Kam and Kam bukanmerupakan perdagangan barang tetapi merupakan perdaganganjasa, sedangkan Pasal 105 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014dihubungkan dengan Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha distribusi dilarangmenerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang,bukan jasa;Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 434 K/Pid.Sus/2021b.Kode Usaha Periklanan menurut klasifikasi Buku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) Tahun 2009 adalah 7310 yang termasuk kategoriService/jasa;Perusahaan PT.

Kam and Kam bukanmerupakan perdagangan barang, tetapi merupakan perdaganganjasa, sedangkan ketentuan Pasal 105 yang dihubungkan denganPasal 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdaganganyaitu Pelaku Usaha distribusi barang dilarang menerapkan sistemskema piramida dalam mendistribusikan barang, dengan demikianperbuatan Terdakwa/PT.

Kam and Kam bukan merupakan perdaganganbarang, tetapi merupakan perdagangan jasa, sedangkan Pasal 105yang dihubungkan dengan Pasal 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun2014 tentang Perdagangan, yaitu Pelaku Usaha distribusi barangdilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikanbarang. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa/PT.

Menyatakan Terdakwa SAPUAN Als SAPUAN Bin (Alm) AHMAD KASIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar;2.

Ratyang memenuhi semua unsurunsur dari yang terdapat dalam perumusan perumusan delict;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunanatau Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan sedangkanPekebun adalah orang perorangan yang melakukan usaha perkebunan denganskala tidak mencapai usaha tertentu;Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaanPenuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan,kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak

sehinggamenimbulkan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbuktimemenuhi seluruh unsur dari melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf hUU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, makaMajelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pelaku

usaha perkebunanyang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar;Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) adalahbersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikapbathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana.Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat(2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuan pasalpasaldiatas

Menyatakan Terdakwa SAPUAN Als SAPUAN Bin (Alm) AHMADKASIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka dan ataumengolah lahan dengan cara membakar;Halaman (3 dari14 Putusan Nomor Z37/Pid.Sus/ZO5/PN.

Terdakwa Heriyanto als. lpang bin Nursahit terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usahadilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

usaha,serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang atau dibuat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 62 ayat (1) jo.

Kediri pelaku usaha dilarangmemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untukpenggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

Pasal 8 ayat (1) huruf gdan huruf i Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, yang unsurunsurnya sebagai berikut : e Pelaku usaha ;e Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat

sampingan, nama dan alamat pelaku usahaserta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang/dibuat ;halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gpr.2dMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut : 220 20Tentang unsur pelaku usaha 220 nn nono nnnnnnenMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangundangNomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwaPelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau

Menyatakan terdakwa KHUSNUL KHULUK Bin (Alm) ABDULGHOFUR, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barangdidalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukansecara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secarawajib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 113 Jo Pasal57 Ayat (2) UU RI NO. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam SuratDakwaan Kesatu kami.2.

usaha yang telahmemperdagangkan pupuk dengan merek Supermess Cap Dua Rodadalam negeri tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajibatau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib atausesuai dengan keterangan Ahli Drs.

(Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa terdakwa selaku pelaku usaha dan telahmemproduksi/membuat pupuk merek Supermess Cap Dua Rodatersebut dan telah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) sampaidengan 2 (dua) tahun.Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2017/PN Gpr Bahwa benar terdakwa selaku pemilik tempat produksi atau sebagaipenanggung jawab untuk berlangsungnya proses produksi,ketersediaan bahan produksi

Unsur sebagai sebagai pelaku usaha;3. Unsur yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidakmemenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratanteknis yang telah diberlakukan secara wajib.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa KHUSNUL KHULUK Bin (Alm) ABDULGHOFUR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukantindak pidana Sebagai pelaku usaha yangmemperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhiSNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknisyang telah diberlakukan secara wajib .2.

saksi Kusnul Khulug kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) denganruang lingkup produk anorganik majemuk yang telah ditunjuk oleh Menteri atauparameter harus mengikuti standart dari laboratorium penguji yang terakreditasiHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN Gprdan LSPro terakreditasi oleh Menteri Perindustrian RI No. 52/MIND/PER/6/2014 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalamrangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Pupuk Anorganik majemuk secarawajid atau terdakwa selaku pelaku

usaha yang telah memperdagangkan pupukanorganik dengan merk Supermess Cap dua roda dengan harga antara Rp.65.000,00 sampai dengan Rp. 70.000,00 sehingga terdakwa mendapatkankeuntungan antara Rp. 15.000,00 sampai dengan Rp. 20.000,00 dari hargayang ditetapbkan oleh saksi Kusnul Khulug sebesar Rp 40.000,00, sedangkanpembayarannya kepada saksi Kusnul Khulug menunggu pupukpupuk tersebutlaku terjual;Bahwa terdakwa menjual pupukpupuk produksi saksi Kusnul Khulug yang tidakterdapat label standart mutu,

Unsur sebagai sebagai pelaku usaha;3. Unsur yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidakmemenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratanteknis yang telah diberlakukan secara wajib.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur sebagai sebagai pelaku usaha.Mennimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pelaku Usaha adalahsetiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yangmelakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidanganTerdakwa adalah orang perseorangan yang bersamasama dengan Terdakwalain atas nama Khusnul Khuluk

PT BUANA CIPTA PROPERTINDO (pelaku usaha), VS BUANA SUPRIANTO (konsumen),

PUTUSANNomor 118 K/Pdt.SusBPSK/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT BUANA CIPTA PROPERTINDO (pelaku usaha), berkedudukandi Jalan Permata Puri, Kompleks Cipta Griya Nomor 1 5, Batu Aji,Kota Batam yang diwakili oleh A Jong selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Allingson Simanjuntak, S.H., C.P.1., Advokatpada Kantor Hukum Allingson Juntak &

Hery Yanto, S.Kom (Penggembang/Pimpinan Hutama Group) Pelaku usaha VS SUKUR

Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 13/Pts/BPSK/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang menyatakan:Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dibuat oleh Pelaku Usaha/PT.Hutama Grup kepada Konsumen/Sukur tanggal 4 Juni 2013yang menyatakan bahwauntuk penyelesaian dan serah terima bangunan (STB) akan dilakukan oleh Teradu/pelaku usaha pada tanggal 31 Januari 2014, sedangkan konsumen /Sukurmengajukan Gugatan dalam

Dan jika Pelaku usaha/Pemohon Keberatan tidak dapatmenyerahkan bangunan dalam waktu tersebut diatas, pembeli (Sukur/Termohon Keberatan) setuju untuk memberikan Pelaku usaha/Pemohon Keberatan tambahan waktu selama 90 (Sembilan puluh)hari tanpa dikenai denda.2. Bahwa masa pemeliharaan bangunan disepakati kedua belah pihak(Pelaku usaha/Pemohon Keberatan dan Sukur/Termohon Keberatan)selama 90 (Sembilan puluh) hari.f. Sanksi terhadap keterlambatan pembayaran uang muka danpembatalan, Bahwa:1.

Memberikan hak menjual kepada pelaku usaha untuk menjualkavlingan tanah beserta bangunan tersebut tanpa memberitahukanterlebih dahulu pada pembeli.b. Apabila pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli kepadapelaku usaha belum mencapai 50 % dari harga jual tersebut diatas,maka seluruh uang yang telah dibayarkan dengan sendirinyamenjadi milik pelaku usaha sebagai sanksi pembatalan.4.

yang tertuangdalam Perjanjian Perikatan Jual Beli tersebut telah dijalankan dengan baikoleh Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan;Bahwa Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan telah pula memberikan Angpaukepada Pembeli (Sukur/Termohon Keberatan) sebesar Rp2.000.000,00(Dua juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2013, halmana kwitansinyaditandatangani langsung oleh Pembeli (Sukur/Termohon Keberatan);Bahwa terhadap Klausula yang tertuang dalam Perjanjian Perikatan JualBeli yang disepakati bersama antara Pelaku usaha

Usaha tersebut, untuk selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyisebagi berikut : Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Pekanbaru Nomor: 13/Pts/BPSK/IV/2014, tertanggal 26 Mei 2014; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha /PT.

PORMEN RITONGA, (konsumen) VS A JONG sebagai Direktur PT Buana Cipta Propertindo (pelaku usaha),

DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku usaha untuk sebagian.MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon keberatan/Konsumen.2.

Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk selain dan selebihnya.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Sebagai Pelaku Usaha/Pemohon KARTINI Sebagai Konsumen/Termohon

WENDY SAPUTRA (BOEN TEK SENG) VS PELAKU USAHA BESAR PT. BANK RAKYAT INDONESIA, DK

PELAKU USAHA BESAR PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO), Tbk., diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. BankRakyat Indonesia (Persero), Tok. Kediri, Suprayogi, A.S.,berkedudukan di Jalan Komisaris Jenderal Pol. Slamet A,Nomor 37, Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepadaGusman Aresha, S.H. dan kawankawan, Group HeadHukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok.

Putusan Nomor 2113 K/Pdt/2014upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungankepada konsumen;Lebih lanjut berdasarkan Pasal 45 ayat (1), UndangUndangPerlindungan Konsumen, yang selengkapnya berbunyi: Setiap konsumen yangdirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan UMUM ...........cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGAN SCLOFUSIY EL cians: aenemememsimes

Putusan Nomor 2113 K/Pdt/2014Dengan demikian Pengadilan Negeri Kediri berwenang menerima gugatanperkara sengketa konsumen antara pihak konsumen selaku pihak Penggugatdengan pihak pelaku usaha besar selaku pihak para Tergugat;Il.

Putusan Nomor 2113 K/Padt/2014kuasa Tergugat dinyatakan sebagai pelaku usaha perbankan yangberitikad tidak baik, dan telah merugikan Penggugat, unsurunsurnyabenarbenar terbukti terpenuhi;1.9.

Gugatan Permintaan Ganti Rugi Konsumen;Dasar: BAB VI, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19, UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan:(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barangdan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uangatau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya

PIRNGADI MEDAN ATAU PELAKU USAHA (TERGUGAT)

PIRNGADI MEDAN ATAU PELAKU USAHA yangberkedudukan di JI. Prof. HM.

SontaMarobun sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahanKabupaten Deli Serdang ;Bahwa Pengaju Keberatan / Pelawan mempunyai dasar dan alasan hukum yangjelas untuk menggugat Teraju Keberatan/Terlawan sebagai PELAKU USAHA,dikarenakan sesuai dengan Undang Undang RI No. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa PELAKUUSAHA BERTANGGUNGJAWAB MEMBERIKAN GANTI RUGI ATASKERUSAKAN, PENCEMARAN DAN ATAU KERUGIAN KONSUMEN AKIBATMENGKONSUMSI BARANG DAN ATAU

usaha sudahlahdengan standart operasional prosedur dan lagi pula pada fakta persidangan diBPSK, pelawan selaku konsumen sama sekali tidak pernah membantahketerangan terlawan selaku pelaku usaha dan pelaku usaha telah membuktikantidak bersalah, sehingga karenanya maka sudahlah tepat, benar putusanMajelis Hakim BPSK ;Bahwa, dalil pelawan point 3,4,5 haruslah ditolak, dibantah, dengan tegaskarena semua dalil pelawan tentang bukti sudahlah tanpa terkecuali T1maupun tentang peristiwa yang dialami pelawan

diperjanjikan maka gugatanpelawan ditolak seluruhnya dalil ini diperkuat alasan legalitasnya maka gugatanpelawan ditolak seluruhnya, dalil ini diperkuat alasan legalitasnya berdasarkanpasal 27 huruf e UndangUndang No.8 Tahun 1999 dan selain itu juga tentangperistiwa yang dialami pelawan juga sudahlah dinilai pada persidangan BPSKdan kesimpulan Majelis Hakim putusannya sama sekali sudah tepat, benarberdasarkan pasal 27 huruf e UndangUndang No.8 Tahun 1999 dan halhalyang dilakukan terlawan selaku pelaku

usaha sudahlah sesuai dengan standartoperasional prosedur dan lagi pula pada fakta persidangan di BPSK pelawanselaku konsumen sama sekali tidak pernah membantah keterangan terlawanselaku pelaku usaha dan pelaku usaha telah membuktikan tidak bersalah,Putusan No. 348/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Halaman 9 dari 22 Halaman.sehingga karenanya dalil pelawan sangatlah mengadangada dan irasionalsehingga haruslah diabaikan ; Bahwa, berdasarkan bantahan terlawan di atas maka menjadi bukti semua dalildalil pelawan dapat

MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan /Pelaku Usaha RASWAN sebagai Termohon Keberatan/Konsumen

PARADEP " PEMOHON KEBERATAN dahulunya TERGUGAT/PELAKU USAHA" LAWANGUNTUR SIREGAR " TERMOHON KEBERATAN dahulu PENGGUGAT/KONSUMEN"

Mewajibkan pelaku usaha (CV. PARADEP) membayar ganti rugi Rp.3.900.000. (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincianperkara: Tiket CV. PARADEP Rp. 300.000. Tiket Pesawat yang hangus Rp. 3.600.000.3. Mewajibkan pelaku usaha membayar biayabiaya sebesar Rp.161.000.4.

./2015/PN Pms Menolak Gugatan Pelaku Usaha/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya keberatan pelaku usaha tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA Menolak keberatan Pelaku Usaha/Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Pelaku Usaha/Penggugat untuk membayar ongkos perkarayang timbul dalam pemeriksaan perkara ini; Menghukum Pelaku Usaha/Penggugat mengganti kerugianKonsumen/Tergugat sebesar Rp. 3.900.000.

(Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah); Menghukum Pelaku Usaha/Penggugat untuk membayar ganti rugi moril danmateril Konsumen/Tergugat guna memudahkan Majelis Hakimmenghitungnya sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah); Menghukum Pelaku Usaha/Penggugat untuk membayar uang paksa kepadaKonsumen/Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KotaPematangsiantar telah memutus dengan benar, karena beban pembuktianada pada pelaku usaha;2.

Oleh karena itu dalamperkara aquo tidak dimungkinkan adanya tuntutan baru yang diajukan olehTermohon keberatan;Bahwa perkara aquo tidak merupakan kedudukan para pihak sepertisemula, yaitu. antara pelaku usaha dan konsumen.

TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES sebagai PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHALAWANSUNITA sebagai TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN

,
Tergugat:
Pelaku usaha Puspa Reflexology dan Family Massage

,
Tergugat:
Pelaku usaha Puspa Reflexology dan Family Massage

WENDY SAPUTRA (BOEN TEK SENG) Melawan
Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Dkk.

Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.beralamat di Jl. Jend.Sudirman No. 4446 Jakarta Pusat,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.beralamat di Jl. Komisaris Jend. Pol Slamet A.

usaha besar selaku pihak Para Tergugat.ll.

*sesuai masingmasing SHM pada APHTAPHT.Sebagaimana perjanjian/dokumen tersebut diatas adalah ketentuanKlausula Baku Pasal 18 ayat (1) huruf g, UU PK, yang menyatakan :Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukanuntuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan KlausulaBaku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa2.aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh pelaku

USAHA, Pasal 19 , UU No.8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan :1)1).Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barangdan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalianuang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setaralainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yangsesuai dengan ketentuan peraturan

Sesuai dengan Pasal 23 UU tentangPerlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha yangmenolak dan atau tidak memberi tanggapan atau tidakmemenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2),ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badanpenyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke 2.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat Nasional dan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia dkk melawan PT. BANK BCA

PUTUSANNOMOR : 594/Pdt.G/2014/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :1.Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat Nasional dan PerlindunganKonsumen dan Pelaku Usaha Indonesia : berkedudukan di kantor Jl.