Ditemukan 38228 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 80 Tanaman 79 Korupsi Lepas Lahan pertanian pangan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — I GUSTI KETUT MULYARTA,SPt.
93 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAZUYUKI TSURUMI tersebut Bupati Jembrana I GEDEWINASA menyatakan mempunyai keinginan untuk meningkatkan pertaniandengan membeli Mesin Pengolah Sampah Organik menjadi Kompos dalamupaya meningkatkan hasil pertanian, selanjutnya Mr. KAZUYUKI TSURUMIkembali ke negaranya (Jepang) bertemu dengan Prof. INUOE yang merupakanahli pertanian serta menyampaikan adanya keinginan Bupati Jembrana untukmeningkatkan pertaniannya, kemudian Mr. KAZUYUKI TSURUMI membawaProf.
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Khusus
Register : 22-06-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN Wsb
Tanggal 27 September 2016 — Penuntut Umum : M.Riza Kumala Hasan,SH.MH., Terdakwa : ACHMAD FAIQ BinH. MUHLASIN
81 — 25
  • menjual pupukbersubsidi kepada sdr Yisro bin Parwoto tersebut melanggar Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013 pada pasal 21 ayat (1) yang berbunyipengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ataudiluar wilayah tanggungjwabnya ;Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidanadalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor. 15/MDAG/PER/4/2013tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian
    Oman Yanto, MM bin Supandi :Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan PerlindunganKonsumen dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab Wonosobo ;Bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan sebagaimana daturdalam Perpres No 77 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 15 tahun2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;Bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan danpenyalurannya mendapat subsidi
    kelompok tani dan / atau Petani diwilayah tanggung jawabnya ;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 macam yaitu : Pupuk bersubsidi jenis UREA, Pupukbersubsidi jenis SP36, Pupuk bersubsidi jenis ZA, Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKAdan Pupuk bersubsidi lain (ORGANIk) ;Bahwa Distributor hanya boleh menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi danselain pengecer resmi tidak diperbolehkan ;Bahwa Distributor seringkali diberi pengarahan yang dilaksanakan baik oleh DinasPerindustrian perdagangan, Dinas Pertanian
    Perundangundangan, sedangkan peraturan Perundangundangan tersebut yang paling tepat untukmenjerat perbuatan Terdakwa yaitu dengan UU darurat No. 7 tahun 1955, tentangpengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi karena sampai saat inibelum ada perubahan atau peraturan yang menggantikan UU tersebut ;Bahwa Peraturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa tersebut adalah Peraturan menteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupukbersubsidi untuk sector pertanian
    ;Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian pasal 30 ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupukbersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wlayah tanggungjawabnya dikenakan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundangan dalam Peraturanmenteri ini adalah merujuk kepada UU Darurat
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Khusus
Register : 22-06-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN Wsb
Tanggal 27 September 2016 — Penuntut Umum : M. ARIA ROSYID. SH. MH, Terdakwa : YISRO Bin PARWOTO
92 — 46
  • Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/MDag/PER/4/2013 tentangPengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, bahwayang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani, Pasal 30 ayat (3)bahwa pihak lain selain produsen, distributor, pengecer dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi;2. Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 87/permentan/SR.130/2/2012tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( HET );3.
    Bahwa terdakwa YISRO Bin PARWOTO pada hari Selasa tanggal 17 Nopember2015 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di toko Bangunan dan Pertanian SIWERU yang beralamat di Dusun/Desa Tambi Rt.12, Rw.4, Kec. Kejajar, Kab.Wonosobo telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi;3.
    Bahwa dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di TokoBangunan dan pertanian SIWERU milik terdakwa memperjualbelikan pupukbersubsidi padahal terdakwa selaku pemilik toko tersebut bukanlah pengecerresmi pupuk bersubsidi, dari informasi tersebut maka saksi EGON VECOZA,S.H., menelusuri kebenarannya, dan ternyata benar bahwa pengecer resmi didaerah tersebut adalah Toko Pertanian BERKAH UTAMA milik saudara AHMADFAIQ sedangkan toko milik terdakwa bukan merupakan pengecer resmi pupukbersubsidi
    , bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul11.30 WIB, bertempat di toko Bangunan dan Pertanian SWERU yang beralamat diDusun/Desa Tambi At12, Rw.4, Kec.
    Wonosobo telahmemperjualbelikan pupuk bersubsidi kemudian masyarakat memberikan informasikepada pihak kepolisian jika di Toko Bangunan dan pertanian SIWERU milikterdakwa memperjualbelikan pupuk bersubsidi padahal terdakwa selaku pemilik tokotersebut bukanlah pengecer resmi pupuk bersubsidi, dari informasi tersebutkemudian pihak kepolisian menelusuri kebenarannya, dan ternyata benar bahwapengecer resmi di daerah tersebut adalah Toko Pertanian BERKAH UTAMA milik19saudara AHMAD FAIQ sedangkan toko milik
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-05-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 1 /PID.B/2011/PN.SGU
Ir. ISNO IDHAM
225 — 75
  • Sanggau No.06 Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Kab.Sanggau yang ditandatangani oleh Ir. H. SUKIMAN YASIN, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau.4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor 08 Tabun 2007 Tentang pembentukan panitia pemeriksaan barang pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H.
    SUKIMAN YASIN, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau pada tanggal 1 Maret 2007.5. Surat Kepala Sub Dinas Petemakan pada Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor 524/414/V1-Nak/2007 tanggal 28 Mei 2007 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kab. Sanggau perihal Pengadaan Barang pada Sub Dinas Peternakan yang ditandatangani oleh Drh. SAMSUL BACHRI selaku Kepala Sub Dinas Peternakan selaku PPK Kegiatan Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau.6.
    Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sanggau Nomor 29 Tahun, 2007 tanggal 27 Juni 2007 perihal Penetapan calon peserta kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat di Kab Sanggau Tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Ir. SUKIMAN, M.Si selaku kepala Dinas Pertanian kabupaten, Sanggau.8.
    Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau.11. Fotocopy Surat PT. Rastika Sanggau Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau Nomor 89/RSL/IX/2007 tanggal 27 September 2007 perihal Permohonan amandemen / addendum perpanjangan waktu pelaksanaan yang ditandatangani oleh DEDE RASTIKA selaku Direktis PT. RASTIKA SANGGAU LESTARI selaku Kontraktor Pelaksana.12. Fotocopy Surat Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kab.
    Rastika Sanggau Lestari kepada Kasubdin Peternakan Dinas Pertanian Kab. Sanggau tanggal 12 Nopember 2007;22. Fotocopy Perda Nomor 11 tahun 2007 tentang perubahan anggaran tahun 2007.23. Fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Sanggau kepada Bupati Sanggau yang ditandatangani oleh Ir. ISNO IDHAM selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab Sanggau.24.
    SAMSUL BAHCHRI selakuKasubdin Peternakan Dinas Pertanian Kab.
    Kepala Dinas Pertanian Kab.
    Rastika Sanggau Lestari yang ditujukan Kepada KepalaDinas Pertanian Kab. Sanggau tanggal 12 September 2007, (diberi tandaT3);Foto copy surat Kepala Dinas Pertanian Kab.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 06-12-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 242/Pid.Sus/2016/PN Kln
Tanggal 11 Januari 2017 — SUGENG MULYONO bin SALMAN
148 — 53
  • Unsur : Yang melakukan produksi Pangan Untuk diedarkan :Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1angka 1 UndangUndang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yangdimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,peternakan,perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkansebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahantambahan Pangan, bahan baku Pangan,dan bahan lainnya
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus
Register : 14-04-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN SUMENEP Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp
Tanggal 12 September 2023 — Penuntut Umum:
HANIS ARISTYA HERMAWAN , SH.MH.
Terdakwa:
HARUN Bin RIFAI
72 — 33
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 357/PID.SUS/2019/PT DKI
Tanggal 28 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
180 — 55
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Blb
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARISTO VARIAN SAHUPALA, SH
Terdakwa:
MOH KAKANG TAUFIK
80 — 17
  • 2 (dua) lembar Foto Copy keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 036/OL/Kpts/SR.320/B/01/2016, tertanggal 21 Januari 2016 tentang pemberian nomor pendaftaran ulang pupuk an-organik dengan nama dagang TJP yang terdaftar Nomor: G1255/DEPTAN-PPI/VII/2010 kepada CV. Terus Jaya Putra alamat Kp.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Khusus
Register : 10-07-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 27-09-2023
Putusan PN KEDIRI Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Kdr
Tanggal 18 September 2023 — Penuntut Umum:
YUNI PRIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
NURUL NAIMAH Binti Alm. TUMIRAN
69 — 46
  • (sepuluh) sak Pupuk NPK Merek Phonska ukuran 50 Kg (Non

Subsidi);

  • 3 (tiga) sak Pupuk NPK 15.15.15 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
  • 5 (lima) sak Pupuk SP-36 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
  • 7 (tujuh) sak Pupuk NPK Merek Phonska ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
  • 7 (tujuh) sak Pupuk NPK 16.16.16 ukuran 50 Kg (Non Subsidi);
  • 1 (satu) buah banner yang bertuliskan Kios Nurul Jaya Agen Resmi Pupuk Pertanian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 02-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Plg
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SELLY AGUSTINA, SH
Terdakwa:
ONG SANG DJU alias BUDI
234 — 85
Pengadilan PN WAMENA Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN WAMENA Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Wmn
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SYLVIA MARGARETH RUMBIAK, SH
Terdakwa:
Safaruddin
166 — 53
  • Melakukan produksi pangan untuk diedarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud Pangan adalah segala sesuatuyang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolahyang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnyayang digunakan dalam proses penyiapan
    adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangankepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antaraketerangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan olehpenuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidanganMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud Pangan adalah segala sesuatuyang berasal dari sumber hayati produk pertanian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 25-07-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17P/HUM/2005
Tanggal 25 Juli 2008 — WALIKOTA BANDUNG ; MENTERI DALAM NEGERI
111 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah di Kota Bandung,pada tanggal 2 Agustus 2001 Walikota Bandung dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung telah menetapkanPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001 tentang Pelayanandi Bidang Pertanian ;2.
    Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud adalahKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2005 tanggal 16 Maret2005 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian ;4.
    Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001 tentang Pelayanandi Bidang Pertanian ;Menyatakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001 tentangPelayanan di Bidang Pertanian, tetap berlaku dan mempunyai kekuatanhukum mengikat ;Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, maka ;SUBSIDIAIR :Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah disampaikan kepadaTermohon pada tanggal 6 Juli 2005, tapi Termohon tidak mengajukan jawaban
    ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,maka Pemohon telah mengajukan buktibukti sebagai berikut :1.Bukti P.1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2005 TentangPembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001Tentang Pelayanan di Bidang Pertanian ;Bukti P.2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001 TentangPelayanan di Bidang Pertanian ;Bukti P.3 Undangundang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah ;Hal. 11 dari 15 hal.
    Menyatakan batal demi hukum (nietig van rechtswege) Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 tentangPembatalan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 26 Tahun 2001tentang Pelayanan di Bidang Pertanian ;2. Menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2005tanggal 16 Maret 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota BandungNomor. 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat ;3.
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 07-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 31-01-2023
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DANANG ARI WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
PAULUS SOIK
131 — 3
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN WONOGIRI Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
BENNY KURNIAWAN F, SH. MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN
188 — 59
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 02-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Plg
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SELLY AGUSTINA, SH
Terdakwa:
ONG SANG DJU alias BUDI
112 — 0
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1061/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARJAN,SH
2.R IWA PRIA WICAKSANA, S.H.
3.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
4.M FITRA AZHAR, SH
Terdakwa:
MULYADI KRISTIAN H
201 — 96
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13 / Pid. TPK / 2013 / PN.TK.
Tanggal 8 Mei 2013 — Ir. ISMAIL HAMDAN Bin HAMDAN SALEH
103 — 23
  • c) 1 (satu) jepit photo copy Keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/II/2011, tanggal 11 Februari 2011. Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah.
    .- Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian untuk tahun yang berakhir sampai dengan 08 Agustus 2011 dan 2010. f) 1 (satu) jepit photo copy Surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja fungsional).
    p) 1 (satu) jepit photo copy buku kas umum Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah bulan April 2011.q) 2 (dua) lembar photo copy foto dokumentasi kegiatan.
    r) 2 (dua) lembar photo copy keputusan badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Nomor :800/157/LTD.7/KPTS/B.2/II/2011, tanggal 04 Februari 2011 tentang Penyelenggaraan pelatihan manajemen Gapoktan tingkat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011.s) 1 (satu) lembar photo copy jadwal/materi pelatihan manajemen Gapoktan.t) 2 (dua) lembar photo copy keputusan badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Nomor :800/794/LTD.7/KPTS/B.2/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Penyelenggaraan pelatihan
    w) (satu) jepit photo copy keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/II/2011 tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah. x) 1 (satu) jepit photo copy petunjuk teknis.
    Tentang penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) BadanKetahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah.1 (satu) lembar SK Kepala badan ketahanan pangan dan penyuluh pertanianKabupaten Lampung Tengah Nomor :800/157/LTD.7/KPTS/B.2/H/2011,tanggal 04 Februari 2011.
    Kabupaten Lampung Tengah bulan April 2011.2 (dua) lembar photo copy foto dokumentasi kegiatan.2 (dua) lembar photo copy keputusan badan ketahanan pangan danpenyuluhan pertanian Nomor :800/157/LTD.7/KPTS/B.2/II/2011, tanggal04 Februari 2011 tentang Penyelenggaraan pelatihan manajemen Gapoktantingkat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011.1 (satu) lembar photo copy jadwal/materi pelatihan manajemen Gapoktan.= 2 (dua) lembar photo copy keputusan badan ketahanan pangan danpenyuluhan pertanian Nomor :800
    hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagaie Bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian KabupatenLampung Tengah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor:2.01.1.21.01.27.01.5.2 tanggal 24 Januari 2011 untuk kegiatan PeningkatanKemampuan Lembaga Petani (kegiatan Pelatihan Manajemen
    ISYANTO Bin ISMAIL (Kepala Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah) sebagai Pejabat PenggunaAnggaran (PA) dan saksi EDI WALUYO, S.Ip Bin SUMARDI sebagaiBendahara Pengeluaran.Bahwa pada tanggal 04 Februari 2011 saksi Ir.
    ISYANTO Bin ISMAILmenerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 800/157/LTD.7/KPTS/B.2/II/2011 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen GapoktanTingkat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011, yang memutuskan sebagaiberikut :a) Menyelenggarakan Pelatihan manajemen Gapoktan Tingkat KabupatenLampung Tengah pada tanggal 05 April 2011, 07 April 2011 dan 12 April2011.b) Menunjuk nama dan honor Panitia penyelenggara sebagai beriku:
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Khusus
Register : 29-09-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 21-12-2022
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Pkb
Tanggal 20 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.Ronald Regianto, S.H, M.H
2.Febriansyah,SH
3.Shanty Merianie, S.H
Terdakwa:
Rizki Suhendra Als Dadang Bin Suhandi
60 — 15
Pengadilan PN WAMENA Pidana Khusus Pangan
Register : 31-05-2022 — Putus : 30-06-2022 — Upload : 01-07-2022
Putusan PN WAMENA Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Wmn
Tanggal 30 Juni 2022 — Penuntut Umum:
Margrith Ellains Duwiri, S.H
Terdakwa:
Merina Salin Dapen
134 — 46
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Bil
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
2.SAHAT ROBERT PARULIAN SIMATUPANG, SH., MH.
Terdakwa:
1.AHMAD SAEROJI Bin MISNO
2.MOHAMMAD SHOQIBUL IZAR Bin M. SAMAWI
3.INDRA IRAWAN Bin HELMI
210 — 71
  • Bisi International, Tbk, alamat Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Km. 19 Taman-Sidoarjo, Merek: Cap Kapal Terbang, nomor pendaftaran: IDM000102498, kelas: 31;
  • 1 (satu) rangkap sertifikat pelepasan galur jagung hibrida exp.03.02 sebagai varietas unggul dengan nama Bisi-18, Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 571/Kpts/SR.120/10/2004, tanggal 12 Oktober 2004;
  • 1 (satu) bungkus benih jagung Bisi 18 kemasan 1 Kg (satu kilogram) asli;
  • 1 (satu) bungkus benih jagung Bisi 18 kemasan