UU 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 angka 5 yang berbunyi tenagakependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkatuntuk menunjang penyelenggaraan pendidikan ;2. UU 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 1 angka 6 yang berbunyi pendidik dantenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamongbelajar, widya iswara, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengankekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan ;3.

UU 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 41 ayat (2) yang berbunyi pengangkatan,penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur olehlembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhaan satuan pendidikanformal. Dan ayat (3) yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajibmemfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yangdiperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu ;4.

UU 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 40 ayat (1) yang berbunyi pendidik dantenaga kependidikan berhak memperoleh :a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai ;b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja ;c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas ;d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasilkekayaan intelektual ; dane.

UU 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 46 ayat (1) dan (2) :Ayat (1) yang berbunyi pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersamaantara pemerintah, pemerinth daerah, dan masyarakat 5Ayat (2) yang berbuyni pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawabmenyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4)UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;6.

UU 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 49 ayat (1), (3) dan (4) :Ayat (1) yang berbunyi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biayapendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran pendapaatanBelanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) ;Ayat (3) yang berbunyi dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerahuntuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ; no nono

Bahwa OBJEK PERMOHONAN pada Diktum Ketiga yang berbunyi:Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenagakependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan,memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarangpenggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agamatertentu;Bertentangan dengan:Pasal 1 ayat (1) UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional (UU Sisdiknas), menyatakan:Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021Bahwa OBJEK PERMOHONAN yang menyatakan: pemerintahdaerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan,mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaianseragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, telahbertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) UU Sisdiknas.

Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021Tahun 1945 yang berakar pada nilainilai agama, kebudayaannasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahanzamanBahwa OBJEK PERMOHONAN yang menyatakan: pemerintahdaerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan,mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaianseragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, telahbertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UU Sisdiknas.

OBJEKPERMOHONAN menjauhkan atau menentang tujuan Pendidikanuntuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga juga menentang Pasal4 ayat (1) UU Sisdiknas: Pendidikan diselenggarakan secarademokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif denganmenjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,dan kemajemukan bangsa.

OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga ini, menjauhkanPendidik dan Peserta didik dalam peningkatan iman dan takwa danpeningkatan akhlak Mulia;Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga juga menentang Pasal37 ayat (1) UU Sisdiknas: Kurikulum pendidikan dasar dan menengahwajib memuat: a. pendidikan agama.

DjanterSiahaan mewakili Yayasan (P17) menggugat Tergugat I/TerbandingI/Termohon Kasasi clan Tergugat II/Terbanding Ilffermohon Kasasi IIkarena melanggar UndangUndang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal73, ticlak mempeclomani, ticlak mematuhi, ticlak melaksanakan UndangUndang Sisdiknas Pendidikan Nasional RI.

No. 20 Tahun 2003 Pasal 73(P7) sebagai berikut :Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambatdua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan padssaat undangundang ini diundangkan belum memiliki izin;Dan petunjuk pelaksanaan peraturan UndangUndang Sisdiknas No. 20Tahun 2003 Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 (P8) Pasal 49 ayat 2isinya Peraturan Pengelolaan satuan pendidikan pads jenjang pendidikantinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang batasbatas di atasdalam

Menanyakan penyalahgunaan wewenang Direktur JenderalPendidikan Tinggi Depdiknas RI;Gugatan Pengg ugat/Pern band i ng/Pernohon Kasasi tentang UndangUndang Sisdiknas Pendidikan Nasional RI.

No. 20 Tahun 2003; UndangUndang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 diundangkan atau disahkan tanggal8 Juli 2003;Dalam Pasal 75 UndangUndang Sisdiknas tertulis sebagai berikut :Semua peraturan perundangundangan yang. diperlukan untukmelaksanakan undangundang ini harus diselesaikan paling lambatdua tahun terhitung sejak berlakunya undangundang ini;Pasal 77 UndangUndang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagaiberikut : .Undangundang ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan;Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundanganundangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRI diundangkan/disahkan di Jakarta tanggal 8 Juli 2003;Sesuai dengan Pasal 75 UndangUndang Sisdiknas No. 20 Tahun2003, maka tanggal 8 Juli 2005 UndangUndang Sisdiknas harusdilaksanakan clan cliberlakukan di Negara Republik Indonesia;Dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negaradiperkirakan tanggal 8 Juli 2005 clitarnbah tenggang waktu 90 hari,maka tanggal 3 Oktober 2005 clikirim didaftarkan gugatan Penggugattentang

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (UU Sisdiknas);c. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda);d.

Pertama, mengadopsi kurikulum pendidikan yang memperhatikanpeningkatan iman, takwa dan akhlak mulia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dan b UU Sisdiknas yang menyatakan:Halaman 55 dari 200 halaman.

Bahwa keputusan bersama tidak bertentangan ketentuan Pasal1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 UU Sisdiknas,dengan penjelasan sebagai berikut:a.

Dengan demikian, tidaklanh mungkinkeberadaan SKB Penggunaan Seragam bertentangan dengan Pasal 1angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas;Halaman 153 dari 200 halaman.

Putusan Nomor 17 P/HUM/2021angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas.

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 6ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan PemberhentianRektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakanoleh Pemerintah (selanjutnya disebut Permendiknas Nomor 24 Tahun2010) terhadap UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas);2.

Tentang Pokok Permohonan;1.Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Permendiknas Nomor 24Tahun 2010 Pasal 6 ayat (2) huruf e angka 1 adalah bertentangandengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal4 ayat (1), yang berbunyi:Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan sertatidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilaikeagamaan, nilai kultural, dan kKemajemukan bangsa;Bahwa Para Pemohon menekankan aspek demokrasi sebagaimanadimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas, yang

Permendiknas Nomor24 Tahun 2010 bukan merupakan aturanuntuk intervensi/campur tangan terhadap demokrasi/otonomiPerguruan Tinggi Yang diselenggarakan oleh Pemerintah;1) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas adalahketentuan mengenai prinsip umum yang harus dikaitkandengan ketentuan Pasal 3, yakni mengenai fungsi dantujuan pendidikan.

Artinya makna mengenai demokrasiadalah dalam rangka pengembangan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa;2) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas yangdijadikan dasar Pemohon merupakan prinsip umum dalampenyelenggaraan pendidikan. Sebagai prinsip umum, makatidak ada rumusan aturan (norma) yang secara tegasmerumuskan maksud demokratis.

Putusan Nomor 2 P/HUM/20143)4)9)6)Perguruan Tinggi dalam proses pemilihan pimpinanperguruan tinggi adalah termasuk karakter demokratiskarena pengambilan keputusan dilakukan tidak secarasentralistik oleh satu organ tertentu, yakni menteri;Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan dengan otonomiperguruan tinggi adalah tidak berkaitan dengan ketentuanPasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas;Bahwa prinsip otonomi perguruan tinggi terdapat dalamketentuan Pasal 24 UU Sisdiknas yang menyatakan:Pasal24:(1) Dalam penyelenggaraan

Lama:(1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikansekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikanmenengah dan pendidikan tinggi.(2) Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah.(3) Syaratsyarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan,lama pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapbkan denganPeraturan Pemerintah.5.5 Ketentuan Pasal 12 UU Sisdiknas Lama pada prinsipnyamenetapkan bahwa

Anak didik Taman Kanakkanak adalah anak usia 46tahun.Selanjutnya dengan diundangkannya Undangundang No. 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Juli 2003(UU Sisdiknas), istilan yang digunakan untuk pendidikan prasekolah atau pendidikan sebelum memasuki jenjang pendidikandasar adalah Pendidikan Anak Usia Dini.Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 14 UU Sisdiknas, pengertianPendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yangditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia

6 (enam)tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikanuntuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani danrohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikanlebih lanjut.Pasal 28 UU Sisdiknas mengatur:(1)Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjangpendidikan dasar.Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalurpendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formalberbentuk Taman Kanakkanak (TK),

Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas),yang menyebutkan: Setiap satuan pendidikan formal dan nonformalyang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau PemerintahDaerah.b.

Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangsistim Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas)yang menyebutkan setiap satuan pendidikan formal dan nonformalyang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah atau PemerintahDaerah.b.

menurutkaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, singkatan gelar yang ditulis dibelakang nama orang, aturannya adalah nama orang diakhiri tanda baca koma diikutigelar akademik yang disingkat, sedangkan gelar akademik Sarjana Hukum lazimdisingkat SH;Akibat perbuatan Terdakwa, PPP merasa dirugikan nama baiknya dimasyarakat, karena sebagai pengurus partai telah menggunakan gelar akademikpalsu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 69ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Menyatakan terdakwa Mardianto bin Abdul Karim telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana, "Telah menggunakan ijazah, sertifikat kKompetensi,gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu", sebagaimanayang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun2003 tentang Sisdiknas;Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/20102.

cara menurut undangundang, olehKarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkanhukuman badan atau pidana penjara selama 2 (dua) bulan 25 (dua puluh lima) hari,menurut kami hal ini tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang terdapat dalamPasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Nomor 20 Tahun2003 tentang SISDIKNAS;Bahwa atas dikeluarkanya Surat Nomor 425.1/1042/Dikmen/Disdikpora, tanggal 17April 2012 oleh Tergugat, mengingat pada saat itu Penggugat telah menerima siswatelah melakukan proses belajar mengajar, dalam rangka ikut mencerdaskankehidupan bangsa khususnya anakanak didik yang telah mendaftarkan dirinyasebagai siswa yang bebas beaya pendidikan maka Penggugat tetap melaksanakanproses belajar mengajar di SMK Nusa Dua Bebandem tersebut; Dan atas peristiwatersebut Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengeluarkan Ijin operasional tetapimengeluarkan Surat Nomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013tentang Penutupan Praktek Belajar Mengajar SMK Nusa Dua Bebandem diKabupaten Karangasem, maka atas perbuatan mana Tergugat telah melanggarUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, KepMenDikNasNomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Sehingga dapatdisimpulkan, ketentuan pada perkara a quo bertentangan denganperaturan perundangundangan sebagaimana dijabarkan di atas;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas,menyatakan:(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilanserta tidak disknminatif dengan menjunjung tinggi hak asasimanusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukanbangsa;Berkeadilan dan tidak diskriminatif artinya menyediakankesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama kepada seluruhmahasiswa

Hal inikemudian diatur dalam UU Sisdiknas Pasal 9, Pasal 46, Pasal47 dan UU Dikti Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86;Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti39/2017 adalah dalam kerangka tanggungjawab bersama dalampenyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dengan demikian hal initidak bertentangan dengan keseluruhan UU Sisdiknas dan UUDikti, termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) danPasal 3 huruf i UU Dikti;Bahwa dalil pada angka 20 Permohonan tersebut jugamerupakan dalil yang sesat, karena Para Pemohon hanyamembaca Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti 39/2017tanopa membaca Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017,yang menyatakan:Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yangdikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma

Berdasarkan uraian di atas, dalil Para Pemohon yangmenyatakan Objek Permohonan menciptakan ketidakadilan dandiskriminasi terhadap mahasiswa jalur mandiri menjadi tidakberalasan hukum, maka Objek Permohonan tidak bertentangandengan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas;46.

Berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf dPermenristekdikti 39/2017 bertentangan dengan Pasal 3 huruf i,Pasal 73 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 76 ayat (3) UU Dikti danPasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas tidak terbukti. Oleh karena itu,Permohonan a quo patut untuk ditolak;E.

PadaPolres Tuban.Setelah membaca suratsurat yang bersangkutan dengan perkara ini.Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa RUSLAN AMIN bersalah melakukan tindak pidana telahmenggunakan gelar akademik yang terbukti palsu ,sebagaimana diatur dalam Pasal 69ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

terdakwa merasa bersalah,insyaf dan menyesal serta tidak akanmengulanginya lagi perbuatannya.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagaisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumberdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, pasal 69 ayat (1) UU No.20 Tahun2003 Tentang Sisdiknas

akademik.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terungkap fakta hokum bahwaterdakwa telah menggunakan gelar akademik yang terbukti palsu.Dengan demikianunsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa karena semua unsurunsur pasal yang didakwakan telah terpenuhidengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal JaksaPenuntut Umum yaitu melanggar pasal 69 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

No.1210 K/Pid/2007diselenggarakan di Kendal tersebut tanpa ada ijin dan Direktorat JenderalPendidikan Tinggi (DIRJEN DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional RI,sehingga bertentangan dengan Surat Edaran (SE) DIRJEN DIKTI No.2630 / D /T / 2000 tanggal 22 September 2000 tentang Penyelenggaraan kelas jauhdilarang ;Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) jo Pasal 55 ayat

CHANDRA FAJRI ANANDA, SE.Msi binABDUR ROHIM ALWI, terbukti Melakukan, yang menyuruh lakukan atauturut serta melakukan memberikan ijazah, gelar akademik tanpa haksebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjaramasingmasing selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar merekaTerdakwa segera ditahan ;3.

Pid/20072.3.2.4.Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional joPasal 55 ayat (1) KUHP (putusan hal.86 alinea 1) ;Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat dan telitiuraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yangpada pokoknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa telahmelanggar Surat Edaran Dirjen Dikti No.2630 / D/ T / 2000, tanggal22 September 2000, namun kemudian diterapbkan Pasal 67 ayat (1)UndangUndang No.20 tahun 2003, tentang Sistem PendidikanNasional (SISDIKNAS

No.1210 K/Pid/2007dilanjutkan dengan Surat Edaran No.2814 /D/ T / 2004 tanggal 22 Juli2004 tentang Peringatan mengenai Kelas Jauh dan Sangsinya hanyalahbersifat administratif, namun kemudian diterapbkan Pasal 67 ayat (1)UndangUndang No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS tersebut olehJaksa Penuntut Umum adalah kurang tepat, oleh karena ketentuantersebut mempunyai substansi hukum yang berbeda, dimana dalamPasal 67 (1) UndangUndang No.20 Tahun 2003 sangsinya adala berupapemidanaan, sedangkan pelanggaran

Hakim Majelis telah salahmenafsirkan Para Terdakwa sebagai penyelenggara pendidikan telahdiangkat berdasarkan prosedur yang sah dengan demikian berdasarkanPasal 21 UndangUndang No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, makaPara Terdakwa berhak menyelenggarakan program pendidikan danHal. 18 dari 28 hal. Put.

Undang Undang No.2 Th.1989 tentang Sisdiknas. Dengan adanya pemberian ijintersebut menunjukan bahwa Penggugat adalah yang berhak sebagai penyelenggaraUniversitas Tritunggal Surabaya.

Dengan bukti adanya ijin operasional, telahditetapbkan sebagai pemilik dan yang berhak menggunakan Merek UniversitasTritunggal Surabaya dan sebagai Pemegang Hak Cipta Seni Logo UniversitasTritunggal Surabaya (baik yang disingkat UTS atau UNITAS) tersebut makaPenggugat adalah sebagai pihak yang paling berhak untuk menyelenggarakanPendidikan Tinggi Universitas Tritunggal Surabaya sebagai mana dimaksud dalamketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No.20 Th.2003 tentang Sisdiknas, maka sangatberalasan Penggugat

UU No.20Th.2003 tentang Sisdiknas, berikut peraturan pelaksanaan tentang Pendidikan Tinggidimaksud dalam PP No.60 Th.1999 tentang Pendidikan Tinggi, berikut KepmendikbudNo.0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan TinggiSwasta ditetaokan bahwa Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS)harus Badan Hukum Yayasan.

Putusan Nomor 27 P/HUM/2013UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan danUndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional, merupakan perundangan yang mengatur pokok pokokkesehatan nasional dan pokok pokok system pendidikan nasional(Sisdiknas).

Artinya alokasi anggaran pendidikan masih jauh dariangka minimum anggaran pendidikan sesuai dengan Pasal 49 ayat(1) UU Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 yang mengamanatkanminimal 20 % dari APBD. Selain bertentangan dengan Undangundang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013.

, maka Perda Nomor 1Tahun 2013 tentang APBD Riau 2013 bertentang dengan Pasal 49ayat (1) Undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003, bertentang puladengan Pasal 31 ayat (4) Undangundang Dasar 1945.

Menyatakan pasal 5 angka 2 lampiran Il (ringkasan APBD menurut urusanpemerintahan daerah dan organisasi SKPD dan angka 3 lampiran Illtentang Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi SKPDPendapatan Belanja dan Pembiayaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun2013 tentan APBD tahun anggaran 2013 bertentangan dengan Pasal 49Ayat (1) UndangUndang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pasal 28D ayat(1) dan Pasal 31 ayai 4 UndangUndang Dasar 1945.

Bahwa setelah Termohon Ill baca dan cermati materi permohonanPemohon ternyata tidak hanya mengajukan Hak Uji Materiil terhadapketentuan Pasal 171 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, Pasal 49 ayat (1) undangundang Sisdiknas Nomor20 Tahun 2003 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme, namun Pemohon juga mengajukan Permohonan PengujianHalaman 67 dari 80 halaman.

Jalan Merdeka Nomor 29A, Desa Mojongapit,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriJombang karena didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknyasebagai berikut:Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 71 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Lukman Hakim Mustain, S.H., M.Hum.bersalah melakukan tindak pidana Menyelenggarakan = satuanpendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau PemerintahDaerah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 71 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

,maka tanpa izin dalam UU Sisdiknas berbeda gradasinya dengan belumada izin, dan hal ini ditentukan pada iktikad, dimana ketentuan UUSisdiknas memakai ketentuan tanpa izin sedangkan bila sudah ada iktikaduntuk mendapatkan izin berarti hanya belum mendapatkan izin dan tidakdapat dikatakan tanpa izin, dan untuk itu haruslah dibuktikan unsurkesengajaan dan tidak cukup hanya membuktikan unsur deliknya,keterangan mana senada dengan keterangan Ahli Pendidikan (Dr.

Arif Setiawan, maka UU Sisdiknas walaupunmuatannya mengandung ancaman sanksi pidana, namun UU Sisdiknas tidakHalaman 39 dari 174termasuk kategori UndangUndang Pidana dan hanya merupakan UU NonPidana (Administratif), sedangkan ancaman pidana hanyalah untukmemperkuat ditaatinya norma hukum administrasinya perihalpenyelenggaraan pendidikan yang dalam literatur hukum pidana disebuthukum pidana administratif.

YP3SNI adalahyayasan yang mendirikan STAI SNI/UISB bukan sebagai penyelenggarapendidikan namun sebagai pendiri, sedang yang dilarang dan dapatdikenakan sanksi oleh UU Sisdiknas adalah penyelenggara bukan pendiri ;e Perihal tidak/belum adanya Statuta UISB, berdasarkan pendapat abhipendidikan (Dr.

) memuat Ketentuan Umumyang berisi penjelasan dari beberapa istilah dalam undangundang tersebut, akantetapi dalam pasal dimaksud tidak terdapat penjelasan dari pengertianPenyelenggara Satuan Pendidikan ;Bahwa walaupun demikian Pasal 53 UU Sisdiknas memberikan kriteria daripenyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintahatau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikanpelayanan pendidikan kepada peserta didik.

muatannya mengandung ancamanSanksi pidana, namun UU Sisdiknas tidak termasuk kategori UndangUndangPidana dan hanya merupakan UU Non Pidana (Administratif), sedangkan ancamanpidana hanyalah untuk memperkuat ditaatinya norma hukum administrasinyaperihal penyelenggaraan pendidikan yang dalam literatur hukum pidana disebuthukum pidana administratif.

Nomor 20 Tahun2003 tentang SISDIKNAS;Bahwa atas dikeluarkanya Surat Nomor 425.1/1042/Dikmen/Disdikpora, tanggal 17April 2012 oleh Tergugat, mengingat pada saat itu Penggugat telah menerima siswatelah melakukan proses belajar mengajar, dalam rangka ikut mencerdaskankehidupan bangsa khususnya anakanak didik yang telah mendaftarkan dirinyasebagai siswa yang bebas beaya pendidikan maka Penggugat tetap melaksanakanproses belajar mengajar di SMK Nusa Dua Bebandem tersebut; Dan atas peristiwatersebut Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengeluarkan Ijin operasional tetapimengeluarkan Surat Nomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013tentang Penutupan Praktek Belajar Mengajar SMK Nusa Dua Bebandem diKabupaten Karangasem, maka atas perbuatan mana Tergugat telah melanggarUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, KepMenDikNasNomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Dengan mempertimbangkan halhal tersebut di atas, maka Penggugatmengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri SurabayaGN) SUPA Yan nn ERLEGALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH TERGUGAT Bahwa pasal 45 ayat (1) UndangUndang No. 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) menentukan: Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan saranadan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai denganpertumbuhan dan perkembangan potensi fisik

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 42 ayat (2)Pepres Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikantersebut, Tergugat seharusnya tidak dapat menyelenggarakan prosespendidikan/pembelajaran. 2222 222 nnn nnn en one C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT1. Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, perouatan perbuatan Tergugat"2 U1 Menguasai tanah tanpa ijin dari pemiliknya yang sah.

LEGALITASPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH TERGUGATyang mendalilkanbahwa Tergugat seharusnya tidak dapat menyelenggarakan prosespendidikan/ pembelajaran karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat(1) UU Sisdiknas dan Pasal 42 ayat (2) Perpres No.19 tahun 2005 .Oleh Karena !