Putusan Nomor 123/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86209/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP03982/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 19 Agustus2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, dengan membatalkan STP

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.346.347.6057.000, sehingga

mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 24 Oktober 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116533.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00325/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Agustus 2014 yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor 116533.99/2014/PP, atas nama PTCheil Jedang Superfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710:Menimbang, bahwa

yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015,atas nama Penggugat, NPWP: 01.824.646.2057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44671/PP/M.X1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor KEP1269/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak;: bahwa menurut peneliti, alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karenaapabila Penggugat menganggap pemeriksaan

PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang nomor 18 Tahun 2000;bahwa Majelis berkesimpulan menolak gugatan Penggugat;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1269/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012,tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak atas nama : XXX,NPWP YYY;

tanggal 25 Juli 2012 atas Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Tergugat berpend:gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentarKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangurNomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lelanjut;bahwa Penggugat seperti yang disampaikan

dengan Undangundang Nomor 16 Tahunamun tidak ada penjelasan secara rinci halhal yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, Majelis berpKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1266/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 adalah ke yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25dan Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Persebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu surat ketentang Penolakan Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak seluruhnya memenuhi kePasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TzPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa atas pendapat Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 37 PePemerintah Nomor 74 Tahun 2011, tidak dapat diajukan gugatan, Majelis berpendapat keDirektorat Jenderal Pajak Nomor KEP1266/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 adalah Surat KePembatalan

NomorPUT86204/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapatmembatalkan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 14 ayat (4)KUP di dalam STP PPN Nomor 00354/107/14/451/16, tanggal 13 Juni2016, masa pajak Januari 2014 sebagaimana Keputusan TergugatNomor KEP12066/NKEB/WPJ.08/2016, tanggal 18 November 2016,tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86204/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP12066/NKEB/WPJ.08/2016, tanggal18 November 2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan

2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat KeputusanTergugat Nomor KEP12066/NKEB/WPJ.08/2016, tanggal 18 November2016, tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor00354/107/14/451/16, tanggal 13 Juni 2016, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1189/B/PK/Pjk/2018Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP01.746.531.1451.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali terhadap Surat Keputusan Pemohon Peninjauan KembaliNomor KEP12066/NKEB/WPJ.08/2016 tanggal 18 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44673/PP/M.X1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor KEP1265/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak;: bahwa menurut Penggugat, Pemeriksa menggunakan Peraturan Dirjen PajakNomor PER159/PJ/2006 sebagai dasar hukum Penerbitan STP PPN dimanadi awal

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1265/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak.

Alasan yarPenggugat kemukakan pada nomor sampai dengan nomor 6 tersebut di atas, menunjukkan bahwPemeriksa Pajak tidak melaksanakan Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik, sehingga STFyang diterbitkan tidak sah dan merupakan dasar hukum yang kuat untuk dibatalkan; Menurut Majelis :bahwa gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP1267/WPJ.tanggal 25 Juli 2012 atas Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Tergugat berpend:gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan

dengan Undangundang Nomor 16 Tahunamun tidak ada penjelasan secara rinci halhal yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, Majelis berpKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1267/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 adalah keyang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25dan Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Persebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu surat ketentang Penolakan Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak seluruhnya memenuhi kePasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tz Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa atas pendapat Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 37 PePemerintah Nomor 74 Tahun 2011, tidak dapat diajukan gugatan, Majelis berpendapat keDirektorat Jenderal Pajak Nomor KEP1267/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 adalah Surat KePembatalan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44667/PP/M.X1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor KEP1272/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak;: bahwa menurut Penggugat, Pemeriksa menggunakan Peraturan Dirjen PajakNomor PER159/PJ/2006 sebagai dasar hukum Penerbitan STP PPN dimanadi awal

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1272/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak.