Ditemukan 4 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-05-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 18-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 55/G/2017/PTUN.MDN Tanggal 14 Desember 2017 — PENGGUGAT SOUFYAN VS TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN , TERGUGAT II INT MANARIS BUNGARAN MANURUNG, DKK
167 — 97
167 — 97
Register : 12-02-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
Sihar PH Sitorus
Tergugat:
1.Megaria Bangun
2.1 Megaria Bangun (ahliwaris Manis Bangun)
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Madya Medan
2.Dinas Perijinan Kota Medan
3.1 Kantor Pertanahan Kota Madya Medan
4.2 Pemerintah R.I. Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kota Administrasi Medan Cq Dinas Perijinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Medan
89 — 27
Sihar PH Sitorus
Tergugat:
1.Megaria Bangun
2.1 Megaria Bangun (ahliwaris Manis Bangun)
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Madya Medan
2.Dinas Perijinan Kota Medan
3.1 Kantor Pertanahan Kota Madya Medan
4.2 Pemerintah R.I. Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kota Administrasi Medan Cq Dinas Perijinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Medan
89 — 27
Tayat Karsonotertanggal 07 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Sikambing Ddan diketahui Camat Medan Petisah. yang telah Dibatalkan sebagai AlasHak oleh Putusan TUN Medan No.16 /G/1998/PTUNMDN tertanggal 08Oktober 1998; jo. Putusan PT TUN No.05/BDGG/PT TUN MDN/1999tertanggal 05 Maret 1999; jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.197K/TUN/1999 tertanggal 2 Juli 2001; jo.Putusan Mahkamah Agung R.I.No.35 PK/TUN/2002 tertanggal 17 Juni 2004.
Tayat Karsono tertanggal 07Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Sikambing D dan diketahuiCamat Medan Petisah telah dinyatakan BATAL dan tidak sah oleh PeradilanTata Usaha Negara yakni melalui : Putusan TUN Medan No.16 /G/1998/PTUNMDN tertanggal 08 Oktober 1998, dikuatkan dengan Putusan Mahkamah AgungR.I. No.197 K/TUN/1999 tertanggal 2 Juli 2001, dikuatkan lagi dengan PutusanMahkamah Agung R.1.
Bahwa jauh sebelum adanya Putusan Putusan MA RINo.188 PK/Pdt/2013 tertanggal 16 April 2014, telah ada Bukti otentik yang sahyakni Putusan TUN Medan No.16 /G/1998/PTUNMDN tertanggal 08 Oktober1998, dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.
Tanah Nomor:02/SKT/II/XI/1998 seolaholah masihsah sebagaimana dipergunakannya surat ini dalam Gugatannya di perkara ini.Bahwa demikian juga sebagaimana dahulu Mendiang Darianus Lungguk Sitorusmempergunakannya ke Kantor Pertanahan Kota Medan, meskipun dinyatakanalas haknya sudah gugur atau dibatalkan atau tidak sah lagi sebagai alas hak,dengan perkataan lain Pihak Tergugat Rekonvensi masih mempergunakanSuratsurat yang tidak sah yang mengandung konsekwensi hukum dalam Pasal263 KUHPidana.Bahwa sejak Putusan
TUN Medan No.16 /G/1998/PTUNMDN tertanggal 08Oktober 1998; jo.
Putus : 24-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/TUN/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 — SUDARMAN, DKK VS
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
1997/PN.Sim adalah SK HGU No. 45/DA/HGU/80 tanggal 9 Juli 1980 luas 2.970 Ha ; sedangkan tanah Para Pemohon PK(KEWARGANEGARAAN INDONESIA dkk) 15 orang 79 Ha belum pernahtermasuk ke SK HGU No. 45/DA/HGU/80 tanggal 9 Juli 1980 tersebut, makapenggunaan dan penerapan hukumnya menggunakan Pasal 2 huruf e UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 51Tahun 2009 TIDAKLAH TEPAT dan SANGAT KELIRU digunakan pertimbanganoleh Pengadilan Tinggi TUN Medan untuk membatalkan putusan
TUN Medan No.28/G/2009/PTUN.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3209 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — ADITYAWARMAN THAHA, dkk VS ZAENAL HARUN, dkk
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
. , sedangkan Judex Factipada halaman 50 alinea terakhir dan halaman 51 alinea pertama dan duadalam putusannya menyatakan prosedur penerbitan sertifikat tersebut telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut sebagaimana dalambukti surat T.10/TT.5, T.11/TT.6, dan T.12/TT.7 yaitu berupa Putusan TUNPadang, Putusan TUN Medan dan Putusan MA yang telah mempunyaikekuatan Hukum Tetap.