Admin Safety yang di PHK oleh Tergugat padatanggal 17 Juli 2010 dengan alasan pengurangan tenaga kerja (effesiensi)sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat dalam surat Nomor 207/SMJ(B)/HRDSrt/VII/2010 perihal Pengurangan Tenaga Kerja;C. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 Penggugat telah mengajukanGugatan Perselisihan PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)Pada Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara Nomor 05/G/2011/PHI.PLGd.

Bahwa timbulnya perselisinan hubungan industrial antara Penggugat danTergugat didasari atas kebijaksanaan Tergugat yang melakukanpengurangan tenaga kerja, sebagaimana tersebut dalam Surat TergugatNomor 207/SMJ (B)/HRDSrt/VII/2010 tanggal 17 Juli 2010;Hal mana juga diakui oleh Penggugat, dalam surat gugatannya, angka 1huruf b, halaman 1, yang secara jelas menyebutkan:" pieces ow 09 een yang di PHK oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2010 denganalasan pengurangan tenaga kerja (effesiens/) sebagaimana

Bahwa artinya tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas kebijaksanaanPenggugat melakukan pengurangan tenaga kerja terhadap Penggugatpada tanggal 17 Juli tahun 2010, diajukan lebih dari 2 tahun baik jikadihitung sejak Penggugat mengajukan permohonan perundingan Bipartit pada tanggal 15 Agustus tahun 2012 ataupun dihitung sejak Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Mei 2013;7.

Bahwa atas pengurangan tenaga kerja (efisiesi) tersebut, TermohonKasasi telah memulai proses penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yaitu: Pada tanggal 18 Oktober 2010, Termohon Kasasi telah mengajukanPerundingan Bipartit kepada Pemohon Kasasi namun belummendapatkan tanggapan dari Pemohon Kasasi; Pada tanggal 21 Oktober 2010, Termohon Kasasi mengajukanpermohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Muara Enim;Hal.13 dari 15 hal.Put.No.590 K/Pdt.SusPHI/2013 Pada tanggal 2

Bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah adanya kebijaksanaanPemohon Kasasi yang melakukan pengurangan tenaga kerja yang didasarkanpada alasan efisiensi maka penerapan aturan hukum tentang kadaluarsaseharusnya menggunakan ketentuan Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 yangmenyebutkan:"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaranyang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";Bukan menggunakan ketentuan Pasal 171

Admin Safety yang di PHK oleh Tergugatpada tanggal 17 Juli 2010 dengan alasan pengurangan tenaga kerja(effesiensi) sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat dalam surat Nomor :207/SMJ(BY/HRDSr/VV2010 perihal Pengurangan Tenaga Kerja.. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 Penggugat telah mengajukanGugatan Perselisihnan PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial(PH) Pada Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkaranemor 05/G/2011/PHLPLG,.

Bahwa permasalahan yang menimbulkan perselisinan hubungan industrialini bermula dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan*pengurangan tenaga kerja (effesiensi) sebagaimana surat Tergugat Nomor: 207/SMJ(BY/HRDSr/VWV2010 perihal Pengurangan Tenaga Kerja..

Penggugat di PHK oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2010 denganalasan pengurangan tenaga kerja (effesiensi) yang dinyatakan dandiakui oleh Tergugat dalam suratnya Nomor : 207/SMJ(B)/HRDSrv/VIV2010. Kemudian setelah melalui rangkaian proses Bipartit danmediasi maka pada tanggal 09 Maret 2011 atau setelah 8 (delapan)bulan sejak tanggal dilakukan PHK, Penggugat telah mengajukanGugatan perkara a quo melalui Pengadilan Hubungan Industrial Padapengadilan Negeri palembang (PHI pada PN.

Sumber Mitra Jaya Nomor : 207/SMJ(B)/ HRDSrt/V1/2010 tanggal 17 Juli 2010, Perihal Pengurangan Tenaga Kerja, diberitanda P1;;Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang Perkara 05/G/2011/PHI.PLG, diberi tanda P 2 ;;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Register Perkara No. 812K/Pdt.Sus/2012, diberi tanda P 3;Fotocopy Surat PT.

tenaga kerja(efisiensi), hal ini juga diperjelas dengan adanya pengakuan tergugat padajawaban dalam eksepsi tergugat ;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis hakim berpendapatpemutusan hubungan kerja oleh tergugat terhadap Penggugat adalah PHKberdasarkan pengurangan tenaga kerja (effisiensi), tidak termasuk yang diaturdalam pasal 171 jo pasal 160 jo pasal 162 Undang Undang No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan jo pasal 82 Undang Undang No.2 tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Admin Safety yang di PHK oleh Tergugat padatanggal 17 Juli 2010 dengan alasan pengurangan tenaga kerja (effesiensi)sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat dalam surat Nomor207/SMJ(B)/HRDSrtA/II/2010 perihal Pengurangan Tenaga Kerja;. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011 Penggugat telah mengajukan GugatanPerselisihan PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) PadaPengadilan Negeri Palembang dengan register perkara Nomor05/G/2011/PHI.Plg.;.

Bahwa permasalahan yang menimbulkan perselisihan hubungan industrial inibermula dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pengurangantenaga kerja (effesiensi) sebagaimana surat Tergugat Nomor 207/SMJ(B)/HRDSrt/VII/2010 perihal Pengurangan Tenaga Kerja;.

Bahwa artinya tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas kebijaksanaanPenggugat melakukan pengurangan tenaga kerja terhadap Penggugat padatanggal 17 Juli tahun 2010, diajukan lebih dari 2 tahun baik jika dihitung sejakPenggugat mengajukan permohonan perundingan Bipartit pada tanggal 15Agustus tahun 2012 ataupun dihitung sejak Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang padatanggal 6 Mei 2013;Hal 7 dari 18 hal. Put.

Bahwa pertimbangan Judex Juris yang demikian tidak sesuai dengan Pasal82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang senyatanyatanya Tidak mengatur Daluarsa terhadap pengajuan gugatan kedua atasputusan NO (niet ontvankelijkheid verklaard), termasuk daluarsa terhadapPHK pengurangan tenaga kerja (effesiensi) dimaksud Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Selengkapnya ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang PPHI berbunyi:Gugatan oleh pekerja/buruh

Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) sebagaimana ditegaskan Pasal 1979 pada pokoknya menyatakan,Daluarsa tersebut hapus/dicegah oleh suatu peringatan, suatu gugatantermasuk suatu perbuatan tuntutan hukum;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perselisihan PemutusanHubungan Kerja (PHK) sebagai akibat dari Pengurangan Tenaga Kerja(effesiensi) sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tidak Berlaku Daluarsa, Apalagidalam

TOBING bahwa kontrak kerjanya tidak diperpanjang dikarenakan ada surplus/pengurangan tenaga kerja, setelah terdakwa mengembalikan peralatan kerja dariperusahaan dan mendapat uang terimakasih sebesar Rp. 180.000, dari pihak PT. TIMAS,kemudian terdakwa pulang kerumah, sekira jam 12.00 wib terdakwa kembali mendatangikantor PT.

TOBING bahwa kontrak kerjanyatidak diperpanjang dikarenakan ada surplus/pengurangan tenaga kerja;e Bahwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan peralatan kerja dari perusahaandan mendapat uang terimakasih sebesar Rp. 180.000, dari pihak PT. TIMAS,kemudian terdakwa pulang kerumah;e Bahwa sekira jam 12.00 wib terdakwa kembali mendatangi kantor PT.

TOBING bahwa kontrak kerjanyatidak diperpanjang dikarenakan ada surplus/pengurangan tenaga kerja;3e Bahwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan peralatan kerja dari perusahaandan mendapat uang terimakasih sebesar Rp. 180.000, dari pihak PT. TIMAS,kemudian terdakwa pulang kerumah;e Bahwa sekira jam 12.00 wib terdakwa kembali mendatangi kantor PT.

bekerja10.dengan baik dan belum pernah melakukan kesalahan dan halini dapat dibuktikan dengan belum pernah sekalipun Penggugatmenerima Surat Teguran, Surat Peringatan , Surat Peringatanll maupun Surat peringatan Ill ;Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat terhitung sejak tanggal15 Februari 2010 dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat didepan Mediator Hubungan Industrial pada kantor DisnakertransKota Semarang ;Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK)terhadap Penggugat dengan alasan pengurangan

tenaga kerja /efisiensi ;Bahwa Penggugat berpendapat bahwa alasan Tergugat memPHK Penggugat karena pengurangan tenaga kerja adalah alasanyang dibuatbuat karena hanya beberapa orang saja yang diPHK ;Bahwa karena alasan tersebut Tergugat merasa berhak untukmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugattanpa memberikan uang pesangon sedikitobun sebagaimanadiatur dalam pasal 156 UU Nomor 13 tahun 2003 ;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) yang dilakukanTergugat, juga tanoa adanya skorsing sebagaimana

Pemohon namun tidak memiliki hubungankeluarga maupun pekerjaan ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Sri Sutiati dan memiliki 2orang anak yaitu Edward Wijanarko lahir di Tangerang tanggal 24092004 dan Edwin Wicaksono lahir di Tangerang tanggal 11042009 ;Bahwa pemohon tinggal dan bekerja di Tangerang sejak tahun 1990;Bahwa sekarang pemohon tinggal di Kauman Kecamatan KebonarumKabupaten Klaten karena perusahaan tempat Pemohon bekerja diJakarta ada pengurangan

tenaga kerja dan pemohon terkena PHKkemudian Pemohon memutuskan untuk kembali ke Klaten ;Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonanuntuk menjual tanahnya yang terletak di Desa Caringin KecamatanLegok Kabupaten Tangerang atas nama Pemohon ;Bahwa setahu Pemohon tanah tersebut dibeli Pemohon ketika belummenikah ;Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia tanggal 05122015 karenasakit asma ;Bahwa karena kedua anak Pemohon membutuhkan biaya pendidikandan kebutuhan seharihari karena Pemohon

ada hubungankeluarga ;Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 87/Padt P/2017/PN KinPemohon menikah secara sah dengan Sri Sutiati dan memiliki 2 oranganak yaitu Edward Wijanarko lahir di Tangerang tanggal 24092004 danEdwin Wicaksono lahir di Tangerang tanggal 11042009 ;Bahwa pemohon tinggal dan bekerja di Tangerang sejak tahun 1990;Bahwa sekarang pemohon tinggal di Kauman Kecamatan KebonarumKabupaten Klaten karena perusahaan tempat Pemohon bekerja diJakarta ada pengurangan

Kinerja Cahaya Abadi (KCA),dengan alasan perusahaan pengurangan tenaga kerja kemudian hakhak Penggugat tidak diselesaikan secara benar sesuai dengan aturanketenagakerjaan. 222+ 2 one nnn nnn nnn nnn non nn non ee nee ene.

Bahwa dalil Penggugat point 2, yaitu masa kerja Penggugat; April 2007 s/d Juli2014, dan tidak benar Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan alasan pengurangan tenaga kerja. Yang benar adalah Kontrakantara PLN sebagai pemberi Kerja dengan PT. Kinerja Cahaya Abadi sebagaiTergugat telah berakhir, sesuai Adendum nomor : 0228.AD/041/TNT/2014tanggal 31 maret 2014 ; === nnn enn nena nnn ne en cece.

Bahwa Dalil pada point 5 Penggugat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)dengan alasan Pengurangan tenaga kerja, tidak benar, yang benar adalahTergugat berakhir Kontrak Kerjanya dari PT PLN sebagai Pemberi Kerja,sehingga pekerjaan dengan sendirinya berakhir, maka berakhir pulalahhubungan kerja antara tergugat dengan orangorang yang bekerja padanyatermasuk PENGGUGAT ; wn > 2 non ron nnn nnn nnn nnn nn ene ene ee.

DKB Galangan II yangberalamat di jalan Sindang Laut No.119 Cilincng Jakarta Utara, namunsaat ini karena aanya pengurangan tenaga kerja sehingga saksi sudahtidak lagi bekerja di tempat tersebut; Bahwa, meskipun terdakwa sudah tidak bekerja lagi namunterdakwa masih sering datang main ketempat kerja maupun ke messtempat istirahat para pekerja; Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15Desember 2020 sekitar jam02.30 WIB terdakwa datang dan masuk kedalam mess security tempatpara dan tujuan terdakwa mengambilketiga

Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnyamilikorang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan dariketerangan para saksi yang menerangkan bahwa mereka kenal denganTerdakwa oleh karena dahulunya terdakwa teman bekerja atau samasamakaryawan di PT.Dok Kota Bahari DKB Galangan 2 yang beralamat di jalanSindang Laut No.119 Cilincing Jakarta Utara, namun terhadap terdakwa telahberhenti karena adanya pengurangan tenaga kerja;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak lagi bekerja

Perbuatan Tergugat bertentangan denganketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, karena status hukumhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi merupakanPerjanjian/kontrak kerja dengan waktu tertentu melainkan telah berubahmenjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dengan demikian Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan dan atauPemutusan Hubungan kerja dengan maksud Pengurangan tenaga kerja atauefisiensi ;9.

pengurangan tenaga kerja, dst maka Mediator pada pokoknyamenganjurkan : Agar pengusaha membayar pesangon dan hakhak lainnya denganperincian sebagai berkut : Uang Pesangon 9 x 2 x Rp 905.000,00 = Rp 16.290.000,00 Penghargaan masa kerja 3 x Rp 905.000,00 =Rp 2.715.000,00=Rp 19.005.000,00 Penggantian Perumahan & Pengobatan15 % x Rp 19.005.000,00 =Rp 2.850.750,00 Kekurangan Upah 12xRp 62.100,00 =Rp 745.200,00=Rp 22.600.905,00 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutselambatlambatnya

jaminan atas harta benda/aset milikTergugat yang telah diletakan sita oleh Juru Sita Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Makassar, tersebut ;Menyatakan bahwa status hukum perjanjian kerja antara Penggugatdengan Tergugat dengan masa kerja selama 8 tahun 6 bulan tersebut,demi hukum merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)dan bukan lagi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) tanpa kesalahan atau pengurangan

tenaga kerja (efisiensi),kepada Penggugat yang dilakukan secara sepihak tanoa memberikanhakhak normatif Penggugat, berupa uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, serta uang penggantian hak lainnya selaku Buruh dariTergugat ;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak tanpa kesalahan atau pengurangan tenagakerja (efisiensi) kepada Penggugat tanopa memberikan hakhak normatifPenggugat, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sertauang penggantian

Tenaga Kerja/Efesiensi ;7.

Tenaga Kerja dengan Rincian sebagai berikut :Masa Kerja 27 Nopember 2008 s/d Agustus 2015 (6 Tahun 9 bulan)Upah/gaji terakhir Rp. 2.326.000 dengan Status PKWTTRp. 2.326.000, X 7 X 2 = Rp. 32.564.000,Penghargaan Masa KerjaRp. 2.326.000, X 3 = Rp. 6.978.000.Perumahan dan Perobatan 15%Rp. 39.542.000, x 15% = Rp. 5.931.300,Cuti Tahun 2015 Rp. 2.326.000,THR Tahun 2015 Rp. 2.326.000.Upah yang belum dibayar dari Bulan Juni, Juli dan Angustus 2015Rp. 2.326.000, X 3 = Rp. 6.978.000.Total Pesangon sebesar

Pengantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15%(pesangon) Rp. 2.442.300, +Total Rp. 26.818.780,22.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8 gugatannyayang menyatakan, tuntutan PHK sesuai pasal 164 ayat (8) agar pihak Tergugatmelakukan PHK karena Efesiensi/Pengurangan Tenaga kerja.

/Pengurangan Tenaga Kerja dengan Rincian sebagai berikut :Masa Kerja 27 Nopember 2008 s/d Agustus 2015 (6 Tahun 9 bulan)Upah/gaji terakhir Rp. 2.326.000 dengan Status PKWTTRp. 2.326.000, X 7 X 2 = Rp. 32.564.000,24Penghargaan Masa KerjaRp. 2.326.000, X 3 = Rp. 6.978.000.Perumahan dan Perobatan 15%Rp. 39.542.000, x 15% = Rp. 5.931.300,Cuti Tahun 2015 Rp. 2.326.000.THR Tahun 2015 Rp. 2.326.000,Upah yang belum dibayar dari Bulan Juni, Juli dan Angustus 2015Rp. 2.326.000, X 3 = Rp. 6.978.000.Total Pesangon

tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3);Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat tidak melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu, maka tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat terhadap diri Penggugat tersebut tidak sah;Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat terhadap diri Penggugat sematamata disebabkan karenaperusahaan beralasan melakukan upaya efisiensi dan atau Tergugat danIl melakukan Pengurangan

Tenaga Kerja;Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan tentang hakhaknormatifnya kepada Tergugat perihal pembayaran pesangon dan hakhak lainya, namun Tergugat tidak pernah menanggapinya;Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat dan Il, makaterpaksa Penggugat mengadukan permasalahannya kepada DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah untukmendapatkan penyelesaian sesuai Ketentuan yang berlaku;Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian telah dipanggil secara patutsesuai

Putusan Nomor 315 K/Pdt.SusPHI/2016melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalu adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sahdan dalil bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat oleh Tergugat dilakukan sematamata karenaperusahaan beralasan melakukan efisiensi dan atau Tergugat pengurangan tenaga kerja, maka dalil tersebut tidak benar, tidakmemiliki dasar hukum yang kuat dan sangat mengadaada;Hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

melakukan Pengurangan Tenaga Kerja. (dalamgugatan Penggugat angka 16 halaman 4);Terhadap dalil Penggugat ini, Terqugat membantah dengan tegas, karena fakta hukum yang sebenarnya baik Tergugat danTergugat Il tidak melakukan pengurangan tenaga kerja,Penggugat hanya melakukan tuduhan semenamena kepadaTergugat dan Tergugat II tanpa bisa menyampaikan bukti danfakta.

No. 148/G/2016/PHI SbyHal : Pemberhentian (PHk)Mempermaklumkan dengan hormat.Sehubungan dengan adanya Program Pengurangan Tenaga Kerja dalamupaya untuk menyeimbangkan biaya operasional, maka dengan ini UD.Telaga Warna melakukan pengurangan terhadap sebagian tenaga pekerja.Dengan demikian, terhitung mulai tanggal 30 April 2014, hubungan kerja UD.TELAGA WARNA dengan Sadr. SALI telah dinyatakan berakhir.Atas nama UD.

ditemukan fakta dan terbukti Tergugat telahmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugatdan terhitungtanggal 30 April 2014 hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatberakhir akan tetapi hakhak Para Penggugatakibat dari pemutusan hubungankerja tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;oonnne= Menimbang bahwa alasan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugatterhadap Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan pada angka (4)dan bukti P2 dan P3 adalah adanya program pengurangan

tenaga kerja dalamupaya untuk menyeimbangkan biaya operasional.

masingmasingmenerima sebesar Rp. 13.200.000, (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).Majelis Hakim berkesimpulan petitum Para Penggugat pada angka (3) danangka (4) beralasan hukum dan dikabulkan;noone Menimbang bahwa terhadap petitum angka (5) dan angka (6)sebagaimana pertimbangan atas jawaban pada angka (2) tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat alasan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugatterhadap Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan pada angka (4)dan bukti P2 dan P3 adalah adanya program pengurangan

Bahwa terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2010 Tergugat telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I, Penggugat Il dan Penggugat Ill,dengan alasan Pengurangan Tenaga Kerja ( Driver ), dengan tanpa adanyaperundingan secara bipartite, tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan tanpa memberikan hakhak Penggugat, Penggugat II dan Penggugat Ill, berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan masaKerja dan Uang Penggantian Hak ; 8.

Penggugat perihal PemberitahuanPenerimaan Gaji yang mana sejak dirumahkan Perusahaan/Tergugat akan memberikan gaji/upah sebesar 75% sajadimana sejak Para Penggugat dirumahkan Para Penggugat digaji/upah 100% sehingga Para Penggugat menolak apabilaupah Para Penggugat digaji hanya 75% saja ;10.Bahwa akibat penolakan Para Penggugat terhadap tawaranPerusahaan yang akan memberikan upah/gaji besic 75%,pada tanggal 04 Juli 2011 Tergugat mengeluarkan suratPemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efensiensi/Pengurangan

Tenaga Kerja dengan memberikan Pesangon 1X ketentuan Pasal 156 Undangundang Nomor : 13 Tahun2003 dan Para Penggugat menolak oleh karena PerbuatanTergugat sangat bertentangan dengan Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 30 Juni 1998 Nomor :SE05/M/BW/1998 Tentang Pekerja yang dirumahkan bukankarena Pemutusan Hubungan Kerja angka 1 (satu) yangberbunyi sebagai berikut : 1.

Said) dengan gaji/upah Rp. 1.583.600, x 6bulan = Rp. 9.501.600, (Sembilan Juta Lima RatusSatu Ribu Enam Ratus Rupiah).e Penggugat (Suryadi) dengan gaji/upah Rp. 1.583.600, x 6bulan = Rp. 9.501.600, (Sembilan Juta Lima RatusSatu Ribu Enam Ratus Rupiah).12.Bahwa Para Penggugat sebenarnya bersedia di PutusHubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat dengan alasanEfensiensi/Pengurangan Tenaga Kerja namun harus mengacupada Pasal 164 Ayat (8) Undangundang Nomor : 13 tahun2003 yang berbunyai sebagai berikut:Pasal

Tenaga Kerja dengan memberikan Pesangon 1x ketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003.Sebab sebagai alasan Tergugat melakukan tindakan tersebut, karena :1414a.

Tenaga Kerja ;9 Bahwa Para Penggugat menuntut Pesangon berdasarkan Pasal164 Ayat (3) Undangundang Nomor : 13 tahun 2003 dan Gaji/upah selama dirumahkan dengan rincian sebagai berikut :1.

2003;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di atas,maka terbukti PKWT antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhiketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 59ayat (7) demi hukum PKWT menjadi PKWTT;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan pengakuanTergugat dalam Jawabannya terbukti para Penggugat telah di putus hubungankerjanya oleh Tergugat akibat pengurangan

tenaga kerja sejak bulan November2015 dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi;Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti adanyaperselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya, maka mengenaimasalah para Penggugat diberhentikan akibat efisiensi oleh Tergugat dalamkeadaan perusahaan kurang baik tidak dapat diterima karena tidak ada upayaatau tindakan Tergugat agar tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja alasanTergugat melakukan pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan

akanberdampak pada penghasilan / upah adalah merupakan sumber nafkah kehidupanpekerja beserta keluarganya, akan tetapi di persidangan tidak terdapat buktiTergugat ada memusyawarahkan dengan para karyawan langkah atau upayabersama untuk efisiensi agar perusahaan tetap bisa berjalan dan dapat kembalimembaik, namun sebaliknya Tergugat sepihak melakukan pengurangan tenagakerja sehingga tidak dibenarkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti tindakanTergugat yang melakukan pengurangan

tenaga kerja terhadap para PenggugatHalaman20dari25Putusan PHI Nomor :170/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdnkarena alasan efisiensi sejak tanggal 03 November 2016 tanpa melakukanlangkahlangkah untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja adalahmerupakan tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak;Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dilanjutkan hal ini dikarenakansejak 02 November 2015 para Penggugat sudah tidak di pekerjakan

besarnya bulan gaji ;e Bahwa uang makan dan uang transpor tidak dibayar ;e Bahwa kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, masuk kerja jam setengan 8 sampaidengan jam 4 sore ;e Bahwa saksi kerja sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang saksi belum pernah berhenti ;e Bahwa perusahaan pengolahan udang, cumi, kepiting dan tidak tergantung musim ;e Bahwa sejak tahun 2001, Penggugat I dan Penggugat II sejak bekerja tidak pernah berhenti ;e Bahwa Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan karena pengurangan

tenaga kerja ;e Bahwa Penggugat I dan Penggugat II belum diberikan pesangon, dan mau diberi pesangonoleh perusahaan (Tergugat) sebesar lebih kurang Rp.7.000.000,, tetapi Penggugat I danPenggugat IT tidak mau ;e Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Penggugat II dipanggil pak Aseng sebagai personalia,diberhentikan karena pengurangan tenaga kerja dan diberhentikan saat masih bekerja ;e Bahwa gaji terakhir tahun 2014 sebesar Rp.46.000, dan seluruh bagian sama ;e Bahwa pimpinan perusahaan bernama Mr.

Bahwa oleh karena Perusahaan Tergugat D.K. mengalami kerugian terusmenerus, maka management perusahaan memutuskan perbulan Desembertahun 2004 pengurangan tenaga kerja sudah harus terealisir, sehingga mulaipertengahan November 2014 proses sosialisasi mulai dilakukan ;3. Bahwa adapun prosesproses bipartit antara Tergugat DK dengan PenggugatDK/PUK GSPMIl adalah sebagai berikut : Putusan No. 196/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 21 c.

Tanggal 13 November 2014 Tergugat DK melakukan pertemuanbipartit 1 (pertama) dengan PUK GSPMIl yang mana inti dalampertemuan itu pengurangan tenaga kerja yang efektif akan dilakukanper akhir bulan November 2014 secara bertahap ;d. Tanggal 17 November 2014 Tergugat DK mengundang kembalipertemuan bipartit Il (dua) dengan PUK GSPMIl, akan tetapi PUKmembatalkan pertemuan dan mengusulkan pertemuan dilakukanpada hari berikutnya ;e.

Dedi Damara menuntut Tergugat Konpensiuntuk membayar upah dan hakhak lainnya yang biasa diterima setiap bulannya ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi telah membantah gugatan para Penggugat Konpensi yang padapokoknya sebagai berikut :1.Bahwa perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi mengalamikerugian terus menerus sehingga harus melakukan pengurangan tenaga kerja ;Bahwa proses pengurangan tenaga kerja berupa sosialisasi dengan melakukanperundingan bipartit

No. 238 K/Pdt.Sus/201010.11.12.maka dengan amat terpaksa Penggugat melakukan effisiensi diberbagaibidang, diantaranya adalah pengurangan jumlah tenaga kerja (karyawan) ;Bahwa, yang mengetahui betul keadaan di perusahaan Penggugat adalahpara pihak yang berkecimpung langsung didalamnya yaitu Pengusaha danpara pekerja yang terikat hubungan kerja ;Bahwa, pengurangan tenaga kerja dilakukan secara bertahap, untuk tahappertama pada tahun 2008, telah selesai dilaksanakan (bukti P1) ;Bahwa, untuk tahap ke

No.107 K/PDT.SUS/2008Bahwa hal ini mengakibatkan Penggugat harus melakukan effisiensidengan melakukan pengurangan tenaga kerja di lingkungan Sangatta Project ;Bahwa informasi telah disampaikan kepada Bupati Kutai Timur dan jugakepada Kadisnaker yang pada prinsipnya memahami niat perusahaanmengadakan effisiensi ;Bahwa pada tanggal 5 Januari 2007, Penggugat memberikan informasikepada Tergugat bahwa Tergugat merupakan salah satu diantara 264 (duaratus enam puluh empat) karyawan yang terkena dampak effisiensi