Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang TataHutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan,sehingga menjadi nyata bahwa saat terjadinya kesalahan penggugat quod noonPeraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang menjadi landasanpenghukuman belum terbit, padahal Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 itutidak mencantumkan ketentuan untuk berlaku surut, atau dengan kata lain Tergugattelah melanggar pula prinsip

Retroaktif dalam memberikan hukuman ;Bahwa oleh karena itu. menjadi nyata bahwa Tergugat dalam menerbitkankeputusannya telah melanggar pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007Hal. 4 dari 24 hal.

Pemerintah Nomor 6Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan serta Pemanfaatan Hutan, sehingga menjadi nyata bahwa saatterjadinya kesalahan penggugat quod noon Peraturan Pemerintah No. 6Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan serta Pemanfaatan Hutan yang menjadi landasan penghukumanbelum terbit, padahal Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 itutidak mencantumkan ketentuan untuk berlaku surut, atau dengan kata lainTergugat telah melanggar pula prinsip

Retroaktif dalam memberikanhukuman;e Bahwa oleh karena itu menjadi nyata bahwa Tergugat dalam menerbitkankeputusannya telah melanggar Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2007 itu sendiri serta melanggar pula asas hukum Retroaktif danoleh karena itu cukuplah alasan untuk membatalkan putusan Tergugat;II.

., banhwa Pasal 1ayat (2) KUHP tidak menganut prinsip retroaktif, tetapi mengatur tentang hukumyang berlaku dalam masa transisi, di mana yang diterapkan adalah yangmenguntungkan bagi Terdakwa sehingga lebih menganut asas subsidairitas(Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, hal. 3 dan 8).

Oleh karena itu, Oemar Seno adjimenegaskan bahwa larangan penerapan prinsip retroaktif merupakan syaratyang penting bagi penegakan aturan hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaklumi keinginan Kantor ImigrasiKelas IA Palembang sesungguhnya sangat berhatihati dalam menerapkanperaturan internal mereka, namun kepastian hukum bagi Pemohon dan keduaanaknya demikian harus diakomodir dalam rangka memberikan keadilan yangsama sebagai warga Negara Indonesia.

Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata MHutandan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta PemanfaatanHutan, sehingga menjadi nyata bahwa saat terjadinya kesalahanpengugat quod noon Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan HutanSerta Pemanfaatan Hutan yang menjadi landasan penghukumanbelum terbit, padahal Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun2007 itu tidakmencantumkan ketentuan untuk berlaku surut, atau dengan katalain Tergugat telah melanggar pula prinsip

Retroaktif dalammemberikan hukuman ; Bahwa oleh karena itu menjadi nyata bahwa Tergugat dalammenerbitkan keputusannya telah melanggar pasal 134 PeraturanPemerintah nomor : 6 tahun 2007 itu sendiri serta melanggarpula asas hukum Retroaktif dan oleh karena itu cukuplahalasan untuk membatalkan putusanTergugat js sess sess sens sens seers cere Gees See Boe Be oes amis seisTENTANG OBJEK SENGKETA BERNILAI NUILLITEIT(HAMPA); rrr r rr rere rr rere reer eeHalaman 5 dari 41 Putusan No.93/G/2008/PTUN JKTBahwa

Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT. Bank DanamonIndonesia, Tbk. di Indonesia yang mempunyai usaha di luarnegeri melalui Bank Danamon Indonesia,Tok cabangCayman Island seharusnya juga diakui sebagai BentukUsaha Tetap dari PT.

Keuntungan karena pembebasan utang;Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib Pajak DalamNegeri Indonesia seperti PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.di Indonesia yang mempunyai usaha di luar negeri melaluiBank Danamon Indonesia,Tok cabang Cayman Islandseharusnya juga diakui sebagai Bentuk Usaha Tetap dari PTBank Danamon Indonesia,Tbok, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sendiri di Negara

Putusan Nomor 925/B/PK/PJK/2015d.4.d.5.d.6.d.7.h. keuntungan karena pembebasan utang;Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT. Bank DanamonIndonesia, Tbk. di Indonesia yang mempunyai usaha diluar negeri melalui Bank Danamon Indonesia, Tbk.cabang Cayman Island seharusnya juga diakui sebagaiBentuk Usaha Tetap dari PT.

Putusan Nomor 1257/B/PK/PJK/2015d.4.d.5.d.6.d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekeraan,dan kegiatane. hadiah dan penghargaanf, pensiun dan pembayaran berkala lainnyag. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya,dan/atauh. keuntungan karena pembebasan utang;Apabila Majelis Hakim menerapkan asas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT.

Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT. Bank DanamonIndonesia, Tbk. di Indonesia yang mempunyai usaha diluar negeri melalui Bank Danamon Indonesia, Tbk cabangCayman Island seharusnya juga diakui sebagai BentukUsaha Tetap dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri diHalaman 20 dari 28 halaman.

Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessd.5.d.6.d.7.dalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT. Bank DanamonIndonesia, Tbk. di Indonesia yang mempunyai usaha di luarnegeri melalui Bank Danamon Indonesia, Tbk cabangCayman Island seharusnya juga diakui sebagai BentukUsaha Tetap dari PT.

Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2015d.4.d.5.d.6.d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dankegiatane. hadiah dan penghargaanf. pensiun dan pembayaran berkala lainnyag. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya,dan/atauh. keuntungan karena pembebasan utang.Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT.

Putusan Nomor. 1256/B/PK/PJK/2015d.4.d.5.d.6.d.7.Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT. Bank DanamonIndonesia, Tbk. di Indonesia yang mempunyai usaha di luarnegeri melalui Bank Danamon Indonesia,Tok cabangCayman Island seharusnya juga diakui sebagai BentukUsaha Tetap dari PT.

Putusan Nomor 116/B/PK/PJK/2014d.4.d.5.d.6.d.7.h. keuntungan karena pembebasan utang.Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT. Lippo Bank Tbk.Indonesia yang mempunyai usaha di luar negeri melalui PTLippo Bank Tbk cabang Cayman Island seharusnya jugadiakui sebagai Bentuk Usaha Tetap dari PT. Lippo BankTbk.

Apabila Majelis Hakim menerapkan Asas Objektif/Fairness dalam pemeriksaan persidangan dan jugaapabila menerapkan prinsip retroaktif pasif, maka WajibPajak Dalam Negeri Indonesia seperti PT. BankDanamon Indonesia,Tbk. di Indonesia yangHalaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 926/B/PK/PJK/2015d.5.d.6.d.7.mempunyai usaha di luar negeri melalui BankDanamon Indonesia,Tbk cabang Cayman Islandseharusnya juga diakui sebagai Bentuk Usaha Tetapdari PT.

Keuntungan karena pembebasan utang.Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib Pajak DalamNegeri Indonesia seperti PT. Lippo Bank, Tbk. di Indonesiayang mempunyai usaha di luar negeri melalui PT. Lippo Bank,Tbk. cabang Cayman Island seharusnya juga diakui sebagaiBentuk Usaha Tetap dari PT. Lippo Bank, Tbk. di Indonesia,Halaman 25 dari 31 halaman.

Apabila Majelis Hakim menerapkan asas objektif/fairness dalam pemeriksaan persidangan dan jugaapabila menerapkan prinsip retroaktif pasif, makaWajib Pajak Dalam Negeri Indonesia seperti PT. BankCIMB Niaga Tbk. di Indonesia yang mempunyaiusaha di luar negeri melalui PT. Bank CIMB NiagaTbk. cabang Cayman Island seharusnya juga diakuisebagai Bentuk Usaha Tetap dari PT.

Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/2014db.d.6.dv.dalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib Pajak DalamNegeri Indonesia seperti PT. Lippo Bank Tbk. Indonesia yangmempunyai usaha di luar negeri melalui PT Lippo Bank Tbkcabang Cayman Island seharusnya juga diakui sebagaiBentuk Usaha Tetap dari PT. Lippo Bank Tbk.

Putusan Nomor 111/ B /PK/PJK/2014d.4.d.5.d.6.g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atauh. keuntungan karena pembebasan utang.Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT.

dividen;b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalansehubungan dengan jaminan pengembalian utang;c. royalty, sewa dan penghasilan lain sehubunganpenggunaan harta;d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dankegiatan;e. hadiah dan penghargaan;f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;dan/atauh. keuntungan karena pembebasan utang;Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip

retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT.