., dalam ulasan hukumnya mengenai"Pemberantasan Rentenir sebagai perwujudan pemerataan keadilan" dan dimuatdalam Varia Peradilan Tahun II, Nomor 17, Pebruari 1987, beliau ada mengajukan 3(tiga) pertanyaan sebagai berikut:a Apakah kita sudah yakin bahwa praktek rentenir harus diberantas karena tidaksesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia?;b Apakah hukum sebagai suatu /iving institution" mampu untuk memberantaspraktek rentenir ?

; dan;c Apakah kita sanggup memberi isi kepada hukum yang berlaku sehingga padaumumnya mampu mengayomi masyarakat dan khususnya mampu untukmemberantas praktek rentenir ?;Prof.

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukumdalam menjalankan usahanya, karena Tergugat Rekonpensi sudahmelakukan praktek Rentenir dan telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan peraturandibidang Perbankan dan lagi Tergugat Rekonpensi tidak memiliki izin usahadibidang pinjam meminjam uang dan tidak membayar pajak penghasilan/pendapatan kepada Negara ( tidak membayar PPn/ PPH );3.

Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dalam menjalankan usahanya, karena Tergugat Rekonpensi sudahmelakukan praktek Rentenir dan telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan atau bertentanngan denganperaturan dibidang Perbankan dan lagi Tergugat rekonpensi tidak memilikiizin usaha dibidang pinjam meminjam uang dan tidak membayar pajakpenghasilan/pendapatan kepada Negara (tidak membayar PPn/ PPH );.

Tergugat adalah pihak yang kalah,maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan ini;DALAM REKOVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekovensi dariPenggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa gugatan Rekovensi ini pada pokoknya TergugatRekonvens/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukumdalam menjalankan usahanya, karena Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi sudah melakukan praktek

Rentenir dan telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan atau bertentangan denganperaturan dibidang Perbankan dan lagi Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi tidak memiliki izin usaha dibidang pinjam meminjam uang dan tidakmembayar pajak penghasilan/ pendapatan kepada Negara ( tidak membayarPPn/ PPH );Menimbang, bahwa Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensimembantah yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekovensi/PenggugatKonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena

Pada alasan nomor 13 diperlihatkan adanya praktek rentenir yaknimeminjamkan uang dengan dalih mengajak kerjasama tetapi berakhirjebakan dengan bunga tinggi ; Menurut hukum Islam praktek meminjamkan uang dengan bungasangat tinggi / rentenir adalah merupakan dosa besar yang manasemua ibadahnya tidak akan diterima dan menjadi ahli penghunineraka.bahkan menurut Pemerintah pun barang' siapa yangmemberikan pinjaman dengan bunga tinggi melebihi bunga bank yangberoperasi maka dikategorikan bank gelap dan

Perlumenjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusangugatan perdata ini adalah bahwa Tergugat sudah tidak punya kekayaanapapun yang bisa menjadi sita eksekusi (sita jaminan) sehingga siasiadan mubazir saja kalau proses gugatan di pengadilan berakhir tanpa adabarang atau kekayaan yang bisa menjadi sita eksekusi.Demikian jawaban Tergugat dan mohon Bapak Hakim yang terhormat bisamengerti adanya dan turut membantu menumpas praktek rentenir yangberedar Saat INI ; nn nn nnn nnn ren nnn nnn

Dengandemikian telah jelas, melalui dalildalil gugatannya sendiri yangtidak konsisten (vide posita angka 6, 14, dan 15 gugatanPenggugat tanggal 6 Februari 2017) ditemukan fakta bahwaPenggugat telah mengakui bahwa dirinya sebenarnya telahmelakukan praktek rentenir ketika memberikan bantuan modal /pinjaman / hutang kepada Tergugat;Bahwa Tergugat menolak apabila didalikan membuat SuratPernyataan tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 6 Agustus 2016secara sukarela karena kedua surat tersebut memuat kejanggalanterutama

rentenir dalammemberikan bantuan modal/pinjaman/hutang kepada Tergugat, karenaternyata Penggugat pun meminjam uang dari orang lain.

Fakta tersebutdi atas membukti bahwa sebenarnya Tergugat Rekonpensi benarbenarmenjalan praktek rentenir;Bahwa akan tetapi sejak terbitnya surat pernyataan tanggal 13 Juli2016 tersebut kondisi keuangan Penggugat Rekonpensi belummembaik sehingga belum dapat mengangsur.

Apabila Tergugat Rekonpensi menerapkanbunga atau denda tersebut dengan etiked baik dan benar serta tidakmenjalankan praktek rentenir maka jumlah bantuanmodal/pinjamar/hutang dalam Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2016tidak akan mencapai Rp. 230.000.000, dan nominal dalam SuratPernyataan tanggal 6 Agustus 2016 tidak akan tertulis Rp.320.000.000;Bahwa besarnya jumlah pinjaman tanpa merinci bantuanmodal/pinjamar/hutang baru oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimanatertulis dalam Surat Pernyataan tanggal

Rp. 331.000.000 (tiga ratustiga puluh satu juta rupiah) diperoleh Tergugat Rekonpensi secaramelawan hak, dengan caracara yang cenderung kasar dan diperolehdari praktek rentenir serta tanpa etiked baik maka PenggugatRekonpensi selaku pihak yang dirugikan oleh perbuatan TergugatRekonpensi menuntut pengembalian kelebihan bayar tersebut danTergugat Rekonpensi wajib mengembalikan kelebihan bayar tersebut;Bahwa karena gugatan balik ini timbul karena gugatan asal TergugatRekonpensi yang telah menggugat

Bahwa terdakwa adalah sebagai koordinator aksi sedangkanWiga Haryadi sebagai pemimpin aksi.e Bahwa sebelum melakukan unjuk rasa ada pemberitahuanterlebih dahulu.e Bahwa titik kumpul adalah di Kampus UNA Kisaran dan sekirapukul 11.00 Wib tiba di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM.e Bahwa tuntutan pengunjuk rasa adalah agar Dinas UMKMbertanggungjawab dan mengurus koperasikoperasi yangmenjalankan praktek rentenir, namun saat itu Dinas UMKMtetap menyatakan tidak ada praktek rentenir.

Asahan.Bahwa terdakwa adalah sebagai pemimpin aksi sedangkanTaufik Hidayah sebagai koordinator aksi.Bahwa sebelum melakukan unjuk rasa ada pemberitahuanterlebih dahulu.Bahwa titik kumpul adalah di Kampus UNA Kisaran dan sekirapukul 11.00 Wib tiba di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM.Bahwa tuntutan pengunjuk rasa adalah agar Dinas UMKMbertanggungjawab dan mengurus koperasikoperasi yang20menjalankan praktek rentenir, namun saat itu Dinas UMKMtetap menyatakan tidak ada praktek rentenir.Bahwa 2 minggu sebelum

Sabar Sembiring bahwasannya apa yangdisampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah hal yangserius dan harus ditindaklanjuti.Bahwa tulisan tersebut untuk membuat preasure kepada SabarSembiring yang mana maksudnya aksi akan kembali 3 hari lagidengan massa yang lebih banyak.Bahwa terdakwa juga menuliskan Kantor rentenir, dan saksitahu itu adalah Kantor Dinas Koperasi dan UMKM, namunterdakwa menulis itu maksudnya adalah bahwa koperasikoperasi banyak yang melakukan praktek rentenir sementaraDinas Koperasi

Pada alasan nomor 13 diperlihatkan adanya praktek rentenir yakni meminjamkanuang dengan dalih mengajak kerjasama tetapi berakhir jebakan dengan bungatinggi.Menurut hukum Islam praktek meminjamkan uang dengan bunga sangattinggi /rentenir adalah merupakan dosa besar yang mana semua ibadahnya tidakakan diterima dan menjadi ahli penghuni neraka.bahkan menurut Pemerintah punbarang siapa yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi melebihi bungabank yang beroperasi maka dikategorikan bank gelap dan bisa

Perlu menjadi perhatian dan pertimbanganMajelis Hakim dalam putusan gugatan perdata ini adalah bahwa Tergugat sudah tidakpunya kekayaan apapun yang bisa menjadi sita eksekusi (sita jaminan) sehingga siasia dan mubazir saja kalau proses gugatan di pengadilan berakhir tanpa ada barang ataukekayaan yang bisa menjadi sita eksekusi.Demikian jawaban Tergugat dan mohon Bapak Hakim yang terhormat bisa mengertiadanya dan turut membantu menumpas praktek rentenir yang beredar saat ini.Menimbang, bahwa atas

./20155 persen dari Para Pemohon Kasasi;Bahwa penukaran Bilyet Giro dengan uang tunai yang tanggal jatuhtemponya mundur itu sudah membudaya di kalangan perdagangan batik diKota Pekalongan, dimana di Kota Pekalongan hal tersebut namanya prakteklisit dan praktek lisit juga merupakan praktek rentenir karena memotonguang yang ditukarkan tersebut sebesar 20 persen sampai dengan 15 persen;Dan perlu ditegaskan bahwa: Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasiadalah rentenir/lisit yang terbesar di kota Pekalongan

;Bahwa praktek rentenir adalah merupakan suatu perbuatan pidana,sehingga Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan pidana;Bahwa penukaran Bilyet Giro maupun Tanda Terima dari Kospin Jasa yangtidak ada dananya (vide bukti P.8 sampai dengan P.90) adalah merupakansuatu perbuatan pidana;Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang dalilnya menyebutkan ParaPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi hubungannya jual beli kaintexstil dengan pembayaran Bilyet Giro dan Tanda Terima dari Kospin Jasayang tidak ada dananya

Atau faktor yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak14sehingga adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salahsatu syarat sah nya suatu persetujuan menjadi tidak ada atau hilang;Dengan adanya tindakan penyalahgunaan kesempatan/keadaan tersebut Tergugat telahmenjadi korban praktek rentenir yang terselubung;Caracara ini mirip dengan caracara yang dilakukan oleh oknumoknum dalam melakukanpraktek bank illegal atau praktek "Rentenir", yang jelasjelas bertentangan

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilanuntuk tidak mempertimbangan serta mengenyampingkan dalildalil gugatan Penggugatkarena jelas mengandung sifatsifat melawan hukum dan selanjutnya mohon dapatkiranya Majelis hakim menyatakan menolak gugatan Pengugat tersebut seluruhnya ;Hal ini dimohon dengan sangat untuk menyelamatkan agar jangan sampai Tergugatterjebak dan menjadi korban praktek rentenir;DALAM REKONVENSI :1.

Atau faktor yang menggangu keseimbangan antara kedua belah pihak sehinggaadanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satusyarat sah nya suatu persetujuan menjadi tidak ada atau hilang ;Dengan adanya tindakan penyalah gunaan kesempatan / keadaan tersebut PenggugatRekonvensi telah menjadi korban praktek rentenir yang terselubung;Caracara ini mirip dengan caracara yang dilakukan oleh oknumoknum dalam melakukanpraktek bank illegal atau praktek "Rentenir".

Bahwa di dalam praktek hutang piutang dengan berkedok BagiHasil yang diikuti dengan Bunga, sebagaimana tersebut diatas,sangat menyerupai dengan praktek RENTENIR (Pelepasan Uang/LintahDarat), ditambah lagi dengan jaminan sertifikat SHM asli Nomor 176milik Ny Rahaloes (nenek Penggugat) yang terletak di Cisarua, Puncak,Kabupaten Bogor. Hal ini sangat merugikan Penggugat dan tidak dapatditerima oleh hukum;5.

Bahwa praktek rentenir dapat dikatakan merupakan salah satuproblema sosial dalam sistem sosial di banyak kawasan di nusantaradari dulu. hingga akhirakhir ini. Dikatakan demikian, karena banyakpraktek kegiatan pelepas uang atau rentenir yang merugikanmasyarakat yang menggunakan pinjaman uang dari rentenir. Dibanyakperistiwa yang terjadi, masyarakat yang mempergunakan pinjamanuang dari rentenir beberapa diantaranya berada pada posisi yangdikalahkan dan dirugikan.

MenurutMajelis Hakim Banding apa yang dikemukakan oleh Tergugat dimanaPenggugat telah melakukan praktek rentenir (melakukan peminjamandengan cara bunga tinggi melampaui batas praktek perbankan) adalahbenar, yang dengan demikian terbukti pula hubungan hukum pinjammeminjam antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakanperjanjian yang bersifat riba (woeker contrach... ";Bahwa juga di dalam pertimbangan hukum Judex Facti TingkatBanding, pada halaman ke6 paragraf ke3, yang menyebutkanbahwa :"..

Judex Facti jugatidak mempertimbangkan mengenai buktibukti yang diajukan olehPara Termohon Kasasi, dimana di dalam bukti yang diajukantersebut, tidak ada satu bukti pun yang dapat mendukung dalilbantahan Para Termohon Kasasi jika Pemohon Kasasi telahmelakukan praktek rentenir maupun telah membuat kwitansikwitansibaru sebagai hasil bunga pinjaman sesuai dengan apa yangdituduhkan oleh Para Termohon Kasasi;Bahwa dengan demikian dapat dilihat jika Judex Facti tingkat bandingtelah lalai dalam memenuhi

dikenakanbunga antara 30% s/d 40%, bunga tersebut telah dipotong dimuka pada saat penyerahanuang pinjaman ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka bukti Penggugat Pl.a s/dP1.j karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat maka surat bukti Pl.as/d P1.j tersebut tidak memiliki nilai pembuktian ;Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat berhutang berdasarkankwitansi Pl.a s/d Pl.j menurut Majelis Hakim Banding apa yang dikemukakanTergugat dimana Penggugat telah melakukan praktek

rentenir (melakukan peminjamandengan cara bunga tinggi melampaui batas praktek perbankan) adalah benar dengandemikian terbukti hubungan hukum pinjam meminjam antara Penggugat denganTergugat adalah merupakan perjanjian yang bersifat Riba(bertentangan dengankepatutan dan keadilan).

Bahwa uang Dwangsom senilai Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah)per hari setiap kali keterlambatan pelunasan adalah suatukesalahan besar karena merupakan praktek rentenir dantermasuk dalam kategori Bank Gelap.b. Bahwa praktek rentenir dan Bank Gelap harus dihapuskan atau dikikis habis dari Dunia Peradilan karena bersifat Riba.Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor. : 85/PDT/2020/PT.BTN.13.

memenuhi kewajibanmembayar hutang kepada Terbanding semula Penggugat karena terkendalaoleh kondisi sebagai akibat dari diterbitkannya Peraturan Gubernur No.3Tahun 2006 yang melarang mengangkut batubara melalui jalan raya, sehinggakegiatan usaha Pembanding semula Tergugat menjadi terhenti ;Bahwa adanya perjanjian tanggal 26 Agustus 2008 tidak atas kesepakatan keduabelah pihak, melainkan hanya dibuat sendiri oleh Terbanding semulaPenggugat terutama mengenai penerapan denda keterlambatan adalahmerupakan praktek

rentenir yang terselubung, oleh karenanya perjanjiantersebut cacat hukum dan mengandung unsur penyalahgunaan kesempatan/keadaan ;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Agustus 2010 Nomor4/Pdt.G/2010/PN.Bjb., harus dibatalkan dan mohon Pengadilan Tinggimengadili sendiri dengan menolak seluruh gugatan.Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam kontramemori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat

tidak logis/tidak masuk akal, dimanajumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat hampir 3 x lipat darijumlah hutang pokok;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Il tidak lain dan tidak bukanmerupakan praktek dari rentenir/intah darat yang sangat dilarang diIndonesia karena akan sangat menyengsarakan rakyatnya, khususnyaPenggugat;Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 486Pdt.G/2016/PN Tng21.22.23.24.Bahwa kami menduga adanya kerjasama antara pihak Tergugat danTergugat Il agar dapat menjalankan praktek

rentenir/lintah darat yangmenyebabkan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugatmenjadi hampir 3 x lipat dari jumlah hutang pokok;Bahwa Tergugat seharusnya dapat lebih manusiawi didalam menyelesaikanpermasalahan, karena pihak Tergugat tidak pernah menawarkanjalan/langkahlangah lain dalam penyelesaian masalah ini dalam menyikapiposisi Penggugat yang sedang berada dalam kesulitan finansial/keuanganakibat di PHK;Bahwa pihak Tergugat tidak pernah menawarkan opsi restrukturisasi/reschedule

rentenir/lintah daratyang menyebabkan kewajiban pembayaran yang harus dilakukanoleh Penggugat menjadi hampir 3x lipat dari jumlah hutang pokok";"Bahwa Tergugat seharusnya dapat lebih manusiawi di dalammenyelesaikan permasalahan, karena Tergugat tidak pernahmenawarkan jalan keluar jalan/langkahlangkah lain dalampenyelesaian masalah ini dalam menyikapi posisi Penggugat yangsedang berada dalam kesuliatn finansial akibat di PHK"; "BahwaTergugat tidak pemah menawarkan opsi restrukturisasi/reschedule/

rentenir/lintah darat yang menyebabkankewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugatmenjadi hampir 3x lipat dari jumlah hutang pokok', adalah keliru dantidak berdasar sama sekali, oleh karena itu Tergugat dengan inimensomeer Penggugat untuk membuktikan pernyataannya tersebut;2.

rentenir/lintah darat yangmenyebabkan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugatmenjadi hampir 3 x lipat dari jumlah hutang pokok; Bahwa hal yang dilakukan oleh Tergugat maupun Tergugat Il jelas lelahbertentangan dengan Undangundang Perlindungan Konsumen yang berlaku,dimana Penggugat sebagai Konsumen dan/atau pemakai jasa dari PihakTergugat telah sangat dirugikan; Bahwa di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka1 disebutkan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya

bahwa pemberian bunga pinjamandalam suatu pinjaman tidak boleh melebihi daripada pemberian bunga pinjaman yangdiberikan oleh Bank pada umumnya, yakni sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun,sehingga dalam perkara a quo pemberian bunga pinjaman yang dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat yang mana pemberian bunga pinjaman tersebut melebihi daripadapemberian bunga pinjaman yang diberikan oleh Bank pada umumnya tidak dapatdibenarkan, karena praktek yang seperti ini cenderung mengarah kepada praktek

Rentenir /Rente, dimana praktek Rentenir / Rente di Negara Republik Indonesia tidak diakuikeberadaannya dan tidak diperkenankan untuk diterapkan atau diberlakukan, sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa pemberian bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluhpersen) per bulannya oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak diperkenankan atautidak dapat dibenarkan untuk diterapkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya

benar dan untuk bukti serta para saksi siap dihadapkan ;Bahwa Penggugat yang menyertakan Tergugat Il, dan Tergugat Ilsebagai pihak Tergugat, itu sangat tidak beralasan dan kurang relevandisamping materi yang dipermasalahkan sangat minim, dan yang sebenarnyadari permasalan itu bisa diselesaikan secara langsung, kalau saja pihakPenggugat itu sendiri tidak mempunyai sifat serakah dari permasalahan itu tidakmempunyai sifat serakah dan jahat yang dipakai oleh pihak Penggugatperhitungan secara rentenir/praktek

rentenir, yang mempraktek rentenir dinegara kita ini sangat bertentangan dengan moral bangsa kita, yang apa lagidalam era krisis ekonomi diseluruh negara kita yang seyogyanya mereka orangkaya serta berpendidikan untuk mau mengulurkan tangannya pada kami orangorang tidak mampu, namun Penggugat dengan hatinya yang kejam telahmenekan Tergugat mau membayar dengan perhitungan atas kehendaknya,Hal. 4 dari 9 hal.

Bank lebihdari cukup termasuk bungabunganya, lebihlebin dengan Pemohon Kasasimenyerahkan 10 lahan garapan lengkap dengan tanaman kelapa sawit diRiau Sumatera, yang nilainya milyaran rupiah hasil kelapa sawit tersebut,maka Pemohon Kasasi sudah tidak mempunyai kewajiban membayarhutang tersebut kepada Termohon Kasasi, sehingga apabila PemohonKasasi masih ditekan dan diampressen oleh Termohon Kasasi untuk tetapmembayar hutang atau dianggap hutang belum dibayar adalah tidak benardan tidak berdasar, praktek

rentenir atau Bank Gelap yang jelasjelasterbukti disini dan Pemohon Kasasi menjadi korbannya tersebut wajibdiberantas habis ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 s/d 5:bahwa alasanalasan Kasasi sebagaimana dituangkan dalam memorikasasi tanggal 4 April 2011 tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudahtepat dan tidak salah menerapkan hukum sehingga menolak

Bahwa dari tindakantindakan tersebut diatas yang menyangkut tanah danrumah objek sengketa ini, jelas Penggugat RekonvensilTergugat Konvensitelah masuk kedalam jebakan praktek rentenir yang telah direkayasasedemikian halusnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atausetidaktidaknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menjadikorban dari iktikad yang kurang baik dari Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi;Tindakantindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut jelasbertentangan

Penggugat telah menunggak angsuran sebanyak3(tiga) kali atau 3(tiga) bulan;Perlu Majelis hakim ketahui, bahwa Perjanjian Hutang antara ParaPenggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Hutang dan bukanPerjanjian Kredit , sebab tidak disebutkan berapa Angsuran tiap bulannyayang harus dibayar oleh pihak para Penggugat, sebab Perjanjian HutangNo 19 tersebut merupakan Perjanjian Pinjam Lunas sehingga Perjanjianyang telah di buat merupakan Perjanjian yang tidak jelas dan sepertinyahal ini merupakan praktek

Rentenir;Perjanjian Hutang tidak di perlukan biaya seperti Provisi , Holdangsuran/bunga , biaya Notaris, Biaya Apraisal , Biaya Administrasi sebabbiasanya hanyalah pihak Perbankan yang menggunakan Biaya Provisikarena berhubungan dengan Kredit dan itupun tidak sebesar yangTergugat minta yaitu 6% dari Pinjaman , Biaya Administrasi yang cukupbesar , biaya Notaris yang cukup besar , Biaya Hold Angsuran yangsangat besar , dan biaya biaya lain , sehingga Tergugat sebagaiKOPERASI tidak sesuai dengan Tujuan

kesepakatan timbul dari Tipu Muslihat atau Bedrog(Fraud) maupun adanya Penyalahgunaan Keadaan atau misbruik VanOmstadigheidem yang disebut juga Abuse Of Circumtances, antara laine Yang berpengalaman (experience) membodohi yang takberpengalaman (Unexperience)e Yang kuat berhadapan dengan yang lemah (the power full uponthe powerless)atau adanya Wilsgebrek atau cacat kehendak (pasal 1321 Kuhperd),Terlebin lagi harga jual beli tidak layak, serta akta otentik memuatketerangan/keadaan palsu, dan bentuk praktek

rentenir yangbertentangan dengan Hukum / kausa yang halal (vide Pasal 1320 KUHPerdata).5.

,M.Kn. merupakan praktek RENTENIR atau tindakan MEMPERKAYADIRI SECARA TIDAK ADIL (UNJUST ENRICHMENT) yang bertentangandengan hukum yang berlaku, karena Tergugat hanya meminjam uangsebesar Rp.380.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), tapiPENGGUGAT MERAMPAS OBJEK SENGKETA SENILAI RP710.000.000,00(TUJUH RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH), DAN MERAMPAS PULAPERTOKOAN MEGA LEGENDA BLOK E1 NO. 23A DENGAN HARGAPASAR YANG KURANG LEBIH SAMA, DAN MASIH MENUNTUT GANTIRUGI RP. 479.000.000,00 DISERTAI SITA