Ditemukan 827 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
tempat
telat
telah
telak
tetap
sudar
sundah
saudah
sidah
sedah
tekat
tebat
tepal
tepot
besar
bonar
benah
bener
binar
Penelusuran terkait :
Putusan pengadilan
pajak sudah tepat dan benar
Putusan
pengadilan pajak sudah tepat dan benar
Putusan pengadilan pajak sudah benar
Pengadilan pajak sudah tepat dan benar karena telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3468 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — PT LESTARI TANI TELADAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3474 B/PK/PJK/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIREBON ELECTRIC POWER
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3465 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3153 B/PK/PJK/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT ENSCO HOLLAND BV
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3464 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — PT ANZON AUTO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2470 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3466 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-08-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3116 B/PK/PJK/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 — PT PERTAMINA GAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PK MANUFACTURING INDONESIA
296 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
296 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 18 Desember 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;1.
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan
Register : 04-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4109 B/PK/PJK/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
45 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengadili dan memutuskan bahwa Pajak Air Permukaan hanya dapatdikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam KontrakKarya;Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali pertamatersebut, Termohon Peninjauan Kembali Pertama telah mengajukan KontraMemori Peninjauan Kembali pertama pada tanggal 6 Oktober 2017, yangpada intinya putusan Pengadilan Pajak
sudah tepat dan benar sertamenolak permohonan' peninjauan kembali pertama dari PemohonPeninjauan Kembali Pertama;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor316/B/PK/PJK/2019, tanggal 6 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengadili:1.
Register : 04-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4108 B/PK/PJK/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
51 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengadili dan memutuskan bahwa Pajak Air Permukaan hanya dapatdikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam KontrakKarya;Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali pertamatersebut, Termohon Peninjauan Kembali Pertama telah mengajukan KontraMemori Peninjauan Kembali pertama pada tanggal 6 Oktober 2017, yangpada intinya putusan Pengadilan Pajak
sudah tepat dan benar sertamenolak permohonan peninjauan kembali pertama dari PemohonPeninjauan Kembali Pertama;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor336/B/PK/PJK/2019, tanggal 29 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengadili:1.
Register : 22-03-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 927 B/PK/PJK/2018 Tanggal 30 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa causa prima dari Faktur Pajakyang dianggap tidak lengkap yang telah dilakukan pemeriksaan danpenilaian serta pertimbangan hukum dan amar putusan Mengabulkangugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP07220/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016 denganmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Nopember 2014 Nomor : 00299/107/14/431/16 tanggal 11 Mei2016 oleh Majelis Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum = danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena atas Faktur Pajaka quo lebih bersifat administrasi semata dan tidak terdapat adanyaunsurunsur atas hilangannya atau kerugian atas pendapatan negaradan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur
Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4275/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT HOLI MINA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
84 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Demikian Permohonan Peninjauan Kembali ini, demi tegaknya keadilan dankepastian hukum semoga kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia dapat memutuskan perkara dengan seadiladilnya (exaequo et bono),Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali pertamatersebut, Termohon Peninjauan Kembali Pertama telah mengajukan kontramemori peninjauan kembali pertama pada tanggal 6 Juli 2018 yang padaintinya putusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali pertama dari Pemohon PeninjauanKembali Pertama:Halaman 2 dari 6 halaman.
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 B/PK/PJK/2020 Tanggal 19 Maret 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
115 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
2014tanggal 24 Juli 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Nomor 00045/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013,tidak berlaku; dan/atau Setidaktidaknya memerintahkan kembali Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan mengadili ulang perkara Nomor Put62527/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 30 Juni 2015;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 10 November 2016 yang pada intinyaputusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangHalaman 3 dari 6 halaman.
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 B/PK/PJK/2020 Tanggal 19 Maret 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
116 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
2014tanggal 24 Juli 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Nomor 00041/207/07/812/13 tanggal 30 Agustus 2013,tidak berlaku; dan/atau Setidaktidaknya memerintahkan kembali Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan mengadili ulang perkara Nomor Put62523/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 30 Juni 2015;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 10 November 2016 yang pada intinyaputusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangHalaman 3 dari 6 halaman.
Putus : 30-01-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — PT FOSTER ELECTRIC INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
146 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali pertamatersebut, Termohon Peninjauan Kembali Pertama telah mengajukan kontramemori peninjauan kembali pertama pada tanggal 26 Januari 2018, yangintinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali pertama dari Pemohon PeninjauanKembali Pertama;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor1087/B
Putus : 30-01-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — PT FOSTER ELECTRIC INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
138 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 454/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali pertamatersebut, Termohon Peninjauan Kembali Pertama telah mengajukan kontramemori peninjauan kembali pertama pada tanggal 26 Januari 2018, yangintinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali pertama dari Pemohon PeninjauanKembali Pertama:Menimbang
Register : 05-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 B/PK/PJK/2021 Tanggal 27 April 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSPRING, TBK;
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2019, yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan
Putus : 02-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4457 B/PK/PJK/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Pertamatersebut, Termohon Peninjauan Kembali Pertama telah mengajukan KontraMemori Peninjauan Kembali pertama pada tanggal 2 Februari 2018, yangpada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar sertaHalaman 2 dari 6 halaman.
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2258 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Juli 2017, adalah batal demi hukum;4.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada intinyaPutusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00881/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 26 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan