500.0500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 250.0500.0 500.0556.0 278.0 556.0 500.0 500.0 556.0 500.0 556.0 833.0278.0 722.0 /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /colon /.notdef/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef/period /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef/n /o /p

/m /h /j3 /g /1 /w 0 556.0 722.0 611.0 333.0 722.0 500.0 778.0 333.0 250.0 500.0 500.0500.0 278.0 556.0 500.0 278.0 250.0722.0 500.500.0 389.278.0 444.722.0 333.500.0 722.500.0 722.611.0 722.endobj5 0 obj>endobj7 0 obj70endobj2 0 obj>endobj29 0 obj>endobj32 0 objas/Type /Page/Parent 90 0 R/Resources 34 0 R/Contents 33 OR>>endobj35 0 obj>endobj38 0 objCS/Type /Page/Parent 90 0 R/Resources 40 0 R/Contents 39 0 R>>endobj41 0 obj>endobj48 0 obj>endobj60 0 objCS/Type /Page/Parent 90 0 R/Resources 62 0

P., M. H.

P., M.

ISSTERITERMOHONvoce ee se ras eee eaes eee ISTERITERMOHONsang gupHalaman dari 14 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2014/PA Sik0225/Pdt.G/2014/PA.SIkPp s ail A m s lo k q M jel H k im k m m k am 8 d ili p k I i m rj h ok P P y 8> > yAp b il M jel H k im > P a P I m h poutu saa y gail d iln yM m ob > h P a h a ee ly 8 lah a pkPp m h a T m h la hob a a a P a gM m ob > how la j y d ib k P m hPB h y g y pod ip h k le ho P hM m ob e > h a P P m h Pp m h >T m lah y m op ik jaw b ' y g P aP k k > g > kBoa

Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan tiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewayibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untukmengganti kerugian tersebut ;11.Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (P M H) yang dilakukan ParaTergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil danimmateriil dengan rincian sebagai berikut :A.

Jadi kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat adalahsebesar Rp. 1.089.600.000, (Satu miliyar delapan puluh sembilan jutaenam ratus ribu rupiah).Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum (P M H) Para Tergugat yangtelah menutup akses jalan keluar masuk menuju tanah milik Penggugatsehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengolah tanah miliknyauntuk dijadikan lahan perkebunan pepaya California telah secara nyatamenimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil sebagaimana

Menyatakan hukum apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan,yakni tidak membayar kerugian yang ditimbulkan karena Perbuatan MelawanHalaman 11 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN SgrHukum(P M H), maka objek sita jaminan ini dijual lelang dengan ketentuanapabila hasil lelang lebin besar daripada kewajiban Para tergugat membayarkepada Penggugat, maka sisanya tetap menjadi hak para tergugat, apabilanilai lelang kurang dari kewajiban para tergugat membayar kepada Penggugat,maka kekurangannya

Bahwa permohonan eksekusi yang dimohonkan olehTerlawan/Terbanding berdasarkan Surat Nomor : 042/P/M&H/X/2018,tanggal 16 Oktober 2018 Hal : Permohonan Eksekusi atas PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 12 PK/PDT/2017, tanggal 6 Maret 2017adalah permoohonan eksekusi yang merujuk kepada putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung RIdalam perkara perdata Peninjauan Kembali Nomor : 12 PK/PDT/2017,tanggal 6 Maret 2017 juncto putusan perkara perdata Kasasi No. 697K/Pdt

Bahwa dengan demikian, berdasarkan faktafakta hukum tersebutdi atas, pelaksanaan eksekusi berdasarkan permohonan eksekusi yangdiajukan oleh Terlawan/Terbanding berdasarkan bukti Surat Nomor :042/P/M&H/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 Hal : Permohonan Eksekusiatas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 12 PK/PDT/2017, tanggal 6Maret 2017, adalah sudah tepat, benar dan berdasar menurut hukum,berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT BJM Pertama, yang

Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama;Bahwa dalam perkara a quo, permohonan eksekusi yang dimohonkanoleh Terlawan berdasarkan Surat Nomor: 042/P/M&H/X/2018, tanggal 16Oktober 2018 Hal: Permohonan Eksekusi atas Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 12 PK/PDT/2017, tanggal 6 Maret 2017 adalahpermoohonan eksekusi yang merujuk kepada putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap;Bahwa putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yangdimaksud oleh Terlawan adalah Putusan Mahkamah Agung RI dalamperkara

5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, karena sesungguhnya jalan TatahKalaka lama tersebut adalah jalan unum yang mempunyai fungsi sosial,oleh karenanya seharusnya untuk melindungi kepentingan umumtersebut, di atas bidang tanah jalan Tatah Kalaka lama tidaklah dapatditerbitkan Sertipikat Hak Milik;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, menurutTerlawan pelaksanaan eksekusi berdasarkan permohonan eksekusi yangdiajukan oleh Terlawan berdasarkan bukti Surat Nomor:042/P/

M&H/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 Hal: Permohonan Eksekusiatas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 12 PK/PDT/2017, tanggal 6Maret 2017, adalah sudah tepat, benar dan berdasar menurut hukumkarena yang menjadi dasar dari pelaksanaan eksekusi tersebut adalahputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amarputusan yang bersifat menghukum (condemnatoin, objek yang akandieksekusi jelas (Sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara (PraEksekusi) Nomor: 8/Pdt.Eks/2018/PN.Mtp, tanggal 16 Januari

P. M. H. MENDROFA, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai3.berikut:Bahwa saksi adalah karyawan PTPN Il Kebun Sawit Hulu, saksimengetahui ada pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN KebunSawit Hulu pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul15.00 Wib di Afd. VIII PTPN Il Kebun Sawit Hulu Utara awalnya dariinformasi saksi Marilen Harahap ;Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama, saksiMarilen Harahap, E.

P. M. H. MENDROFA, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah karyawan PTPN Il Kebun Sawit Hulu, saksimengetahui ada pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN KebunSawit Hulu pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul15.00 Wib di Afd. VIII PTPN Il Kebun Sawit Hulu Utara awalnya dariinformasi saksi Marilen Harahap ;Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama, saksiMarilen Harahap, E.

S.H Panitera Pengganti,KO P M. H

Bahwa, Penggugat adalah Pemohon Eksekusi atas dasarputusan Mahkamah Agung RI dalam perkara perdataPeninjauan Kembali No. 12 PK/PDT/2017, tanggal 6 Maret 2017,yang diajukan pada Pengadilan Negeri Martapura sesuaidengan Surat Nomor: 042/P/M&H/X/2018, tanggal 16 Oktober2018 Perihal: Permohonan Eksekusi atas Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 12 PK/PDT/2017, tanggal 6 Maret 2017.3.

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;DALAM REKONVENSI : Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menghukum~ Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/lergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,(Lima ratus ribu rupiah);Bahwa, atas dasar putusan Peninjauan Kembali tersebut,Penggugat kemudian mengajukan permohonan eksekusiberdasarkan Surat Nomor : 042/P/

M&H/X/2018, tanggal 16Oktober 2018 Perihal : Permohonan Eksekusi atas PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 12 PK/PDT/2017, tanggal 6 Maret2017.Bahwa, permohonan eksekusi dari Penggugat tersebutkemudian ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Martapuradengan melakukan Aanmaning (Teguran) kepada pihakTermohon Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Tegoran(Aanmaning) Nomor : 8/Pdt.Eks/2018/PN.Mtp, tanggal 19Desember 2018 dan telah melaksanakan Pra Eksekusi sesuaiHalaman 18 dari halaman 90 Putusan Nomor: 4/

tanggal 16 Mei 2013(fotokopi sesuai dengan salinan resmi).Salinan Putusan Pengadilan Tinggi BanjarmasinNo.39/PDT/2013/PT.Bjm, tanggal 21 Agustus 2013(fotokopi sesuai dengan salinan resmi).Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dalamperkara Kasasi No. 697 K/PDT/2014, tanggal 13Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan salinanresmi).Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dalamperkara Peninjauan Kembali No. 12 PK/PDT/2017,tanggal 6 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengansalinan resmi).Surat M&H Law Office Nomor: 042/P/

M&H/X/2018,tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : PermohonanEksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI dalamperkara Peninjauan Kembali Nomor : 12PK/PDT/2017, tanggal 6 Maret 2017 (fotokopisesuai dengan salinan resmi).Halaman 52 dari halaman 90 Putusan Nomor: 4/G/2019/PTUN.BJM.3435363738394041Bukti P21Bukti P22Bukti P23Bukti P24Bukti P25Bukti P26Bukti P27Bukti P28Berita Acara Tegoran (Aanmaning) Nomor:8/Pdt.Eks/2018/PN.Mtp, tanggal 19 Desember2018 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi).Berita Acara Peninjauan

Bahwa gugatan Penggugat kabur ( Obscuur libel ) dimana PENGGUGATmenggabungkan perbuatan atau tindakan para tergugat adalah tindakanWanprestasi dan disisilain gugatan Penggugat atas tindakan para tergugatmerupakan Perbuatan Melawan Hukum ( P M H ).

iniditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai teruraidiatas :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIdalam jawaban telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat dalam gugatannyapada angka 8,9 telah menggabungkan antara Wanprestasi atau ingkar janji def zulf dan perbuatanmelawan hukum (P

M H) padahal keduanya sangat berbeda ditinjau dari segi sumber hukumnyaWanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agrument) berdasarkanpasal 1320 KUH Perdata, sedangkan perbuatan Melawan hukum (PMH) menurut pasal 1365KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar Hukum, karenaitu dalam merumuskan posita gugatan tidak di benarkan menggabungkan Wanprestasi denganperbuatan Melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Penggugat ke Il menggugatTergugat ke Il, Ill, MW mengenai P. M. H tentang jual belirumah. Dalam hal ini ada pencampur adukan gugatanHal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 528/PDT/2017/PT.DKIyang sebenarnya masalah satu dengan yang lain salingterpisah dan harus diselesaikan dan diputus dalamperkara yang bersiri sendirisendiri (maka qugatan tidakdapat diterima). 5.

ParaPenggugat adalah merupakan gugatan yang mengandung cacat Prematur.Karena sampai saat ini belum pernah ada suatu penetapan dari Instansi yangberwenang (dalam hal ini tentunya instansi Pengadilan Agama), yangmenyangkut perihal tersebut dalam petitum point 8.Agar tidak menjadi prematur, seharusnya petitum point 8 tersebut dibuktikanterlebin dahulu, ke Pengadilan Agama (karena Tergugat beragama Islam).Setelah ada putusan / penetapan dari Pengadilan Agama perihal petitum point 8, baru diajukan gugatan P.

M. H.

SH,.MH), Notaris di Kota Surabaya.sebagaiamana yangTergugat sebutkan dalam surat Nomor 492/CRER/XII/PTBC/2020 ;Bahwa sebagaimana yang terurai diatas, tindakan Tergugat yangmelakukan peralihan hak tagihnnya kepada Tergugat II adalah merupakanbentuk yang sewenang wenang sehingga dapat dikualifikasi sebagaitindakan Perbuatan Melawan Hukum ( P M H ) karena tindakannyamengalihkan hutang Penggugat kepada Tergugat II tanpa terlebih dahulumemperoleh persetujuan dari Penggugat ;Bahwa Penggugat menarik Turut

GugatanPenggugat : > Sebagai bentuk gugatan Perbuatan MelawanHukum (P M H) yang didalamnya dapat diajukan Tuntutan Ganti Rugiyang Nyata ( Materiel ) dan Gugatan Ganti Rugi yang tidak nyata( Immateriel ) ;c. Ataukahd.

Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan, yangmenyebabkan gugatannya menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel).Apabila dicermati judul dari gugatan Para Penggugat adalah perihalPerbuatan Melawan Hukum P M H, namun pada bagian KRONOLOGIangka 1.1 s/d 1.14 penekanan substansi dalil gugatan Para Penggugatpada kewajiban pembayaran hutang, seperti pada halaman 12 positagugatan Para Penggugat yang pada intinya menyebutkanOeeerees dst.......

WakJunaedi, yang dengan terpaksa Terbanding Il semula Penggugat IlRekonpensi melalui Terbanding semula Penggugat lRekonpensimembelinya kembali dengan Akta Perikatan Jual Beli No.16 tanggal 27 Juli2011, dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH Notaris di Mataram ( buktitanda T.I.II 17), dilengkapi dengan Akta Surat Kuasa No. 17. tanggal 27 Juli2011 ( bukti tanda T.I.II18), dengan demikian maka telah ternyata danterbukti Pembanding semula Tergugat Rekonpensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum ( P

M H ), yaitu dengan cara menyerahkantanah dimaksud angka 6.1. tersebut diatas, padahal sangat diketahui olehnyabahwa tanah yang diserahkan dimaksud adalah tanah yang bukan haknyaPembanding semula Tergugat Rekonpensi, akan tetapi secara melawanhukum telah diserahkan dan dilepaskan haknya untuk dijadikan modal setorpada PT Gusung Duta Tamisa tersebut ( bukti tanda T.I.II4);Bahwa Pembanding semula Tergugat Rekonpensi telah mengingkari dantidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya yaitu berupa

Wak Junaedi,yang dengan terpaksa Terbanding Il semula Penggugat IlRekonpensi melalui Terbanding semula Penggugat Rekonpensimembelinya kembali dengan Akta Perikatan Jual Beli No.16tanggal 27 Juli 2011, dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SHNotaris di Mataram ( bukti tanda T.I.IIl 17), dilengkapi denganAkta Surat Kuasa No. 17. tanggal 27 Juli 2011 ( bukti tanda T.L.II18), dengan demikian maka telah ternyata danterbuktiPembanding semula Tergugat Rekonpensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum ( P

M H ), yaitu dengan caramenyerahkan tanah dimaksud angka 6.1. tersebut diatas, padahalsangat diketahui olehnya bahwa tanah yang diserahkan dimaksudadalah tanah yang bukan haknya Pembanding semula TergugatRekonpensi, akan tetapi secara melawan hukum telah diserahkandan dilepaskan haknya untuk dijadikan modal setor pada PTGusung Duta Tamisa tersebut ( bukti tanda T.1.II4);15.Bahwa Pembanding semula Tergugat Rekonpensi telahmengingkari dan tidak mengakui perbuatan yang telahdilakukannya yaitu berupa