No. 1347K/Pid .Sus/2010Bahwa sebagai seorang dokter apalagi sebagai dokterspesialis Obstetri dan Ginekologi (Kandungan),terdakwa dr Bukhari SpOG wajib membuat rekam medisatas semua diagnosa terhadap seorang pasien dalamkondisi apapun yang berguna untukmempertanggungjawabkan hal hal yang diperoleh dalammelaksanakan praktek kedokteran terhadap pasiennya.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79huruf bo Undangundang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca

tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Langsa tanggal 8 September 2009 sebagaiberikut1.3.Menyatakan terdakwa dr Bukhari SpOG sebagai dokterspesialis kebidanan dan kandungan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana diaturdalam Pasal 79 huruf b Undangundang Nomor 29 Tahun2004tentang Praktek Kedokteran sesuai Surat Dakwaan..

Kedokteran ;DAN :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa dr.

Kedokteran yaituunsur Dengan Sengaja terpenuhi?

Sedangkan Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana telah memenuhi persyaratan seseuai denganUndangUndang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran danPeraturan Menteri Kesehatan No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;.

No.No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran dalamPasal 9 ayat (1) sebagai berikut:1.

Sehubungan dengan itu Kollegium IImuBedah Indonesia menyatakan yang bersangkutan berkompeten untukmenjalankan Praktek Kedokteran Bidang Ilmu Bedah di Indonesia. Hal inidihubungkan pula dengan Pasal 1 angka 4 UndangUndang No.29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran disebutkan bahwa : Sertifikat Kompetensiadalah Surat Tanda Pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter ataudokter gigi untuk menjalankan praktek di seluruh Indonesia. BahwaHal. 62 dari 68 hal.

Terhadap pasienAMINAH tidak dilakukan tindakan;Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan Ahli Konsil KedokteranIndonesia (KKI) Prof Dr.drHERKUTANTO,Sp.F(K) menyatakan ketentuanPasal 29 ayat(1) U ndangUndang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran menentukan Setiap Dokter yangmelakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat TandaRegistrasi Dokter dan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi dan diatur lebihlanjut dalam Pasal 33 bahwa Surat Tanda registrasi tidak berlaku

Kedokteran atau Kedua Pasal 76 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, sedangkanuntuk memberikan penafsiran atas fakta persidangan tersebut merupakanhal yang berada dalam kewenangan sebagaimana yang ditentukan pasal 1angka 14 KUHAP jo.77 KUHAP jo putusan Mahkamah Konstirusi (MK)Nomor.21/PUUXII/2014 terkait dengan Penetapan Tersangka, sehingga haltersebut akan membentuk suatu penerapan hukum yang keliru danmenyesatkan (mislead) serta mengandung unsur persangkaan

kedokteran tanpaHal. 25 dari 27 hal.

Saksi MUHAMMAD IQBAL EL MUBARAK:Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk diambil keterangannya di mukaPenyidik Polda Metro Jaya terkait dengan peristiwa penggerebekan ditempat Praktek Kedokteran Erpour Jalan Kramat VI, No.15,Rt.002/Rw.001, Kel.Kenari, Kec.Senen Jakarta Pusat.Bahwa saksi selaku pihak IDI Jakarta Pusat ikut dalam tim gabungan saatmelakukan penggerbekan di tempat praktek kedokteran di Erpour JalanKramat VI, No.15, Rt.002/Rw.001, Kel.Kenari, Kec.Senen Jakarta Pusattersebut.Bahwa sebelumnya

foto ditempat saksi sedangmenjalankan operasai sedot lemak tersebut.Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya operasai sedot lemak tersebutdari Face book, kemudian disampaikan dari temanteman saksi, bahwa ditempat Praktek Kedokteran Erpour Jalan Kramat VI, No.15,Rt.002/Rw.001, Kel.Kenari, Kec.Senen Jakarta Pusat ada dokter yangbernama dr.RUDY bisa melakukan operasi sedot lemak,Halaman 8, Perk.

Pst.Bahwa magang adalah lazim di dunia kedokteran, bagi dokterdokter yangmagang akan banyak ditemukan triktrik praktek kedokteran yang tidakdidapat di masamasa pendidikannya;Bahwa SIP dan STR adalah instrumen yang digunakan untuk melakukankonsolidasi terhadap seluruh dokter, di Indonesia ini meniru sama denganyang berlaku di Inggris;2. dr.

Kedokteran Erpour Jalan Kramat VI, No.15,Rt.002/Rw.001, Kel.Kenari, Kec.Senen Jakarta Pusat ada dokter yang bisamelakukan operasi sedot lemak,Bahwa berdasarkan informasi tersebut DIEN NEYLLA FURRY. berminat lalupada tanggal 25 April 2016 saksi pergi ketempat Praktek Kedokteran ErpourJalan Kramat VI, No.15, Rt.002/Rw.001, Kel.Kenari, Kec.Senen Jakarta Pusatdan bertemu langsung dengan dr.RUDY ;Bahwa saksi DIEN NEYLLA FURRY. melakukan operasi sedot lemak di tempatPraktek Kedokteran Erpour Jalan Kramat

Pst.Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 13.30 Wib saksi DIEN NEYLLAFURRY.datang di tempat Praktek Kedokteran Erpour Jalan Kramat VI, No.15,Rt.002/Rw.001, Kel.Kenari, Kec.Senen Jakarta Pusat bertemu denganterdakwa dr.RUDY dan terdakwa dr.ARIF selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wibkedua terdakwa tersebut yakni dr.RUDY dan dr.ARIF membantu Dr. dr. RezaYuridian, Sp.

kedokteran tanpa memilikiHalaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.

kedokteran di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dandirumah Terdakwa di Perum Griya Melati Indah Il Blok E No.1819Kec.Kepanjenkidul Kota Blitar ;Bahwa, terhitung tanggal 17 April 2014 hingga 11 September 2014, SIP(surat ijin praktek) untuk melakukan praktek kedokteran tersebut telah habismasa berlakunya tanpoa Terdakwa ketahui mengingat kesibukan Terdakwakarena pada waktu itu Terdakwa satusatunya ahli beda tulang belakang yangberada di Karasidenan Kediri, dimana Terdakwa berpendapat seharusnyamerupakan

Kedokteran (SIP) dan SuratTanda Registrasi (STR) habis masa berlakunya atasan atau Direktur RumahSakit yang bersangkutan melaporkan ke Dinas Kesehatan setempat ;% Bahwa dokter praktek yang Surat Izin Praktek Kedokteran (SIP) dan SuratTanda Registrasi (STR) habis masa berlakunya, beda dengan dokter yangtidak punya Surat Izin Praktek Kedokteran (SIP) dan Surat Tanda Registrasi(STR), dimana kalau izinnya habis masa berlakunya (SIP dan STR)persyaratan pengurusannya berbeda kalau habis masa berlakunya

(K) Spine yang di duga telah dengan sengajamelakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi (STR)dar/atau Surat jin Praktek (SIP) dimana SIP dan STR milik Terdakwa telahhabis masa berlakunya ;> Bahwa benar, saksi Ir.

Kedokteran, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 2260 kK/Padt/2015membuktikan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telahlalai (wanprestasi) karena berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 Praktek Kedokteran, ditentukan:(2) ljin Praktek Kedokteran hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga)tempat;(3) Satu Surat Ijin Praktek hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat Praktek;Dari fakta tersebut dapat disimpulkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dimungkinkan lagi diuruskan

Kedokteran yang menentukan Setiapdokter dan dokter gigi yang melakukan Praktek Kedokteran diIndonesia wajib memiliki Surat Ijin Praktek dan Pasal 29 ayat (1)yang menentukan Setiap dokter yang melakukan Praktekkedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda RegistrasiDokter;Bahwa bedasarkan faktafakta dipersidangan seluruh buktibuktitertulis yang diajukan Penggugat berupa bukti P.1 sampai denganbukti P.5, tidak terdapat satupun bukti berupa Surat TandaHal. 19 dari 36 hal.

Putusan Nomor 2260 kK/Padt/20152.4.Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek sebagaimana disyaratkanPasal 29 ayat (1) dan Pasal 36 Undang Undang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran ditambahkan lagi denganketerangan saksisaksi dr.

Bahwa Berdasarkan Pasal 36 Undangundang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran yang menentukan Setiap dokterdan dokter gigi yang melakukan Praktek Kedokteran di Indonesiawajiob memiliki Surat Ijin Praktek dan Pasal 29 ayat (1) yangmenentukan Setiap dokter yang melakukan praktek Kedokteran diIndonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter;2.

dokter dan dokter gigi yang melakukan Praktek Kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat ijin Praktek dan Pasal 29 ayat (1) yangmenentukan Setiap dokter yang melakukan Praktek Kedokteran diIndonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter;Hal. 31 dari 36 hal.

(Vide, Sudah sesuaidengan ketentuan Pasal 51 huruf a UndangUndang No.29Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran)..

Jkt.SelPenggugat saat itu tidak memiliki dan tidak menunjukkan suratkuasanya maka menurut aturan hukum praktek kedokteran jelastidak diperkenankan.e.

No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ataupun tidak sesuai dengan ilmu diagnosis kedokteran, karena :a.

Praktek Kedokteran atau puntidak sesuai dengan ilmu diagnosis kedokteran, karena :a.

Kedokteran.

Menyatakan Terdakwa HADI SUSANTO terbukti secara sah bersalahmelakukan tindak pidana dibidang Praktek Kedokteran sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 77 Jo Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 29Tahun 2004 dan Penipuan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1)sebagaimana tersebut dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;2.

Mimika adalah mengurusi masalah administrasi,kepegawaian dan keuangan yang mana didalamnya juga termasukmengurus Surat Ijin Praktek (SIP) bagi dokter/dokter gigi yang inginmelakukan praktek kedokteran di Kabupaten Mimika dan juga mengurusiin mendirikan dan operasional Klinik di Kabupaten Mimika ; Bahwa setahu saksi syarat yang harus dipenuhi bagi seorang dokteryang ingin melakukan praktek kedokteran di Kabupaten Mimika, yaitu :.

Sus/2019/PN Tim Bahwa sudah banyak pasien = yang pernah Terdakwatangani ; Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktek kedokteran tersebut tanpadilengkapi dengan Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasisebagai dokter serta Terdakwa juga tidak tercatat sebagai anggota didalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Mimika ; Bahwa kemudian Terdakwa berkenalan dengan sdr.

Sus/2019/PN Tim Bahwa benar perlengkapan/alat yang biasanya Terdakwa gunakan saatmelakukan praktek kedokteran adalah stetoskop, ampul, jarum suntik dan alat deteksi kadar oksigen dalam darah ; Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa pernah merawat ataumenangani pasien atas nama sdr. ABDUL WAHID ACHBERIA dengan caraTerdakwa mengambil sampel darah, memasang infus dan menyuntikanvitamin kepada sdr.

Kedokteran Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Mks (ahli hukum dibidang praktek kedokteran dari Sekjend.Kes R.1))menerangkan sebagai berikut: perbuatan terdakwa Dr.M.Nazip dengan peransebagai dokter umum yang melakukan aborsi tersebut tidak dibenarkan olehaturan perundangundang yang berlaku, terutama undangundang bidangtenaga kesehatan atau tindak pidana bidang praktek kedokteran atau tindakpidana bidang kesehatan.

Pasal 73ayat (1) dan ayat (2) UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,2.

Pasal 73 ayat(1) dan ayat (2) UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;2.

,Mks., (ahli hukum praktek kedokteran) keterangan diBerita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwamenurut ahli perbuatan terdakwa Dr.M.Nazip dengan peran sebagaidokter umum yang melakukan aborsi tersebut tidak dibenarkan oleh aturanperundangundang yang berlaku, terutama undangundang bidang tenagakesehatan atau tindak pidana bidang praktek kedokteran atau tindak pidanabidang kesehatan.

Mks (ahli hukumdibidang praktek kedokteran) mengatakan sebagai berikut: perbuatanSdr.Dr.M.Nazip sebagai dokter umum yang melakukan aborsi, Sdr.ZAENATHTUTUPOLY yang mengelola Klinik Pratek Dokter Dr.Ihsan Oetama,Sp.OG,Sdri. RETNO PUJIASTUTI dan Sdri.

kedokteran dantidak pula menyebabkan batalnya keputusan MKDKI(Keputusan Obyek SengketaIl)Adalah merupakan pertimbangan Judex Facti yangbertentangan dengan isi Pasal 70 Undangundang No. 29 Tahun2004 tentang Praktek kedokteran Jo.

, Terhadap pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta yang mengambil alin serta kelirumempertimbangkan isi Pasal 64 UndangUndang No.29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran tersebut diatas adalah merupakanpertimbangan Judex Facti yang bertentangan UndangUndangNo.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Perkonsil No.2Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus DugaanPelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi..

fungsi dan tugas MKDKI(Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), tatacara penanganan kasus, tata cara pengaduan dan tata carapemeriksaan serta pemberian keputusan diatur denganPeraturan Konsil Kedokteran IndonesiaBahwa, menurut Pasal 70 UndangUndang No.29 Tahun 2004tentang Praktek Kedokteran Jo.

Perkonsil No.2 Tahun 2011menyebutkan bahwa tata cara penanganan kasus serta pemberiankeputusan atau untuk menentukan ada tidaknya kesalahan praktekkedokteran bukan diatur menurut Pasal 64 UndangUndang No.29Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran melainkan diatur menurutPeraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.2 Tahun 2011Sebagaimana tegastegas disebutkan oleh ketentuan Pasal 70UndangUndang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran..

Pasal 69, Pasal 70 Undangundang No. 29 Tahun2004 tentang Praktek kedokteran.3.

kedokteran sehingga hal tersebut bertentangan denganUndangundang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran ;Bahwa didalam Undangundang tersebut diatur juga sangsi pidana bagi yangmelanggar.

Suatu sebab yang halal ;Menimbang, bahwa oleh karena surat Perjanjian yang dibuat olehPembanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi adalahmenyangkut kerja sama dokter, maka surat Perjanjian yang dibuat tersebutsangat berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undangundang Nomor 29Tahun 2004 dinyatakan :Ayat ( 1 ) : setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran diIndonesia

wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surattanda registrasi dokter gigi ;Menimbang, bahwa Pasal 35 Undangundang Nomor 29 Tahun 2004ayat (1) menyebutkan :Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyaiwewenang melakukan praktek kedokteran sesuai dengan pendidikan dankompetensi yang dimiliki ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat ( 1 ) dan Pasal 35 ayat(1) Undangundang Nomor 29 Tahun 2004, bahwa dokter atau dokter gigimempunyai wewenang untuk melakukan

praktek kedokteran harus mempunyaisurat tanda registrasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Udangundang Nomor 29Tahun 2004, setiap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktek kedokterandi Indonesia wajib memiliki surat izin praktek ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat ( 1 ) UndangundangNomor 29 Tahun 2004 dinyatakan : surat izin praktek sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 dikeluarkan oleh Pejabat kesehatan yang berwenang dikabupaten/ kota tempat praktek kedokteran atau kedokteran gigi

dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat ( 1 ) UndangundangNomor 29 Tahun 2004, dinyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yangdengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tandaregistrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1 ) dipidana denganHalaman 25 Putusan No. 262/PDT/2018/PT.DKIpidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undangundang Nomor 29Tahun 2004,

Pada tanggal 27 Oktober 2007 dikamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat TV Madiun(Rumah Sakit D.K.T), terdakwa sendiri (tidak tergabung dalam team dokter ahli) dan hanyadibantu 4 (empat) orang perawat telah melakukan operasi mengangkat/membuang tumor,dan melakukan penyambungan usus secara langsung terhadap Johanes Tri Handoko.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 UURI No.29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran ;DANKEDUA :Bahwa ia terdakwa dr.

Terdakwa di dakwa melanggar ketentuanpasal 76 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang unsurunsurnya sebagaiberikut :281. Setiap Dokter ;2. Dengan Sengaja Melakukan Praktek Kedokteran tanpa memiliki Surat Ijin Praktek ;Ad. 1.

Teori Pengetahuan ;Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengatahuiunsurunsur yang diperlukan menurut rumusan wet ;Menimbang.............29Menimbang, bahwa kesengajaan di sini menurut Majelis Hakim adalah kehendak untukmelakukan praktek kedokteran itu sendiri sedangkan akibat dari praktek kedokteran itu sendirihanyalah merupakan akibat saja ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktek kedokteran sesuai dengan ketentuanpasal 1 UU Nomor 29 tahun 2004 adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh dokter ataudokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakahterdakwa telah melakukan praktek kedokteran bertempat di RS DKT madiun atau tidak ?

Kedokteran kesehatan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa SEGAH, Amd.Kep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjalankan praktek Kedokteran, praktek Pelayanan Kesehatan dan praktek Kefarmasian tanpa izin .;2.

di persidangan;Telah pula mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umumtanggal 14 Nopember 2016 yang pada pokoknya meminta supaya MajelisHakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :1,Menyatakan Terdakwa SEGAH, Amd.Kep bersalah melakukan tindak pidana "PraktekKedokteran, menjalankan praktek Pelayanan Kesehatan tanpa izin dan melakukanpraktek kefarmasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 78 UU RI NO.29tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran, Pasal 86 ayat (1) UU RI NO.36 tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan Dan Pasal 198 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa SEGAH, Amd.Kep tersebut berupa pidana penjaraselama selama : 1 (Satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denganperintah agat terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Kurungan;Menyatakan barang bukti berupa :) 6 (enam) buah infus set merk Terumo

Kedokteran dan Kedua pasal 86 ayat (1) UU RINo36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Ketiga pasal 198 UU RI No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim akanmembuktikan satu persatu dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dakwaan kesatu pasal 78 UU RI No. 29 tahun 2004tentang praktek Kedokteran memiliki unsurunsur sebagai berikut:1.

Pemilik Klinik sudah melanggar perianiian untuk tidak melakukan tindakan, pengadaan obatobatan diluar standar dan kewenangannya.Menimbang, bahwa berdasarkan uaraian diatas maka unsur kedua dakwaan KetigaPenuntut umum telah terpenuhi dan terbukti ;Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2016/PN SrgMenimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, makaMajelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Kesatu pasal 78 UU RINo. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Kedua pasal

Kedokteran, pasal 86 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2014 tentang tenagakesehatan pasal 198 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;, UU Nomor 8 tahun1981 Tentang KUHAP serta Peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Kedokteran (vide bukti T17), sebagaimanatelah diuraikan di atas jo.

Kedokteran (videbukti T17), jo.

Kedokteran (vide bukti T17) jo.

BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg, terbuktibersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan PraktikKedokteran Tanpa Memiliki Surat Ijin Praktik sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 76 Undang Undang No. 29 Tahun 2004tentang Praktek Kedokteran, dalam surat dakwaan Kesatu ;2. Dan menyatakan pula Terdakwa dr.

BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg,terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja TidakMemenuhi Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai DenganStandar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 79 Undang Undang No. 29 Tahun 2004tentang Praktek Kedokteran, dalam surat dakwaan Kedua;3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana dendasebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;4.

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan hukumatau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh karena tidakmempertimbangkan secara utuh mengenai Pasal 76 UndangUndangNomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan hukumatau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, olehkarena mengenai ketentuan Pasal 79 huruf c UndangUndang Nomor : 29Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menyatakan bahwa padatanggal 25 Oktober 2007 sekitar pukul 16.00 WIB dilaksanakan operasipengangkatan tumor pada usus besar bagian bawah pasien Yohanes TriHandoko operasi dilakukan oleh Tim yang terdiri

Kedokteran, namun judex facti keliru dalam halmengaitkan unsurunsur dari Pasal 76 tersebut dengan keadaan darurat",padahal tidak ada relevansinya karena kondisi pasien bukanlah dalamkeadaan darurat, sebab bukankah Terdakwa telah melakukan pemeriksaanterhadap korban beberapa kali sebelum dioperasi.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu.Bahwa terhadap dakwaan Kedua Pasal 79 huruf c UndangUndang Nomor :29 Tahun 2004, setelah

(Vide, Bukti Terlampir) ;Surat Tanda Registrasi sebagai dokter (STR) dan Surat jin Praktek Penggugattersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 1 angka 2, angka 7,angka 8, Pasal 36 UndangUndang Nomor 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran ;4 Bahwa, Selama Penggugat berpraktek di beberapa Rumah Sakit atau selamabertugas menjalankan Praktek Kedokteran selalu menjalankan tugasnya denganbaik sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ;5 Bahwa, Pada tanggal 20 April 2011 Penggugat

serta dokterdokter lainnya(Team Dokter) telah sepakat dengan pasien (Santy Mulyasari beserta suami)akan melakukan tindakan Seksio Sesaria dan Tubektomi pada usia kehamilan 38Minggu dan selama melakukan persiapanpersiapan persalinan ataupun dalampelaksanaan persalinan, tindakan yang dilakukan Penggugat terhadap pasiensudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan didalam Pasal 39, Pasal 40,Pasal 44, Pasal 45, Pasal 50 huruf b, Pasal 51 UndangUndang Nomor 29 tahun2004 tentang Praktek Kedokteran maupun

Kedokteran terhadap pasien yang bernama Santy Mulyasarisecara benar dan sesuai dengan prosedur maupun Kode Etik yang berlaku.

kedokteran Jo.

Kedokteran Jo.

yangtelah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ALI, terbukti secara sah dantemeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja menggunakanalat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat yang menimbulkan kesan seolaholah yang bersangkutanadalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasidokter atau surat ijin praktik sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 78 UURI No.29 tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran ;.

dan Karyawanto termasuk sebuah tindakan operasiyang tergolong operasi besar,dan hanya boleh dilakukan oleh dokter bedahnamun meskipun terdakwa bukan seorang dokter apalagi dokter bedahtetapi terhadap pasiennya terdakwa mengesankan seolaholah dirinyaadalah dokter yang telah mempunyai surat tanda registrasi dokter atau suratijin praktik sehingga terdakwa dapat melakukan tindakan operasi tersebut .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78UURI No. 29 tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran .ATAU KEDUA :Bahwa terdakwa MOHAMMAD ALI dengan dibantu oleh DAVIDSAPUTRO dokter, HERI AFANDI Amd.

tahun2004 tentang Praktek Kedokteran) sedangkan surat izin praktik adalah buktitertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akanmenjalankan ...........29menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan (Vide Pasal 1butir ke 7 UURI No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran) ;Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam melakukan operasi hemoroid/ambeien terhadap pasienKaslikan yang bertindak sebagai operastor atau yang melakukan