TELUK ELPAPUTIH;- 1 (satu) lembar kartu nama dengan ukuran tinggi : 9 Cm (sembilan) centi meter dan lebar : 5,6 cm (lima koma enam centi meter), pada stiker tersebut terdapat angka 39 dan foto calon DPD RI Provinsi Maluku atas nama Mirati Dewaningsih, ST, serta pada bagian belakang kartu nama tersebut terdapat tulisan Surat suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 No urut 39 atas nama Mirati Dewaningsih, ST;- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek dengan ciri-ciri

MALUKU serta pada bagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan Kerja Keras, Kerja Ikhlas, SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Nomor 5 DR(c) ANDI MUNASWIR M.Si.Apt;Dirampas untuk dimusnahkan ;- 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomor surat : 140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan

Menyatakan Terdakwa FELIKS KILYON LAIYAN Alias FEKY terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapemilihanumumsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 UU RINo.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;2. Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa FELIKS KILYONLAIYAN Alias FEKYselama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) subsider 6 (enam) bulankurungan;3.

MALUKU sertapada bagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan KerjaKeras, Kerja Ikhlas, SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALONANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU PARTAI GERAKANINDONESIA RAYA Nomor 5 DR(c) ANDI MUNASWIR M.Si.Apt;Dirampas untuk dimusnahkan.7) 2 (dua) lembar foto copy surat kKeputusan Kepala Pemerintah NegeriTananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomorsurat : 140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentangPengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu,Kecamatan Teluk

Umum yang dimaksud sbagaiunsur adalah ;a.

Dengan demikian diasumsikan bahwa sebagaiperangkat desa, dalam hal ini Kasi Pemerintahan pada desa,negeri tananahudimaluku tengah, saudara Feliks Laiyan tidakberwenang melakukan kegiatan kampanye sebagimanadimaksudkan dalam peraturan perundangundangan pemilukarena bukan merupakan tugas pokoknya sebagai aparaturpemerintah desa.Bahwa apabila mengacu pada pasal 30 ayat (2) peraturan KPU nomor23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum selanjutnyaditegaskan bahwa bahan kampanye meliputi : a.

Umum/kampanyeatau dengan kata lain Terdakwa memanfaatkan kesempatan pada saatpembagian beras sejahtera untuk membagikan stiker dan kaso bergambarpeserta pemilu, sehingga dengan demikian mengenai dakwaan mana yangakan dipertimbangan Hakim memilin untuk mempertimbangkan dakwaanKedua yaitu melanggar pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) UndangundangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsurunsurnya sebagaiberikut ; Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Negara

MOKHAMMAD SURATMOKO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENGROBOGAN

MOKHAMMAD SURATMOKO, bertempat tinggal DusunBanyu Urip Rt.07/01, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh,Kabupaten Grobogan;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para PemohonKeberatan hasil Pilkada Kabupaten Grobogan; dalam hal inimemberi kuasa kepada Joko Restu W & Associatesberkantor di Jalan HOS Cokroaminoto XI No.9 Rt.02 Rw.02,Kelurahan Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan SelatanKota Pekalongan ;melawan :KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENGROBOGAN, berkedudukan di JI. S.

R alias Illang bin Rustam bersalahmelakukan tindak pidana melakukan percobaan, secara bersamasama dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan ataumemberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secaralangsung ataupun tidak langsung, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jopasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 53 ayat (1)KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1.

umum 2014 ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka UnsurSetiap pelaksana, peserta dan/atau petugas Kampanye Pemilu telah terpenuhi ;2.

Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutMelakukan perbuatan ituMenimbang, bahwa sebagaimana pula uraian unsur ke 2 diatas dimana terdakwabersama dengan saksi Survianto telah terbukti menyiapkan sembako berupa gula pasir,terigu, mentega dan minyak goreng yang akan dibagikan kepada Masyarakat sekitarLingkungan Randangan guna memenangkan Fauzi Andi wawo sebagai calon anggotalegislatii DPRD Provinsi dari partai golkar yang dilakukannya pada masa tenangmenjelang pemilihan umum

lain maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umumsebagaimana dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara inisebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;Mengingat ketentuan Pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menyatakan terdakwa Survianto bin Syarifuddin taba alias Fianbersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan secarabersamasama dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan ataumemberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secaralangsung ataupun tidak langsung sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah JoPasal 53 ayat

Wawo sebagaicalon legislatif DPRD Provinsi sulsel ;e Bahwa terdakwa membawa sembako tersebut sudah masuk minggu tenangmenjelang pemilihan umum berlangsung ;e Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanjitidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukanbarang bukti berupa :e 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 1406 UP1 (satu) lembar STNK an.

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 53 ayat (1)KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1.

umum yang jujur adli dan bersihHal yang meringankan e Terdakwa sopan selama dalam persidangane Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidakakan mengulagi lagi perbuatan tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makasebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP, kepada terdakwa Majelis Hakimberpendapat lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat ;19Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut diatas, akandipertimbangkan dalam amar

putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara inisebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;Mengingat ketentuan Pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, UndangUdang Nomor 8 Tahun 1981

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ; PARTAI REPUBLIKU INDONESIA ; RAMSES DAVID SIMANJUNTAK

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009,TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNISPENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM,TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPANCALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIHDALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRDPROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 ; ZAENAL MA'ARIF,SH., Dkk ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu; 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi; 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630; Dikembalikan kepada saksi Dikembalikan kepada Saksi PURNOMOSIDI, S.Pt Salinan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo; Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun

media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo; Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo

PUTUSANNomor : 39/G/SPPU/2019/PT UNSmg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tingkatpertama dan terakhir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama : ALFIA REZIANI;Kewarganegaraan : Indonesia;000 20 non non nen neo

Hambali; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan

No.469 K/TUN/2005Kabupaten Pamekasan Pemilihan Umum Tahun 2004, yang ditandatangani olehKetua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan serta saksiPartai Politik peserta pemilinan umum yang hadir, Pamekasan 15 Mei 2004,antara lain :1. FAUZAN, S.Ag., dari Partai Persatuan Pembangunan, No. Urut Daftar Calon2 dari daerah pemilihan 1 (satu) ;2. M. IMAM GAZALI, S.Ag., dari Partai Persatuan Pembangunan, No. UrutDaftar Calon 4 dari daerah pemilihan 2 (dua) ;3. K. ABD.

Perolehan Kursi PartaiPolitik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilin Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Pemilihan Umum Tahun2004 khusus di dalam lampiran 2 Partai Persatuan Pembangunan (P3) atasnama sebagai berikut :1.

Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pamekasan Pemilihan Umum Tahun 2004 yang ditandatangani olehKetua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan telah merubah ataumeniadakan kedudukan para Penggugat selaku calon terpilin digantikan oleh :1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha NegaraSurabaya yang dikeluarkan oleh Tergugat, Rabu tanggal 21 Juli 2004 BeritaAcara No. 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Berita Acara No. 03Tahun 2004, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan KursiPartai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Pentapan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan DanPemilinan Umum Tahun 2004, khusus didalam lampiran 2 Partai PersatuanPembangunan yang ditandatangni oleh

Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmengesampingkan surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenPamekasan tanggal 19 Agustus 2004 No. 274/173/PanwasluPmk/VIII/2004 perihal Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Sdr.

BAIQ SUMARNI vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

/III/2019 TentangPerubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenLombok Tengah Nomor 34/HK.04.1Kpt/5202/KPUKab.

/III/2019 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenLombok Tengah Nomor 34/HK.04.1Kpt/5202/KPUKab.

Bukti T9Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun2019.

/III/2019 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor34/HK.04.01Kpt/5202/KPUKab.

Umum Nomor 18 Tahun2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, begitujuga halnya dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI VS KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;

., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

DPT 19 atas nama APRIANI AZIS, tanggal 10 Februari 2024;

Menyatakan Terdakwa IVAN VALENTINO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengajamenggunakan kekerasan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguanketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimanadiatur dalam Pasal 531 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,sesuai dalam dakwaan;2.

Umum tahun 2019, dengan demikian telahmemenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai tindak Pidana Pemilu yangdiperiksa dan disidangkan menurut tata cara Tindak Pidana Pemilu;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 531Hal.11 dari 16 halaman Putusan No.701/Pid.Sus/2019/PN Jkt.

Utr.Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, memuatunsur unsur sebagai berikut :1. Setiap orang;2, Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan / ataumenghalangi seseorang yang melakukan haknya untuk memilih,melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dabketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau mengagalkanpemungutan;Menimbang, bahwa selanjutnya unsur unsur dimaksud akandipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;Ad.

pertimbangan diatas perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dakwaan Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017,tentang Pemilihan Umum, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadakwakan tunggal Penuntut Umum;Hal.14 dari 16 halaman Putusan No.701/Pid.Sus/2019/PN Jkt.

terbukti bersalah dan dijatuhipidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017,tentang Pemilihan Umum, pasal pasal lainnya dari Undang Undang yangbersangkutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.

Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) TPS 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra, NIK 6211052708840003;

3.2.

Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) TPS 005, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

3.3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C Pemberitahuan KPU nomor DPT 245 An.

Sobi Saputra NIK 6211052796640003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

3.4. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT, TPS 006 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang

Pisau;

3.5. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 005 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 2 tercantum nama Sobi Saputra NIK 6211052708840003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3.6. 1 (satu) lembar KTP

Menyatakan terdakwa Malante Baco alias Guntur terbukti bersalan melakukantindak pidana pemilutelah dengan sengaja pada hari pemungutan suaramenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuktidak menggunakan hak pilinnya atau memilin peserta pemilu tertentusebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat 3 Undangundang RI Nomor 8 tahun2012 tentang pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD;2.

MENGADILI :

• Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 252 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden .

Membebankan kepada Terdakwa biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan keberatan danalasanalasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknyabahwa Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Fiki NurSetiawan alias Fiki tidak sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 235 UndangUndang Nomor : 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling