penggelembungan suara di FormD1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 13, sedangkan di FormDA1 (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 48;Di Desa Gedung Ratu terjadi penggelembungan suara di Form D1(perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 9, sedangkan di FormDA1 (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 64;Di Desa Keagungan Ratu terjadi penggelembungan suara di FormD1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 78, sedangkan di FormDA1 (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 650;e Di Desa Marga Kencana

suara di Kelurahan) sejumlah 13, sedangkan di Form DA(perolehan suara di Kecamatan) menjadi 108;Di Desa Panaragan Utara terjadi penggelembungan suara di FormD1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 26, sedangkan di FormDA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 197;Di Desa Panaragan Jaya Indah terjadi penggelembungan suara diForm D1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 13, sedangkan diForm DA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 162;Di Desa Mulyo Jaya terjadi penggelembungan suara di Form

penggelembungan suara diForm D1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 26, sedangkan diForm DA1 (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 144;Di Desa Keagungan Malay terjadi penggelembungan suara di FormD1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 13, sedangkan di FormDA1 (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 48;Di Desa Gedung Ratu terjadi penggelembungan suara di Form D1(perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 9, sedangkan di FormDA1 (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 64;Di Desa Keagungan Ratu

penggelembungan suara diForm D1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 26, sedangkan diForm DA1 (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 144;e Di Desa Keagungan Malay terjadi penggelembungan suara di FormD1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 13, sedangkan di FormDA1 (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 48;e Di Desa Gedung Ratu terjadi penggelembungan suara di Form D1(perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 9, sedangkan di FormDA1 (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 64;e Di Desa Keagungan

Di Desa Karta terjadi penggelembungan suara di Formulir D1(perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 121 suara, sedangkan diFormulir DA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 266b. Di Desa Karta Sari terjadi penggelembungan suara di Formulir D1(perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 36 suara, sedangkan diFormulir DA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 441c.

Di Desa Karta Raharja terjadi penggelembungan suara di FormulirD1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 188 suara,sedangkan di Form DA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi1.092 suara;=d. Di Desa Keagungan Tanjungan terjadi penggelembungan suara diForm D1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 26 suara,sedangkan di Form DA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi144 suara;e.

Di Desa Keagungan Malay terjadi penggelembungan suara diForm D1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 13 suara,sedangkan di Form DA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi48 SUalaf. Di Desa Gedung Ratu terjadi penggelembungan suara di Form D1(perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 9 suara, sedangkan diForm DA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 64g.

Di Desa Keagungan Malay terjadi penggelembungan suara diForm D1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 13 suara,sedangkan di Form DA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi49 SUala,~= ===f. Di Desa Gedung Ratu terjadi penggelembungan suara di FormD1 (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah 9 suara, sedangkandi Form DA (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 64g.

Nupri Basri, yang melaporkan Pemohon Kasasi telahmelakukan penggelembungan suara pada saat perhitungan suaradilakukan pada Panitia Pemilihan Kecamatan Maritengae, KabupatenSidenreng Rappang. Dengan demikian, terungkap dipersidanganbahwa dasar pertimbangan pemberhentian terhadap PemohonKasasi sebagai anggota Partai Demokrat adalah adanya laporanSaudara H.

Hasilinvestigasi terhadap dugaan penggelembungan suara yang dilakukanoleh Tim Advokasi dan Investigasi DPD Partai Demokrat ProvinsiSulawesi Selatan telah dijadikan dasar diterbitkannya RekomendasiBadan Kehormatan Pusat (BKP) DPP Partai Demokrat yangselanjutnya DPP Partai Demokrat menerbitkan Surat KeputusanNomor 47/SK/DPP.PD/ IV/2010 tentang Pemberhentian MisrianyIlyas sebagai anggota Partai Demokrat.

suara sebagaimanayang disangkakan kepada Pemohon Kasasi adalah hanya InstitusiKepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Tim Advokasi danInvestigasi DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan secara hukumtidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh peraturanperundangundangan untuk melakukan investigasi dan penyelidikanterhadap dugaan penggelembungan suara, sehingga hasil investigasi danpenyelidikannya yang menetapkan Pemohon Kasasi telah melakukantindakan pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara adalah suatutindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalamUndangUndang

Jelaslah bahwa apa yang disangkakanoleh DPP Partai Demokrat bahwa Pemohon Kasasi diberhentikan karenaterbuktitelah melakukan penggelembungan suara terhadap hasilperhitungan suara, secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 218 ayat (1)huruf d tidaklah terbukti karena sampai saat ini Pemohon Kasasi tidakpernah dituntut pidana telah melakukan pemalsuan dokumen (dalam hal inidokumen yang mempengaruhi hasil perhitungan suara).

suara PartaiDemokrat suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab.

suara Partai Demokrat di wilayahKecamatan Tanjung, Kab.

suara Partai Demokrat suara Partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung, Kab.

suara PartaiDemokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab.

Tanjung menjadi diulangyang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara, karena tidak terbukti dantidak adanya penambahan/penggelembungan suara di Partai Demokrat sesuai yangdidakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;Hal. 37 dari 44 hal. Put.

Sigi; Bahwa tugas PPS pada intinya sebagai penyelenggara pemilu danmelakukan perhitungan ulang berbasis TPS yang dilaksanakan di PPK;= Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentangtindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salahsatu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi; Bahwa saksi mengetahui peggelembungan suara saat dipanggiloleh Bawaslu Kab.

Sigi; Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentangtindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salahsatu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;= Bahwa saksi mengetahui peggelembungan suara saat dipanggiloleh Bawaslu Kab. Sigi untuk mengadakan klarifikasi terkait perhitungansuara;= Bahwa Caleg yang bertambah suaranya yaitu Sdr.

Dolobarat, dan Dolo Induk; Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentangtindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salahsatu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi;= Bahwa yang melapor dugaan penggelembungan suara adalahsaksi sendiri pada tanggal 9 Mei 2019 kepada saksi selaku BawasluKab. Sigi mengenai hasil perolehan suara yang tidak sesuai denganhasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kec. Dolo Barat Kab.

Sigi;= Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentangtindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salahsatu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi; Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui suara caleg siapayang digelembungkan, sekarang saksi sudah tahu bahwa suara yangdigelembungkan adalah suara dari caleg an.

Saksi ARDIANTO Bahwa saksi dalam pemilu tahun 2019 sebagai Calon legislatif daripartai PKB no urut 5;= Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentangtindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salahsatu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi; Bahwa saksi tidak tahu jika penggelembungan suara yangdimaksud berkaitan dengan suara saksi;Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl= Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penggelembungansuara saksi; Bahwa saksi

semua Calon Legislatif yang diusulPartai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di DaerahPemilihan 6 (Dapil 6), sehingga sesuai aturan yang berlaku Penggugatlahyang berhak atas 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kabupaten BolaangMongondow dari Partai Amanat Nasional ;Bahwa anehnya 2 (dua) minggu kemudian setelah penetapan HasilPerhitungan Rekapitulasi Suara oleh KPUD/Tergugat tersebut, TurutTergugat Il mengajukan keberatan ke Pihak KPUD/Tergugat denganalasan bahwa Penggugat telah melakukan penggelembungan

suara, danmengusulkan agar KPUD/Tergugat!

suaraHasil Rekapitulasi PPK di Kecamatan Bolaang khusus perolehan suaraCalon Legislatif dari Partai Peserta Pemilu PAN (Partai Amanat Nasional) ;Bahwa kemudian keberatan Turut Tergugat II tersebut, pada Posita angka(05) diatas, tanpa memperhatikan tahapan tahapan pemilu diatur dalamUU No.10 Tahun 2008) Tergugat I/KPUD dengan serta merta membukaPlano/Formulir Model C 2 knusus untuk Kecamatan Bolaang, padahaltindakan Tergugat tersebut selain bertentangan dengan UndangUndangNo.10 Tahun 2008 juga tentang penggelembungan

suara yang dituduhkankepada Penggugat tidak benar karena sejak dari perhitungan suara dimulaiditingkat TPS, PPK sampai dengan ditingkat KPUD Bolaang Mongondowselesai tanggal 25 Mei 2009 tidak pernah ada keberatan dari saksi saksiPartai Peserta Pemilu, karena kenyataannya tidak ada Penggelembungansuara yang dilakukan oleh Penggugat yang merugikan Partai Peserta.Pemilu lainnya.

Bahwa seharusnya KPUD/Tergugat menganjurkan kepada TurutTergugat Il, melaporkan penggelembungan suara yang dilakukan olehPenggugat kepihak PANWASLU Kabupaten dan menunggu hasilprosesnya sampai ada putusan dari Pengadilan yang mengatakan buktiadanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Penggugat,karena perbuatan tentang penggelembungan suara. adalah tindakpidana pemilu bukan Pelanggaran Administrasi sehingga demikianperhitungan ulang melalui membuka plano Model C2, setelah plenoKPUD tidak dibenarkan

Aneh sekali setelah 2 tahunyakni sejak pemilu tahun 2014 baru ditahun 2016 = dikeluarkan suratKeputusan Pemecatan dengan alasan Penggelembungan suara Pemilutahun 2014;c.

/2016 tanggal20 Desember 2016 telah bersumberkan dari hasil kerja Tim PenyelesaianSengketa Internal Partai Nomor 45/ TIM PENYELESAIANDPPPDIP/X1I/2014 yang penuh rekayasa, tidak mempunyai alasan dan dasarhukum, karena terkait dengan Penggelembungan Suara atau HasilPerhitungan Suara Sah adalah kewenangan KPU, bukan domainPD IPjelas bertentangan dengan hukum yang berlaku;> Nyatanyata ada upaya yang sangat dirahasiakan guna menghilangkanhakhak dasar Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP dalammemperjuangkan dan

Nagekeo) yang tidak professional dan melanggar hukum;Bahwa terkait dengan Penggelembungan Suara Hasil PerhitunganPerolehan Suara pada Daerah Pemilihan Nagekeo 2 adalah KewenanganKPU Kabupaten Nagekeo sebagaiPenyelenggara Pemilu. BukanKewenangan Partai Politik PDIP/Tergugat.)

Suara HasilPerhitungan Perolehan Suara Pemilu 2014 yang dilakukan oleh KPUKabupaten Nagekeo Sangat Tidak Beralasan, Tidak Mempunyai Dasar danSalah Alamat.

Tindakan Tergugat yang memecat Penggugat darikeanggotaan PDIP dengan alasan penggelembungan suara sangat tidakberalasan dan sangat tidak berperikemanusiaan, melanggar hakhak politikPenggugat sebagai anggota PDIP yang sangat merugikan Penggugatkarena tanopa salah dan dosa.

Surat DPC PDIP Kabupaten Nagekeo Nomor 001/EX/DPCPDIP)/NGK/2017tanggal 9 Pebruari 2017 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenNagekeo, diakukan secara terselubung (tidak pernah disampaikan kepadaPenggugat YAKOBUS SUSU, S.IP) ;Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada posita poin 11 di atas, tergambardengan sangat meyakinkan bahwa Dasar Pemecatan Penggugat YAKOBUSSUSU,S.IP dari keanggotaan PDIP adalah Penggelembungan Suara padaPemilu 2014.

Kalau berdasarkan Penggelembungan Suara Hasil Pemilu 2014,maka Keputusan DPP PDIP Nomor : 210/KPTS/DPP/XIV2016 tanggal 20Desember 2016 sangat tidak beralasan, tidak mempunyai dasar sama sekali,melainkan sebuah kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Karena tentangHasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2014 adalah kewenangan KPU Kab.Nagekeo, Jika ada salah (penggelembungan suara) adalah kesalahan KPUHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.

Nagekeo) yang tidak professional danmelanggar hukum ;Bahwa terkait dengan Penggelembungan Suara Hasil Perhitungan PerolehanSuara pada Daerah Pemilinan Nagekeo 2 adalah Kewenangan KPU KabupatenNagekeo sebagai Penyelenggara Pemilu. Bukan Kewenangan Partai PolitikPDIP/Tergugat.)

Bjw14.15.Oleh karena itu Pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDIP oleh Tergugatberdasarkan Keputusan DPP PDIP Nomor : 210/KPTS/DPP/XIV2016 tentangPEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTAIDEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 denganalasan Penggelembungan Suara Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu2014 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nagekeo Sangat Tidak Beralasan,Tidak Mempunyai Dasar dan Salah Alamat.

suara pada Pemilu tahun 2014;Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pat.G/2017/PN.

SUARA yang dapat berakibattidak sahnya pelaksanaan pemilihan tersebut;Bahwa penggelembungan suara yang dimaksud dapat lihat dari jumlah pemilih yangdatang menggunakan hak suaranya yakni 4805 dengan jumlah suara baik yang sahmaupun suara yang dinyatakan rusak atau tidak sah yakni :11.1.

Bahwa terhadap posita Gugatan No. 10, 11, 12 dan 13 adalah tidak benar disebabkanPENGGUGAT tidak teliti dan tidak memperhatikan secara seksama prosespemilihan kepala Desa Sugihwaras Tahun 2013, karena apabila diperhatikan secaraseksama faktanya TIDAK ADA PENGGELEMBUNGAN SUARA dalam prosespemilihan kepala desa sugihwaras, hal tersebut telah sesuai sebagaimana yangtertuang dalam Berita Acara No. 34/PAN.PILKADES/10/2013 Tentang PemungutanSuara Pemilihan Kepala Desa tertanggal 3 Nopember 2013 dan Berita

Bahwa oleh karena dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SugihwarasTahun 2013 faktanya tidak terjadi PENGGELEMBUNGAN SUARA maka tuduhanPENGGUGAT terhadap TERGUGAT I telah melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM adalah tidak berdasar hukum (feitelijke grond);9.

Bahwa terhadap posita Gugatan yang menyatakan TERGUGAT III membiarkanbegitu saja dan tidak melakukan tindakan pencegahan karena TERGUGAT I didugamelakukan penggelembungan suara yang tidak berdasarkan hukum oleh karenafaktanya tidak terjadi penggelembungan suara adalah juga tidaklah berdasarhukum,namun karena PENGGUGAT telah mendalikannya, maka sesuai pasal 163Hal. 10 dari 18 Putusan Sela No. 20/Pdt.G/2013/PN.Kb.MnllHIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUHPerdata, sudah seharusnyaPENGGUGAT berkewajiban

Bahwa peristiwa penggelembungan suara ini seharusnya diketahu oleh Tergugat II...dst. Objek gugatan yang dimaksud Penggugatsebagaimana tersebut diatas adalah tidak jelas. Menanggapi pernyataan ini, TergugatII hanya ingn mengatakan bahwa Penggugat tidak memahami sepenuhnyamengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). Perbuatan MelawanHukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal1380Kitab Undangundang Hukum Perdata (Burgerlijk wetbook).

Bahwa benar sekarang isteri saksi telah menjadi anggota DPRD Propinsi Jawa Timurdari Partai Demokrat bukan karena hasil kerja Terdakwa, karena saksi bertemuTerdakwa setelah penghitungan suara ; Bahwa benar Terdakwa pernah melaporkan ke DPD Partai Demokrat Propinsi Jatimbahwa perolehan suara isteri saksi yaitu Suhartini adalah hasil kerja Terdakwadengan cara penggelembungan suara ; Bahwa benar pelantikan isteri saksi pernah ditunda karena adanya laporan Terdakwa;Atas keterangan saksi M.

MUHAMMAD JAMIL,S.Sos : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa benar satelah rekapitulasi di daerah pemilihan Nganjuk ada suara yang hilang ; Bahwa benar di Koran ada berita tentang penggelembungan suara Suhartini ; Bahwa saksi tidak pernah hubungan dengan Terdakwa. ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu. ; Saksi4. Drs. M.

suara. ; Bahwa saksi tahu ada surat dari DPP Partai Demokrat tentang pemberhentian Sdr.Suhartini. ; 292222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ; Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa jugamenghadirkan saksi adicharge 2 (dua) orang yaitu : Saksi1.

Suhartini (isteri saksi M.Indra) menjadi AnggotaDPRD Propinsi Jawa Timur tersebut murni dari hasil perhitungan oleh KPU, dan bukankarena adanya penggelembungan suara.; Menimbang, bahwa apakah faktafakta tersebut diatas dapat dipersalahkan atau tidakkepada Terdakwa, tentunya baru dapat diketahui setelah mempertimbangkan unsur unsurPasal yang menjadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Menimbang......11Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka sidang Pengadilan NegeriSurabaya dengan surat

suara dan hasil yang diperolehadalah suara murni yang didapat peserta Pileg tersebut. ; Menimbang, bahwa demikian juga pengawalan dan pengamanan hasil perhitungansuara tersebut, dikawal masingmasing perserta dan petugas keamanan setempat dan saksitersebut......14tersebut juga menjelaskan bahwa tidak pernah menghubungi Terdakwa apalagi untuk memintauang pengawalan pada Terdakwa dan tindakan Terdakwa yang meminta uang dari saksi M.Indra Moesaffa, adalah tindakan yang tidak dibenarkan, apalagi Terdakwa

suara untuk Calon Legislatif nomor urut4, yaitu Penggugat.

suara telahdiselesaikan ditingkat BAWASLU dan KPU Kabupaten Bantul dan hasilnyatidak cukup bukti.

Hal ini terlinat dari : Laporan Tergugat atas dugaan penggelembungan suara (PelanggaranPemilu) sudah diselesaikan pada tingkat BAWASLU dan KPU KabupatenBantul. Oleh karenanya laporan tersebut tidak ada dasarnya. Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tidak selektif dalam menerimalaporan, dimana kewenangan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindrahanya memeriksa atas laporan adanya pelanggaran Kode Etik, bukanPelanggaran Pemilu.

suara sehingga suara yang diperoleh adalahmurni apa adanya;Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh DPC Gerindra untukdiperiksa;Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN BtlBahwa pada saat saksi diperiksa di Bawaslu ada juga pihak lain yangdipanggil oleh Bawaslu yaitu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat)orang PPK dan PPS yang juga dipanggil olen Bawaslu dalam rangkameluruskan adanya tuduhan penggelembungan suara;Bahwa pada saat saksi dipanggil Bawaslu, ada juga petugas dari TPS30 yang

suara dan saksi jawabtidak ada penggelembungan suara;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permintaan perhitungansuara ulang atau tidak;Bahwa sekarang Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan ini sudah pernahdiselesaikan di Mahkamah Partai atau belum;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terhadap perkara ini sudahpernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Bantul atau belumkarena saksi cuma sampai klarifikasi dari Bawaslu;Bahwa saksi tidak

Bahwa Setahu saksi yang terjadi penggelembungan suara padapartai Nasdem adalah Saudari Nursa adah. Bahwa Saksi tahu setelah rapat pleno di kantor KecamatanMutiara Timur. Halaman 13 dari 44 No.114/Pid.PML/2014/PNSgi. Bahwa barang bukti dipersidangan hasil perhitungan suarapada tanggal 09 April 2014 yang lalu. Bahwa Setahu saksi rekapitulasi dilakukan di kantorKecamatan Mutiara Timur.Menimbang, bahwa atas keterang saksi tersebut terdakwamembantahnya;4. ADAMI SE BIN M.

Bahwa Saksi tidak tahu adanya penggelembungan suara padacaleg ururtan nomor 3 (tiga) Bahwa Saksi serahkan kepada PPS Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelembungan suaraterhadap caleg Nursaadiah.

Bahwa Yang melakukan penggelembungan suara adalah anggotaPPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa Formulir DA.1 yang saksi tanda tangani di Kantor PPKKecamatan Mutiara Timur. Bahwa Saksi tidak ada persyaratan khusus saat menjadi saksidari partai nasdem. Bahwa Yang menunjuk saksi di tingkat kecamatan adalah olehSaudari Hida Yati caleg nomor urut nomor 4 (empat) daripartai nasdem daerah pemilihan 3 (tiga).

suara tersebut adalahterdakwa selaku anggota PPK Kecamatan Mutiara Timur.

Bahwa Setahu saksi yang terjadi penggelembungan suara padapartai nasdem adalah Saudari Nursaadah. Bahwa Saksi tahu setelah rapat pleno di kantor KecamatanMutiara Timur. Bahwa Saksi tidak bisa berbuat apa apa karena saksi tidakterlibat dalam anggota PPK Kantor Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa Saksi tidak berhak melaporkan. Bahwa benar barang bukti dipersidangan hasil perhitunganSuara pada tanggal 09 April 2014 yang lalu.

Saksi ISKANDAR Bin M.DAUD di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalahpenggelembungan suara pemilihan Anggota DPRA atas nama T.RUDIFATAHUL HADI, S.HI ;e Bahwa kejadiannya bertempat di Aula PPK, Kantor Camat Banda SaktiKota Lhokseumawe, pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitarpukul 23.45 WIB;e Bahwa Saksi ketika itu sebagai saksi dari Partai Demokrat ;e Bahwa Saksi tahu ada penggelembungan suara karena pada hariJumat tanggal

suara, maka yang banyaksuara adalah Saksi;e Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidaktahu;3.

Bahwa Saksi tahu diminta keterangan pada hari ini sebagai saksi masalahpenggelembungan perolehan suara partai politik ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penggelembungansuara itu ;e Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian penggelembungan suara itu;e Bahwa Saksi baru tahu kejadian itu setelah Saksi dipanggil oleh Polisikatanya ada penggelembungan suara Partai Nasdem di 7 (tujuh)Desa atas nama calek T.Rudi Fatahul Hadi, S.Hi ;e Bahwa penggelembungan itu untuk pemilihan DPRA Propinsi ;e Bahwa

Saksi HARIADI Alian DEK GAM Bin HAMZAH di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi tahu diminta keterangan pada hari ini sebagai saksimasalah penggelembungan suara pemilu Partai Nasdem ;Bahwa yang memegang Kunci ruangan PPK adalah Saksi;Bahwa pada saat hendak difoto copy yang di situ adalah Saksi,Terdakwa, Samsul Bahri Samudera, Abdullah dan Bukhari ;Bahwa yang menyuruh Saksi untuk foto copy adalah Samsul BahriSamudera ;Bahwa Saksi disuruh foto copy pada hari Kamis tanggal

Saksi ISKANDAR, ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa jabagan Saksi adalah Tim pemenangan Partai NasdemLhokseumawe dan kami mengirimkan saksi untuk mengikuti plenosuara dan kami menerima rekapitulasinya untuk pegangan ;Bahwa Saksi baru tahu terjadi penggelembungan suara setelah adagugatan dari caleg ;Bahwa Suara Partai Nasdem dipindahkan untuk T.

Sigi terkaitlaporan saudari Eliyanti, S.E. terkait penggelembungan suara yaitu tidak terbuktiadanya penggelembungan suara yang mana Saksi mendapat kabar tersebut darihal. 24 dari 63Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl Paraf IHK HA. HAI Sudara Iqbal, salah seorang teman saksi yang kerja di kantor Badan PengawasanPemilinan Umum Kab. Sigi.

Anas.Bahwa Saksi sempat mendengar ada penggelembungan suara yang dilakukan diTPS yang mana terjadi pencoblosan 1 surat suara yang 3 kali coblos (1 partai 2calon).Bahwa saat di Bawaslu Sdr.

Rahman sebagai saksi luar caleg, di SK kan oleh Caleg, kalau Yurikasaksi dalam.Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya masalah penggelembungan suara danpengerahan massa oleh Sdr. Anas.

(Tergugat VII) tersebut dinyatakan tidak terbukti adanya penggelembungan suara.

Bahwa tidak ada yang keberatandan saksi tidak tahu tentang adanya masalah penggelembungan suara.

Bahwa dalam pelaksanaan BPD Desa Talang Medan di Desa Talangmedan Daerah Pemilihan secara nyata terjadi Penyimpanganpenyimpangan Hukum Aturan PerUndangundangan dan Norma SosialMasyarakat, antara lain:a) Bahwa Panitia telah terjadi PEMBIARAN HUKUM tanpa adapenyelesaian persoalan hukum yang di tindak lanjuti dalam tahapandengan baik Oleh Tergugat yang dilaporkan Penggugat terhadapdugaan penyimpangan penggelembungan suara Penggugat akanmembuktian dipersidangan ini untuk menghadirkan Saksisaksi padaagenda

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak mengakomodir keberatan daripenggugat secara Nyata terjadi Penggelembungan Suara yang diakuiadanya kesalahan dari Tergugat melanggar Ketentuan Pasal 1 Ayat 2,4,5 dan 6 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme, yang berbunyi:Ketentuan Pasal 1ayat 2 Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negarayang menaati asasasas umum penyelenggaraan negara dan bebas daripraktek korupsi, kolusi

Kami Panitia tidak pernah melakukan penggelembungan suara sepertiyang dituduhkan olrh pihak penggugat;3. Ketidak singkronan antara daftar hadir dengan hasil penghitungan suaradikarenakan para pemilin sebagian tidak mendaftarkan di mejapendaftaran data terlampir4.

Rogayati Baijuri.Bahwa kelebihan suara dari nomor urut 4 adalah 6.090 ( enam ribusembilan puluh ) suara dan kelebihan suara nomor urut 20 an.Rogayati Baijuri adalah 3.000 (tiga ribu ) suara.Bahwa saksi melapor Tanggal 27 April 2014 ke Panwaslu KotaLubuklinggau melihat adanya penggelembungan suara pada DPD RIdi nomor urut 4 An. Aidil Fitrisyah dan nomor urut 20 An.

Amin melalui telepon yangmengatakan ada penggelembungan suara DPD RI dengan nomor urut4 dan nomor urut 20 ;Bahwa nomor urut 4 adalah Aidil Fitriansyah dan nomor urut 20 AdalahRogayati Baijuri untuk nomor urut 4 An. Aijdil Fitriansyah kelebihansuaranya 6.090 sedangkan Rogayati Baijuri jumlah kelebihansuaranya adalah 3000.Bahwa A.

suara ;Bahwa saksi melapor ke Polres Lubuklinggau pada tanggal 8 Mei 2014Halaman 34 dari 109 halaman Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2014/PN Lig Bahwa saksi hanya melaporkan F.

suara tersebut ;Bahwa ada disampakan masalah ada penggelembungan suara olehKPU Lubuklinggau saat jam istirahat .Bahwa dengan dikembalikannya kepada perolehan suara yang sahdalam DC tersebut maka tidak ada keuntungan dan kerugian yangdiperoleh no.urut 4 dan no urut 20 ;Bahwa pengawas pemilu adalah 1.

nanti kita cocok lagi ;Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana pemilutersebut, pada tanggal 28 April 2014, saksi memerintahkan kepadadivisi Hukum untuk melaporkan temuan tersebut ke Panwaslu KotaLubuklinggau ;Bahwa Terdakwa dan 5 (lima) komisioner KPU ada dipanggil olehPanwaslu Kota Lubuklinggau untuk dimintakan klarifikasi terhadapterjadinya penggelembungan suara tersebut ;Bahwa terjadi penambahan suara untuk Drs.

) suara tersebut berartiadanya kartu suara yang masuk diluar suara hak pilih yang hadir.

Tatacara PemilihanKepala Desa di Kabupaten Karawang pada Pasal 42 ayat 4 yang berbunyi " Apabilaterjadi selisih hasil akhir pada akhir penghitungan suara, maka dilaksanakanpenghitungan fisik kartu suara yang telah diketahui sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf d, yang telah disusun oleh masing masing saksi calon dan dihitung9, Bahwa, adanya penggelembungan suara tersebut oleh karena Panitia 11dalam menyelenggarakan pemilihan tidak bersifat professional, cermat dantransparan dimulai dari tidak

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan adakelebihan/penggelembungan suara sebanyak 5 (lima) suara; seandainyapun benar(Quad Non) ada kelebihan suara sebanyak 5 (lima) suara, hal itu tidak dapatdikatakan pengelembungan suara. Karena, selisih 5 suara dimaksud terjadidisebabkan kesalahan pencatatan daftar hadir (portir) di pintu. masukHalaman 23 dari 69 halaman Putusan Perkara Nomor: 07/G/2013/PTUNBDG9.

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan adakelebihan/penggelembungan suara sebanyak 5 (lima) suara; seandainyapun benar(Quad Non) ada kelebihan suara sebanyak 5 (lima) suara, hal itu tidak dapatdikatakan pengelembungan suara. Karena, selisih 5 suara dimaksud terjadidisebabkan kesalahan pencatatan daftar hadir (portir) di pintu. masuk9.

suara sebanyak 5 suara.Karena terjadi penggelembungan suara tersebut saksi tidak beranimenandatangani permohonan penerbitan SK Kepala Desa Bengleterpilih ;Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan SK BPD Desa Bengle tentangCalon Kadesterpilih ;Bahwa saksi yang memegang stempel BPD sejak dimulai pemilihan KepalaDesaBahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani SK BPD tentang CalonKepala Desa terpilih adalah WakilBahwa sepengetahuan saksi nama Wakil BPD adalahFredianto ;Bahwa dikarenakan adanya kejanggalan

Losari yangtelah melakukan penggelembungan suara milik Tergugat Il, diberi tandaP6;7.Foto copy Tanda terima surat dari KPUD Kab. Cirebon, diberi tanda P6.1 ;8.Foto copy Tanda terima surat dari Panwaslu Kab.

Suyatmi Alwita, SHterjadi perbedaan angka suara di Form model DA1 dari PPKterjadi kKenaikan angka (penggelembungan suara);Bahwa dalam Form Model D1 Hasil Pleno PPK Losari Nomorurut 1 (satu) atas nama Hj. Suyatmi Alwita, SH dari PartaiDemokrat tercatat perolehnan suara sebanyak 675 (enam ratustujuh puluh lima) suara, sedangkan dalam Form Model DA1yang dikeluarkan PPK Losari Nomor urut 1 (satu) atas namaHj.

Suyatmi Alwita, SH dari Partai Demokrat tercatat perolehansuara sebanyak 1410 (seribu empat ratus sepuluh) suara,sehingga ada selisin kenaikan suara sebanyak 735 (tujuh ratustiga puluhn lima) suara;Bahwa kenaikan (Penggelembungan suara) tersebut untukDapil 7 dari Partai Demokrat ada terjadi di 9 (Sembilan) DesaKecamatan Losari ;Bahwa benar saksi dengan saksisaksi Partai lainnyamenandatangani Formolir Model DA1, akan tetapi saksibersama yang lainnya tandatangan di Formulir kosong tanpa isikarena pada

Suyatmi Alwita, SH yang dalam hal ini sebagaiTergugat Il suaranya menggelembung, ada selisin suara antara600 s/d 700 suara dari suara aslinya, kalau pengglembungansuaranya hanya berkisar 200 (dua ratus) suara seperti di PartaiNasdem masih dalam batas wajar ;Bahwa atas nama Hj.Suyatmi Alwita, SH selisin suara adaantara 600 sampai dengan 700 suara dari suara aslinya ;Bahwa dengan adanya selisih suara (penggelembungan suara)berarti ada ketidak benaran data yang dibuat oleh PPK untuktingkat Kecamatan

percayayang dikirimkan kepada PPK ;Bahwa untuk Partai yang lainnya tidak ada penggelembungansuara, kejadian penggelembungan suara hanya terjadi di PartaiDemokrat ;Bahwa proses Rekapitulasi di Kecamatan Losari berjalanlancar, pembacaan Rekapitulasi PILEG 2014 dari tingkat DPRRI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten olehperwakilan PPS masingmasing Desa di 10 (sepuluh) Desasekecamatan Losari tidak ada hambatan yang berarti, sudahsesuail dengan Formulir Model D1 ;Bahwa saksi memegang laporan hasil

Bahwa jumlah kartu suara yang masuk sebagaimana hasil penghitungansuara diatas sebanyak 7.016 suara, padahal jumlah keseluruhan hak pilihyang hadir adalah 7. 011 suara, maka berarti telah terjadi kelebihan(penggelembungan ) suara sebanyak 5 (lima ), ( 7.016 7.011 =5). Dantentang hal ini telah diakui dan dibenarkan adanya oleh Tergugat sebagai pelaksana pemilihan, sebagaimana ternyata dalam RekapitulasiHasil Pemilihan yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 25Nopember 2012..

Bahwa terjadinya kelebihan ( penggelembungan ) suara tersebut berartiadanya kartu suara yang masuk diluar hak pilih yang hadir.

Hal itu hanyabisa terjadi karena kesengajaan Tergugat , dimana Tergugat selakupelaksana Pemilihan telah memberikan Kartu suara lebih dari satu kepadaorang tertentu ( hak pilin yang hadir ) agar dapat memberikan suara yanglebih dari satu, dengan tujuan untuk memperbanyak = suara(memenangkan ) terhadap calon tertentu.Bahwa adanya penggelembungan suara tersebut oleh karena Tergugat dalam menyelenggarakan pemilihan tidak bersifat profesional, cermat dantransparan dimulai dari tidak melaksanakan sensus

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan adakelebihan / penggelembungan suara sebanyak 5 (lima ) suara,seandainya pun benar ( quod non ) ada kelebihan suara karena selesih 5suara dimaksud terjadi disebabkan kesalahan pencatatan daftar hadir(portir ) di pintu masuk TPS, dan sebagaimana dalam Berita AcaraPenambahan Daftar Pemilin yang disetujui semua Calon Kepala DesaBengle tertanggal 24 Nopember 2012 jumlah hak pilin Desa Bengleadalah sebanyak 9.693 , jika Penggugat mengatakan ada

Bahwa jumlah kartu suara yang masuk sebagaimana hasil penghitungansuara diatas sebanyak 7.016 suara, padahal jumlah keseluruhan hak pilih yanghadir adalah 7.011suara, maka berarti' telah terjadi kelebihan(penggelembungan) suara sebanyak 5 (lima ).Menimbang, bahwa di lain pihak setelah Majelis Hakim meneliti gugatanPenggugat, maka halhal yang didalilkan sebagai penggelembungan suarasebanyak 5 suara atau perbuatan Panitia 11 adalah antara lain sebagai berikut ;1.