (novum) berupa Putusan Pengadilan Pajak No.Put79711/PP/M.XIVA/15/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang

mengabulkansebagian permohonan Banding Pemohon Banding sehingga hal iniberpengaruh langsung terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNNo. 00342/207/08/055/10 tanggal 17 Juni 2010:Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar terhadap Surat No. 3631/WPJ.07/KP.03/2017 tanggal 18 April2017 mengenai Penjelasan Tentang Permohonan Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN No.00342/207/08/055/10, dapat dibatalkan dan mengabulkan permohonanrestitusi

ZIACCT01III2017 tanggal 15 Maret 2017 atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN No. 00342/207/08/055/10 tanggal17 Juni 2010 demi hukum.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut8981 7/PP/M.XXB/99/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 4 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2633/B/PK/Pjk/2018Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat$3631/WPJ.07/KP.03/2017 tanggal 20 April 2017 tentang PenjelasanTentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00342/207/08/055/10tanggal 17 Juni 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008,nama: PT. Ziegler Indonesia, NPWP : 01.070.901.2055.000, beralamat diJalan M.H.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48257/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor:0011 7/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00117/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011

Surat Gugatan Nomor: 21/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013, dibuat dalambahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap Surat Gugatan Nomor: 21/KT/VI/2013tanggal 03 Juli 2013 untuk menentukan objek Gugatan dan alasan Gugatan;bahwa berdasarkan hasil penelitian, Majelis berpendapat bahwa Penggugatmengajukan Gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor: 00117/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011yang oleh Tergugat telah diterbitkan Keputusan dengan Keputusan Tergugat Nomor:KEP1154/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf bKarena Permohonan Wajib Pajak;bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP1154/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013adalah jawaban atas Surat Penggugat Nomor: 107/KT/XII/2012 tanggal 19Desember

2012 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar(Pasal 36 ayat (1) b KUP);bahwa Surat Nomor: 107/KT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 diajukan terhadapSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007Nomor: 00117/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011;bahwa Pasal 25 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan:Wajib Pajak dapat mengajukan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48252/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007Nomor: 00112/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00112/207/07/504/11 tanggal 10 Juni

Surat Gugatan Nomor: 16/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013, dibuat dalambahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap Surat Gugatan Nomor: 16/KT/VI/2013tanggal 03 Juli 2013 untuk menentukan objek gugatan dan alasan gugatan;bahwa berdasarkan hasil penelitian, Majelis berpendapat bahwa Penggugatmengajukan gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor: 00112/207/07/504/11 tanggal 10 Juni2011 yang oleh Tergugat telah diterbitkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1149/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak;bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah jawaban atas Surat Penggugat Nomor:102/KT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Pembatalan Surat KetetapanPajak yang

Tidak Benar (Ps 36 ayat (1) b KUP);bahwa Surat Nomor: 102/KT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 diajukan terhadapSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2007 Nomor: 00112/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011;bahwa Pasal 25 ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajakatas

BUMN berdasarkan hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh KPP BUMN sesuai dengan lampiran BeritaAcara Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 74.699.859.937,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp. 555.205.956.705,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 205.520.850,00Jumlah Rp. 630.111.337.492,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp. 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp. 630.111.337.492,00Penghitungan PPN Kurang

Bayar :PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 10.092.192.282,00Dikurangi :PPN Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 32.605.542.539,00SKPLB Bp.(25.280,909.165,00)Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 7.324.633.374Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar Rp. 2.767.558.908,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 2.767.558.908,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 2.767.558.908.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Bayar :PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 7.470.033.327,00Dikurangi :PPN Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 32.605.542.539,00SKPLB Rp. (25.280.909.1Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 7.324.633.374Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar Rp. 145.399.953,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 145.399.953,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 145.399.953.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 290.799.906,00Perbedaan

KEP128/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan salinan SKPKBT Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP tanggal 18 Agustus 2009adalah sebagai berikut :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh PenyerahanPenghitungan PPN Kurang Bayar :PPN yang harus dipungut/dibayar sendiriDikurangi :PPN Masukan yang

Bayar :PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 7.470.033.327,Dikurangi :PPN Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 32.605.542.539,SKPLB (Rp. 25.280.909.165,Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 7.324.633.374,Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar Rp. 145.399.953.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP00397/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang PenguranganKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barang danJasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januaris.d.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00397/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 12Februari 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa atas PemanfaatanJKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d.

Hal ini diperoleh petunjuk bahwaPenggugat pada intinya mengajukan gugatan atas materi SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa atas PemanfaatanJKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d.

Desember 2008 Nomor: 00022/207/08/117/11 tanggal 17 Maret2011.bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasadan PPn Atas Barang Mewah Masa Pajak Januari s.d.

Nomor: 041/BPAM/XI/2012 tanggal 09 November2012, ditandatangani oleh Direktur.bahwa Surat Banding Nomor: 041/BPAM/XI/2012 tanggal 09 November2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 041/BPAM/XI/2012 tanggal 09 November2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding a quo tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barangdan Jasa dan PPn Atas Barang Mewah Masa Pajak Januari s.d.

mengajukan banding (kewajiban Pasal 36 ayat (4) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002) adalah yang pajak yang masih harus dibayar palingsedikit sejumlah yang telah disetujui Pemohon Banding dalam pembahasanakhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.bahwa banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang masih harusdibayar sebesar Rp.136.822.652,00 dan jumlah yang telah disetujuiberdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan adalah Rp.0,00sebagaimana tertulis dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang

gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut001635.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor S203/WPJ.20/2018 tanggal 26 Januari 2018tentang Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan PajakHasil Pemeriksaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barangdan Jasa Nomor 00509/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 Masa PajakJuli 2008 atas nama PT Dian Rakyat, NPWP 01.305.788.0007.000Halaman 2 dari 8 halaman.

Bayar PPN Barang danJasa Nomor 00509/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 Masa Pajak JuliHalaman 4 dari 8 halaman.

Nomor 2468/B/PK/Pjk/20192008, atas nama Penggugat, NPWP: 01.305.788.0007.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: S203/WPJ.20/2018tanggal 26 Januari 2018 tentang Pengembalian PermohonanPembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atas SuratKetetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor00509/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 Masa Pajak Juli 2008oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara

Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor S5755/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 07Oktober 2013 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi;: bahwa sehubungan dengan tidak disebutkannya jumlah sanksi menurut Wajib Pajaksebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Wajib Pajak tidakmemenuhi syarat permohonan kedua pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barang Dan Jasa Nomor00028/207/07/055/12 tanggal 27 Agustus 2012 Masa Pajak September 2007;: bahwa menurut hemat Penggugat, Penggugat telah menyebutkan jumlah sanksiyaitu semula Rp. 15.218.418, kemudian dengan alasan yang Penggugat berikansesuai Pasal 5 ayat (6) huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.03/2013, dimohon sanksi tsb bisa dihapuskan seluruhnya atau menjadi Rp.0,(Nihil);: bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat mengajukan pokok gugatan atassurat Tergugat Nomor

S5755/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 07 Oktober 2013 perihal:Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00028/207/07/055/12 tanggal27 Agustus 2012 Masa Pajak September 2007 dengan alasan bahwa Surat Tergugattersebut di atas adalah surat jawaban terakhir yang merupakan rangkaian darijawaban Terbanding atas surat Permohonan Penggugat pertama dan keduamengenai penghapusan sanksi administrasi atas SKPKB PPN Nomor00028/207/07/

Nomor 3564 K/Pdt/20166.8.6.9.menyatakan bahwa telah timbul kurang bayar PPN sebesarRp148.008.391,00 ditambah denda sebesar Rp21.553.929,00 atauselurunnya sebesar Rp169.562.320,00 sehingga dengan demikianPenggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena pembayaran PPNsebesar Rp148.008.391 ,00 (seratus empat puluh delapan juta delapanribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) yang sudah dilunasi olehPenggugat Rekonvensi dinyatakan tidak pernah dibayar;Bahwa pelunasan Kurang Bayar PPN dan denda sebesarRp169.562.320,00

butir 6.7 di atas, seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya karena tergugatRekonvensi yang nyata nyata telah menerbitkan faktur pajak tidak sahatau faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak lengkap;Faktanya, walaupun Tergugat Rekonvensi nyatanyata telah bertindaktidak memenuhi ketentuan undangundang, namun TergugatRekonvensi tetap tidak bersedia melunasi kurang bayar PPN dandenda tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensilah yang kemudianmelunasinya, sebagaimana surat

Dengan demikian pelunasan kurang bayar PPN dandenda yang seharusnya merupakan kewajiban hukum TergugatRekonvensi untuk melunasinya, kemudian harus ditanggung sendirioleh Penggugat Rekonvensi, sehingga telah menyebabkan PenggugatRekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp169.562.320,00 (seratusenam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratusdua puluh rupiah);7.

oleh Kantor Pajak.Kewajiban hukum untuk melunasi kurang bayar PPN dan denda tersebuttidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya Kantor Pajakdengan dalih adanya tanggung jJawab renteng mengharuskan PenggugatRekonvensi untuk melunasinya, sehingga Penggugat Rekonvensikemudian melunasi kurang bayar PPN sebesar Rp148.008.391,00ditambah pengenaan denda sebesar Rp21.553.929,00 atau seluruhnyasebesar Rp169.562.320,00 pada tanggal 7 Desember 2011 dan tanggal12 Desember 2011 dan diterima oleh Kantor

Dengan demikianpelunasan kurang bayar PPN dan denda yang seharusnya merupakankewajiban hukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya, kemudianharus ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga telahterbukti banwa Tergugat Rekonvensi telah beritikad tidak baik dalammelaksanakan perjanjian dengan Penggugat Konvensi sehinggamengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesarRp169.562.320,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enampuluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

Putusan Nomor 3268/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001639.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor S186/WPJ.20/2018 tanggal 24 Januari 2018tentang Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan PajakHasil Pemeriksaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barangdan Jasa Nomor 00505/

Putusan Nomor 3268/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S186/WPJ.20/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentangPengembalian Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak HasilPemeriksaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang danJasa Nomor 00505/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 Masa PajakDesember 2008, atas nama

Penggugat, NPWP 01.305.788.0007.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor S186/WPJ.20/2018tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengembalian PermohonanPembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor00505

gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 13 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut001637.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor S188/WPJ.20/2018 tanggal 24 Januari 2018tentang Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan PajakHasil Pemeriksaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barangdan Jasa Nomor 00502/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 Masa PajakSeptember 2008 atas nama PT Dian Rakyat, NPWP 01.305.788.0007.000Halaman 2 dari 8 halaman.

Bayar PPN Barang danJasa Nomor 00502/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 Masa PajakHalaman 4 dari 8 halaman.

PK/Pjk/2019September 2008, atas nama Penggugat, NPWP: 01.305.788.0007.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: S188/WPJ.20/2018tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengembalian PermohonanPembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atas SuratKetetapan Pajak Kurang

Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor00502/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 Masa Pajak September2008 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara