DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAIPEM INDONESIA

hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3583/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 27 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SAIPEM INDONESIA, beralamat di Alamanda TowerLantai 3, Jalan TB Simaputang Kav. 2324, Cilandak Barat,Jakarta Selatan 12430, yang diwakili oleh Alberto Leni,jabatan Presiden Direktur PT

Saipem Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarvinOctavdio dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SIAFC/SK/2018/493, tanggal 9 Oktober2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanHalaman 1 dari

2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104996.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00386/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 April2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00010/407/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa Pajak Februari 2013,atas nama PT

Saipem Indonesia NPWP 01.071.042.4059.000, beralamat diAlamanda Tower Lantai 3, Jalan TB Simaputang Kav. 2324, Cilandak Barat,Jakarta Selatan 12430, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakFebruari 2013 yang terutang dihitung menjadi sebagai berikut:DPP Pajak Pertambahan Nilai cfm.

Putusan Nomor 823/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00010/407/13/059/15 tanggal 2/7 Januari 2015 Masa PajakFebruari 2013 atas nama PT Saipem Indonesia, NPWP01.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3,Jalan TB.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA

2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.098202.16/2012/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 11 April 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2805/WPJ.07/2015 tanggal 3September 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00028/407/12/059/14 tanggal 19 Juni 2014 Masa Pajak Februari 2012, atasnama PT

Saipem Indonesia, NPWP 01.071.042.4059.000, beralamat diAlamanda Tower Lantai 3, Jalan TB.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2805/WPJ.07/2015 tanggal 3 September 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihHalaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 497/B/PK/Pjk/2019Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00028/407/12/059/14 tanggal 19 Juni 2014 Masa Pajak Februari2012 atas nama PT Saipem Indonesia, NPWP01.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3,Jalan TB.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA;

Pajak NomorPUT105003.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00499/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Nomor 00007/277/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 MasaPajak Oktober 2013, atas nama PT

Saipem Indonesia NPWP01.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3, Jalan TBSimaputang Kav. 2324, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, sehinggaPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2013 yang terutang dihitungmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak seharusnya Rp 91.684.707.130,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 9.168.470.713,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 9.168.470.713,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA;

, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3297/PJ/2018, tanggal 19 Juli 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 10 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SAIPEM INDONESIA, beralamat di Jalan Raja HajiFisabilillah, Pangke Barat, Meral Barat Karimun, KepulauanRiau, yang diwakili oleh Alberto Leni, jabatan PresidenDirektur PT

Saipem Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zainal Abidin,Tax Manager PT Saipem Indonesia, kewarganegaraanIndonesia, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SIAFC/SK/2018/469, tanggal 20 September2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101515.35/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 2 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1883/WPJ.02/2015 tanggal 21Desember 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00005/245/13/223/14 tanggal 6 Oktober 2014 Masa Pajak April 2013, atasnama PT

Saipem Indonesia, NPWP 01.071.042.4223.001, beralamat diJalan Raja Haji Fisabilillan, Pangke Barat, Meral Barat Karimun, KepulauanRiau, sehingga Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa April 2013 yangterutang dihitung menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1883/WPJ.02/2015 tanggal 21 Desember2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00005/245/13/223/14 tanggal 6 Oktober 2014 Masa Pajak April2013, atas nama PT Saipem Indonesia, NPWP01.071.042.4223.001, beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah,Pangke Barat, Meral Barat Karimun, Kepulauan Riau, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA;

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00387/KEB/WPJ.07/2016 tanggal O08 April2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00009/407/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa Pajak April2013 atas nama PT Saipem Indonesia, NPWP01.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3, JI.TB. Simatupang Kav.2324, Cilandak Barat, Jakarta SelatanHalaman 3 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA;

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00497/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00005/407/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa PajakSeptember 2013, atas nama PT Saipem Indonesia NPWP01.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3,Jalan TB Simaputang Kav. 2324, Cilandak Barat, Jakarta SelatanHalaman 3 dari 7 halaman.

PT SAIPEM INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT. SAIPEM INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA;

PT. SAIPEM INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAIPEM INDONESIA

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2810/WPJ.07/2015 tanggal 3 September 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00032/407/12/059/14 tanggal 19 Juni 2014 Masa Pajak Oktober2012 atas nama PT Saipem Indonesia, NPWP01.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3,Jalan TB.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAIPEM INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAIPEM INDONESIA

Putusan Nomor 643/B/PK/Pjk/201900003/207/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa Pajak Juni2013, atas nama PT Saipem Indonesia, NPWP01.071.042.4223.001, beralamat di Jalan Raya Haji Fisabilillah,Pangke Barat, Meral Barat Karimun, Kepulauan Riau, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3. 3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAIPEM INDONESIA

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2813/WPJ.07/2015 tanggal 3 September 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0003 1/407/12/059/14 tanggal 19 Juni 2014 Masa Pajak Desember2012 atas nama PT Saipem Indonesia, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 454/B/PK/Pjk/201901.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3,Jalan TB.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SAIPEM INDONESIA

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00483/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/407/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa Pajak Agustus2013, atas nama PT Saipem Indonesia NPWP 01.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3, Jalan TB.Simaputang Kav. 2324, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430,adalah telan sesuai dengan ketentuan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAIPEM INDONESIA

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00496/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor0001 1/407/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa Pajak Juli2013, atas nama PT Saipem Indonesia, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman.

PT SAIPEM INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT SAIPEM INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SAIPEM INDONESIA

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101516.35/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 02 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1884/WPJ.02/2015 tanggal 21Desember 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00006/245/13/223/14 tanggal 06 Oktober 2014 Masa Pajak Agustus 2013,atas nama PT

Saipem Indonesia, NPWP 01.071.042.4223.001, beralamatdi Jalan Raja Haji Fisabilillan, Pangke Barat, Meral Barat Karimun,Kepulauan Riau, yang terutang dihitung menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak cfm.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAIPEM INDONESIA

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00481/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00004/407/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa Pajak Mei2013 atas nama PT Saipem Indonesia, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/201901.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3, JI.TB.