Ditemukan 27355 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pemutusan hubungan
kerja
Putus : 01-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149K/TUN/2006 Tanggal 1 Agustus 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; vs. PT. PRESIDEN TAXI
17 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-01-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329K/TUN/2003 Tanggal 31 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. Ir. SUHERMAN
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 29-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 27/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Kpg Tanggal 3 Nopember 2015 — SIMEON BENU, dkk Lawan Pimpinan Perusahaan CV. ROCKY
108 — 48
108 — 48
Putus : 27-02-2008 — Upload : 17-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298K/PDT.SUS/2007 Tanggal 27 Februari 2008 — PT. TIMUR MEGAH STEEL ; vs. BAMBANG SUGIARTO
33 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-08-2002 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30PK/Pdt/2001 Tanggal 8 Agustus 2002 — PT. Komega Sports Indonesia ; Emma Fatonah
112 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut di atasyaitu melarang Penggugat masuk kerja, serta memberhentikan atau memutuskanhubungan kerja secara sepihak dengan Penggugat tanpa ijin Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D), dimana ijin tesebut merupakan syaratyang diharuskan oleh undangundang, maka perbuatan Tergugat tersebutmerupakan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum ;Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UndangUndang No.12tahun 1964, maka pemutusan
hubungan kerja tanpa ijin seperti tersebut di atasadalah batal demi hukum ;Bahwa berdasarkan fatwa Mahkamah Agung RI.
di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2000 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan72 UndangUndang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quobeserta alasanalasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan undangundang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukanalasanalasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1. bahwa terlepas pemutusan
hubungan kerja antara PemohonPeninjauankembali selaku Perusahaan terhadap TermohonPeninjauankembali selaku karyawan / buruh belum ada ijin dari P 4 DDaerah Jawa Timur sebagaimana maksud UndangUndang No.12 tahun1964, oleh karena sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terlebihdahulu Pemohon Peninjauankembali selaku Perusahaan telah memberikanteguranteguran sebagaimana prosedur hukum terhadap TermohonPeninjauankembali selaku Karyawan / buruh atas kesalahan / pelanggaranPeraturan Perusahaan yang
Komega Sports Indonesia sudah behenti kegiatannya setelahtanggungan yang menjadi hakhak para Karyawan / Buruh dipenuhi sesuaiprosedure hukum akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebutpada Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tanggal 21Juni 2000 No.879 / 1189 / 1739 / XII / PHK / 62000 terhadap 838 orangpekerja antara PT.
Putus : 11-12-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548K/PHI/2007 Tanggal 11 Desember 2008 — KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI ; REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA ; Dkk vs. I GUSTI AYU RATIH PUSPAWATI
80 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Denpasar ;Bahwa upaya perantaraan/mediasi yang diberikan PegawaiPerantara/Mediator ternyata tidak dapat tercapai kata sepakat ;Bahwa selanjutnya Penggugat menerima surat anjuran dari PegawaiPerantara/Mediator dengan surat No.567/779/Tenaga Kerja tanggal 10 Oktober2006 ;Bahwa Penggugat dapat menerima anjuran Pegawai Perantara/Mediator,namun demikian akhirnya Penggugat menerima surat dari Dinas Tenaga Kerjadengan surat No.567/812/Tenaga Kerja tanggal 31 Oktober 2006, perihalpenjelasan penyelesaian kasus Pemutusan
Hubungan Kerja, karena Tergugatternyata menolak anjuran pegawai perantara/mediator ;Bahwa sejak bulan September 2006 sampai saat ini gaji dan penghasilansah lainnya dari Pengguat belum dibayar oleh Tergugat, maka mohon agardijatunkan putusan sela yang menghukum Tergugat untuk membayar gaji danpendapat yang sah tersebut ;Bahwa untuk menghindari Tergugat melalaikan putusan PengadilanPenggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atasketerlambatannya mepekerjakan kembali Tergugat sebesar
Menyatakan menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanoleh Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi ;2. Mencabut Surat Rektor No.298/U/UNHI/VIII/2004 tertanggal 26 Agustus2004, yang tanpa pembuktian ;3. Membatalkan surat Wakil Rektor Il No.284/U/UNHI/VI/2006 danmemperkerjakan Penggugat sesuai dengan surat Ketua Yayasan PendidikanHal. 3 dari 5 hal. Put.
Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat tidak sah ;3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat gaji dan hakhaklainnya yang biasa diterima oleh Penggugat ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6.
Register : 19-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg Tanggal 12 Nopember 2015 — ANDREAS TFAITOB, dk Lawan Pimpinan KUPANG BEACH HOTEL, dk
131 — 64
131 — 64
Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja (hubunganhukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidak pernah pulamelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat. DanHalaman 13 dari 33 Putusan 19/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgoleh karena itu, maka Tergugat Il harus dibebaskan pula untukmembayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah, uang Jamsostekdan uang tunjangan hari raya.
Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 02 Februari2015, yang diberi tanda bukti P.3 ;4. Fotocopy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiNusa Tenggara Timur No. TKT.567/62/PHIWAS/III/2015 Tanggal 5 Maret2015, yang diberi tanda bukti P.4 ;5. Fotocopy Surat Panggilan Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.567/36/PHIWAS/I/2015 Tanggal22 Januari 2015, yang diberi tanda bukti bukti P.5 ;6.
BahwaTergugat dalam pertemuan bipartit tersebut diwakili oleh yang tidakberhak/tidak berwenang atau orang yang tidak memiliki kapasitas/tidakmemiliki legal standing sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel, makagugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan diskualifikasi inperson.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa ternyata gugatan para Pengugat sudah cukup menguraikantentang adanya perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) antarapara pihak
Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja(hubungan hukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat Il tidakpernah pula melakukan pemutusan hubungan kerja dengan ParaPenggugat. Dan oleh karena itu, maka Tergugat II harus dibebaskanpula untuk membayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah,uang Jamsostek dan uang tunjangan hari raya.3.
dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan demikian pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
Putus : 06-05-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226K/TUN/2007 Tanggal 6 Mei 2008 — Sdr. AGUS WAHYUNI ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 226 K/TUN/2007Objek yang diputus oleh Tergugat dalam putusannya adalahberkaitan dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukanoleh PT.
Putus : 01-08-2008 — Upload : 08-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284K/PDT.SUS/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 — PT. JATI DHARMA INDAH PLAYWOOD INDUSTRIES ; vs. YACOB SUITELA
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-03-2009 — Upload : 31-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 024K/PDT.SUS/2009 Tanggal 16 Maret 2009 — RODJA'IS IRAWAN ; vs. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 29-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 25/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Kpg Tanggal 3 Nopember 2015 — WILIBRODUS FRANS BURAEN Lawan Pimpinan Perusahaan CV. ROCKY
117 — 43
117 — 43
Putus : 14-06-2007 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378K/TUN/2005 Tanggal 14 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; IMAH DAN KAWAN-KAWAN (156 ORANG) ; vs. PT. BATIK DELAPAN SATU (81) ;
16 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-08-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399K/TUN/2007 Tanggal 8 Agustus 2008 — PT. WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD INDUSTRY ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2008 — Upload : 03-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528K/PHI/2007 Tanggal 19 Maret 2008 — PT TRIDAYAMAS SINAR PUSAKA ; vs. IYAN SOPIAN ; WIDANINGSIH
53 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 528 K/PHI/2007Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat diberikanuang pisah sebesar 1,5 bulan upah oleh Tergugat, namun Penggugat menolakuang pisah tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa Penggugat adalah bukan pekerja kontrak tetapi adalah pekerjatetap sesuai Persetujuan Bersama yang dibuat oleh Tergugat denganPenggugat dan di tandatangani pada tanggal 31 Mei 2005 yang pada intinyaPenggugat adalah mempunyai hak yang sama dengan karyawan tetap (P1) ;Bahwa
Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukanoleh Tergugat adalah tidak dibenarkan menurut hukum karena selain tidakberdasar, Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan olehTergugat juga belum memperoleh penetapan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls.
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Hak Penggugat akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja berupa sejumlah uangsebesar Rp 29.394.000, (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilanpuluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :Ti2.Sdr. IYAN SOPIAN :a. Pesangon 2 x 7 bin x Rp 710.000, =Rp 9.940.000,b. Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 xRp 710.000, =Rp2.130.000.Jumlah (a + b) = Rp 12.070.000,c.
hubungan kerja berupa uang sebesar Rp 29.394.000,dengan perincian :1.
Bahwa berdasarkan pasal tersebutpemohon hanya wajib membayar upah beserta hakhak lain kepada buruhapabila dalam proses pemutusan hubungan kerja tersebut Pemohonmelakukan tindakan skorsing terhadap pekerja.Bahwa faktanya Pemohon tidak pernah melakukan tindakan skorsingterhadap pekerja, hal mana juga diakui oleh Majelis Hakim dalampertimbangan hukumnya hal 16 alinea 5 yang menolak permohon provisiTermohon dengan alasan tidak terbukti Termohon diskorsing olehPermohon.
Register : 22-02-2022 — Putus : 30-06-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN KUPANG Nomor Tingkat Pertama - 9/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg Tanggal 30 Juni 2022 — perdata
- Penggugat : RUBEN DJAMI
- Tergugat : UD. POLAR ICE KRISTAL CABANG KUPANG
200 — 71
200 — 71
Putus : 04-06-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494K/TUN/2006 Tanggal 4 Juni 2008 — PT. NINDYA KARYA (Persero) ; Ir. SUFLI BAHAR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P),
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-06-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265K/TUN/2006 Tanggal 18 Juni 2008 — Drs. FRITS EDWARD SAING ;NICKO RIANTORI ; Dkk vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, Pengusahatelah melakukan fait accompli terhadap Pekerja Drs.
KEP150 /MEN/2000 Tanggal 20 Juni 2000tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan PenetapanHal. 6 dari 115 hal. Put.
hubungan kerja apapun denganpengusaha.
hubungan kerja.9.
Hubungan Kerja di PerusahaanSwasta jo.
Register : 29-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 26/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Kpg Tanggal 3 Nopember 2015 — BENYAMIN NGGEON, dkk Lawan Pimpinan Perusahaan CV. ROCKY
110 — 102
110 — 102
Putus : 22-05-2007 — Upload : 12-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16K/TUN/2006 Tanggal 22 Mei 2007 — HANS WIBOWO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. INAX INTERNATIONAL
16 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hubungan Kerja terhadapPekerja HANS WIBOWO sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003, dan siap menerima Sdr.
Menyatakan batal / atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat Nomor 145/2401/4898/IX/PHK/32005 tanggal 8 Maret 2005tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. INAX INTERNATIONAL danSaudara HANS WIBOWO;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat Nomor 145/2401/4898/IX/PHK/32005 tanggal 8Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 16 K/TUN/2006Maret 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Tergugat Nomor 145/2401/4898/IX/PHK/32005 tanggal 8 Maret 2005tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. INAX INTERNATIONALdengan Pekerja Saudara HANS WIBOWO dan menerbitkan Surat Keputusanbaru. yang isinya menyatakan hubungan kerja antara PT.
Hubungan Kerja dengan Pemohon Kasasi ;Hal. 12 dari 15 hal.
No. 16 K/TUN/2006Bahwa jika memang Termohon Kasasi sejak awal tidak menginginkanadanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi tentunyapermasalahan ini sudah selesai pada tingkat Bipartit atau setidaknya padatingkat Pemerantaraan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta,oleh karenanya dalil dan alasan Termohon Kasasi yang demikian diatashanya sebatas usaha untuk memutarbalikkan fakta saja akan tetapi sudahkehabisan akal untuk mencari alasan yang lain, atau kalaupun benar quadnon Termohon
Putus : 27-05-2008 — Upload : 19-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84K/PDT.SUS/2008 Tanggal 27 Mei 2008 — PT. DINNELATOR LIKUPANG BEACH PARADISE ; ABDUL MAJID ; RISNAWATI
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap