PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG,tempat kedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72,Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, KotaKupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mikael AgungMelburan, S.H., jabatan Kepala Seksi PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanian Pertanahan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMP.02.01/61453.71/V1/2020, tanggal 08 Juni 2020;ll.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,tempat kedudukan di Jalan El Tari Nomor 52, KelurahanOebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, ProvinsiNusa Tenggara Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alexon Lumba, S.H.,M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur, dan kawankawan,Halaman 1 dari 7 halaman.

, atas namaPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal23 Juni 2000, dengan Surat Ukur Nomor 28/Fatululi/2000, tanggal 23Juni 2000, luas 66.060 m?, atas nama Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat Il Intervensi mengajukan eksepsieksepsi yang sama sebagaiberikut:Halaman 2 dari 7 halaman.

, atas namaPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal23 Juni 2000, dengan Surat Ukur tanggal 23 Juni 2000, Nomor28/Fatululi/2000, luas 66.060 m2, atas nama Pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Timur;4.

Pemerintah RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq Bupati Lembata,Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur vs -. PT SINAR LEMBATA

PUTUSANNomor 168/Pdt/2017/PT KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkaraperkara perdata dalamPeradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PemerintahRI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq BupatiLembata,Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten LembataProvinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lembata diwakili olehEMILIANUS LABA BLOLOK, S.H, BARTOLOMEUS TARU HIPIR,S.H, YOHANES DON

- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur - Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 vs PT. SINAR ABADI REJEKI

PUTUSANNOMOR : 50/PDT/2013/PTK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatadalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1.Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq.

Kepala Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkantor di jalan Polisi MiliterKupang, selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT I, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010, berkantor di jalanPolisi Militer Kupang, selanjutnya disebut PEMBANDING II semulaDalam hal in). PEMBANDING I dan II semula Tergugat I dan II, diwakili oleh :1.

El Tari Nomor 52 KupangStaf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara TimurBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ProvinsiNusa Tenggara Timur Nomor: BKPP.875.1/135/VIII/2011 tanggal 23 Agustus2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang denganregister No.261/PDT/LGS/K/2011/PN.KPG tanggal 13 September 2011 Atauyang

Menyatakan sah dan berharga hubungan hukum antara Penggugat PT. yaitu PT.SINAR ABADI REJEKI dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai SuratPerjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: KNBTRK.BKPP.602/96/X1/2010Tanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan TraktorRoda Empat dan Roda Dua Lokasi: Kantor Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumber Pendanaan: DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Provinsi NTT.2010

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;

Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai TERMOHON

Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2015/PN Kfmkarena sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi NTT juga pernah melakukanpemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d. 31 Oktober 2011) PemerintahKabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu Nomor : 21/S/XIX.KUP/01/2012tanggal 20 Januari 2012, sehingga termohon memiliki kKeyakinan denganadanya 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BadanPemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON ONGKY SYAHRUL RAMADHONA dari Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;8. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON

bahwabarangbarang yang dikirim oleh PEMOHON sudah diterima lengkapdan kondisi baik, dengan masingmasing 45 SD tersebut membuatpernyataan secara tertulis dan ditanda tangani di atas materai.Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media masa TIMEXKefamenanu pada tanggal 25 Agustus 2015 pada khalayak ramaiTERMOHON telah memberikan keterangan pers yaitu telahmengekspos (gelar perkara) perkara dugaan korupsi dana alokasikhusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas PPO Kabupaten TimorTengah Utara dengan pihak BPKP Provinsi

Nusa Tenggara Timur,sayangnya hingga kini belum ada kesamaan persepsi antaraPenyidik (TERMOHON) dan BPKP terkait mekanismepemeriksaan dan nilai kerugian negara belum diketahui secara pasti, danternyata TERMOHON belum melakukan pemeriksaan di 45 SD.Bahwa PEMOHON baru pada hari Rabu tanggal 2 September2015 dipanggil oleh TERMOHON untuk diperiksa sebagaiTERSANGKA dalam perkara tindak pidana korupsi berupaHalaman 10 dari 98.

Bahwa dalam hal penetapan PEMOHON sebagaitersangka, belum ditemukannya alat bukti adanyakerugian keuangan negara, diakui sendiri olehTERMOHON sebagaimana diberitakan dalam MediaMasa TIMEX Kafemenanu pada tanggal 25 Agustus2015, secara nyata TERMOHON telah memberikanketerangan pers yaitu. pihak TERMOHON telahmengekspos (melakukan gelar perkara) dugaan korupsidana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di DinasPPO Kabupaten Timor Tengah Utara dengan pihakBPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkanPEMOHON ONGKY SYAHRUL RAMADHONA dari Rumah TahananNegara Kelas 2 B Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,Provinsi Nusa Tenggara Timur;8.

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPD KNPI NTT) vs -. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- FRANSINA MANAFE PENUN, Cs. vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 10 Januari 1983telah melakukan Pelepasan Hak terhadap sebidang Tanah seluas 55 Hadari Almarhum Thomas Penun Limau untuk Pemukiman Kembali 61Kepala Keluarga Pindahan dari Lokasi PT. Semen Kupang berdasarkanPernyataan Pelepasan Hak Nomor : 02/AGR/KPG/1983 tanggal 10 Januari1983 yang diuraikan dalam Peta Situasi Tanah tanggal 10 Januari 1983Nomor 1/1983, (Bukti T.4).2.

Bahwa untuk mengamankan aset tanahPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dilakukan penanamanplank/papan nama pada lokasi tersebut. Sehingga dalil para Penggugatyang menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat tibatibamenanam papan keliling tanah sengketa ........ dst. adalah dalil yangntidak benar karena tindakan Tergugat merupakan tindak lanjut dariPutusan Perkara Nomor: 144/Pdt.G/2013/PN.KPG yang sudahberkekuatan hukum tetap.

Edmundus Fallo, M.M. vs Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu

Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu

- Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndau, yang bertempat kedudukan di Jln. Nusaklaian-Lekunik Baa-Rote vs - JUNUS ANIN, Cs.

TB SuciKuanino,Nomor 04, RT. 17/RW. 03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan KotaRaja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Telp/Fax.+62 (0380) 820865, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor46/SKALB/Pdt/VII/2012, tertanggal 10 Juli 2012, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Klas IBAtambua pada tanggal 12 Juli 2012 di bawah Register Nomor45/S.KK/HT/10.01/2012/PN. ATB, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT sekarang TERBANDING ;DAN2.

KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON- RIDWAN SUJANA ANGSAR, S.H. sebagai KUASA TERMOHON - HERRY C FRANKLIN, S.H sebagai KUASA TERMOHON- PETHRES M MANDALA, S.H, sebagai KUASA TERMOHON- DANY AGUSTA M SALMUN, S.H. sebagai KUASA TERMOHON - JONATHAN S LIMBONGAN, S.H. sebagai KUASA TERMOHON - PARLINDUNGAN, S.H. sebagai KUASA TERMOHON

Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. KejaksaanNegeri Kefamenanu, beralamat di Jin. Eltari, Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur.Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada RIDWAN SUJANA ANGSAR,S.H.

Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media masa TIMEXKefamenanu pada tanggal 25 Agustus 2015 pada khalayak ramaiTERMOHON telah memberikan keterangan pers yaitu telah mengekspos(gelar perkara) perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) BidangPendidikan di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara dengan pihakBPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, sayangnya hingga kini belum adakesamaan persepsi antara Penyidik (TERMOHON) dan BPKP. terkaitmekanisme pemeriksaan dannilai kerugian negara belumdiketahuisecara

Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagai Termohon- RIDWAN SUJANA ANGSAR, S.H. sebagai KUASA I TERMOHON- HERRY C FRANKLIN, S.H sebagai KUASA II TERMOHON- PETHRES M MANDALA, S.H. sebagai KUASA III TERMOHON

Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq.Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada RIDWAN SUJANA ANGSAR,S.H.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEDAULATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DI KUPANG Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEDAULATAN KABUPATEN MANGGARAI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

JURGANS LOUIS NALLE VS GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dk.

PATI SERVASIUS (Penggugat)KETUA KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)

Nusa Tenggara Timur Nomor. 135Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar calon Tetap Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur DalamPemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2008 besertaLampiran lembar ke4 dari 5 nomor 30 Partai Patriot DaerahPemilihan 6 (enam) yaitu : Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikkadengan nama: 1.

Bahwa tidak dicantumkannya nama Penggugat dalam daftar calon tetap anggotaDewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT periode 20092014 dari partai Patriotnomor 30 dapil 6 (enam) karena Penggugat telah diberhentikan darikeanggotaan partai Patriot Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sesuai suratDewan pimpinan wilayah partai Patriot Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)Nomor : 033/DPW/Patriot/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 ;.

Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun2009 Daerah Pemilihan 6 (sesuai dengan aslinya) ;Bukti.T.6 : Foto copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun2009 Daerah Pemilihan 6 (sesuai dengan aslinya) ;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan (satu) orangsaksi bernama :TANNO TARHANI O.

Nusa Tenggara Timur Nomor 033/DPWPatriot/X/2008 tertanggal 11 Oktober 2008 Perihal Pemberhentian PenggugatSdr.

Partai Patriot Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 033/DPW=Patriet472008tertanggal 11 Oktober 2008 Perihal Pemberhentian Penggugat Sdr.

., M.SiLawanPEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

., M.Si VS PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

HK. 530 Tahun 2014 - No. 04/ SIM/ Dirut/ V/ 14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 23 Mei 2014, sesuai (i) Sertipikat Hak Pakai No.03 Tahun 2012; (ii) Hak Pakai No.4 Tahun 2012; (iii) kini menjadi Hak Pengelolaan (HPL) Nomor: 2 Tahun 2016; dan (iv) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 00034/ Desa Gorontalo

, tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur No.: 658/ Gorontalo/ 2018, tanggal 06 Juni 2018, mengenai bidang tanah seluas 31.670 M2 (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Pantai Pede, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

HK. 530 Tahun 2014 - No. 04/ SIM/ Dirut/ V/ 14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 23 Mei 2014 antara Tergugat I dengan Penggugat. ;

, tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur No.: 658/ Gorontalo/ 2018, tanggal 06 Juni 2018, mengenai bidang tanah seluas 31.670 M2 (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Pantai Pede, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SARANA INVESTAMA MANGGABAR
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
2.PT. FLOBAMOR