Ditemukan 16712 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 B/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — PT BANK PAN INDONESIA, Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6629 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-05-2006 — Upload : 22-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9K/N/2006
Tanggal 23 Mei 2006 — Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Pajak cq Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar cq Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua vs. William Eduard Daniel, SE., SH., LL.M.,MBL; Pt. Mitra Asindo Utama
7134 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTO
4935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88953/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Berdasarkan alasan Pemohon Banding memohon untuk Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00114/KEB/WPJ.24/2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakHalaman 1 dari 8 halaman.
    PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00114/KEB/WPJ.24/2016, tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak Januari 2012, Nomor:00025/207/12/646/15, tanggal 16 Maret 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.305.155.0646.001, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 16-06-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55/C/PK/PJK/2004
Tanggal 16 Juni 2004 — PT Sriboga Raturaya; Direktur Jenderal Pajak
420 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
307 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 97/B/PK/Pjk/2019Pajak Nomor KEP00138/KEB/WP4J.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor00040/207/10/646/15 tanggal 16 Mei 2016, Masa September 2010 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan
    Pengadilan Pajak NomorPut88918/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00138/KEB/WP4J.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak September 2010 Nomor 00040/207/10/646/15 tanggal 27Februari 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00138/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2010Nomor 00040/207/10/646/15 tanggal 27 Februari 2015, atas namaPT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.002,Halaman 3 dari 7 halaman.
    tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00138/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak September 2010 Nomor 00040/207/10/646/15 tanggal 27 Februari2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.305.155.0646.002,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan :a.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — PT MUTIARA INDAH MULTI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104647.15/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00025/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011Nomor 00001/206/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama PTMutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000, beralamat di Jalan T.Imam Bonjol Nomor 1, Tebing Tinggi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Juli 2018 dengan
    Pajak sudah tepat dan benar sertamenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00025/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak2011 Nomor 00001/206/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.178.436.8114.000, adalah yang secaranyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan :a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 73/B/PK/Pjk/2019kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00092/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00058/207/11/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa November 2011 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Bahwa Pemohon Banding mohon sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajakuntuk dapat
    PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00092/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2011 Nomor :00058/207/11/646/15 tanggal 10 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.305.155.0646.001, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
3726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak:Pajak Masukan Dalam Negeri 0,00Disetor Sendiri 0,00Kompensasi Bulan Lalu 0,00Lainlain 0,00Jumlah Kredit Pajak 0,00PPN Terutang 0,00Sudah Dikompensasi Ke Bulan Berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar 0,00Sanksi Bunga 0,00Kenaikan 0,00Jumlah Sanksi 4.377.480,00Total Kurang Bayar 0,00 Bahwa semoga kiranya Majelis berkenan untuk mengabulkan permohonanPemohon Banding dengan membatalkan Surat Keputusan TerbandingNomor KEP575/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor 00027/207/09/048/14 Masa Pajak September 2009 tanggal 24Maret 2014, selain itu demi kelancaran proses banding, Pemohon Bandingbersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan datadata dandokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yangPemohon Banding ajukan dapat diterima;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87432
    /PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP575/WP4J.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP575/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 Nomor00027/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 Nomor00027/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.706.888.1048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp13.691.998,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3331/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA,
285 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3331/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113687.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00299/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 15 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00101/207/14/055/16 tanggal 16Februari 2016 Masa Pajak Februari
    mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00299/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 15 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor00101/207/14/055/16 tanggal 16 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.071.035.8055.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89408/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00030/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/11/332/15 tanggal 15April 2015 Masa Pajak April 2011, atas nama PT Rigunas Agri Utama,NPWP 01.374.856.1332.001, beralamat di Desa Sungai Rambai, Tebo Ulu,Tebo, Jambi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) masa Pajak April 2011 Nomor00004/207/1 1/332/15 tanggal 15 April 2015;6.
    Putusan Nomor 122/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00030/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00004
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3324/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT BALI GIRIKENCANA
3314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT093362.15/2004/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 07 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP953/WPJ.07/2015 tanggal18 Maret 2015 sebagaimana telah dibetulkan denganKEP967/WPJ.07/2015 tanggal 19 Maret 2015, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00003/206/04/059/13 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Pajak 2004, atasnama: PT Bali Girikencana, NPWP 01.069.173.1059.000, Alamat: FourSeason Resort Bali Kawasan Bukit Permai, Kec Kuta Denpasar 80361,sehingga perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagaiberikut:Penghasilan Neto Rp 30.952.239.535,Kompensasi Kerugian (Rp 21.236.528.960 ,)Penghasilan Kena Pajak Rp = 9.715.710.575,Pajak Terhutang Rp 2.897.213.000,Kredit Pajak Rp 0,PPh yang kurang
    Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP953/WPJ.07/2015 tanggal 18 Maret 2015,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP967/WPJ.07/2015 tanggal 19 Maret 2015, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan BadanHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
209
  • TerutangSudah dikompensasi ke bulan berikutnyaPPN Kurang BayarSanksi BungaKenaikanJumlah Sanksi Total Kurang BayarSPT Pemohon Banding(Rp)137.016.137,0013.701.613,00 13.701.613,00 3.895.848 ,000,000,000,003.895.848 ,00 9.805.765,000,009.805.765,00 0,000,00 0,00 9.805.765,00 Bahwa semoga kiranya Majelis berkenan untuk mengabulkan permohonanPemohon Banding dengan membatalkan Surat KeputusanTerbandingN O m O rKEP588/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00023/207/10/048/14 Masa Pajak November 2010 tanggal 24 Maret 2014,selain itu demi kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersediamenghadiri persidangan untuk menyampaikan datadata dan dokumen lain,serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Bandingajukan dapat diterima;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87446/
    Putusan Nomor 79/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP588/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor 00023/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon Resto Indonesia,NPWP 02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: Penjualan motor bekas,beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, BulevarKelapa Gading, Jakarta
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP588/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor00023/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT.Kyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,Halaman 4 dari 9 halaman.
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 /Nomor00023/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.706.888.1048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp/7.495.882,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3272/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3272/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108681.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00353/KEB/WPJ.02/2016tanggal 26 Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/13/213/15 tanggal 25 Juni 2015 Tahun Pajak
    PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00353/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 26 Agustus 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00001/206/13/213/15 tanggal25 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.488.529.7213.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebin bayar sebesarRp6.073.374.065,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3274/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO)
249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00019/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00026/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3339/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak April 2012 Nomor 00009/203/12/112/16 tanggal 15April 2016 sebesar Rp6.247.019,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115664.99/2012/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00902
    /NKEB/WP4J.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00009/203/12/112/16 tanggal 15 April2016 untuk Masa Pajak April 2012, atas nama PT Intan Nasional IronIndustri, NPWP 01.143.560.9123.000, beralamat di Jalan KL.
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Nomor00009/203/12/112/16 tanggal 15 April 2016 Masa Pajak April 2012sebesar Rp6.247.019,;Apabila, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Agustus 2018 yang pada intinya putusan PengadilanHalaman 3 dari 7 halaman.
    /B/PK/Pjk/2018Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00902/NKEB/WP4J.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajakterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00009/203/12/112/16tanggal 15 April 2016 untuk Masa Pajak April 2012, atas nama PenggugatNPWP: 01.143.560.9123.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3278/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO)
3421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00026/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor 00033/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
2310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 6/B/PK/Pjk/2019 Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0 PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar : NihilBahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak no KEP00132/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilainomor 00034/207/10/646/15 tanggal 16 Mei 2016, Masa Maret 2010 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Bahwa demikianlah Surat Banding Pemohon Banding buat, PemohonBanding mohon sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapatdikabulkan dan diterima secara keseluruhan, sekiranya Majelis Hakimberpendapat lain, Pemohon Banding mohon untuk dapat diadili dandiberikan
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00034/207/10/646/15Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00132/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 Nomor00034/207/10/646/15 tanggal 27 Februari 2015, atas nama PTCahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.002,beralamat di Jalan Caruban Ngawi No.36, Karangjati, Ngawi,Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
    Putusan Nomor 6/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00132/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 Nomor
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
1716 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3322/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT AJINEX INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3322/B/PK/Pjk/20182014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor:00008/206/11/057/13 tanggal 25 September 2013, atas nama: PT AjinexInternational, NPWP: 01.061.620.9057.000, beralamat di Jalan Laksda YosSudarso Nomor 7778 Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
    Putusan Nomor 3322/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP3050/WPJ.07/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2011 Nomor 00008/206/11/057/13 tanggal 25 September 2013,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.620.9057.000, adalah sudahtepat dan
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3315/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5455 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3315/B/PK/Pjk/2018banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00234/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 24 November 2016 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00128/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), adalahyang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan