Bahwa terdakwa tahun 2016, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Industrialdan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial KotaTernate yang mempunyai tugas pokok diantaranya melakukan pengawasan danpembinaan terhadap perusahaanperusahaan yang mempekerjakan tenaga kerjadan menggunakan alatalat kKeselamatan dan kesehatan kerja tersebut berupa lift,escalator, genset dan arde juga penyelesaian permasalahan hubungan industrialseperti pemutusan hubungan kerja dan perjanjian kerja, terdakwa

Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Ternate pada unit kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Provinsi MalukuUtara.

Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerjadan Sosial Kota Ternate, telah menginisiasi pungutan biaya surat izin pemakaian alatHalaman 55 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018.

Tenaga Kerja;Menimbang, bahwa bardasarkan fakta hukum di persidanngan sewaktuTerdakwa JAMRUD LAHABATO, SE Alias UT sebagai Pegawai Negeri Sipil sekaligusHalaman 59 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018.

melanggar aturan;Menimbang, bahwa dengan demikian kendatipun dikatakan bahwa pungutantersebut untuk biaya surat izin pemakaian alatalat keselamatan kerja berupa izinpengoperasian lift, escalator, genset dan instalasi petir (Arde) namun karena sifatnyadiharuskan sehingga pungutan tersebut memberatkan dan mengarah kepadapemaksaan, sejatinya bahwa karena inisiatif pungutan itu berasal dari Terdakwaselaku Kepala Bidang Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, maka hal itu dapatdiartikan atau dimaknai

Memutuskan supaya tergugat untuk membayar hak penggugat akan jaminanhari tua, atau setidaktidak memerintahkan pengawasan tenaga kerja padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk menetapkan jumlahyang harus dibayarkan ;6. Menyatakan putusandalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi dari Tergugat ;7.

No.90/G/2016/PHI Sby2015 Para Penggugat Mengadukan Indikasi Pelanggaran Hukum YangDilakukan Oleh Tergugat dengan Surat No. 004/ORG/PT.CMG/13.02.11.E/2015 kepada Pegawai Pengawasan Tenaga Kerja diDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dan atas pengaduantersebut Pegawai Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo telah memberikan Nota Peringatan sebanyak 3 (tiga)kali yaitu :a) Nota Peringatan dengan Surat No. 560/230/404.3.3/2016 tertanggal 18Januari 2016b) Nota

Bahwa terdakwa tahun 2016, yang menjabat sebagai Kepala BidangIndustrial dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Ternateyang mempunyai tugas pokok diantaranya melakukanpengawasan dan pembinaan terhadap perusahaanperusahaan yangmempekerjakan tenaga kerja dan menggunakan alatalat keselamatan dankesehatan kerja tersebut berupa lift, escalator, genset dan arde jugapenyelesaian permasalahan hubungan industrial seperti pemutusanhubungan kerja dan perjanjian kerja,terdakwa selanjutnya

Bahwa terdakwa tahun 2016, yang menjabat sebagai Kepala BidangIndustrial dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Ternate yang mempunyai tugas pokok diantaranya melakukanpengawasan dan pembinaan terhadap perusahaanperusahaan yangmempekerjakan tenaga kerja dan menggunakan alatalat keselamatan dankesehatan kerja tersebut berupa lift, escalator, genset dan arde jugapenyelesaian permasalahan hubungan industrial seperti pemutusanhubungan kerja dan perjanjian kerja, terdakwa selanjutnya

BOSTOCK Ltdyang berkedudukan di New Zaeland berdasarkan Surat Tanggal 12 Januari2009 yang mana seharusnya Terdakwa 1 Anak Agung Putra Isma Tamaramengklarifikasi terlebin dahulu surat tersebut, karena untuk merekrut danmengirimkan tenaga kerja di luar negeri harus sesuai dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/Men/X/2010 tentangPelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan Perlindungan Pengawasan

Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri ;Bahwa setelah Terdakwa 1 Anak Agung Putra Isma Tamara mendapatkanpenjelasan dan diperlihatkan dokumendokumen berkaitan denganpengiriman calon TKI tersebut, tanpa ada usaha mencari informasi kepadainstansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, padahalTerdakwa 1 Anak Agung Putra Isma Tamara sebelumnya adalah TKI yangbekerja di luar negeri yaitu di kapal pesiar sehingga seharusnya atausetidaktidaknya Terdakwa 1 Anak Agung Putra Isma Tamara mengetahuimekanisme

BOSTOCK Ltdyang berkedudukan di New Zaeland berdasarkan surat tanggal 12 Januari2009 yang mana seharusnya Terdakwa 1 Anak Agung Putra Isma Tamaramengklarifikasi terlebin dahulu surat tersebut, karena untuk merekrut danmengirimkan tenaga kerja di luar negeri harus sesuai dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/Men/X/2010 tentangPelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan Perlindungan Pengawasan

personalia perusahaan Tergugat (bapak AdhiDarmawan) yang secara lisan langsung menyatakan bahwa ParaPenggugat telah diberhentikan dari pekerjaannya pertanggal 3 November2015 dengan dalih pengerjaan proyek sudah selesai;Bahwa oleh karena selama ini Tergugat telah membayar upah Para Penggugatdi bawah upah minimum kabupaten/kota, maka pada tanggal 9 November2015 Para Penggugat mengadukan indikasi pelanggaran hukum yangdilakukan oleh Tergugat dengan Surat Nomor 004/ORG/PT CMG/13.02.11.E/2015 kepada Pegawai Pengawasan

Tenaga Kerja di Dinas Sosial danTenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dan atas pengaduan tersebut PegawaiPengawasan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo telah memberikan nota peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:a) Nota Peringatan dengan Surat Nomor 560/230/404.3.3/2016 tanggal18 Januari 2016;b) Nota Peringatan Il dengan Surat Nomor 560/1126/404.3.3/2016 tanggal07 Maret 2016;c) Nota Peringatan IIIl dengan Surat Nomor 560/1982/404.3.3/2016 tanggal11 April 2016;Bahwa selanjutnya

BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA PULAU LOMBOK (BPKPL)NTB yang beralamat di Jalan Majapahit No.70 Kota Mataram;. Bahwa BPKPL NTB telah mengeluarkan surat penetapankecelakaan kerja dengan Nomor : 560/653/BPKPL/VIII/2018,tertanggal 21 Agustus 2018 yang memutuskan Penggugat berhakmenerima santunan kecelakaan kerja berupa :a. Biaya pengangkutan dari tempat kerja ke rumah sakit;b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan;c.

Putu Sutrisna, dibicarakan adanya perekrutantenaga kerja atau calon Kandidat Tenaga Kerja Indonesia yang akandiberangkatkan ke Australia untuk wilayah Kabupaten Bangli, Bali, tanpamelalui jalur resmi atau tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanKetenagakerjaan yang seharusnya yaitu Peraturan Mentri Tenaga Kerjadan transmigrasi Nomor : 14/Men/X/2010 tentang PelaksanaanPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeridan UndangUndang Nomor 39 tahun 2004 tentang PenempatanPerlindungan Pengawasan

tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.Bahwa selanjutnya sebagaimana kesepakatan yang telah merekalakukan, untuk memperlancar dan mempermudah perekrutan CalonKandidat Tenaga Kerja (TKI) Indonesia diluar jalur resmi, seperti tersebutdiatas, terdakwa bersama Saksi Anak Agung Putra Adi Kaswara, SaksiAnak Agung Putra Isma Tamara, Saksi Anak Agung Gede Ari Sudhana,dan Saksi Putu Sutrisna, serta Bambang Umar dan Drs.

Sutrisna, dibicarakan adanya perekrutantenaga kerja atau calon Kandidat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yangakan diberangkatkan ke Australia untuk wilayah Kabupaten Bangli, Bali,tanpa melalui jalur resmi atau tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanKetenagakerjaan yang seharusnya yaitu Peraturan Mentri Tenaga Kerjadan transmigrasi Nomor : 14/Men/X/2010 tentang PelaksanaanLSPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeridan UndangUndang Nomor 39 tahun 2004 tentang PenempatanPerlindungan Pengawasan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.e Bahwa selanjutnya sebagaimana kesepakatan yang telah merekalakukan, untuk memperlancar dan mempermudah perekrutan CalonKandidat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar jalur resmi, seperti tersebutdiatas, terdakwa bersama Saksi Anak Agung Putra Adi Kaswara, SaksiAnak Agung Putra Isma Tamara, Saksi Anak Agung Gede Ari Sudhana,Saksi Putu Sutrisna, Bambang Umar dan Drs.

sebagai salah satu bentuk ketidaksukaan terhadapPara Penggugat dan upaya pemberangusan Serikat Buruh.Mengingat segala sesuatu yang diuraikan di atas telah diatur dalam undangundang dan oleh karena ada dugaan pelanggaran/pengabaian terhadapundangundang, terutama terkait dengan PHK yang sewenangwenang danupah serta THR yang tidak dibayar selama adanya PHK, maka selainmenempuh upaya Mediasi sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang PPHI, Para Penggugat juga mengajukan laporan pelanggarannorma ke Pengawasan

Tenaga Kerja pada Disnaker Kabupaten Bekasi.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Tenaga Kerja DisnakerKabupaten Bekasi, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggarannorma ketenagakerjaan.

Kosmas Purba tersebut masih dalamtenggang waktu kematian karena kecelakaan kerja menurut UndangUndang;Berdasarkan uraian di atas mohon kepada Pengadilan/Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menyatakan bahwaSurat Direktur Pengawasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.B.90/PPKNK/I/2009, tanggal 29 Januari 2008 dan Surat Keputusan DirjenPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.

satu bentuk ketidaksukaan (dis/ike)terhadap Para Penggugat dan upaya pemberangusan Serikat Buruh;Mengingat segala sesuatu yang diuraikan di atas telah diatur dalamundangundang dan oleh karena ada dugaan pelanggaran/pengabaianterhadap undangundang, terutama terkait dengan PHK yang sewenangwenang dan upah serta THR yang tidak dibayar selama adanya PHK, makaselain menempuh upaya mediasi sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang PPHI, Para Penggugat juga mengajukan LaporanPelanggaran Norma ke Pengawasan

Tenaga Kerja pada DisnakerKabupaten Bekasi;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Tenaga Kerja DisnakerKab.

Rp. 1.400.000.perbulan setiap karyawanya yang dibagikan setiap minggu kedua.e Dana Social Activity yang di alokasikan sebesar 2% dari total ServiceCharge yang diperoleh dari Collection untuk kegiatan dan kesejahteraankaryawan;Untuk itu. pada kesempatan ini kami sebagai pengusaha sangatmengharapkan bahwa Pihak Pengadilan Negeri Ternate di Bidang KetenagaKerjaan (Pengadilan Hubungan Industrial) dapat mempertimbangkan alasankami yang pada saat itu telah kami sampaikan dan diskusikan melaluiBidang Pengawasan

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial KotaTernate;5.

HASAN BISRI sebagai Ketua lembaga SosialMasyarakat Wanaker (Pengawasan Tenaga Kerja) yaitu melakukanpengawasan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalahdan membantu menunjukkan Perseroan Terbatas yang resmi yang bisamemberangkatkan para calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negerijangan sampai para calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut jatun ketangan calo atau sponsor atau agen Tenaga Kerja Indonesia yang tidakresmi ;Menimbang, bahwa Terdakwa OTONG BAHRUDIN, SH Alias OTONGBIN H.

pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua RukunWarga (RW) dan Kepala Desa/Kelurahan tempat domisili orangtersebut;e Ada surat melapor kerja dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, danTransmigrasi setempat;e Masuk daftar Surat Perintah Rekrut (GPR) dari Pengguna Jasa TenagaKerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan;e Surat keterangan sehat dari dokter;Bahwa kaitan antara persyaratan pendirian Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan persyaratan Tenaga KerjaIndonesia (TKI) terhadap pengawasan

Tenaga kerja adalah:e Mengetahui secara pasti keberadaan dari Tenaga Kerja Indonesia (TKIl)tersebut berada;e Mengetahui apakah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut cakapmempunyai keahlian dan sehat serta tidak dibawah umur dimanabatasan untuk bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan umurminimal 18 (delapan belas) tahun;Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja,dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, tidak ada ijin usaha untukpendirian Pelaksana Penempatan Tenaga

Kepala Dinas Tenaga kerja,Kependudukan dan Capil Kabupaten Rokan Hulu;Bahwa setelah Penggugat mendapatkan tanda bukti pencatatan yang sahsecara hukum dari Tergugat dan kemudian menindaklanjuti menjalinkerjasama dengan Turut Tergugat Untuk membuat kesepakatan Aturan TataTertio Pelaksanaan Bongkar Muat Tandan Buah Segar di PMKS TempatTurut Tergugat pada Tanggal 27 Oktober 2009 dan kesepakatan tersebutHalaman 3 dari 31 Putusan PHI Nomor 87/Pdt.SusPHI/2020/PN Pbr selaku Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan

Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;Bahwa setelah Penggugat dan Turut Tergugat membuat kesepakatankerjasama, kemudian Penggugat melaksanakan tugas tugasnya secarabaik dan penuh tanggung Jawab sesuai dengan kesepakatan yang sudahdibuat oleh kedua belah pihak dan Penggugat tidak pernah melanggarAturan yang telah di sepakti tersebut;Bahwa setelah Aturan dan Tata Tertio Pelaksanaan Bongkar Muat TandanBuah Segar di PMKS milik Turut Tergugat sudah berjalan selama 1 (satu)Tahun

Ahli DWI AGUS WAHYUNTO :e Bahwa ahli sekarang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Kediri sejak tanggal1 Maret 1991 sampai dengan sekarang dan untuk sekarang ini saksi bekerja dibagian pengawasan tenaga kerja ;e Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawasan di bidangketenaga kerjaan di Indonesia termasuk di dalamnya berkenaan denganPerusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sesuai dengan peraturanperundang undangan ;e Bahwa yang bisa memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia untuk

Nomor 1096 kK/Pdt.SusPHI/2017C.Kepmenakertrans Nomor KEP49/MEN/IV/2004 : (Pasal 2, Pasal 10 ayat(1,2);D.SE Dirjen PHI dan Pengawasan Tenaga Kerja No : B.407/M/BW/1995 :(Pasal 1 ayat (a,b,c));E.PP Nomor 8 Tahun 1981 : (Pasal 3, Pasal 8, Pasal 15 ayat (1,2), Pasal22);7.

BuktiBukti tersebut antara lain adalahBukti T13, Bukti T14 yang merupakan klarifikasi dan hasil NotaPemerikasaan Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yangpokoknya menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan olehTergugat adalah mogok kerja yang SAH dan tidak dapat diberi sanksiapapun. Di dalam poin angka 1 (satu) dari kKedua bukti surat tersebutdisebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat dananggotanya telah memenuhi ketentuan dan dinyatakan mogok kerjaSAH.

atas perkara No.11/G/2011/PHI.Smd, Pemohon berpendapat antara lain;Pengakuan Termohon terhadap gugatan Pemohon telah diatur didalam PKB;Surat Presdir PT.Badak NGL No.263/BJ00/2007658 tanggal 27Oktober 2007 tidak ada hubungan dengan perjanjian kerja bersamayang mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2003;Surat PT.Badak NGL No.203/BJ00/2008658 tanggal 16 Desember2008 tidak ada hubungan dengan PKB yang telah disepakati danditandatangani pada tanggal 08 Desember 2003 disaksikan Menteridan atau Dirjen Pengawasan

tenaga Kerja RI;Pengakuan Termohon atas pemberian penghargaan paket wisatadomestik kepada saudara Suparmo Bsc;Putusan PHI smd No.72/G/2007/PHI.Smd. pada tanggal 18 Februari2008 atas gugatan SP.FPLB tentang PKB III periode 20052007 pasal122 ayat (2) huruf (e) yang mengatakan; Penghasilan Dasar Pensiun(PhDP) besarannya berdasarkan upah pokok PT.