Ditemukan 14716 data
63 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 137
No. 19/Pdt.G/2013/PN.Plp = yangmengemukakan halhal sebagai berikut:Mengenai pengosongan atas sebuah rumah tinggal yang berdiri di atassebidang tanah perkarangan berukuran 14m X 16m (224 m4)kepunyaan Penggugat, dengan batasbatas sebelah Utara : PekaranganNurdin Made (Alm), sebelah Timur : Pekarangan Tomas Sanda, SebelahSelatan : Pekarangan Y.P. Sesa, Sebelah Barat : Pekarangan Linda (Alm), Pengadilan Negeri Palopo Putusan No. 19/PdtG/2013/PN.
122 — 91
dengan Tergugat I.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pdt/2018/PT SMG9) Bahwa dengan tidak bisa ditempatinya tanah dan bangunan Sertifikat HakMilik (GHM) Nomor : 3940 seluas + 75 m2 yang terletak di Desa JepangKecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dan Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor: 5521 seluas + 45 m2 yang terletak di Desa Jepang Kecamatan MejoboKabupaten Kudus keduanya terletak di Desa Jepang Kecamatan MejoboKabupaten Kudus, maka para Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Kudus agar melakukan Pengosongan
terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupunKasasi.12)Bahwa untuk menjamin pada Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isiPutusan ini, maka dapat dibebani membayar uang paksa (dwangsong)setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum (incrahts van gewidjs) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)13)Bahwa seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan didaftarkannyaGugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang Pengosongan
tidak SAH;Bahwa memang benar pada Posita point 5 Tergugat Ill telah beberapakali melayangkan surat hingga mendatangi Tergugat untuk melakukanpendekatan secara baikbaik dengan jalan musyawarah yang terbaikdengan memberi kelonggaran sementara untuk ditempati atau memberitali asin untuk meninggalkan tempat;Bahwa memang benar pada Posita point 8 sudah hampir 4 (empat)tahun Tergugat dan Tergugat Il tidak menunjukkan iktikad baikterhadap Para Penggugat untuk meninggalkan objek tersebut sampaiGugatan Pengosongan
Saatini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat II yang masih terkait hubungansaudara dengan Tergugat ;Bahwa Posita point 9 mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudusagar melakukan Pengosongan atas kedua objek tersebut karena sudah4 (empat) tahun bahkan sekarang yang menempati yaitu Tergugat Il inimembuktikan bahwa Tergugat dan Tergugat Il berkonspirasi berusahadengan sengaja melakukan perobuatan melawan hukum denganmenguasai tanah dan bangunan yang telah terjual melalui lelang;Halaman 7 dari 19 Putusan
110 — 75
85 — 40
760 — 307
Bahwa dalam posita point 3 gugatannya, Penggugat mendalilkanbahwa Para Tergugat diberi kKesempatan untuk membeli kembaliobyek sengketa dalam perkara ini; akan tetapi dalam petitumnyaPenggugat menginginkan adanya eksekusi pengosongan, sehinggahal mana tentunya akan membingungkan Majelis Hakim dalammembuat putusan nantinya.Bahwa oleh karena antara posita dengan petitum gugatan Penggugattidaklah bersesuaian, maka Gugatan Penggugatharuslah ditolak atausetidaknya tidak dapat diterima (vide yurisdprudensi
Gugatan Penqgugat kepada Terqugat dan Terqugat Il Salah Alamat(error in persons)1.Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo berkaitandengan eksekusii pengosongan kepada Para Tergugat.
SARMINI ENDAH PREHATIN, menerangkan dibawah sumpah, yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2016/PN MadBahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adamasalah pengosongan rumah yang terletak di Jalan Salak No.44 BKelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun ;Bahwa benar saksi tahu Rumah dan Tanah tersebut sudah bersertipikat,tetapi soal luasnya saksi tidak tahu ;Bahwa benar setahu saksi rumah dan tanah tersebut didalam
;Berikutnya bahwa dalam posita poin 3 gugatan, Penggugat mendalilkan,bahwa para Tergugat diberi kesempatan untuk membeli kembali obyekSengketa akan tetapi dalam petitumnya penggugat menginginkan adanyaeksekusi pengosongan hal mana tentunya akan membingungkan majelisnantinya;Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2016/PN MadBerikutnya menurut para tergugat gugatan penggugat antara posita danPetitum tidak bersesuain vide yurisprodensi MA RI tanggal 13 Agustus1972 No 67K/Sip/1972;
Bahwa dalam eksepsinya menyatakan bahwa penggugat telahmenggabungkan antara perkara hutangpiutang dengan eksekusipengosongan adalah tidak benar:Bahwa penggugat mengajukanGugatan Pengosongan Hak atas objek a quo adalah berdasarkan buktikepemilikan yang dimiliki penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM)atas nama Penggugat yang mana objek a quo tersebut telah secara sahdibeli oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor64/2008 di hadapan Notaris/PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah)M.LILIANA HANDOJO
65 — 3
49 — 20
78 — 43
39 — 19
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
448 — 36
Terbanding semulaPenggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugatmemberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:A.1.Dalam KonpensiDalam Eksepsi:Gugatan error in personaa. kurang pihak (p/urium litis consortium)Bahwa dalam gugatanya Penggugat Konpensi hanya menggugattiga orang saja, namun kenyataannya yang menempati didalamobyek sengketa ada beberapa pihak juga termasuk anak dari salahsatu Tergugat juga tinggal dan atau menempati obyek sengketatersebut dan jika terkait tentang gugatan pengosongan
Jelas pada waktu itu sertifikatSHM 661 tersebut masih atas nama Suprapto almarhum.Halaman 12 , Putusan Nomor 321/Pdt/2018/PT SMG4.Bahwa memang Suprapto meninggal tahun 2009 dan istrinya LilikSukarnowati juga meninggal tahun 2015, dan jelas dalam judulgugatan ini adalah pengosongan dan menggugat para tergugat yangmenempati tanah tersebut dan juga meminta uang sebesar satumilyar duaratus sembilanpuluh juta rupiah, namun dalam gugatanyapenggugat hanya menggugat 3 orang saja dan banyak pihak lainyang
tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPATwajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen dokumenyang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk di daftarDalam hal meminta ganti rugi kepada tergugat 3 yang tidak pernahtinggal diatas tanah tersebut juga merupakan hal yang sangatdipaksakan dan asal sekenanya saja.10.Bahwa sangat tidak berdasar dalam posita 10 gugatan penggugatyang meletakan sita terhadap SHM milik Tenggugat, dikarenakanpenggugat dalam judul gugatanya hanya meminta pengosongan
45 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Tergugat (bukti P.8), namunkarena tidak tercapai kesepakatan terhadap pengosongan tersebut, maka padaHal. 3 dari 20 hal.
No. 61 PK/TUN/2007.tanggal 31 Desember 1999 pemilik (Herman Djajasaputra) menawarkan sewamenyewa (bukti P.9) ;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selain tidakmempunyai dasar hukum juga pertimbangan dari Surat Perintah Pengosongantersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa Surat Perintah Pengosongan aquo telah melanggar Pasal 53ayat (2) a, b dan c Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 juga telah melanggarazasazas pemerintahan yang baik ;Bahwa tindakan Tergugat
tersebut merupakan perbuatan melawanhukum dan menyalahgunakan kewenangan (onrechtmatige overheid daad)yang sangat merugikan Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan bukti tersebut diatasPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamemberikan putusan penundaan pelaksanaan berupa : Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratPerintah pengosongan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor. 008/1.711.9 tentang pengosongan Perumahan yang terletakdi
Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor. 008/1.711.9 tentang pengosongan Perumahan yang terletakdi Jalan Pintu Air Raya Nomor. 22 B, Kelurahan Pasar Baru, KecamatanSawah Besar Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2000, yang dihuni olehPenggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperpanjang SIPSIP yang telahdiajukan Penggugat dan menentukan harga sewa perumahan sebagaimanaketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun
No. 61 PK/TUN/2007.adalah karena pada tanggal 31 Desember 1999 pemilik masih mengajukansurat perubahan jumlah sewa rumah dengan harga Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah) sesuai bukti P9.Dengan demikian surat perintah pengosongan No. 008/1.711.9 tanggal 25Januari 2000 tentang pengosongan Perumahan yang terletak di Jalan PintuAir Raya Nomor. 22 B Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah BesarJakarta Pusat dari Termohon Peninjauankembali haruslah dibatalkan karenatidak berdasarkan hukum, dan permohonan
110 — 43
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 30
MUHAMVAD ABAL MAKARIM ;Bahwa setelah hak dan kewajiban masing masing pihakdalam perjanjian pengosongan rumah tersebutdilaksanakan, maka pada bulan Juli 2008 keluargaDrs. MUHAMVAD ABAL MAKARIM mengosongkan bangunanrumah tersebut, dan selanjutnya Bpk.
SANTOSO WIRYOATMODJO selaku penjualmenyatakan bersedia dan sanggup untuk mengosongkanbangunan rumah obyek = jual beli tersebut, danselanjutnya setelah nantinya rumah telah kosongmemberikan ijin sepenuhnya kepada PenggugatRekonpensi untuk menempatinya ;Bahwa benar, sebagai tindak lanjut kesanggupan Bpk.SANTOSO WIRYOATMOJO selaku penjual untukmengosongkan Rumah Obyek jual beli, maka kemudiandibuatlah Perjanjian Pengosongan Rumah antara Bpk.SANTOSO WIRYOATMODJO dengan Bpk. Drs.
Kesanggupantersebut kemudian dibuktikan dengan dibuatnya SuratPerjanjian Pengosongan Rumah tertanggal 22 Mei 2008antara Bpk. SANTOSO WIRYOATMODJO dengan Bpk. Drs.MUHAMMAD ABAL MAKARIM;Bahwa kemudian pada bulan Juli 2008, bangunan rumahtersebut telah dikosongkan oleh Bpk. Drs.
Santoso (diberi tanda T I.II8) ;Surat Perjanjian Pengosongan Rumah tertanggal 22 Mei2008 antara bpk. Santoso Wiryoatmodjo dengan Bpk. Drs.Muh.
untukmenempati obyek sengketa, hal ini sesuai pula dengan buktiT I.ll 9 berupa perjanjian pengosongan rumah tertanggal 22Mei 2008 antara Santoso dengan Abal Makarim, selain ituternyata selama Tergugat I/karyawannya menempati obyek91sengketa, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapuntermasuk keluarga/ahli waris almarhum Santoso ;Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat telahmenguasal obyek sengketa sejak Santoso masih hidup,dihubungkan dengan keadaan almarhum Santoso yang tidaknampak ada kedekatan
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide bukti P4,P5, dan bukti P6.)Karena dalam perkara tersebut baik subyek hukumnya maupunobyek sengketanya adalah sama sehingga perkara nomor: 677/Pdt.G/2002/PN.Sby jo No.235/Pdt/2002/PT.Sby adalah bentukpengulangan atas perkara Nomor 621/Pdt.G/1991/ PN.Sby jo845/Pdt/1993 jo 845/Pdt/1993/ PT.Sby jo 1824 K/Pdt/1995.yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat,serta telah dilaksanakan eksekusi pengosongan atas obyek yangdisengketakan.
48 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan MahkamahAgung No. 222 K/TUN/1997 tanggal 12 Mei 1999 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembalidahulu Temohon Kasasi dan Il/Tergugat dan Tergugat II Intervensi /paraPembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah PengosonganNo.019/1.711.9 tertanggal 1 April 1996 tentang Pengosongan
dimana surat tersebut telah merugikan hakhak Penggugat (bukti P1) ;bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan Surat Perintah Pengosongantersebut telah sewenagwenang dan melanggar ketentuan undangundang yangberlaku, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi pasal 53 ayat (2)sub a Undangundang No. 5 tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah No. 55 tahun1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1963 tentangHubungan Sewa Menyewa Perumahan (pasal 10 ayat 3) dan surat sertapelaksanaan pengosongan
Bank Negara Indonesia(Persero) adalah tidak sah, karena disamping SIP Penggugat masih berlaku,juga karena kepenghunian Penggugat di rumah/persil sengketa tersebutberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, lagipula Tergugat sendiri di dalammengeluarkan SIP atas nama Penggugat menyebutkan nama pemilik tidakdiketahui (vide bukti P3, P4, P5, P7) ;bahwa karenanya telah terbukti menurut hukum pertimbangan Tergugatdi dalam mengeluarkan Surat Penetapan Pengosongan Perumahan atas rumahsengketa yang menyatakan
Gandaria Tengah VI No. 41,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertentangan dengan hukum danperundangundangan yang berlaku, sehingga haruslah dinyatakan batal atautidak sah dengan segala akibat hukumnya Surat Tergugat tertanggal 1 April1996 No.019/1.711.9 ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut suratnya tertanggal 1 April1996 No.019/1.711.9 perihal tentang Pengosongan Perumahan yang terletakdi JI.
No. 138 PK/TUN/20004 April 1997 adalah keputusan yang keliru dan salah, karena permohonanhak atas rumah/persil sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali IIdalam keadaaan tidak bebas dari kepenghunian pihak lain yangmenghuni sah, maka pengosongan bukanlah wewenang dari DinasPerumahan DKI Jakarta (Termohon Peninjauan Kembali ), akan tetapiharuslah melalui Peradilan Umum (sengketa kepemilikan) ;bahwa dikarenakan perintah pengosongan tersebut bukan wewenangTermohon Peninjauan Kembali , maka dengan demikian
356 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Objek Gugatan II (Pengumuman Direktur Utama PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017,tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengosongan Tempat BerjualanKios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan);Halaman 2 dari 9 halaman.
Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan;Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor:911. 3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Perihal Peringatan;Mewajibkan para Tergugat untuk
Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5)disekitar Jalan Sutomo Medan dan Sekitarnya;Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli2017 tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/MejaPasar Penampungan Jalan Bulan Medan;Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor:911. 3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan;Menghukum para Tergugat membayar
Menyatakan Batal atau tidak sah: Surat Pemerintan Kota Medan Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511 3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan; Surat Pemerintah Kota Medan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor:911 3/1913, tanggal 1/7 Juli 2017 tentang PeringatanMemindahkan/Mengosongkan Tempat Berjualan Kios/Stand/MejaPasar Penampungan Jalan Bulan Medan;4.
Putusan Nomor 32 PK/TUN/2019tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan;b. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor: 511.3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Perihal Peringatan;4. Mewajibkan para Tergugat untuk mencabut:a. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan;b.
133 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap