• Jalan Jenderal Ahmad YaniNomor 121 Kota Kudus atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan sengajamelanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu penghunian rumah olehbukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik, perobuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Awal mulanya Terdakwa dan saksi KRISTIANTI binti ALI ACHMADIdatang ke rumah saksi H.

  Menyatakan Terdakwa NOOR ROCHIMAH binti ALI ACHMADI bersalahmelakukan tindak pidana penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sahapabila ada persetujuan atau jjin dari pemilik sebagaimana diatur danHal. 2 dari 14 hal. Put. No. 571 K/PID.SUS/2015diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 36 ayat (4) jo.

• Bangunrejo Rt 04/038 Dusun Tridadi Sleman;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :Bahwa ia Terdakwa KISMADIYANTO pada sekitar bulan Juli 2009 sampaidengan bulan Maret 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dantahun 2011 bertempat di Bangunrejo Rt 04/038 Dusun Tridadi Sleman atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sleman, dengan sengaja penghunian

  rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabilaada persetujuan atau izin pemilik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut : Bahwa semula Terdakwa adalah pemegang hak milik atas sebidang tanah yangdiatasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4970/Tridadi seluas 224 m;e Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 telah dibuat surat kuasa menjual Nomor5 antara Terdakwa sebagai pemberi kuasa kepada saksi DARMAWAN sebagaipenerima kuasa di Notaris Winahyu Erwiningsih, SH,

  tidak dapat menghunirumah tersebut karena masih ditempati oleh Terdakwa;e Bahwa penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuanatau izin pemilik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1);e Bahwa saksi DARMAWAN tidak pernah memberikan persetujuan atau izinkepada Terdakwa untuk dapat menghuni rumah tersebut;Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman

• tersebutdiatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2011 Reg.PerkaraNomor : PDM80/ SLMNO 4/2011, Terdakwa didakwa sebagaiberikut~ Bahwa ia terdakwa KISMADIYANTO pada sekitarbulan Juli 2009 sampai dengan bulan Maret 2011 = atausetidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dantahun 2011 bertempat di Bangunrejo RT 04/038 DusunTridadi Sleman atau setidak tidaknya disuatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSleman, dengan = sengaja penghunian

  rumah oleh bukanpemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izinpemilik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut Bahwa semula terdakwa adalah pemegang hak milik atassebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumahdengan sertifikat hak milik nomor 4970/Tridadi seluas224 m2 ; Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 telah dibuat surat kuasamenjual Nomor 5 antara terdakwa sebagai pemberi kuasakepada saksi DARMAWAN sebagai penerima kuasa di NotarisWinahyu Erwiningsih, SH, M.Hum

  rumah oleh bukan pemilik hanya sahapabila ada persetujuan atau izin pemilik sebagaimanadiatur dalam pasal 12 Ayat (1) ; Bahwa saksi DARMAWAN tidak pernah memberikanpersetujuan atau izin kepada terdakwa untuk dapatmenghuni rumah tersebut ; Perbuatan terdakwa tersebut melanggarketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 36 ayat (4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum tertanggal 28 Juli 2011 Nomor

  Menyatakan Terdakwa KISMADIYANTO, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik99Hanya Sah Apabila Ada Persetujuan atau Izin Pemilik :2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KISMADIYANTOdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.Menyatakan ............ 0.000 ee eee3.

  rumah oleh bukan pemilik ;e Hanya sah apabila ada persetujuan atauizin pemilik ;Menimbang, dari berita acara pemeriksaan dihadapanpenyidik dan berita acara pemeriksaan dipersidangan,terbukti terdakwa mempunyai identitas sebagaimana dimaksudoleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan terbuktiterdakwa adalah subyek hukum / orang yang mampubertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti adanyaunsur setiap orang ;Menimbang, bahwa dari

• M E N G A D I L I- Menyatakan, Terdakwa I Thelma Leberina Ayal G dan Terdakwa II Senwa Jitzry Ayal alias Nyonyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan penghunian rumah oleh bukan pemilik tanpa persetujuan atau izin pemilik yang dilakukan secara bersama-sama" ;--------------------------------------------------------------------- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama

  Menyatakan Terdakwa Thelma Leberina Ayal G dan Terdakwa SenwaJitzry Ayal alias Nyonyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana " Penghunian rumah tanpa hak" sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (4) Juncto Pasal 12ayat (1) UU No.04 Tahun 1992 tentang Perumahan dan PemukimanJuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjaramasingmasing selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama2 (dua)3.

• Cempaka Putin Jakarta Pusat atau pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaPusat,dengan sengaja Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sahapabila ada persetujuan atau izin pemilik. Perbuatan tersebut dilakukandengan cara cara sebagai berikut :e Pada awalnya terdakwa Hj. MUNAWARAH merupakan isiri dari Ir.H. MARCHAN (Alm) yang adalah karyawan PT. Angkasa Pura (Persero), dan terhitung sejak tanggal 01 November 2002berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.

  Sedangkan pada Bab XVI Pasal 151 s/d Pasal 163diatur tentang Ketentuan Pidana, tetapi dari pasalpasal tersebut diatastidak ditemukan ketentuan pidana yang mengancam dengan pidanaperbuatan penghunian rumah oleh bukan pemilik, sebagaimanadimaksud dan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yo. Pasal 36 ayat (4)UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 1992 yang berbunyi : Penghunianrumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izinpemilik.

  Sehingga atas dasar itu Majelis berpendapat perbuatanpenghunian rumah oleh bukan pemilik tidak lagi dipandang sebagaisuatu perbuatan pidana, maka dari itu tidak diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan KawasanPeMUkIMAN j nnn nner nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn renee en nnn n enn en eensMenimbang, bahwa karena perbuatan penghunian rumah olehbukan pemilik tidak lagi dipandang sebagai suatu perbuatan pidana,maka perubahan perundangundangan yang terjadi adalah perubahanperundangundangan

  34Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas maka Pembelaan (pledoi) Penasehat HukumTerdakwa sepanjang mengenai telah dicabutnya dan tidak berlakunyalagi UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan danPemukiman , adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena Undangundang Nomor 4 Tahun 1992telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan Udangundangyang baru yaitu Undangundang Nomor 1 Tahun 2011 tidak mengancamdengan pidana perbuatan Penghunian

  rumah oleh bukan pemilik,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) yo.Pasal 36 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 1992, maka Majelisberpendapat walaupun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwaadalah terbukti, akan tetapi karena perbuatan terdakwa menghuni rumahyang bukan miliknya tersebut tidak lagi merupakan tindak pidana, makadengan demikian kepada terdakwa tidak dapat lagi dilakukan penuntutanpidana sehingga terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutanMenimbang

• pekerjaan : Swasta ;Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa GITO RAHARDJO pada hari Selasa tanggal 19 Juli2005 atau pada suatu waktu sekitar itu setidaktidaknya pada suatu waktu padabulan Juli 2005 setidaktidaknya pada tahun 2005 bertempat di Jalan LetjenSutoyo Nomor 109111 Kota Malang atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengansengaja melakukan penghunian

  rumah oleh bukan pemilik tanpa izin pemilikyang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa awalnya tanggal 15 Juli 2002 datang Eddy Widarto ke KantorChandra Christanto yang menawarkan tanah dan bangunan gedung CentralMotor Malang yang hendak dijual pemiliknya dengan harga penawaran Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), Karena berminat pada saat itu jugaChandra Christanto menawar Rp 8.000.000.000, (delapan milyar rupiah)namun Eddy Widarto menyatakan tidak boleh lalu Chandra

  Foto Copy surat dari Bambang Irawan, SH.Sp. kepada Andi Darmawantanggal 26 Agustus 2005;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No. 857/Pid.B/2005/PNMlg. tanggal 21 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Gito Rahardjo yang identitasnya seperti tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penghunian rumah tanpa seijin Pemilik ;Hal. 5 dari hal.10

• WachidHasyim nomor 113 Rt.20 Rw.03 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta dengantidak sah oleh karena rumah tersebut bukan milik Terdakwa, demikian pulaTerdakwa melakukan penghunian rumah tersebut sejak tanggal 1 Januari1998 hingga tanggal 1 Mei 2004 bahkan sampai sekarang ini, tanpapersetujuan ataupun ijin dari pemiliknya;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 tahun 1992 jo Pasal 36 ayat (4)UndangUndang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan

  No. 1893 K/Pid/2006Nomor 4 tahun 1992 jo Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 4tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;Bahwa salah satu unsur dari Pasal tersebut adalah unsur penghuniandilakukan dengan cara sewa menyewa secara tertulis;Dari ketentuan diatas mensyaratkan bahwa perkara pidana ini terkaitdengan penghunian rumah atas dasar sewa menyewa, sehinggakarenanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakanbahwa perkara ini adalah perkara perdata karena menyangkut sengketasewa menyewa

  1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 danperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 04/Pid.B/2006/PN.Yk tanggal 29 Maret 2006 ;MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa : KWA YUSUF KUATTANTO tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja melakukan penghunian

  rumah oleh bukan pemilik tanpa seijinpemilik;Hal. 7 dari 8 hal.

• Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 04/V/SIP/SRG/1987, tanggal 19 Juni 1987 atas nama Penggugat, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah Daerah atas nama Tergugat I ;b. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 277/0/SIP/SRG/1994/95, tanggal 1 April 1994 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;c. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99, tanggal 1 April 1998 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;d.

  Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 167/Peg.V/SIP/SRG/1999-2000, tanggal 1 April 1999 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;e. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 245/Peg.V/SIP/SRG/2000, tanggal, 1 April 2000 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;adalah sah menurut hukum ; 4.

  Menyatakan perbuatan Tergugat IV s/d Tergugat VIII yang mencoba menghalang-halangi proses pengalihan hak atas tanah obyek sengketa a quo kepada Penggugat dan serta perbuatan Tergugat I, II dan III tidak memproses Surat Keputusan Tergugat I tentang Penyerahan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemegang Izin Penghunian Rumah Dinas Selaku Pembeli atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;9.

  Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 04/V/SIP/SRG/1987, tanggal,19 Juni 1987 (yang ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah Daerah atasnama Tergugat I) ;b. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 277/0/SIP/SRG/1994/95,tanggal, 1 April 1994 (yang saat itu dijabat oleh Bapak Abraham O. Atururi) ;Hal 7 dari 80 Halaman Putusan Perdata No. 66/Pdt.G/2018/PN Sonc.

  Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99,tanggal, 1 April 1998 (yang saat itu dijabat oleh Bapak John P.Wanane, SH) ;d. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 167/Peg.V/SIP/SRG/19992000, tanggal, 1 April 1999 (yang saat itu dijabat olen Bapak John P.Wanane,SH) ;e.

  Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99,tanggal, 1 April 1998 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat 3. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 167/Peg.V/SIP/SRG/19992000, tanggal, 1 April 1999 atas nama Penggugat yang dikeluarkan olehTergugat ;. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 245/Peg.V/SIP/SRG/2000,tanggal, 1 April 2000 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat 3adalah sah menurut hukum ;.

  Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 04/V/SIP/SRG/1987, tanggal, 19Juni 1987 atas nama Penggugat, yang ditanda tangani oleh Sekretaris WilayahDaerah atas nama Tergugat ;b. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 277/0/SIP/SRG/1994/95, tanggal,1 April 1994 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat ;c. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99,tanggal, 1 April 1998 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat ;d.

  Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 277/0/SIP/SRG/1994/95,tanggal 1 April 1994 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat Hal 77 dari 80 Halaman Putusan Perdata No. 66/Pdt.G/2018/PN Son5.Cc.Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99,tanggal 1 April 1998 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 167/Peg.V/SIP/SRG/19992000, tanggal 1 April 1999 atas nama Penggugat yang dikeluarkan olehTergugat ;Surat Izin Penghunian

• Rumah Negara,dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

  Rumah Negara terdapatketentuan yang mengatur:A.

  Putusan Nomor 22 P/HUM/20168 Tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah Negara bertentangan denganPasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994tentang Rumah Negara;3.

  Foto copy Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Negara (Bukti P6);7.

  Rumah Negaradiundangkan (Pasal 15 huruf b Peraturan Kepala Badan Tenaga NuklirNasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Negara);Bahwa Termohon secara persuasif telah meminta agar Pemohon segeramengosongkan rumah negara yang ditempatinya, mengingat masapenghuniannya Pemohon sudah melebihi batas waktu yang telahditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor8 Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Negara, namun Pemohonsampai saat ini tidak kooperatif dan tidak bersedia

• Seiring dengan perjalanan waktu, pelbagai Keputusan yang diterbitkan RektorIKIP Malang yang kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Malang yangmenyangkut penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) di Jalan SimpangBogor. Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi:batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas NegeriMalang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang bersangkutan meninggal.

  Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315034/KEP/H32/PS/2009tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di JalanSimpang Bogor No. 33Malang a.n.

  Rumah Negara di Jl.

  Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009,menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas SK Rektor tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara, dan bukannya ...

• Menyatakan Terdakwa ERNA PATTINASARANY tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Penghunian Rumah Tanpa Persetujuan atau Ijin dari Pemiliknya ; 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; 2.

  Bahwaakibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER dirugikan sekitarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 10 ayat (2) PP No.44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah olehBukan Pemilik ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telahdidengar keterangan saksisaksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :6.

  manakah yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwasesuai dengan faktafakta hukum tersebut diatas, dimana dalam Dakwaan PertamaTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam melanggar Pasal 167 ayat (1)KUHP atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancammelanggar Pasal 36 ayat (4) UU RI No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukimanatau Dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancammelanggar Pasal 10 ayat (2) PP No.4 Tahun 1994 tentang Penghunian

  Rumah oleh bukanpemilik ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaanalternatif kedua yang merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa tersebut,dimana Terdakwa diancam melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 ayat (4) UU RI No.4Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang mengandung unsurunsur sebagaiberikut :12.

• ERMAN V.PONTOH;

• Surat Izin Penghunian Rumah Dinas Nomor : 03/SK/SD/XIII/1983 ,Palu 1 Desember 1983 kepada OTHMAN PONTOH;
• Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas nomor : 957/DIR.SDM-UM/06/2014, Jakarta, 09 Juni 2014.

Dikembalikan kepada LPP RRI Palu

4. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

• Namun Tergugat dalam suratnya tertanggal 3Juni No. 28438a/H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwaSurat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara tertanggal 11 Mei2009 bersifat final.

  Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut padaintinya selalu berisi : batas waktu penghunian rumah negara(rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalahsampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangbersangkutan meninggal.

  perkara ini (Surat KeputusanRektor Universitas Negeri Malang No: 0315029/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang PencabutanIzin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No.2310Malang atas nama Drs.

  Mei 2009 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di JalanSimpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A.Sahertian dan memberlakukan kembali KeputusanKeputusan Rektor Universitas Negeri Malang yangbersangkutpaut dengan izin penghunian Rumah Negara ;4.

  Rumah Negara di Jalan SimpangBogor No.23 Malang atas nama Drs.

• rumah oleh bukan~ pemilik hanya sahapabila ada persetujian atau izin pemilik sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang RI No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; Menjatuhkan pidana terhadap' terdakwa KISMADIYANTO denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Menyatakan barang bukti berupa: Fotocopy kuasa untuk menjual tanggal O1 Mei 2009; Fotocopy akta jual beli tanggal 30.

  Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila adapersetujuan atau izin pemilik;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanunsur unsur tersebut sebagai berikut;Unsurke 1 : BARANGSIAPA :Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa sajaatau. setiap orang sebagai subyek hukum penyandang hak dankewajiban dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secarahukum.

  RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK HANYA SAHAPABILA ADA PERSETUJUAN ATAU IZIN PEMILIK:Menimbang, bahwa = menurut UU No.4 Tahun 1992 TentangPerumahan Dan Pemukiman, didalam pasal 1 ayat (1) disebutkanbahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah bangunan yang berfungsisebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaankeluarga.

  rumah oleh bukan pemilik hanya sahapabila ada persetujuan atau. izin pemilik, dan Penghuniansebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan cara sewamenyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa.Menimbang, bahwa Penghunian rumah dengan cara sewa menyewadidasarkan kepada suatu perjanjian tertulis antara pemilik danpenyewa, sedangkan Penghunian rumah dengan cara bukan = sewamenyewa didasarkan kepada suatu persetujuan antara pemilik denganpenghuni.Menimbang, bahwa Penghunian rumah yang dilakukan tanpapersetujuan

  rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabilaada persetujuan atau izin pemilik sebagaimana diatur dalampasal 12 ayat (1);e Bahwa saksi DARMAWAN tidak pernah memberikan persetujuanatau. izin kepada terdakwa untuk dapat menghuni rumahtersebut;Menimbang, Dengan demikian unsur Penghunian Rumah Oleh BukanPemilik Hanya Sah Apabila Ada Persetujuan Atau Izin Pemilikdalam perkara ini telah terpenuhi dan telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhimaka

• Rumah Dinas (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor.Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi:batas......batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang(UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangbersangkutan meninggal.

  (Surat Keputusan Rektor UniversitasNegeri Malang No: 0315056/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malanga.n.

  Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009,menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas SK Rektor tentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara, dan bukannya ...

  Rumah Regara di Jin.

  Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a.

• Namun TERGUGAT dalam suratnya tertanggal 3 Juni No. 2843a/H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor UniversitasNegeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara tertanggal 11Mei 2009 bersifat final.

  /KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang PencabutanIzin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 35 Malang a.n.

  Penggugat,disebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini KeputusanRektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315035/KEP/H32/PS/2009,tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl.

  Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh:a.

  Rumah Negara di Jl.