menerus ;

Hubugan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan per orang(per Penggugat);

7.560.000,00 X 2 = Rp 15.120.000,00 ; Uang Penghargaan Masa Kerja ; 3 X Rp 1.080.000,00 =Rp 3.240.000,00 ; Uang Ganti Rugi ;15 % X Rp18.360.000,00 =Rp 2.754.000,00 ; Uang cuti yang belum diambil =Rp 1.080.000,00 ; Uang THR yang belum dibayarkan =Rp 1.080.000,00 ;Jumlah = Rp 23.274.000,00 ;Bahwa oleh karena Penggugat sejak bulan Juni sampai denganAgustus 2010 tidak diberikan upah lagi oleh Tergugat, dan Tergugat telahmelakukan skorsing sepihak terhadap Penggugat, maka oleh karenanyaPenggugat mohon kepada Pengadilan

Hubugan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat upahHal. 2 dari 7 hal.

Dan hal ini sangat jauhberbeda dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat, yang mengajukangugatan terhadap penggugat melalui Pengadilan Hubugan Industrial;Bahwa dilihat dari waktu atau masa berlakunya pasal 169 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ini adalahtindakan yang dilegalkan oleh undangundang yang dilakukan sebelumadanya pemutusan hubungan kerja dan hanya bersifat Permohonanbukan gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana yangdilakukan oleh Tergugat;Halaman 8 dari

Dalam ketentuan Pasal 169 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan pasalyang memberikan hak bagi para pekerja untuk mengajukanpermohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembagaperselisihan hubungan industrial dan bukanmengajukangugatanterhadap penggugat melalui Pengadilan Hubugan Industrial sebagaimanaPenggugat lakukan saat ini.

Nomor 910 K/Padt.SusPHI/2018mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa keberatankeberatan kasasi mengenai kedaluarsa dapatdibenarkan Judex Facti telah salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat pada angka 3 suratgugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja telah terjadi sejak 1Februari 2013 dengan alasan berakhirnya kontrak perjanjian kerja waktutertentu; Bahwa gugatan dimajukan ke Pengadilan Hubugan Industrial padaPengadilan Negeri

Pengadilan Hubugan Industrial agarmenyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupunada perlawanan atau Kasasi.24.Berdasarakan uraianuraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Medan Cq. Pengadilan Hubungan Indutrial Cq.

Pengadilan Hubugan Industrial agar menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi.Berdasarkan uraianuraian diatas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Medan Cq. Pengadilan Hubungan Indutrial Cg. MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo denga nmemanggilpihakpihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telahditentukan untuk itu Serta mengambil keputusan sebagai berikut: PRIMAIR.1.

mengenai upah yang belum dibayarkan selamadirumahkan April 2019 sampai dengan Oktober 2019, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, Bahwa berdasarkan Bukti PII yakni Akta Bukti PendaftaranPerjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 1/BIP/Pdt.SusPHI/2019/PN.BglTanggal 15 April beserta lampirannya yakni Perjanjian Bersama antaraPenggugat dengan Tergugat Tanggal 28 Februari 2019, di peroleh fakta bahwaada Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang telahdidaftarkan ke Pengadilan

Hubugan Industrial pada Pengadilan negeri Bengkuluyang pada pokoknya menyatakan Penggugat bersedia untuk dilanjutkan statusdirumahkan terhitung tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 atau 4bulan dan Tergugat tetap akan membayar gaji pokok kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :Pasal 7 ayat (1):(1).

Abbot Indonesia yang beralamat di Jalan Raya JakartaBogor KM37 Cimanggis Depok Jawa Barat ;Maka berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan, Pengugat mohonkepada Ketua Pengadilan Hubugan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidanganyang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini danselanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagaiberikut :Dalam Provisi :.

Nomor 369 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa surat kuasa khusus a quo yang substansinya khusus untuk danatas nama pemberi kuasa, mewakili pemberi kuasa dalam menguruspermasalahan hukum terkait tenaga kerja serta mengajukan gugatanperselisihan hubungan industrial terhadap PT Rakuda Furniture, beralamatdi Jalan Margomulyo Permai III/14D di Pengadilan Hubugan Industrial paaPengadilan Negeri Surabaya;Bahwa dari substansi surat kuasa khusus a quo penerima kuasa tidakberkualitas untuk mewakili kepentingan Isdiantoro

Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 tantangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial (UUPPHI) yangberbunyi:Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUPPHI(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianHalaman 14 dari 42 Putusan Nomor : 311/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKTPSTperselisihan ke Pengadilan

Hubugan Industrial pada PengadilanNegeri setempat.(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.14.

Eastern Pearl Flour Mill struktur manajerial dalamPerseroan Terbatas ( PT ) seperti Direksi dan Dewan Komisaris, bukanlahkaryawan yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan, sehingga tanpapenetapan dari Pengadilan hubugan Industrial, Tergugat berhak untukmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan beberapa perundingan perundingan yang telah dilakukan yang tidak memenuhi kesepakatan bersamahal sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) dimana Penggugat telahmembuktikan melakukan kesalahan berat sesuai UU No.

Menyatakan Pengadilan Hubugan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan = sidangpemeriksaan perkara ini;4.

Pengadilan Hubugan Industrial agar menyatakan Putusandalam Perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adaperlawanan atau Kasasi.Berdasarakan uraianuraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Medan Cq. Pengadilan Hubungan Indutrial Cg. MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memanggilpihakpihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukanuntuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut:e PRIMAIR.1.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom),terhadap setiap keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakanputusan Pengadilan Hubugan Industrial yang telah memiliki kKekuatanHalaman 83 dari 172 Putusan Nomor 167 /Pdt.SusPHI/2020/PN.JKT.PST hukum tetap, sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan;7.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom), terhadap setiap keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubugan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,-(enamratus empatpuluh lima ribu rupiah);

.