DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAKARTA REALTY

Pengadilan Pajak NomorPut.80146/PP/M.XVIIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1262/WPJ.06/2014 tanggal15 Agustus 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/208/06/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT

Jakarta Realty, NPWP 02.275.098.8073.000,beralamat di Gedung Jakarta City Centre Lantai 6 Jalan Kebon KacangRaya, Kebon Melati, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak atas:PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp 0PPnBM terutang (dikenakan tarif 20%) Rp 0Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0PPnBM yang kurang dibayar Rp 0Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0Jumlah PPnBM yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang, bahwa sesudah

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1262/WPJ.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2006 Nomor 00001/208/06/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000 atas nama PT Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000, beralamat di Gedung Jakarta City CentreLantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAKARTA REALTY;

201 7,Menimbang,bahwa amarberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak Nomortanggal 24 Januari 2017, yang telah Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1179/WPJ.06/2014 tanggal18 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007 Nomor 00001/208/07/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT

Jakarta Realty, NPWP 02.275.098.8073.000,beralamat di Gedung Jakarta City Centre Lantai 6 Jalan Kebon KacangHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1179/WPJ.06/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 Nomor 00001/208/07/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000 atas nama PT Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000, beralamat di Gedung Jakarta City CentreLantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAKARTA REALTY

diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1587/PJ/2017, tanggal 7 April 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JAKARTA REALTY, beralamat di Gedung Jakarta CityCentre Lantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hadi Kusuma Christanto,jabatan Direktur PT

Jakarta Realty;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80148/PP/M.XVIIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80148/PP/M.XVIIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP493/WPJ.06/2014tanggal 3 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00001/208/08/073/13tanggal 18 Januari 2013 atas nama PT

Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000, beralamat di Gedung Jakarta City Centre Lantai 6Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak atas:PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp 7.591.558.673,00PPnBM terutang (dikenakan tarif 20%) Rp 1.518.311.735,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPnBM yang kurang dibayar Rp 1.518.311.734,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 728.789.632,00Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah

PT. JAKARTA REALTY VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Pengadilan Pajak Nomor80148/PP/M.XVIIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP493/WPJ.06/2014tanggal 3 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00001/208/08/073/13tanggal 18 Januari 2013 atas nama PT

Jakarta Realty, NPWP 02.275.098.8073.000, beralamat di Gedung Jakarta City Centre Lantai 6 Jalan KebonKacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak atas:PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp 7.591.558.673,00PPnBM terutang (dikenakan tarif 20%) Rp 1.518.311.735,00Halaman 3 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 1325/B/PK/Pjk/20202013 atas nama PT Jakarta Realty, NPWP 02.275.098.8073.000,beralamat di Gedung Jakarta City Centre Lantai 6 Jalan KebonKacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat, adalah tidak sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya harus dibatalkan;4.3.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kKedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT JAKARTA REALTY;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 827/B/PK/PJK/2019,tanggal 21 Maret 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menguatkan putusan Pengadilan Pajak Nomor80148/PP/M. XVIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017,2. Mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding PTJAKARTA REALTY;3.

PT. JAKARTA REALTY VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1179/WPJ.06/2014 tanggal18 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007 Nomor 00001/208/07/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT

Jakarta Realty;Halaman 1 dari 13 halaman.

Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000, beralamat di Gedung Jakarta City Centre Lantai 6Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak atas:PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp = 1.824.836.750PPnBM terutang (dikenakan tarif 20%) Rp 364.967.350Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0PPnBM yang kurang dibayar Rp 364.967.350Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 175.184.328Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0Jumlah PPnBM yang masih

Putusan Nomor 1195/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00001/208/07/ 073/13 tanggal 31 Oktober2013 atas nama PT Jakarta Realty, NPWP 02.275.098.8073.000,beralamat di Gedung Thamrin City lantai 6A Jalan ThamrinBoulevard RT 006 RW 009 Tanah Abang Jakarta Pusat, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku' sehingga oleh karenanya harusdibatalkan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT JAKARTA REALTY;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 797/B/PK/PJK/2019,tanggal 4 April 2019;MENGADILI KEMBALI:1.

Penggugat:
PT Jakarta Realty
Tergugat:
1.Tita Ismalita
2.Milko Eliza Kaawoan,

Jakarta Realty, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesiaberkedudukan di Jakarta, dengan alamat Gd Thamrin City, JalanThamrin Boulevard Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili IndraWidjaja Antono selaku Direktur Utama PT Jakarta Realty danBudiman Muliadi selaku Direktur PT Jakarta Realty, dalam hal inimemberikan kuasa kepada 1. Zubaidah Jufri, S.H.,M.Kn.,CHRP., 2.Arief Nugroho S.H.,M.H., 3. Ikra Rhama, S.H.,M.H., 4. Asdel Fira,S.H., 5.

Tergugat adalah sebagai karyawan dari PT Jakarta Realty yang menjabatsebagai Sales Marketing, yang bertugas mencari, mendata para konsumenatau pedagang yang akan membeli dan menyewa Unit Kios milikPenggugat;3. Tergugat Il adalah sebagai karyawan dar PT Jakarta Realty yang menjabatsebagai Admin Casual Leasing yang mempunyai tugas membuat kontraksewa Casual Leasing, mendata Laporan Customer Sewa, dan perpanjangsewa Unit Kios milik Penggugat4.

Penggugat Pada Perkara A Quo Tidak Memenuhi Syarat Formil SebagalPihak Dalam Lingkup Pengadilan (Diskualifikasi In Person) SehinggaGugatan Menjadi Error In Persona;Bahwa sebagaimana tercantum pada halaman 1 gugatan pada perkara aquo, Penggugat yang adalah PT Jakarta Realty telah memberikan kuasakepada kuasa hukumnya. Namun perlu diperhatikan bahwa Penggugattidak mencantumkan identitas atau setidaktidaknya nama dan jabatanyang menjadi perwakilan PT Jakarta Realty dalam pemberian kuasatersebut.

Jakarta Realty pada bagian divisi keuangansejak Januari 2010 dan sampai sekarang, tugas Saksi adalah mencatatdan melaporkan pembayaranpembayaran dari customer baik untukpenjualan maupun sewa kios Thamrin City sebagaimana yang ditetapkanoleh PT Jakarta Realty;Bahwa Tergugat sebagai marketing tugasnya adalah menjual ataumenyewakan unitunit kios yang berada di Thamrin City, sedangkanTergugat Il tugasnya adalah menyiapkan administrasi berupa dokumendokumen mengenai penjualan atau penyewaan unitunit

Direktur yang bersesuaian dengan AktaPernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Jakarta Realty tanggal 23Februari 2017 Nomor 26 maka dengan demikian pemberi kuasa adalah orangatau pihak yang berwewenang untuk mewakili PT Jakarta Realty sehingga telahbersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 point 5 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa antara Surat Kuasa dengan surat gugatanmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dan lainnya sehinggawalaupun di dalam surat

BUDI SUYANTO
2.AFENDI YAHYA
3.HENDRI KOTO
4.ZULFAHMI
Termohon:
PT. JAKARTA REALTY

Penggugat:
Abdul Afif
Tergugat:
PT. Jakarta Realty
Turut Tergugat:
1.Walikota Jakarta Pusat
2.Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2.PT. JAKARTA REALTY

HALIMAH M.Si
3.RUSMIYATI NURDIYAH
4.SRI WAHYUNI SUPRAPTO
5.NOVIANA HELIANTUS
Termohon:
PT. JAKARTA REALTY

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa IIHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2019/PT.DKI.sebagai Casual Leasing adalah membuat kontrak sewa CasualLeasing, Mendata Laporan Customer Sewa, dan perpanjangan sewalapak milik PT. Jakarta Realty ;Bahwa atas dasar tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebutmaka Terdakwa menawarkan kepada customer atau pedagang atautenan untuk menyewa lapak atau toko di PT.

ataupedagang atau tenan dengan PT.

Jakarta Realty.

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa IIsebagai Casual Leasing adalah membuat kontrak sewa CasualLeasing, Mendata Laporan Customer Sewa, dan perpanjangan sewalapak milik PT. Jakarta Realty ;Bahwa atas dasar tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebutmaka Terdakwa menawarkan kepada customer atau pedagang atautenan untuk menyewa lapak atau toko di PT.

Jakarta Realty yang mungkin saja dan patutdiduga bekerja sama dengan pihak pihak yang mengaku ngaku sebagaipengurus PPPSRS The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan ThamrinCity yang sah yang berlindung di balik Surat Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta No. 273 Tahun 2014 (Tergugat), dan jika initerjadi tentu dan sangat merugikan kepentingan dan hak hak ParaPenggugat yang terkait, jadi dalam hal ini jelas Para PenggugatDerKePentiNQAan;, ~ on nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa, tanggal

2 Februari 2011 PT.

Jakarta Realty selaku Developer danPPPSRS sementara melaksanakan Rapat Umum Pemilihan PPPSRSHalaman 9 dari 91 Halaman Putusan Nomor : 267/G/2014/PTUNJKT.(Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) yang dahuludisebut PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) Thamrin Citydilaksanakan di Jakarta Pusat disaksikan oleh Tergugat diadakan diBendungan Hilir tidak melibatkan Pemilik Kios, Pedagang dan WargaPemilik dan Penghuni Apartemen The Jakarta Residence; . Bahwa, PI.

Jakarta Realty; 2200022 222 2 =.

Jakarta Realty dan Pengurus Perhimpunan Pemilikdan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen TheJakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City tanggal 31 Juli2013 Nomor 145/JR/DIR/VIV2013 sebagaimana konsideran menimbang,adanya beberapa itikad tidak baik, yaitu : Halaman 13 dari 91 Halaman Putusan Nomor : 267/G/2014/PTUNJKT.a. Bahwa, Berdasarkan Surat Nomor : 145/JR/DIR/V1V2013 dari PT.

Bahwa PT Jakarta Realty yang disaksikan oleh TERGUGAT dalampelaksanaan Rapat Umum Pemilihan PPPSRS Thamrin City yangdiadakan di Bendungan Hilir tersebut tidak melibatkan Para Pedagangdan Penghuni Warga Apartemen Thamrin City;3. Bahwa PT Jakarta Realty yang disaksikan oleh Tergugat staf Tergugattetap melaksanakan acara Rapat Umum Pemilinaan PPPSRS ThamrinCity tampa melibatkan Pemilik, Pedagang dan Warga Pemilik danPenghuni Apartemen The Jakarta Residence secara keseluruhan;4.

Putusan Nomor 236 K/TUN/201614.15.16.dan Pusat Perdagangan Thamrin City, Pegawai/KaryawanPengembang/Pengelola (PT Jakarta Realty) dan PT. Agung PodomoroGroup, sedangkan kwantitas dominasi peserta rapat yang hadir adalahPegawai/Karyawan Pengembang/Pengelola (PT Jakarta Realty) danPT.

Jakarta Realty selakuPengembang, begitu juga apabila unit disewakan.

Putusan Nomor 236 K/TUN/201626.Zi28.29,bersama yang berubah fungsi menjadi lapaklapak disewakan maupundijual, banyaknya masalah jualbeli kios yang sampai saat ini belumterselesaikan, adanya Pejabat Direktur Utama salah satu PerusahaanMarketing yang bergabung di PT Jakarta Realty (pengelola) dan atauyang diberi kuasa olehnya, yang masih memangku jabatan sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta;Bahwa sehubungan dengan hal pelaksanaan rapat umum, keputusanrapat umum pengesahan Anggaran

Pengelola Thamrin City (PT. Jakarta Realty) menaikkan tarif listrik PLN,luran Perawatan Lingkungan (IPL) dan tariftarif lainnya tidak melaluimekanisme musyawarah dengan Para Pedagang maupun WargaApartemen Thamrin City;5. Pengelola Thamrin City menyewakan Bangunan Bersama denganharga yang semenamena (sangat Tinggi) kepada pihak ketiga dantidak adanya pertanggungjawaban dari kutipan sewa menyewabangunan bersama milik para Pedagang/Pemilik Unit Kios;6.

Jakarta Realty yang mungkin saja dan patutdiduga bekerja sama dengan pihak pihak yang mengaku ngakusebagai pengurus PPPSRS The Jakarta Residence dan PusatPerdagangan Thamrin City yang sah yang berlindung di balik SuratKeputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No. 273Tahun 2014 (Tergugat), dan jika ini terjadi tentu dan sangat merugikankepentingan dan hak hak Para Penggugat yang terkait, jadi dalam halini jelas Para Penggugat berkepentingan;Bahwa, tanggal 2 Februari 2011 PT.

Jakarta Realty selaku Developerdan PPPSRS sementara melaksanakan Rapat Umum PemilihanPPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun)yang dahulu disebut PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun)Thamrin City dilaksanakan di Jakarta Pusat disaksikan oleh Tergugatdiadakan di Bendungan Hilir tidak melibatkan Pemilik Kios, Pedagangdan Warga Pemilik dan Penghuni Apartemen The Jakarta Residence;. Bahwa, PT.

Jakarta Realty;.

Jakarta Realty dan Pengurus Perhimpunan Pemilikdan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran ApartemenThe Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City tanggal 31Juli 2013 Nomor 145/JR/DIR/VII/2013 sebagaimana konsideranmenimbang, adanya beberapa itikad tidak baik, yaitu :a.

Pengelola Thamrin City (PT. Jakarta Realty) menaikan tarif listrik PLN,luran Perawatan Lingkungan (IPL) dan tarif lainya tidak melaluimekanisme musyawarah dengan Para Pedagang maupun WargaApartemen Thamrin City;. Pengelola Thamrin City menyewakan Bangunan Bersama dengan hargayang semena mena (sangat tinggi) kepada pihak ketiga dan tidakadanya pertanggung jawaban dari kutipan sewa menyewa bangunanbersama milik Para Pedagang / Pemilik Kios;. PT.

Bahwa PT Jakarta Realty yang disaksikan oleh TERGUGAT dalampelaksanaan Rapat Umum Pemilihan PPPSRS Thamrin City yangdiadakan di Bendungan Hilir tersebut tidak melibatkan Para Pedagangdan Penghuni Warga Apartemen Thamrin City;3. Bahwa PT Jakarta Realty yang disaksikan oleh Tergugat staf Tergugattetap melaksanakan acara Rapat Umum Pemilihan PPPSRS ThamrinCity tampa melibatkan Pemilik, Pedagang dan Warga Pemilik danPenghuni Apartemen The Jakarta Residence secara keseluruhan;4.

Jakarta Realty baik masalahKepemilikan Apartemen maupun Kepemilikan Kios / LapakPusat Perdagangan; Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 178 PK/TUN/2017k.

Jakarta Realty) dan PT.

Jakarta Realty yang pada saat ini bertentangan denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun adalahsebagai berikut:Ketua : JOHAN GITO, adalah sebagai Pimpinan di AgungPodomoro Group Pekerjaan Chief Executive Officer HarcoGlodok dan Direktur Property Management AgungPodomoro Group;Halaman 15 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 178 PK/TUN/2017Perusahaan PT.

(Marketing Agency Dari PT.Jakarta Realty),beralamat di Jalan K.H.Mas Mansyur No.33, Tanah Abang, JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagal.............c:eeeeeeeees TER ATI;PT. JAKARTA REALTY, (Developer), beralamat di Gedung Jakarta City CenterLt.6, Jalan Kebon Kacang Raya, Waduk Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,selanjutnya disebut sebagal...........cccceeeeeeceeseeeeeeneeeees TER AT IU;PT.AGUNG PODOMORO GROUP.

Jakarta Realty dan PT.AgungPodomoro tidak pemah menjanjikan (secara lisan) kepada saksi selaku pembeli kios dilantai 3 A Jakarta City Center bahwa pada lebaran tahun 2005 sudah bisa berdagang;Bahwa saksi pemah mendapat brosur yang intinya menyatakan Lebaran Tahun2005 Sudah Bisa Dagang ; wenn nen ee Annee Bahwa kios saksi yang ada dilantai dasar satu sudah bisa berdagang dan kios saksi yang Bahwa secara umum dalam brosur tersebut ada dicantumkan syaratsyarattertentu kalau tahun 2005 sudah bisa berdagang

Jakarta Realty); Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa perihal Eksepsi gugatan Penggugat Error In Personasebagaimana Eksepsi Tergugat I karena PT.Citra Pertiwi bukan pengganti CV.Centris sehinggatidak terlibat dalam transaksi jual beli kios di Lantai 3 A Blok C7 / 5 di JaCC, Tanah Abang,Jakarta Pusat dapat dipertimbangkan dengan mencermati keterangan Penggugat dan Tergugat Idipersidangan dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan

Jakarta Realty); J Bahwa dari Bukti P 33 berupa Notulensi Penanganan Pengaduan Konsumen dapatdiketahui Tergugat I aktif mengikuti sidang mediasi dan memberikan tanggapan dan sikap akhir menolaktuntutan yang disampaikan Neddy Darussamin (Konsumen) pada rapat mediasi I dan lianya akan menggantirugi sebesar sisa pembayaran cicilan sebesar Rp.33.824.000, (tiga puluh tiga juta delapan ratus duaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaEksepsi Tergugat I bahwa gugatan

Jakarta Realty dan Agung Podomoro Group dan dikalangan87Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, maka sudah sepantasnya dan selayaknya apabilaTergugat Rekonpensi dihukum untuk menyampaikan pemyataan maaf yang sebesar besamyakepada organisasi masyarakat dan organisasi perusahaan terkemuka tersebut dan kepada PemdaDKI Jakarta yang mana masingmasing surat pemyataan maaf tersebut ditembuskan kepadaPenggugat I Rekonpensi dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Penggugat II sampai dengan Penggugat IV Rekonpensi

Tanah Abang,Jakarta Pusat atas nama Tumpal Simatupang berdasarkanPerjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah di ThamrinHal 2, Penetapan Nomor: 574/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim.Residences No. 1083/TR/E/10/11 tanggal 20 Oktober 2011, danHunian (Apartemen), Thamrin Residences, Tower EdelweissLantai 29, Nomor EF ini, telan dibayar lunas oleh TumpalSimatupang terhadap PT. Jakarta Realty ;4. Satuan Rumah Susun, Cinere Bellevui Suites Unit A/0322/TypeStudio A seluas 22 M2, yang terletak di Jin.

Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan perjanjian Pengikatan jual beli Nomor 3359/TX/III/10, sebagai Pihak Pertama PT. Jakarta Realty dan sebagai Pihak Kedua Ir. H. Mubassirang Pasra MT(belum sampai tahap AJB) ;

4.2. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak Komp. Permata Hijau, Blok F, No. 23, RT. 002, RW. 011, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan SHM No. 4929/Desa/Kel.

Jakarta Realty sebagai berikut:393 No Keterangan Tanggal Jumlah (Rp.)

Jakarta Realty dan Mohamad Sanusi;Perjanjian Pengikat Jual Beli Satuan Rumah Susun Non HunianThamrin Executive Residence No 3939/TU/VIII/13 tanggal 29 Agustus2013 antara PT Jakarta Realty dan Mohamad Sanusi;Berita Acara Serah Terima (BAST) Satuan Rumah Susun Non HunianNomor: 497/CS/TXR/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 (TX/G/03A atasnama Mohamad Sanusi);Berita Acara Serah Terima (BAST) Satuan Rumah Susun Non HunianNomor: 498/CS/TXR/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 (TX/G/03B atasnama Mohamad Sanusi);akta

Jakarta Realty, kegiatan yang dilakukan, adanyaPPJB antara PT. Citycon Mitra Tanah Abang dan PT. Jakarta Realty, makapenguasaan atas kios tersebut menjadi milik dari PT. Citucon Mitra TanahAbang;583Bahwa sejak PPJB haknya ada di PT. Citycon, Terdakwa selaku Direkturmarketing mempunyai kewenangan untuk menjual dengan caranya sendiri,karena harus membayar uang deposito Rp. 5 milyar perbulan;Bahwa tahun 2006 pernah meminjam dari Bank Lippo Rp. 40 milyar untukPT.

JAKARTA REALTY senilaiRp.1.230.000.000,00.1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatantransaksi RTGS pada tanggal 30 April 2014 dari rekening BankMandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomorrekening 0840597822 atas nama PT JAKARTA REALTY senilaiRp.104.166.667,00.1 (satu) lembar Print out RTGS terminal yang berisi catatantransaksi RTGS pada tanggal 26 Juni 2014 dari rekening BankMandiri atas nama DANU WIRA ke rekening BCA nomorrekening 0840597822 atas nama PT JAKARTA REALTY senilaiRp

Bahwa tanggal 29 Agustus 2013 Terdakwa membeli 2 (dua) unit SatuanRumah Susun Non Hunian Thamrin Executive Residence di JalanKebon Kacang Raya 1 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan TanahAbang Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dari PT. Jakarta Realty yangkepemilikannya atas nama Terdakwa yaitu:a.

Warta Konsumen (terbitan YLKI);POBahwa oleh karena kelalaian atau kesalahan Penggugat yangmenyebabkan PT Citra Pertiwi terseret dalam perkara ini telah pulamenimbulkan pencitraan yang tidak baik atau negatif atas diri Tergugat di mataorganisasi masyarakat dan organisasi perusahaan terkemuka seperti YayasanLembaga Konsumen Indonesia, Real Estat Indonesia (DPD REI DKI Jakarta),PT Citicon Mitra Tanah Abang, PT Jakarta Realty dan Agung Podomoro Group,dan di kalangan Pemerintahan Daerah Propinsi DKI Jakarta