camat Pauh;Menimbang, bahwa mengenai penguasaan sawah perkara aquo oleh ParaTerdakwa secara turun temurun, menurut pengadilan hal yang demikian, karena hanyamenguasai, bukan merupakan bukti kepemilikan atas sawah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada tanggal 3 Oktober 2015 ParaTerdakwa membenarkan menguasai sawah perkara aquo dengan menyuruh orang lainmenggarapnya in casu saksi Ali Amran, maka hakim berkesimpulan Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

menguasaitanah tanpa izin yang berhak;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, makasebagai pertanggungjawaban menurut hukum, maka Para Terdakwa harus dihukumsesuai dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahannya, hakimberpendapat terhadap Para T erdakwa akan dijatuhkan pidana bersyarat;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, tetap terlampirdalam berkas perkara;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Para Terdakwa

seharusnya Sertifikat Indukdisetorkan ke BPN karena telah dilakukan pemecahan 4 (empat) Sertifikat,yaitu No. 2801, 2802, 2803 dan 2804 atas nama saksi pelapor CendekiaCandranegara, selanjutnya saksi Hasanuddin AM.ST menerangkan padatahun 1994 ada teguran dari BPN agar menyerahkan Sertifikat Induk ke BPNdan juga menerangkan bahwa dalam hal pemecahan habis, maka SertifikatInduk harus ditarik, dalam hal pemecahan tidak habis Sertifikat Induk masihberlaku tapi diberi catatan, sehingga sangat nyata perbuatan

menguasaitanah orang lain atau melakukan penyerobotan tanah atas hak milik oranglain yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan menimbun tanah tersebutdan menyewakan kepada orang lain tanpa seizin pemilik tanah, yaitu saksipelapor Cendekia Candranegara di samping itu Terdakwa juga mendirikanbangunan semi permanen walaupun ada lIzin Mendirikan Bangunan (IMBnya) namun IMB itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah sehinggaketerangan saksi Hasanuddin AM.ST tersebut mendukung pembuktianberdasarkan Pasal

buah kelapa yang diambilnya telahmencapai hitungan ratusan biji buah kelapa, perbuatan Tergugat danTergugat Il tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa haktelah mengambil dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugattanpa izin;Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Tergugat II sebagaimana disebutkandalam poin 10 di atas oleh Penggugat telah melaporkannya kepadaKepolisian Sektor Tellulimpoe sebagai perbuatan pencurian namun olehTergugat telah berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan

menguasaitanah sengketa dan tidak mengulangi lagi mengambil hasil dari tanahsengketa berupa buah kelapa milik Penggugat, sebagaimana SuratPernyataan tertanggal 11 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat (Atibinti Mejang) dan Penggugat (Sua binti Ontong) di hadapan petugasKepolisian, isi surat pernyataan disebutkan :Hal 3 dari 24 hal.

proses penyidikan ia telahmemastikan bahwa memang ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat telahmelebihi dari ukuran tanahnya sebagaimana yang termuat didalam bukti suratmilik Tergugat (Bukti 1.2), sehingga oleh karena itu saksi selaku penyidikmerasa yakin untuk meneruskan perkara ini sampai ke tahap pemeriksaandipengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makadapatlah disimpulkan bahwa dalam putusan Pengadian Negeri KayuagungNomor 3/ Pid.R/2016/PN.Kag tersebut, sesungguhnya perbuatan

menguasaitanah orang lain yang bukan miliknya telah dilakukan oleh Tergugat, akan tetapiperbuatan tersebut menurut pertimbangan Hakim masuk kedalam ranahpersengketaan perdata sehingga putusannya menjadi Ontslag van alleRechtvervolging, putusan Ontslag van alle Rechtvervolging) bukan berartiperbuatan materil yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti, akan tetapiperbuatan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, hanya saja perbuatantersebut mengandung persengketaan perdata bukan pidana;Menimbang

Bukti 2 (dua) foto atau gambar menerangkan perbuatan menguasaitanah perkarta a quo milik Penggugat sebelah Utara dengan ukuran 4X 150M, selanjutnya diberi tanda bukti P8.9.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 13Tahun 1980 tentang Jalan, khususnya Pasal 13 dan Pasal 17 besertaPenjelasannya dan berdasarkan ketentuan PP No. 8 Tahun 1990 tentang JalanTol, khususnya Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan Pasal 41, perbuatan "menguasaitanah" tanah untuk kepentingan Jalan Tol tidak dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PT.

Menyatakan tidak sah segala tindakan atau perbuatan menguasaitanah peninggalan Haji Khairuddin almarhum yang belum dibagi13waris (tanpa seizin para penggugat dan para turut tergugatsebagai ahli waris pengganti), maka segala perbuatan dan tindakanmenguasai, segala perbuatan hukum dan transaksi yang telahterjadi maupun yang akan terjadi sejak perkara ini diajukan dandisidangkan baik pada tingkat Pengadilan Agama Selong, tingkatBanding, tingkat Kasasi, maupun upaya Hukum Peninjauan Kembalidiatas obyek

Tanjungpandan sehingga terbitlah penetapan Pengadilan NegeriTanjungpandan No. 10/1981.Perd.TP/P tanggal 12 Januari 1981 yang padapokoknya menetapkan bahwa Maria dahulu Phang Mi Tjhin alias Phang MoeiTjhin adalah satusatunya ahli waris dari almarhum suami istri Phang TjhongTjhoen dan Tjhang Ngi Moi, hal mana dengan keluarnya penetapan PengadilanNegeri Tanjungpandan tersebut jelas perbuatan Maria (dahulu Phang MoeiTjhin) telah meniadakan keberadaan para Penggugat ;Bahwa ternyata Tergugat pun telah melakukan perbuatan

menguasaitanah dan bangunan objek sengketa seolaholah .tanah dan objek sengketasebagai miliknya sendiri dan bahkan Tergugat telah membagibagi tanah darisebagian objek sengketa serta menghibahkan sebagian tanah obyek sengketakepada Tergugat II s/d Tergugat VI tanpa sepengetahuan para Penggugat ;Bahwa Tergugat s/d Tergugat VI pula secara bersekongkol, telahmemperlakukan tanah/bangunan objek sengketa seolaholah milik merekasendiri, padahal para Tergugat II s/d VI selaku anakanak dari Tergugat (cucudari

tanah obyek sengketa A adalah miliknya; unsur ada kerugian: kerugian diartikan kerugian dalam arti materiilmaupun moril, in casu Penggugat Il jelas mengalami kerugian karenatidak dapat menguasai dan memiliki serta tidak bisa mempergunakan hakmiliknya untuk kenikmatannya; unsur ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengankerugian, banyak teori tentang hubungan kausal namun secarasederhana diartikan adanya akibat dari sebab perbuatan melawanhukum, in casu oleh karena Tergugat melakukan perbuatan

menguasaitanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah yang notabeneperbuatan melawan hukum, akibat itu Penggugat Il secara materiil tidakdapat menggunakan tanah miliknya dan hal ini dikwalifikasikan sebagaikerugian moril yang berakibat pada kerugian materiil;Menimbang, bahwa dari uraian unsurunsur Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itupetitum angka 4 gugatan Para Penggugat

YUSUF LIDAN BIN SYAHIDAN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksapenuntut Umum; Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menguasaitanah sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun yang terbukti tersebutbukanlah perbuatan pidana; Atau setidaktidaknya; Menyatakan surat dakwaan Jaksapenuntut umum tidakwa dapat diterima (niet onvarkelijke verklaard) karenakadaluarsa ; Atau setidaktidaknya; Menyatakan surat dakwaan Jaksa penuntut

tergugat adalah dikarenakan materi gugatan Penggugat adalah gugatanmelawan hukum dan ganti rugi terhadap penguasaan tanah oleh tergugat 11 dan tidakmenyangkut perbuatan jual beli sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan harusditolak;Menimbang, bahwa perihal eksepsi tergugat 11 pada poin 2.c, Majelis Hakimberpandangan bahwa gugatan penggugat adalah dimaksudkan terhadap perbuatanmelawan hukum yang dilakukan tergugattergugat yang didalamnya termasuktergugat 11 dan perbuatan melawan hukum dimaksud adalah perbuatan

menguasaitanah perkara tanpa ijin dari Penggugat 1 s/d 78 dan dalam posita didalilkanPenggugat s/d 78 tidak pernah memindahkan tanah perkara kepada Tergugat 11,oleh karena itu uraian secara rinci tentang perbuatan melawan hukum apa yangdilakukan tergugat 11 tidak menjadi urgen diuraikan dalam posita gugatan sertadengan uraian seperti disebut diatas sudah cukup jelas apa yang menjadiFundamentum Petendi dari gugatan sedang apakah uraian dari posita gugatantumpang tindih serta diuraikan tidak berurutan

dihadiri oleh salah seorang pihak terkait yaitu Poltak Tampubolon(Penggugat Intervensi) harus dinyatakan perbuatan melawan hukum, karenatidak pernah mengikutsertakan/menghadirkan Penggugat Intervensi dalamproses pembuatan Surat Pengikatan Diri dimaksud, sehingga PenggugatIntervensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yangtercantum dalam Surat Pengikatan Diri dimaksud; Bahwa demikian pula terhadap tindakan Tergugat Intervensi II bersamasama dengan Tergugat Intervensi IIl yang melakukan perbuatan

menguasaitanah seluas 100.000 m7?