Surat Bank Indonesia No 30/378/UPB/AdB/Rahasia tanggal 12 Desember4997 yang ditujukan kepada Tim Caretaker PT ASTRIA RAYA BANK(dalam likuidasi) , perihal : Perubahan kepemilikan saham dan DewanKomisaris PT ASTRIA RAYA BANK (dalam likuidasi). Surat tersebutmenjelaskan bahwa sejak tanggal 9 Oktober 1997 Sdr Kindarto Koharbukan sebagai Komisaris lagi di PT ASTRIA RAYA BANK.3.

I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Termohon tentang permohonan kurang pihak ;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan berupa persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan pengurus perseroan, dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkait dengan perubahan

kepemilikan saham yang dimohonkan oleh Pemohon;

Chou, Tsung Ho yang lain bernama;

Chou, Tsung Ho yang lain bernama;

Melakukan perubahan kepemilikan saham3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berdasarkan penetapan ini;6.

Melakukan perubahan kepemilikan saham;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan ijin untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka cukup alasanuntuk menetapkan jangka waktu pemanggilan 15 (lima belas) hari sebelumHal 16 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pat.P/2016/PN Dpsdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan menetapkanPemohon Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai Ketua Rapat serta menetapkankuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan ketentuan pasal 86undangundang

WahyuManunggal Jaya Rembang telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaituSdr. BUDHI SETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTO memiliki saham 55 %dan Sdr. KARMAN KLIWON memiliki saham 45 % , disamping itu terjadipergantian Direktur dan Komisaris yaitu dari Sdr. KARMAN KLIWON yangsemula menjabat sebagai Direktur menjadi Komisaris sedangkan Sdr. BUDHISETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTO menjadi Direktur (sesuai AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.

WahyuManunggal Jaya Rembang telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaituSdr. BUDHI SETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTO memiliki saham 55 %dan Sdr. KARMAN KLIWON memiliki saham 45 %, disamping itu terjadipergantian Direktur dan Komisaris yaitu dari Sdr. KARMAN KLIWON yangsemula menjabat sebagai Direktur menjadi Komisaris sedangkan Sdr. BUDHISETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTO menjadi Direktur (sesuai AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.

WahyuManunggal Jaya Rembang telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaituSdr. BUDHI SETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTO memiliki saham 55%dan Sdr. KARMAN KLIWON memiliki saham 45%, disamping itu terjadipergantian Direktur dan Komisaris yaitu dari Sdr. KARMAN KLIWON yangsemula menjabat sebagai Direktur menjadi Komisaris sedangkan Sdr. BUDHISETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTO menjadi Direktur (sesuai AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.

HK 2250/KP/KONTR/V/2013pasal 3 ;Sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum terbitnya kedua Invoicetersebut merupakan hasil kejahatan karena sejak tanggal 20 Agustus2013 terjadi perubahan kepemilikan saham pada PT.

Bukankondisi kepemilikan saham per 31 Desember tahun sebelumnya (31Desember 2006);Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a tersebut danmemperhatikan perubahan kepemilikan saham pada badan usaha di luarnegeri yang kurang dari 50%, maka ketentuan sebagaimana dimaksudpada Pasal 1 keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994tidak dapat diterapkan;. Saat penetapan dividen dan Pemegang saham yang berhak memperolehDividen.a.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a tersebut danmemperhatikan perubahan kepemilikan saham pada badanusaha di luar negeri yang kurang dari 50%, maka ketentuansebagaimana dimaksud pada Pasal 1 keputusan MenteriKeuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tidak dapat diterapkan;2.

Dalil Hukum Pemohon Peninjauan Kembali Yang Mendukung.Dalil Hukum Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pendapat dankesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang keliru, dapatPemohon Peninjauan Kembali sampaikan sebagai berikut:1.Pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tersebut, menurutPemohon Peninjauan Kembali sangat keliru dalam menetapkanpenghasilan dividen yang harus diakui dalam tahun pajak 2007,karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memperhatikanadanya fakta berupa perubahan kepemilikan

saham yang dimilikiPemohon Peninjauan Kembali pada EMP Inc yang berkedudukan diBVI Inggris, yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2007, sesuaiCerticicate of Incumbency tertanggal 1 Januari 2007;Dengan perubahan kepemilikan saham, maka akan berubah pulahak Pemohon Peninjauan Kembali terhadap laba anak perusahaan.Karena Hak dividen;Memperhatikan perubahan kepemilikan saham pada badan usaha diluar negeri yang kurang dari 50%, maka ketentuan sebagaimanadimaksud pada Pasal 1 keputusan Menteri Keuangan Nomor650

Rekening 7960749591 di Bank Central Asia,atas nama Chou, Tsung Ho dan bertindak mewakili CeciliaChoulyn Murni dan Jason Chouren melakukan perbuatanhukum perubahan kepemilikan Saham atas nama Chou, TsungHo menjadi Cecilia Choulyn Murni dan Jason Chouren di PT.Artima Industri Indonesia;3) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon hadir menghadap Kuasanya sebagaimana telah disebutkan tersebutdan menyatakan tetap pada permohonannya

Tsung Ho) dan untuk perubahan kepemilikan saham pada PT. ArtimaIndustri Indonesia (bukti P17 a.n.

Bahwa pada bulan Juni 2013 terjadi perubahan kepemilikan saham danperubahan susunan Direksi pada TERGUGAT sebagaimana Akta No 47tanggal 25 Juni 2013 dibuat dihadapan Notaris Putu Ngurah Aryana,SH dansejak Agustus 2013 TERGUGAT menghentikan secara sepihak gaji yangbiasanya diterima PENGGUGAT yaitu sejak Agustus 2013 dengan kata lainHal 3 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.SusPHI/2014/PN Dpshubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terhentisecara Sepihak 222 n nn nnn nnn nnn nnn nn

perubahankepemilikan serta perubahan direksi atas perusahaan TERGUGAT yangselanjutnya diikuti pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadapPENGGUGAT adalah cerminan pelanggaran hukum yang harus diselesaikandengan mengacu kepada pasal 163 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;Bahwa dengan mempertimbangkan dasardasar terjadinya perkara Aquo antaralain pemutusan hubungan kerja secara sepihak namun fakta sebenarnya yangdapat diungkapkan telah terjadi perubahan

kepemilikan saham yang berakibatpemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT maka konsekwensi yangpaling berdasar diterima Pengugat adalah penegakan hukum atas pasal 163ayat (2) atau pasal 169 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenagkerjaan atau pasalpasal lainnya pada Undangundang atau peraturan yang berlaku di Indonesia;22.Bahwa dengan mempertimbangkan latar belakang penyebab diajukan perkaraAqua adalah sebagai akibat perbuatan TERGUGAT memutus hubungan kerjasecaa

Mewajibkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Termohon) untukmenerbitkan keputusan dan/atau tindakan berupa persetujuan atasperubahan/penyesuaian UP terkait dengan perubahan pengurusperseroan dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkaitdengan perubahan kepemilikan saham yang dimohonkan oleh pemohon;3.

Wahyu Manunggal JayaRembang telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaitu Sdr. BUDHI SETIAWANbin SOEGENG BOEDHIARTO memiliki saham 55 % dan Sdr. KARMAN KLIWONmemiliki saham 45 % , disamping itu terjadi pergantian Direktur dan Komisaris yaitudari Sdr. KARMAN KLIWON yang semula menjabat sebagai Direktur menjadiKomisaris sedangkan Sdr. BUDHI SETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTOmenjadi Direktur (sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

Wahyu Manunggal JayaRembang telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaitu Sdr. BUDHI SETIAWANbin SOEGENG BOEDHIARTO memiliki saham 55 % dan Sdr. KARMAN KLIWONmemiliki saham 45 %, disamping itu terjadi pergantian Direktur dan Komisaris yaitudari Sdr. KARMAN KLIWON yang semula menjabat sebagai Direktur menjadiKomisaris sedangkan Sdr. BUDHI SETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTOmenjadi Direktur (sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

Wahyu Manunggal JayaRembang telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaitu Sdr. BUDHI SETIAWANbin SOEGENG BOEDHIARTO memiliki saham 55% dan Sdr. KARMAN KLIWONmemiliki saham 45%, disamping itu terjadi pergantian Direktur dan Komisaris yaitudari Sdr. KARMAN KLIWON yang semula menjabat sebagai Direktur menjadiKomisaris sedangkan Sdr. BUDHI SETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTOmenjadi Direktur (sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

Wahyu Manunggal JayaRembang telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaitu Sdr. BUDHI SETIAWANbin SOEGENG BOEDHIARTO memiliki saham 55% dan Sdr. KARMAN KLIWONmemiliki saham 45%, disamping itu terjadi pergantian Direktur dan Komisaris yaitudari Sdr. KARMAN KLIWON yang semula menjabat sebagai Direktur menjadiHalaman 11 dari 84 Putusan Nomor : 247/Pid.B/2014/PN PtiKomisaris sedangkan Sdr.

WahyuManunggal Jaya Rembang dan telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaituSaksi BUDHI SETIAWAN memiliki 55% dan Terdakwa memiliki saham 45%disamping itu terjadi pergantian Direktur dan Komisaris, yaitu Terdakwa yangsemula menjabat sebagai Direktur menjadi Komisaris, sedangkan Saksi BUDHIHalaman 51 dari 84 Putusan Nomor : 247/Pid.B/2014/PN PtiSETIAWAN menjadi Direktur, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

Tidak Ada Perubahan Kepemilikan Saham):12).Print out bukti pengiriman saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk(MABA) dari system ORCHID KSEI tertanggal 27 Agustus 2018 darirekening atas nama Rizal Irfan Shahab sebanyak 102.040.816lembar ke Deutche Bank AG, Cabang Jakarta, transaksi pindahsaham terjadi pada tanggal 28 Agustus 2018;13).Loan Agreement PT. AYOGA MEDIASA dan RIZAL IRFANSHAHAB tanggal 16 Agustus 2018;14).Pledge Agreement PT.

atas nama Rizal IrfanShahab tertanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 102.040.816 lembarsaham dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas;11).Fotokopi surat instruksi pindah saham dari nasabah tertanggal 27Agustus 2018 untuk memindahkan saham PT Marga AbhinayaAbadi, Tbk (MABA) dari rekening atas nama Rizal Irfan Shahab diPT Universal Broker Indonesia Sekuritas sebanyak 102.040.816lembar saham ke Deutche Bank AG, Cabang Jakarta denganperpindahan saham secara NCBO (No Change in BeneficialOwner/Tidak Ada Perubahan

Kepemilikan Saham);12).Print out bukti pengiriman saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk(MABA) dari system ORCHID KSEI tertanggal 27 Agustus 2018 dariHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020rekening atas nama Rizal Irfan Shahab sebanyak 102.040.816lembar ke Deutche Bank AG, Cabang Jakarta,transaksi pindahsaham terjadi pada tanggal 28 Agustus 2018;13).Loan Agreement PT.

Eoding 2.000 5.000, Paul Toding4.22.000 55.000 d Perubahan Kepemilikan Saham: Milik Saham Lama Pemilik Saham BaruNo Nama LBR NOM % LBR NOM %1, Abraham Toding, S.H., 15.500 38.750 2555 25.000 62.500 252. Ir. Ernest Toding 9.000 22.500 15 0 0 03. Florida Toding 9.000 22.500 15 0 0 04. Johan Toding 5.000 12.500) 8,3 5.000 12.500 55. Drs. Musa Toding 5.000 12.500) 8,3 5.000 12.500 56. Drs. Willem Toding 2.000 5.000 3,3 5.000 12.500 57. Frederick Toding 2.000 5.000) 3,3 5.000 12.500 58.

Elsye Toding 5.000 12.500 5Jumlah 60.000 150.000 100.0 100.000 250.000 100.0 Dengan Akte Perubahan Nomor61 Tahun 1992 tentang Perubahan Pengurus, Perubahan Kepemilikan Saham, Penjualan Saham dan pengeluaran Saham dalamPortofolio sebanyak 40.000 lembar, yang dibuat oleh Notaris Ny.

BPR Capta MuliaAbadi, namun tidak juga mendapat tanggapan yang baik, dengan alasan bahwaproses dan tahaptahap pengalihan saham telah dilakukan dengan benar;Bahwa suratsurat kuasa di bawah tangan yang dipergunakan oleh Pengurus PT.BPR Capta Mulia Abadi, yang seolaholeh dibuat dan ditandatangani oleh AbrahamToding, S.H., Baik dalam kapasitasnya sebagai pendiri, pemilik modal danpemegang saham dalam hal :1 Penerbitan akta perubahan;2 Perubahan susunan Pengurus;3 Perubahan kepemilikan Saham;4 Pernyataan

BPR, Capta Mulia abadiyang telah bertindak diluar kekuasaannya (ultra vires) melakukanperubahan pengurus, perubahan kepemilikan saham, pengalihan sahamdan pengeluaran saham dalam fortofolio diluar kehendak dan keinginanalmarhum Abraham Toding, S.H., baik sebagai pendiri maupun sebagaipemegang saham terbesar 25,8%, demikian juga tanpa sepengetahuan Ir.John Ernest Toding baik sebagai komisaris maupun pemegang sahamterbesar kedua yaitu 15%, dan dr.

Wahyu ManunggalJaya Rembang telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaitu SaudaraBUDHI SETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTO memiliki saham 55 % danSaudara KARMAN KLIWON memiliki saham 45 %, disamping itu terjadipergantian Direktur dan Komisaris yaitu dari Saudara KARMAN KLIWON yangsemula menjabat sebagai Direktur menjadi Komisaris sedangkan SaudaraBUDHI SETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTO menjadi Direktur (sesuaiAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PerseroanTerbatas PT.

Wahyu ManunggalJaya Rembang telah terjadi perubahan kepemilikan saham yaitu SaudaraBUDHI SETIAWAN bin SOEGENG BOEDHIARTO memiliki saham 55 % danHal. 3 dari 30 hal. Put.

sampaidengan Gugatan ini diajukan 24 April 2014, Penggugat telah menjadi Pekerjaselama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan dalam hubungan kerja dimaksudPenggugat selalu menerima gaji setiap bulannya dari Tergugat gaji terakhirsetelah ada perubahan strukur gaji sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta dua tigaratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang diterima Penggugat melalui transfersetiap bulannya ke rekening Penggugat sampai terakhir bulan Agustus 2013tidak menerima gaji lagi ;6 Bahwa pada bulan Juni 2013 terjadi perubahan

kepemilikan saham danperubahan susunan Direksi pada Tergugat sebagaimana Akta No. 47 tanggal 25Juni 2013 dibuat dihadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana,SH dan sejak Agustus2013 Tergugat menghentikan secara sepihak gaji yang biasanya diterimaPenggugat yaitu sejak Agustus 2013 dengan kata lain hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah terhenti secara sepihak ;7 Bahwa Penggugat telah mencoba untuk mempertanyakan penghentian secarasepihak hubungan kerja dimaksud kepada Tergugat namun Tergugat

kepemilikan sertaperubahan direksi atas perusahaan Tergugat yang selanjutnya diikuti pemutusanhubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat adalah cerminan pelanggaranhukum yang harus diselesaikan dengan mengacu kepada pasal 163 ayat (2) 212223UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan ;Bahwa dengan mempertimbangkan dasardasar terjadinya perkara a quo antaralain pemutusan hubungan kerja secara sepihak namun fakta sebenarnya yangdapat diungkapkan telah terjadi perubahan

kepemilikan saham yang berakibatpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat maka konsekwensi yang palingberdasar diterima Pengugat adalah penegakan hukum atas pasal 163 ayat (2) ataupasal 169 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan atau pasalpasal lainnya pada Undangundang atauperaturan yang berlaku di Indonesia;Bahwa dengan mempertimbangkan latar belakang penyebab diajukan perkara aquo adalah sebagai akibat perbuatan Tergugat memutus hubungan kerja secaasepihak

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham PT Prima Anaga Raina yang saat ini tercatat atas nama Tergugat ;Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Istana Cendrawasih Motor untuk memutuskan dan menetapkan pemberian persetujuan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengalihkan 600 (enam ratus) lembar saham yang tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat dan mencatatkan perubahan

kepemilikan saham dimaksud pada daftar pemegang saham perseroan;Memerintahkan Turut Tergugat I atau Kuasanya yang sah untuk melaporkan mengenai perubahan data perseroan dimaksud kepada Turut Tergugat IV agar dicatat dalam daftar perubahan data perseroan pada database sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia yang diselengarakan oleh Turut Tergugat IV;Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) PT Prima Anaga Raina untuk memutuskan dan menetapkan pemberian persetujuan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengalihkan 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham yang tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugat serta memberhentikan Tergugat dengan hormat atau menerima pengunduran diri Tergugat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan dari pengurusannya selama ini (Aquit et de charge) dan mencatatkan perubahan kepemilikan saham dimaksud pada daftar

Bahwa pada bulan Juni 2013 terjadi perubahan kepemilikan saham danperubahan susunan Direksi pada TERGUGAT sebagaimana Akta No 47tanggal 25 Juni 2013 dibuat dihadapan Notaris Putu Ngurah Aryana,SH dansejak Agustus 2013 TERGUGAT menghentikan secara sepihak gaji yangbiasanya diterima PENGGUGAT yaitu sejak Agustus 2013 dengan kata lainHal 3 dari 32 halaman Putusan PHI Nomor 04/Pdt.SusPHI/2014/PN Dpshubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terhentisecara Sepihak 222 n nn nnn nnn nnn nnn nn

kepemilikan saham Tergugat Ill diTergugat IV pada tanggal 7 Januari 2015 tanpa pemberitahuanataupun persetujuan dari Para Penggugat setelah Penggugat llmenjadi pemilik sah Tergugat Ill pada tanggal 6 Januari 2015Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebihbesar terhadap Para Penggugat yang mungkin terjadi di kemudianhari sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetapdan selesainya proses hukum di Hong Kong, kami memohon kepadaMajelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan

kepemilikan saham danperubahan status perusahaan Turut Tergugat , sampai denganadanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalamperkara ini. memerintahkan Turut Tergugat iV = =sesuai dengankewenangannya untuk mencatat dan membekukan perizinan,tidak memberikan perpanjangan perizinan, tidak memberikanperizinan baru (termasuk namun tidak terbatas izin ekspor),tidak mengeluarkan rekomendasi atau persetujuan terkaitperubahan data dan status perseroan termasuk namun tidakterbatas pada pemindahtanganan

izin, perubahan anggarandasar, perubahan direksi/komisaris, perubahan investasi dansumber pembiayaan, perubahan kepemilikan saham danperubahan status perusahaan Turut Tergugat sampai denganadanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalamperkara iniIV.

kepemilikan saham dan perubahan statusperusahaan Turut Tergugat , sampai dengan adanya putusan yangmemiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.Memerintahkan Turut Tergugat IV sesuai dengan kewenangannya untukmencatat dan membekukan perizinan, tidak memberikan perpanjanganperizinan, tidak memberikan perizinan baru (termasuk namun tidakterbatas izin ekspor), tidak mengeluarkan rekomendasi atau persetujuanterkait perubahan data dan status perseroan termasuk namun tidakterbatas pada pemindahtanganan

izin, perubahan anggaran dasar,perubahan direksi/komisaris, perubahan investasi dan sumberpembiayaan, perubahan kepemilikan saham dan perubahan statusperusahaan Turut Tergugat sampai dengan adanya putusan yangmemiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara iniMeletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerakmilik Para Tergugat yang perinciannya terdapat dalam Lampiran GugatanPara PenggugatDALAM POKOK PERKARA:Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan

ADHI DJOJO Keluar MasukPersero & Perubahan Kepemilikan Saham Nomor : 107 tertanggal 23November 2020, sebagai mana disebutkan dalam Poin 11 ( sebelas ).11. Bahwa dengan tidak dimasukanya pihak sebagaimana yang dimaksud padaPoin 10 ( sepuluh ) Jawaban Para Tergugat, maka dengan demikianGugatan Penggugat nyatanyata kurang pihak dan tidak lengkap dalammenarik pihakpihak dalam perkara a quo. ( Vide Putusan MA Nomor : 621K/Sip/1957 tertanggal 25 Mei 1997; Putusan MARI Nomor : 1078 K/Sip?

Adhi DjojoKeluar masuk Persero & Perubahan Kepemilikan Saham Nomor 107,tanggal 23 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebutdiberi tanda P4;Fotokopi dari fotokopi AHU0036186AH.01.16 Tahun 2020, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 004/PEM/PRY/X1/2020,tanggal 25 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P6;Asli dan fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 106, tanggal 26 September2019

ADHI DJOJO Keluar MasukPersero & Perubahan Kepemilikan Saham Nomor : 107 tertanggal 23November 2020, sebagai mana disebutkan dalam Poin 11 ( sebelas ).Bahwa dengan tidak dimasukanya pihak sebagaimana yang dimaksud padaPoin 10 ( sepuluh ) Jawaban Para Tergugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat nyatanyata kurang pihak dan tidak lengkap dalam menarik pihakpihak dalam perkara a quo. ( Vide Putusan MA Nomor : 621 K/Sip/1957tertanggal 25 Mei 1997; Putusan MARI Nomor : 1078 K/Sip/1972 tertanggal 11November

ADHI DJOJOKeluar Masuk Persero & Perubahan Kepemilikan Saham Nomor : 107tertanggal 23 November 2020, dengan mengingat terhadap pihak dalamperkara dapat diberikan beban pembuktian, maka majelis berpendapat bahwakeberadaan notaris sebagai pembuat akta yang menjadi dasar penerbitan :AHU0036136AH.01.16.

PDT/2021/PT.BDG.14.15.DATA NOTARISNama Notaris : BENEDIKTUS ANDI WIDYANTO, SHKedudukan Notaris : KOTA TANGERANG SELATANNomor Akta : 38Tanggal Akta : 22 Februari 2018PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAMKOMISARIS : WILLYANTO LIM, Pemegang 4.750Lembar SahamDIREKTUR : HENDRA GUNAWAN, Pemegang 250 LembarSahamBahwa berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23November 2018 Nomor: 503/2035/SHMDK/DPMPTSP/XI/2018, Hal:Persetujuan Perubahan

Kepemilikan Saham PT.

Saat ini peraturan tersebutHalaman 11 dari 37 halaman, Putusan No. 345/PDT/2021/PT.BDG.telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara), didalam Pasal 27ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 dinyatakan bahwa setiapperubahan direksi dan komisaris, perubahan anggaran termasuk perubahan modal,serta perubahan kepemilikan saham, sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukumdan Ham, HANYA DAPAT DILAKSANAKAN

kepemilikan saham,sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham, hanya dapatdilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, berikut kutipannya:Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan No. 345/PDT/2021/PT.BDG.17.18.B.Dalam hal pemegang IUP dan IUPK akan melakukan perubahan saham sertadireksi dan/atau komisaris wajib terlebin dahulu mendapatkan rekomendasiDirektur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sebelum didaftarkan padaKementerian Hukum dan Ham.Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal

101 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No, 23Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara(PP 23/2010) (yang mana telah diubah terakhir kali melalui PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima PP 23/2010)pemegang IUP wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya(RKAB) yang memuat rencana kerja untuk satu tahun kedepan termasukapabila terdapat rencana perubahan direksi dan komisaris, perubahan modaldasar bahkan perubahan kepemilikan saham.