PRA sekedar Mengenai kwalifikasi yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

bahwa terdakwa memperoleh keuntungan materi dari para calon TKItersebut dan juga dijanjikan keuntungan oleh lelaki BINSEN di Malaysia;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa tersebutdi atas membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja telah memfasilitasi, mengangkut danmemberangkatkan WNI untuk bekerja di luar Negeri sehingga Majelis Hakim berkesimpulanbahwa terdakwa telah terbukti menempatkan

WNI untuk bekerja di luar negeri;Dengan demikian unsur Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk bekerja DiLuar Negeri telah terpenuhi ;Unsur ketiga : Orang perseorangan dilarang menempatkan TKI di luar negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 10 undangundang Nomor 39 tahun 2004, sebagaipelaksana penempatan TKI di Luar Negeri terdiri dari Pemerintah dan swasta;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa perusahaan swasta yangakan melaksanakan penempatan TKI di luar Negeri wajib mendapat

terdakwa bahwa saksi SUTOMO bersama terdakwa bertindak atas nama pribadimerekrut orang yang akan bekerja di luar Negeri dan tidak memiliki perusahaan PJTKI;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan denganketentuan pasal 10 undangundang Nomor 39 tahun 2004, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menempatkan WNI untuk bekerjadi luar negeri atas nama pribadi tanpa memiliki izin, sehingga terdakwa merupakan orangperseorangan yang dilarang untuk menempatkan

WNI untuk bekerja di luar negeri;Dengan demikian unsur Orang perseorangan dilarang menempatkan TKI di luarnegeri telah terpenuhi ;Unsur keempat : Perbuatan tidak jadi terlaksana bukan disebabkan kehendak dariterdakwa;Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (1) KUHP, mencoba melakukan kejahatandapat dipidana jika memenuhi 3(tiga bahwa menurut pasal 53 ayat (1) KUHP, mencobamelakukan kejahatan dapat dipidana jika memenuhi 3(tiga) syarat yaitu ada niat/rencana,adanya permulaan pelaksanaan, dan perbuatan

maka unsurOrang perorangan sebagaimana digariskan Pasal 4 UndangUndang No. 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di LuarNegeri menggariskan, Orang perseorangan dilarang menempatkan WNIuntuk bekerja di luar negeri tidak tepat diterapbkan kepada Terdakwa, karenasecara nyata ketiga saksi dianjurkan ke PT Guna Karya Insan Mandiri diPasuruan, sehingga penafsiran sebagai merekrut ataupun memfasilitasimerupakan penafsiran yang sesat apabila dimaksudkan sebagai orangperorangan yang menempatkan

WNI untuk bekerja di luar negeri karenanyata tujuan adalah Pasuruan;Oleh sebab itu nyatalah bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur diSurabaya yang serta merta mengambil alih pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tulungagung telah tidak melaksanakan hukum atau salahmelaksanakannya atau tidak melaksanakannya atau tidak melaksanakancara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undangundang;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasan Pemohon

Dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di Luar Negeri secara orangperseorangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di Luar Negeri secaraorang perseorangan;Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar NegeriHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN STBbahwa menempatkan Warga Negara Indonesia dalam Pasal 4 UU Nomor 39Tahun 2004 mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi ataumengangkut atau memberangkatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerjapada pengguna di luar negeri baik

Menempatkan WNI untuk bekerja di Luar negeri ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi keteranganterdakwa dan keterangan ahli yang saling bersesuaian di dapatkanfakta hukim sebagai berikut :e Bahwa terdakwa bersama dengan Juwaedin (berkasnya terpisah)membawa 43 (empat puluh tiga) orang calon TKI dari Kab.

keterangan saksisaksi, yakni saksi Popin Bruno, saksiImam Chalimi, saksi Muammar Rozaqi, saksi Suwarno sehingga Majelis Hakimmemandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapatdipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian MajelisHakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka Majelis Hakimberkesimpulan dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam diriTerdakwa ;Ad.2 Unsur Yang Menempatkan

WNI Untuk Bekerja Di Luar Negeri :Menimbang bahwa yang diartikan dengan kata menempatkan adalah :menaruh, meletakan, memberikan tempat, menentukan tempatnya ;Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Warga Negara RepublikIndonesia adalah : orang indonesia asli yang disahkan dengan Undang undangsebagai warga negara ;Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan luar negeri adalahdapat diartikan yakni di Luar wilayah suatu Negera yang mana dimaksud disiniadalah diluar wilayah Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkanBahwa Ahli mengaku mengerti dimintai keterangan yaitu untukdimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara orang perseorangan dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri, yang didugadilakukan oleh sdr. ABDUL FATAH Als.

Orang perseorangandilarang menempatkan WNI untuk bekerja di Luar Negeri karena dapat diancamPasal 102 Ayat (1) point a uu no 39 tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan TKI Ke luar Negeri, yaitu dipidana paling singkat 2 tahun palinglama 10 tahun dan / atau denda paling sedikit 2 Miliyar paling banyak 15 Miliyardan Juga dalam Pasal 103 ayat (1) huruf (f) UU. No. 39 tahun 2004 menjelaskanbahwa setiap orang dilarang menempatkan Calon TKI atau TKI yang tidakmemiliki dokumen.

PIAN bin MAHMUD dengan identitaslengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyekhukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telahterpenuhiAd.2.Unsur Dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untukbekerja di luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 4Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 mengatur tentang orangperseorangan dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri;Menimbang, bahwa yang dimaksud menempatkan sebagaimanadimaksudkan dalam penjelasan