pada oktober2019 dan pada tempus tersebut UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentangHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.LSss.Sistem Pendidikan Nasional telah ada sehingga Majelis Hakim tidaksependapat dengan penuntut umum atas tanggapannya tersebut,kemudian terkait tanggapan kedua yang menyatakan bahwa dalam ketentuanperalihan maupun ketentuan penutup UndangUndang Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak ada pasal maupun clausul yangmenyatakan tindak pidana terkait pemalsuan

surat / ijazah dalam KUHP untuktidak berlaku lagi dengan demikian penerapan pasalpasal KUHP dalam tindakpidana pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu tidak bertentangandengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penggunaan Pasal 264 ayat(2) KUHP atau pasal 263 ayat (2) KUHP dikaitkan dengan adanya Asas LexSpecialis Derogat Legi Generali sebagaimana dalam ketentuan pasal 63 ayat(2) KUHP yang mengatur bahwa Jika suatu perbuatan

pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secaratertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknyaterserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya Terdakwa bersamasama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin LaodeAbdullah (Alm) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) datangke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk melaporkan dugaan TindakPidana Pemalsuan

Surat (Ijazah) yang dilakukan oleh Saksi H.

daerahnyatindak pidana itu dilakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan memberitahukan ataumengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itutidak dilakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya Terdakwa bersamasama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin LaodeAbdullah (Alm) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) datangke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk melaporkan dugaan TindakPidana Pemalsuan

Agimuga No. 03 Timika, Pemohon telahdatang ke Kantor Polres Mimika/Kantor Termohon guna melaporkanDugaan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang didugadilakukan oleh Terlapor Reki Tafre, Sekitar Tanggal 30 Juni 2005 BertempatDi SMP Negeri Banti Tembagapura ;Bahwa atas dasar Laporan Pemohon, Termohon menerbitkan LaporanPolisi Nomor : LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika, Tanggal 25 April 2017,tentang Terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat serta TandaBukti Lapor Nomor : TBL/134/IV

serta 1 (Satu) buah tas warna hitam bergaris kotak putih yangberisi 32 (tiga puluh dua) lembar kertas Linen yang masih kosong untukmembuat Ijazah Palsu, Cap Stempel Universitas Guna Darma, Cap StempelSMKN 31 Jakarta, Cap Stempel SMK Negeri 1 Jambu Semarang, 1 (Satu)buah Pulpen warna Hitam Merk Kenko, 1 (Satu) buah Lem Kertas Glue StickMerk Kenko, selanjutnya terdakwa dan saudara Agil beserta barang buktidibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut;Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan

Surat Ijazah berawal daribulan Juni tahun 2021 terdakwa melihat postingan pembuatan dokumen diaplikasi Facebook dan Youtube, kemudian terdakwa mempelajari caracarayang di terapkan dari vidio dengan menggunakan aplikasi Photoscape.Setelah mencoba pada aplikasi, terdakwa bisa membuat/mengeditHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.

Menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatantindak pidana Pemalsuan Surat (ijazah SMA)sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggarPasal 263 ayat (1) KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidanapenjara selama 1 (satu)tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetapdalam tahanan.3.