setelahmeneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 5 Maret2021 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2021 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat II telan melakukan kesalahan yaitu tidak langsungmenyetorkan uang setoran dari konsumen kepada Tergugat demikian pulaPenggugat telah lalai

melakukan pengawasan dan kepada Para Penggugattelah diberikan Surat Peringatan sampai Surat Peringatan III, sehingga ataskesalahan itu hubungan kerja putus sejak 1 Desember 2019 danberdasarkan Ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Tergugat dihukum membayarkan kompensasi PHKkepada Para Penggugat berupa: Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang PenggantianHak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang

Selain itu orangyang ditugaskan tanpa ada hubungan kerja, bertanggung jawab untukperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditugaskantersebut, selama ia berada dibawah pimpinan atau petunjuk dari si pemberitugas;Bahwa oleh karenanya Para Penggugat meminta pertanggung jawabanTergugat karena telah lalai melakukan pengawasan dan/atau kontrolingserta pembinaan terhadap setiap kegiatankegiatan serta memberikanpelatinan dalam pembentukan karakter serta mental Tergugat Il sebagaiJunior Financial

Mujino;Menyatakan bahwa Tergugat Il telah melakukan tindakan PerbuatanMelawan Hukum;Menghukum Tergugat karena telah lalai melakukan pengawasan terhadapTergugat II didalam menjalankan pekerjaanya dan/atau tugasnya sebagaiJunior Financial Advisor (JFA), sehingga Tergugat berkewajiban untukmengembalikan kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebesar Rp5.985.625.000,00(lima miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluhlima ribu rupiah

.2.000.000.000, (Dua MilyarRupiah).Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugatl,yang mana pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dandilakukan oleh Tergugatll incasu Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Surakarta, serta ijin terseluobung dari Tergugatlll incasu OJK maka dengan demikian Tergugatll dan Tergugatlll, dapatlahdikategorikan turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum.Bahwa Perbuatan Tergugat Ill sebagai badan pengawasan terhadapTergugat , ternyata telah lalai

melakukan pengawasan dalam perbuatanTergugat , yaitu dalam membuat Perjanjian Kredit, juga dalampenerapan besarnya suku bunga, serta standar operasional prosedurdalam pelaksanaan lelang, haruslah dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum.Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yangluar biasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immarial,sehingga patutlan Para Tergugat dihukum untuk membayar

yang melanggar ketentuanPerbankan, terlebih lagi dengan menggunakan Surat Kuasa yang tidak sah danbenar, merupakan tindakan yang mengarah kepada Perbuatan MelawanHukum terlebih dalam sistem perbankan, khususnya pengawasan lalu lintasuang yang dilakukan transaksi dari satu rekening ke rekening lain denganjumlah yang cukup besar, tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabahpemilik rekening dari pimpinan cabang bank;Oleh karenanya Tergugat I sebagai institusi bank tempat Tergugat IIbekerja telah lalai

melakukan pengawasan terhadap tindakan Tergugat II selakukaryawan maupun terhadap transaksi yang tidak wajar dan tidak lazim padarekening Penggugat II;Menunjuk :Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP Tanggal 13Desember 2001 Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal NasabahBagian huruf DProsedur Pemantauan Rekening Dan Identifikasi Transaksi1.

dan buku tabungan CommonwealthBank dipegang oleh Tergugat I, bahkan dari transaksi melalui rekeningtelah terjadi transaksi melalui internet banking yang dilakukan Tergugat IIsebab Penggugat II tidak pernah menerima buku tabungan maupun KartuATM miliknya yang selalu disimpan dan dipegang oleh Tergugat II yang barudiserahkan pada bulan Februari 2013 kepada Penggugat II. ( Bukti P ), setelahPara Penggugat mulai mengetahui perbuatan Tergugat II tersebut diatas ;Bahwa Tergugat I selaku institusi telah lalai

melakukan pengawasan yangintensive dan menyeluruh dan tidak dapat mengidentifikasi transaksi sah atautidak sah lebih dini pada rekening nasabah dalam hal ini Penggugat I, sertamenyetujui penggunaan Surat Kuasa yang berulangulang tanpa konfirmasiterlebih dahulu kepada Penggugat I selaku pemilik rekening, bahkan tidakpernah mengkonfirmasi kebenaran Surat Kuasa tersebut kepada Penggugatselaku nasabah;Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku karyawan tanpa adakonfirmasi dan pemberitahuan dari

.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah).14.Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugatl, yangmana pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dan dilakukan olehTergugatll incasu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurakarta, serta ijin terselubung dari Tergugatlll in casu OJK maka dengandemikian TergugatI dan Tergugatlll, dapatlah dikategorikan turut sertamelakukan perbuatan melawan Hukum.15.Bahwa Perbuatan Tergugat Ill sebagai badan pengawasan terhadapTergugat , ternyata telah lalai

melakukan pengawasan dalam perbuatanTergugat , yaitu dalam membuat Perjanjian Kredit, serta standar operasionalprosedur dalam pelaksanaan lelang, haruslah dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum.16.Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang luarbiasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immarial, sehinggapatutlan Para Tergugat dihnukum untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat sejumlah

DALAM POKOK PERKARAHalaman 30 Putusan No. 302/Pdt/2019/PT SMGBahwa dalildalil Tergugat Ill yang telah dituangkan dalam bagianEksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam PokokPerkara ini.Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yangdiakui secara tegas kebenarannya, khususnya pada angka 15halaman 5 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwaTergugat Ill telah lalai melakukan pengawasan dalam perbuatanTergugat yaitu dalam membuat perjanjian kredit, juga dalampenerapan

In casuyang diwujudkan dengan adanya perbuatan paksaan, tekanan, ancamanatau. tipu daya (qq unsur kesalahan), dimana dalil gugatan terkaitTergugat telah lalai melakukan pengawasan kegiatan pengamananlingkungkan tidak dapat diklasifikasikan masuk katagori perbuatan aktifyang dapat menimbulkan kerugian in casu harus penyebab yang secarafaktual telah terjadi;Bahwa sumber hukum dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatanyang lahir dan timbul dari UU sebagai akibat perbuatan orang, diartikanperbuatan

Ketika adasalah seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana, apakah orang tuadapat dihukum karena melakukan perobuatan melawan hukum oleh karenadianggap lalai melakukan pengawasan terhadap anaknya? Tentu, tidaklahdemikian. Sebab, yang bertanggung jawab dalam hal tersebut adalahanaknya, dan orang tuanya tidak dapat dipersalahkan atas perbuatananaknya.

,tidak menghilangkan sifat melawan hukum keperdataan bahwa Tergugat Il danTergugat Ill sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus melakukanpengawasan terhadap semua kegiatan didalam kampus, oleh karena ituTergugat Il dan Tergugat Ill lalai melakukan pengawasan terhadap kegiatanpataka pada jam 23. 24.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan, yangseharusnya melakukan tegoran terhadap Tergugat maka dengandemikian TergugatIll, dapatlah dikategorikan melakukan perbuatanmelawan Hukum.Bahwa Perbuatan Tergugat III sebagai badan pengawasan terhadapTergugat , ternyata telah lalai melakukan pengawasan dalamperbuatan Tergugat , yaitu dalam membuat Perjanjian Kredit, sertastandar operasional prosedur dalam penyerahan Obyek Jaminandisertai dengan Kuasa Menjual, haruslah dinyatakan telahmelakukan perbuatan melawan hukum

dalam PokokPerkara ini.Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yangdiakui secara tegas kebenarannya, khususnya pada angka 12 danangka 13 halaman 3 surat gugatannya, Tergugat Ill dapatdikategorikan melakukan perbuatanmelawan hukum karena telahlalai melakukan pengawasan terhadap Tergugat I.Bahwa Tergugat III juga menolak petitum Penggugat angka 4danangka 8 pada halaman 4 dan halaman 5 surat gugatannya yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakanTergugat III telah lalai

melakukan pengawasan terhadap Tergugat dan membayar ganti kerugian materil dan immateril kepadaPenggugat secara tanggung renteng..Bahwa terkait dengan pelaksanaan lelang diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang (PMK Lelang) dan peraturan lainnya.Bahwa sebagaimana dalam dalil di atas, telah nyata bahwa tidak adahubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Ill karenapermasalahan hukum yang disebutkan dalam gugatan adalah terkaitperjanjian kredit

Atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukumBahwa Tergugat adalah Rumah Sakit kelas B, yang beroperasionalberdasarkan izin dari Tergugat IV, sebagaimana dalam Surat IzinPenyelenggaraan Rumah Sakit No. 13/2.5/31/1.77/2016, tanggal 08 Juni2016.Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat terbukti telah melakukanperbuatan melawan hukum karena lalai melakukan pengawasan terhadapbawahannya, yakni Tergugat II dan Tergugat III, maka sangat layak danpatut apabila Majelis Hakim memerintahkan Tergugat

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam butirNo. 39 halaman 20 Gugatan dan butir No. 52 halaman 24 Gugatan a quodimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum karena lalai melakukan pengawasan terhadap Tergugat IIdan/atau Tergugat III.2.

melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospitalby laws);. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi Semua petugas RumahSakit dalam melaksanakan tugas;memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanparokok.Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan kewajiban(kewajiban) hukum mana yang dilalaikan oleh Tergugat selaku RumahSakit sebagaimana digariskan oleh peraturan perundangundangan diatas.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum karena lalai

melakukan pengawasan kepada paraHalaman 48 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt Brtdokternya adalah dalil yang mengadaada dan tidak masuk akal karenaadalah suatu hal yang tidak masuk akal apabila dalam setiap jam praktekseorang dokter, kemudian ada perwakilan dari rumah sakit yang ikutmenyimak pembicaraan dokterpasien dengan dalin pengawasan, belumlagi mempertimbangkan jumlah pasien dan jumlah dokter yang banyak.Singkatnya, apakah mungkin perwakilan Tergugat dapat masuk ke ruangtindakan

melakukan pengawasan terhadap Tergugat II, danTergugat Ill selaku Dokter yang bekerja di Rumah Sakit Tergugat ;Bahwa dalam prosesnya kemudian atas Tergugat II telah dilakukanpemeriksaan baik oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEk),Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dan telah adaPutusan dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan MKDKI, yang padapokoknya menyatakan bahwa tidak diketemukan adanya pelanggaranHalaman 118 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt

Kepahiang hal ini menunjukkan bahwa tergugat Il selakuOrang tua Arpan Dahari Alias Arpan Bin Ansori (Alm) selaku orang tua yangbertanggungjawab, tidak terbukti lalai melakukan pengawasan danmemberikan pendidikan terhadap putranya sehingga Tergugat Il tidakterbukti melakukan perobuatan melawan hukum sehingga tidak dapat digugatuntuk mempertanggungjawabkan secara perdata untuk membayar gantikerugian materiil dan imatrial sebagaimana gugatan Penggugat;Berdasarkan selurun Jawaban Gugatan sebagaimana

joPerkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpgsejak Oktober 2016 sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap.62.Bahwa Tindakan TERGUGAT , TERGUGAT Il yang tetap melakukanpenuntutan terhadap merugikan Penggugat secara langsung sebabPenggugat sedang menjalankan hak hukumnya untuk mendapatkankebenaran dan keadilan yang dilindungi UUD NKRI dan UU HAM sepertiposita tersebut di atas.63.Bahwa Tergugat Ill dan Tergugat IV yang menjadi atasan langsung dariTergugat dan Tergugat II telah lalai

melakukan pengawasan terhadapTergugat dan Tergugat II.64.Bahwa tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukantanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukanTergugat , Tergugat Il, Tergugugat Ill, Tergugat IV, untuk melakukanmaladministrasi dalam perkara ini.65.Bahwa tindakan TERGUGAT , TERGUGAT Il, , yang tetap melakukanpenuntutan dalam perkara No 33/PIDSUSTPK/2020/PN.Kpg walaupunsedang ada 25 (dua puluh lima) gugatan yang berkaitan langsung denganperkara No

sekarang belumberkekuatan hukum tetap;Bahwa Tindakan TERGUGAT , TERGUGAT Il yang tetap melakukanpenetapan tersangka terhadap Penggugat bahkan Penggugat tidak pernahdiperiksa sekalipun dengan panggilan yang sah menurut KUHAP telahmerugikan Penggugat secara langsung sebab Penggugat sedangmenjalankan hak hukumnya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilanyang dilindungi UUD NKRI dan UU HAM seperti posita tersebut di atas;Bahwa Tergugat Ill yang menjadi atasan langsung dari Tergugat danTergugat II telah lalai

melakukan pengawasan terhadap Tergugat danTergugat II;Bahwa tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukantanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukanTergugat , Tergugat Il, Tergugugat Ill untuk melakukan kesengajaanpenetapan tersangka terhadap penggugat dan Penggugat tidak pernahdiperiksa sekalipun dengan panggilan yang sah menurut KUHAP saatpenyidikkan perkara No 33/PIDSUSTPK/2020/PN.Kpg;64.Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT Il, yang tetap melakukan64

.2.000.000.000, (dua Milyar Rupiah).12.Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugatl, yangmana pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dan dilakukan olehTergugatll incasu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurakarta, serta ijin terselubung dari Tergugatlll in casu OJK maka dengandemikian Tergugatll dan Tergugatlll, dapatlah dikategorikan turut sertamelakukan perbuatan melawan Hukum.13.Bahwa Perbuatan Tergugat Ill sebagai badan pengawasan terhadapTergugat , ternyata telah lalai

melakukan pengawasan dalam perbuatanTergugat , yaitu dalam membuat Perjanjian Kredit, juga dalam penerapanbesarnya suku bunga, serta standar operasional prosedur dalamHal. 5 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMGpelaksanaan lelang, haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum.14.Bahwa akibat dari perobuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang luarbiasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immarial, sehinggapatutlah

T.1.1hal 6 butir 2 angka 1);17.Bahwa Tergugat II yang merupakan perpanjangan tangan dari MenteriKehutanan di Daerah juga telah lalai melakukan pengawasan karena akibattindakan dari Tergugat , Para Penggugat merasa dirugikan;18.

Menyatakan Tergugat III yang lalai melakukan Pengawasan terhadap HGU PT.Rigunas Agri Utama adalah Perbuatan Melawan Hukum ;8. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Tergugat II Tidak Menyerahkan lahanKebun Plasma Pola Pir Trans kepada Penggugat adalah Perbuatan MelawanHukum ;9.

EKSEPSI ABSOLUTBahwa dalam petitumnya, No. 7, Para Penggugat minta dinyatakan bahwaTergugat Ill lalai melakukan pengawasan terhadap HGU PT Rigunas AgriUtama adalah perbuatan melawan hukum.

Tergugat II menimbulkan kerugian kepadaPenggugat, yaitu :Biaya pesanan mobil Rp5000.000,, biaya DP Rp195.000.000,,biayakebutuhan kuasa hukum tingkat mediasi & Somasi Rp15.000.000, ,biayakebutuhan kuasa hukum untuk penyelesaian melalui Pengadilan NegeriMeulaboh sebesar Rp60.000.000,,biaya kerugian inmatrielRp100.000.000, = Total kerugian sebesar Rp375.000.000, akibatperbuatan melawan hukum terjadinya penggelapan uang pemesan unitmobil milik Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat karenadianggap lalai

melakukan pengawasan terhadap Tergugat II sebagai sales;Bahwa, dalil/dalin Penggugat tersebut termasuk ingin membebankanTergugat untuk bertanggung jawab atas uang yang digelapkan Tergugat IIHal. 23 PUT.

Jika faktanya benar telahdiserobot/dikuasai orang maka yang bertanggung jawab adalahorang yang selama ini menyimpan suratsurat tanah danbangunan tersebut karena lalai melakukan pengawasan atastanah dan bangunan.Bahwa kalaupun tergugat tergugat II tergugat Ill tergugat IVtergugat VII berdalih tanah dan bangunan tersebut telah dijual,Halaman 31 dari 52 halaman, putusan No.1090/Pdt.G/2018/PA.Plg3)atau terjual untuk suatu kepentingan tertentu, penjual harusbertanggung jawab menjelaskan alasan menjualnya

Penggugat sebagai konsumen yang merasa dirugikan olehtindakan sebuah lembaga jasa keuangan maka Turut Tergugat IVmenyediakan mekanisme perlindungan konsumen;Bahwa sampai saat ini, Turut Tergugat IV belum pernah menerimapengaduan dalam bentuk surat yang ditujukan secara langsung kepadaTurut Tergugat IV sehubungan dengan perkar a quo, jadi Turut Tergugat IVtidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen;Bahwa Turut Tergugat IV telah melaksanakan fungsi dan kKewenangannyaserta tidak lalai

melakukan pengawasan terhadap Tergugat ;42 Bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya secara hukum denganmasalah Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugattersebut maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah dibantah olehPara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga Penggugat berkewajibanuntuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat dan Para TurutTergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya tersebut;Menimbang, bahwa