M E N G A D I L IDalam Penundaan :- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM 70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Semester IX, tertanggal 21 September 2010, yang diajukan oleh Penggugat Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat Dalam Pokok Perkara :1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM 70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Semester IX, tertanggal 21 September 2010 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM 70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Semester IX, tertanggal 21 September 2010 4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar5.

Rektor Nomor : 259 Tahun 2010 tentangPemecatan dan Pemberhentian Tidak Hormat kepada Muh.Riyal Jufri (Penggugat) sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4)angka 4 SK.

Tidak Hormat Sebagaimahasiswa UIN Alauddin Makassar terhadap Muh.

Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN AlauddinMakassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM 70200106057, FakultasIImu Kesehatan, Prodi Kesehatan Makassar, Semester IX, tanggal 21September 2010 (objek sengketa a quo) ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Rektor UINAlauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassaratas nama Muhammad Riyal Jufri, NIM 70200106057

Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN AlauddinMakassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM 70200106057, FakultasIlmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Semester IX, tertanggal 21September 2010, yang diajukan olehPenggugat ;Dalam Eksepsi : e Menolak EksepsiTergugat ;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatanPenggugat ;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Rektor UIN AlauddinMakassar Nomor : 248 Tahun 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin71Makassar

atas nama Muhammad Ryal Jufri, NIM 70200106057,Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, SemesterIX, tertanggal 21 September3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 TentangPemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UINAlauddin Makassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi KesehatanMasyarakat, Semester IX, tertanggal 21 September4.Mewajibkan ... ke halaman 474 Mewajibkan

Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil tanggal 31 Juli 2018 An.

Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31Juli 2018 An.

Tidak Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 diterbitkan tidak melalui prosespemanggilan dan pemeriksaan terhadap diri Penggugat sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil pada Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 danpasal 28 sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan akan kebenaran daridiambilnya Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas diri Penggugat ;Bahwa berdasarkan halhal serta alasanalasan

BuktiT6 : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 203/888/BKDPKP/VII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Juli 2018 (Sesuai denganasli);7.

Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 20 dari 43 HalamanNegeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 An.

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 253, tanggal 21 September 2010, tentang Pemecatan/pemberhentian tidak hormat sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Musyawir Nim A.0600104023 Fakultas Saint dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas) ;DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat ;-DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.

Rektor Nomor 253 Tahun 2010 tentangPemecatan dan Pemberhentian Tidak Hormat kepadaMusyawir (Penggugat) sudah sesuai dengan Pasal 2ayat (4) angka 4 SK.

mahasiswayang melakukan perbuatan merusak sarana danprasarana kampus universitas (Pasal 406 dan/atauPasal 409 KUHP) ; Bahwa... ke halaman 22Bahwa berdasarkan uraian tentang prosedur dan mekanisme sertaupayaupaya administratif yang telah dilalui/dilakukan pihak UIN, uraiantentang jenisjenis tindakan anarkis yang dilakukan Penggugat, dan pasalpasal berbagai peraturan yang dilanggar Penggugat sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka Rektor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 253Tahun 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian

Tidak Hormat SebagaiMahasiswa UIN Alauddin Makassar terhadap Musyawir (Penggugat)telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

BarataIndonesia, termasuk yang diberhentikan dengan hormat dan diganti olehIr, Iman Kartono Wardaya, MM, Berdasar SK Menteri Keuangan tersebutIr, Noor (tergugat) tidak mempunyai kewenangan lagi untuk566menerbitkan/menandatangani suratsurat atau halhal yang penting atas namaperusahaan, termasuk SK Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada karyawan/karyawati.Oleh karena tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menanda tanganiObyek sengketa, karena termasuk Anggota Direksi yang diganti, maka SKobyek sengketa tentang pemberhentian

tidak hormat atas nama AnwarMustafa haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Upayaupaya yang telahdilakukan Membuat surat tanggapan tertanggal 03 Maret 2006 atasSK pemberhentian tidak hormat yang dikeluarkan olehRektor (surat terlampir) ;Hal. 2 dari 7 hal. Put.

No. 016K/Pdt.Sus/2007UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa pemberhentian tidak hormat yang dilakukan pihakTergugat Institut Teknologi Padang terhadap Penggugat belumtermasuk melanggar pasal 158 UU No.

Bahwa, Pemohon dengan pangkat terakhir Brigadir kepala (Bripka) yangdibenarkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: Skep/23//2003Tertanggal 17 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH)Dari Dinas Polri atas nama Bripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama YanmaPoda Metro Jaya (SKEP Termohon Tentang PTDH Pemohon) ( Bukti P.10) namun NRP yang tertulis dalam SKEP tersebut salah bukan NRP55100158, yang sebenarnya NRP 53100158..

Pol: Skep /23//2003 tanggal 17Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri atasnama Bripka ISMIRIN ALWI NRP 55100158 Pama Yanma Poda MetroJaya, diterima secara resmi oleh Termohon berdasarkan bukti tanda terimasurat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Derah MetroJaya Staf Setum sebagaimana tanda terima (Bukti P. 11 B) dan SuratPermohonan Pembatalan SKEP 23//2003 tertanggal 1 Maret 2016 Nomor:18/KHNur/PerPem/IlV2016 (Bukti P. 12 A) diterima secara resmi olehTermohon

Pemohon menghadap Kadis Kum Polda Merto Jaya setelah mendengarkandibacakannya PETIKAN Skep/23/l /2003 Tertanggal 17 Januari 2003tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas namaBripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Poda Metro Jaya, danmenanyakan kejelasan Petikan SKEP tersebut kepada Kadis Kum PoldaMetro Jaya jawabannya sudah tidak pake aturan hukum lagi mungkin LantasPolda Merto Jaya;.

Bahwa, mengingat seluruh uraian dalildalil tersebut diatas, maka sudahseharusnya menurut hukum Termohon diperintahkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta untuk menerbitkan Keputusan yangMembetalkan / Mencabut Skep / 23 / /2003 Tertanggal 17 Januari 2003tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas namaBripka Ismirin Alwi NRP 55100158 Pama Yanma Polda Metro Jaya;Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor :11/P/FP/2016/PTUNJKT2.

Bahwa, menurut pendapat PENGGUGAT Surat Keputusan KepolisianDaerah Metro Jaya Nomor : Skep/23//2003, tertanggal 17 Januari 2003tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas namaBripka Ismirin Alwi Nrp 55100158 namun NRP yang tertulis dalam Skeptersebut salah bukan Nrp 55100158 yang sebenarnya 53100158 adalahtidak sah;.

., dantelah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 15 Desember 2016 yangmengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:Objek Sengketa:Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.V/2016tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. Amir Fauzie, MM., NIP. 19700512 199202 1 002, tertanggal 19September 201 65 222 2= noe nnn nnn nnn noe nee nnn nnn nnn neeTenggang Waktu Gugatan1.

Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.V/2016 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil, atas nama Drs. Amir Fauzie, MM., NIP. 19700512 199202 1 002diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 September 2016;2.

Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.V/2016 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai NegeriHal. 3 dari 62 halaman, Putusan No. 66/G/2016/PTUNPLGSipil tersebut, diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 30 September2016, diambil langsung oleh Sdr. M. Sofyan (hubungan dengan Pengugatadik ipar) di Kantor BKD Kabupaten Banyuasin; 3. Bahwa Gugatan a quo diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang pada tanggal 22 Nopember 2016;4.

AsuransiJiwasraya (Persero) Nomor 306.SK.U.0907 tanggal 14September 2007 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sadr.Sahminar Salam/ Pegawai Administrasi Seksi DukunganAktivitas Operasional & Promosi Bagian Operasional PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Makassar Regional Office dimanagugatan tersebut diajukan oleh Penggugat saat itu (Sadr.Sahminar Salam) melawan PT.

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Direksi Nomor : 306.SK.U.0907 tanggal14 September 2007 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sdri.

tidak hormat sesuai ketentuan hukum yangberlaku adalah Hak Pengembalian luran Dana Pensiun sebesar Rp.24.162.065, (dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu enam puluhlima rupiah), sesuai dengan Keputusan Direksi PT.

Foto copy Putusan perkara No: 13/PHI.G/2014/PN.Mks yang telahdiputus Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMakassar tanggal 26 Agustus 2014, sesuai dengan aslinya danbermaterai cukup, diberi tanda T1 ;10.11.Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) No: 083a.SJ.U.1005049/SPu/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005, sesuai dengan aslinya dan bermateraicukup, diberi tanda T2 ;Foto copy surat Keputusan Direksi No: 306.SK.U.0907 tanggal 14September 2007 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sdri.

Tidak Hormat Sdr.

Makassar yang mulia yang memeriksadan mengadili sengketa ini berkenan untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan TataUsaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya1415tanggal 28 April 2011 Nomor. 76/G.TUN/2010/PTUN.MKS yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Penundaan :Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanRektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 TentangPemecatan/Pemberhentian

Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UINAlauddin Makassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi KesehatanMasyarakat, Semester IX, tertanggal 21 September 2010, yangdiajukan oleh Penggugat ;Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :5.1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Rektor UINAlauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 TentangPemecatan/ Pemberhentian Tidak Hormat SebagaiMahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama MuhammadRijal Jufri, NIM 70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, ProdiKesehatan Masyarakat, Semester IX, tertanggal 21September 2010 ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanRektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat SebagaiMahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama MuhammadRijal Jufri, NIM 70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, ProdiKesehatan Masyarakat, Semester IX, tertanggal 21September 20104.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namunkurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah dan sering terjadi percekcokan terus menerus yang disebabkankarena:Tergugat suka minumminuman keras sehingga mabuk, suka bermain judi serta Tergugatsering bergantiganti pasangan / wanita lain sehingga oleh Pimpinan TNI dengan suratKeputusan nomor : Skep/28605/XIII/2004 tentang Pemberhentian tidak hormat dari dinasKeprajuritan

untuk cerai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dengan Tergugatsebagai suamiisteri namun tidak berhasil ; Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudahtidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Tergugat suka minumminuman keras sehingga mabuk, suka bermain judi serta Tergugatsering bergantiganti pasangan / wanita lain sehingga oleh Pimpinan TNI dengan suratKeputusan nomor : Skep/28605/XIII/2004 tentang Pemberhentian

tidak hormat dari dinasKeprajuritan TNI Angkatan Darat Tergugat dipecat dari TNI dan berlanjut pisah tempat tinggalselama + 8 bulan, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabarkeberadaannya sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahuludipertimbangkan tentang ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Penggugat denganTergugat ; 222 nnn nnn nnn nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn Menimbang

peraturan terkait dengan hal itu, selama tidakmengurangi atau bertentangan dengan peraturanperaturan yang berlaku yaituUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian ;Oleh karena itu, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi tidak dapatdijadikan satusatunya acuan hukum untuk melakukan pemberhentian tanoamemperhatikan ketentuanketentuan undangundang yang secara khusus danterperinci mengatur permasalahan kepegawaian serta mengurai batasanbatasantindakan yang dapat dikenai sanksi pemberhentian

tidak hormat ;.

No. 1007 K/Pdt/2009Tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah membantu menyebarkanpamflet kritk terhadap Presiden Soeharto, yang oleh karenanya Termohon Kasasididakwa membantu melakukan tindak pidana Penghinaan Presiden eks Pasal 56suo 2 jo Pasal 1387 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, ancamanhukumannya adalah sepertiga dari satu tahun empat bulan penjara ;Tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakansanksi pemberhentian tidak hormat menurut ketentuan UndangUndang

Nomor 8Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian ;Bahwaselain tindakan Termohon Kasasi tidak termasuk dalam tindakan yangdapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat menurut ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian, tindakanTermohon Kasasi pun belum dapat dikenakan sanksi apapun oleh TermohonKasasi, sebab belum mendapat vonis yang berkekuatan hukum tetap.

Wiwin Widya Astuti,sehubungan dengan hal itu yang dapat dipermasalahkan adalah KeputusanBKN bukan Keputusan Tergugat (PembandingPemohon KasasiPemohonPK) ;Dalam Keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangberpendapat Objek Sengketa (Keputusan Tergugat/Pembanding/ PemohonKasasi/Pemohon PK Nomor 888/107/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012,Pemberhentian tidak Hormat sebagai Calon PNS/PNS).

Wiwin Widya Astuti dkk, terhitung daribulan Juli 2012 dan pengembalian gaji yang telah diterima terhitun 1 April2010 s/d 1 Juni 2012 ;Atas rekomendasi Inspektorat Kota Pagar Alam tersebut, WalikotaPagaralam menerbitkan Keputusan Nomor 888/107/KPTS/BKD/ 2012tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Calon PNS/PNSdilingkungan Pemkot Pagar Alam terhadap Sdri. Wiwin Widya Astutidkk.

;Dengan adanya faktafakta hukum diatas Majelis Hakim PTUNPalembang menyimpulkan dan berpendapat yang pada intinyaKeputusan Walikota Pagaralam Nomor 888/107/KPTS/BKD/2012tentang Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Penggugat (TermohonBandingTermohon KasasiTermohon PK) an.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Daerah Jambi Nomor Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda TIARAHIZZRIANI Nrp 95090231 Jabatan/Kesatuan BA POLRES BATANGHARIPOLDA JAMBI;4. Mewajibkan Tergugat untuk ~ merehabilitasi kedudukanPenggugat pada jabatan semula;5.

banding;