No. 342 K/TUN/2004.Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohonkasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Obyek Gugatan :Bahwa perihal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta TimurNomor. 787/550/II/HAT/JT/2002, tanggal 20 Agustus 2002

Menyatakan batal/tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota JakartaTimur Nomor. 787/550/II/JT/2000, tanggal 29 Agustus 2002 ;3. Memerintahkan/mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Nomor.787/550/II/JT/2002, tanggal 20 Agustus 2002 ;4.

Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta TimurNomor. 787/550/II/HAT/JT/2002 tanggal 20 Agustus 2002 ;3. Memerintahkan/mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratNomor. 787/550/II/HAT/JT/2002 tanggal 20 Agustus 2008 ;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak gunabangunan atas persil tanah bekas hak guna bangunan Nomor. 5/KayuHal. 6 dari 12 hal. Put.

Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor: 706/63.72.600/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015, perihal: Mohon Konfirmasi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor: 706/63.72.600/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015, perihal: Mohon Konfirmasi; ---------------------------------------------------------------------------4.

(1) Undangundang No. 9 Tahun2004 Tentang Perubahan Atas Undangundang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, disebutkan Orang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau direhabilitasi ,Bahwa terbitnya Surat

Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor :706/63.72.600/VIII/2015, tanggal 06 Agustus 2015, Perihal : Mohon Konfirmasi,yang isinya menolak permohonan pendaftaran hak milik atas tanah yang diajukanoleh Penggugat, dengan alasan tanah yang dimohon berada di atas hak milikorang lain.

Gugatan diajukan oleh ParaPenggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam waktu 40 (empatpuluh) hari sejak diterbitkannya objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 55 UndangundangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;DALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini adalah Surat

Kepala Kantor Pertanahan Kota BanjarbaruNomor: 706/63.72.600/VIN/2015 tanggal 6 Agustus 2015, perihal: MohonKonfirmasi; Menimbang, bahwa karena pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negaraterhadap objek sengketa a quo bersifat Ex Tunc, maka Pengadilan hanyamempertimbangkan faktafakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan ataufaktafakta hukum yang ada pada saat diterbitkannya objek sengketa; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar No. 2367/7-5171/IX/2009 tertanggal 4 September 2009 Perihal Pengembalian berkas atas nama Drs. I Wayan Suwirta, yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar No. 2367/7-5171/IX/2009 tertanggal 4 September 2009 Perihal Pengembalian berkas atas nama Drs. I Wayan Suwirta ;
4.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor 1319/7-35.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal: Penolakan Perpanjangan SHGB No. 1170. Ditujukan kepada Sdr. Budiman kuasa dari Atas nama PT. Teguh Pesona, Jalan Graha Sampurna D1-28 Babatan, Wiyung (Bukti T 31) ;------------------------------------------------------------2.4. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Nomor : 1320/17-35.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.444. ditujukan kepada Sdr. Adrianto Trimarjono ahli waris dari Trimarjono, S.H. Jalan Margorejo Indah A-517/77 Surabaya (Bukti T 33);---- 2.6. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.Nomor. 1654/7-3578/VII/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No. 1246 dan SHG No.1274. ditujukan kepada Sdr. Rosihan, Jalan Rungkut Mapan FA/09 RT. 001 RW. 008 Surabaya (Bukti T 45) ;----------------------------------------------------------------------- 2.18. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor 1319/7-35.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal: Penolakan Perpanjangan SHGB No. 1170. Ditujukan kepada Sdr. Budiman kuasa dari Atas nama PT. Teguh Pesona, Jalan Graha Sampurna D1-28 Babatan, Wiyung (Bukti T 31) ;------------------------------------------------------------3.4. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Nomor : 1320/17-35.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.444. ditujukan kepada Sdr. Adrianto Trimarjono ahli waris dari Trimarjono, S.H. Jalan Margorejo Indah A-517/77 Surabaya (Bukti T 33);---- 3.6. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

TeguhPesona, Jalan Graha Sampurna D128 Babatan, Wiyung (Bukti T 31);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya . Nomor : 1323/735.78 /VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGB No.1237.ditujukan kepada Sdr. Tedjo Buntoro Yuwono kuasa dari Endah Wiryanidan Viana Setiawan , Jalan Margrejo Indah B634 (Bukti T 32);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya .

Adrianto Trimarjono ahli waris dari Trimarjono, S.H.Jalan Margorejo Indah A517/77 Surabaya (Bukti T 33);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Nelly Linda Sondakh, Jalan Prapen Indah BlokH14, RT. 004 RW. 002 Surabaya (Bukti T 44);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya .Nomor. 1654/73578/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal : PenolakanPerpanjangan SHGB No. 1246 dan SHG No.1274. ditujukan kepada Sdr.Rosihan, Jalan Rungkut Mapan FA/09 RT. 001 RW. 008 Surabaya (Bukti T Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya .

Tedjo Buntoro Yuwono kuasa dari Endah Wiryani danViana Setiawan, Jalan Margrejo Indah B634 (Bukti T 32);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya . Nomor :1320/1735.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal :Penolakan Perpanjangan SHGB No.444. ditujukan kepadaSdr. Adrianto Trimarjono ahli waris dari Trimarjono, S.H.Jalan Margorejo Indah A517/77 Surabaya (Bukti T 33);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Tedjo Buntoro Yuwono kuasa dari Endah Wiryani danViana Setiawan, Jalan Margrejo Indah B634 (Bukti T 32);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya . Nomor :1320/1735.78/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal :Penolakan Perpanjangan SHGB No.444. ditujukan kepadaSdr. Adrianto Trimarjono ahli waris dari Trimarjono, S.H.Jalan Margorejo Indah A517/77 Surabaya (Bukti T 33);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya .

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No.SP.01.01/1011-13.71.200/IX/ 2021, tanggal 21 September 2021, perihal Pemberitahuan Pengembalian Berkas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
3. Mewajibkan

Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No.SP.01.01/1011-13.71.200/IX/ 2021, tanggal 21 September 2021, perihal Pemberitahuan Pengembalian Berkas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;

Menyatakan Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan /menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor: 11/000-74.71/I/2012, tertanggal 13 januari 2012, perihal Penolakan Permohonan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat bertentangan dengan Pasal 24 angka 2 huruf (a), (b), Pasal 31 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan juga dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu: Asas kecermatan formal (zorgvuldige

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor: 11/000-74.71/I/2012, tertanggal 13 januari 2012, perihal Penolakan Permohonan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat ; -----------------------------------------------------------4.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor: 11/000-74.71/I/2012, tertanggal 13 januari 2012, perihal Penolakan Permohonan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat ; -------------------------5.Mewajibkan .......5. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penggugat;---------------------------------------------------------------------6.

Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa:

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : HP.05.01/1504-14.71.200/V/2021, tanggal 28 Mei 2021, Perihal Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan An. Syurya Hardi;
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : HP.05.01/1501-14.71.200/V/2021, tanggal 28 Mei 2021, Perihal Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan An. Muh.

Zaudi;

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 545/000.74.71/XI/2011 tanggal 23 November 2011, perihal : Penolakan Permohonan Hak Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu Pasal 31 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;-------------------------

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 545/000.74.71/XI/2011 tanggal 23 November 2011, perihal : Penolakan Permohonan Hak Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga ;---------------------------------4.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 545/000.74.71/XI/2011 tanggal 23 November 2011, perihal : Penolakan Permohonan Hak Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga ;---------------------------------------------------------------------------5.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 545/000.74.71/X1/2011 tanggal23 November 2011, Perihal : Penolakan Permohonan hak Atas Tanah yang terletak diKelurahan Lepolepo Kecamatan Baruga ; 2.

Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Jo Peraturan MenteriDalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan ketentuan mengenai TataCara Pemberian Hak atas Tanah dan Asasasas umum pemerintahan yang baikyaitu. asas Profesionalitas, Kecermatan dan asas Kepastian Hukum ;3 Menyatakan batal atau tidak sah ;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 545/000.74.71/XI/2011tanggal 23 November 2011, Perihal : Penolakan Permohonan hak Atas tanah

yangterletak di Kelurahan Lepolepo ; Sertifikat Hak Milik nomor : 0030 Kelurahan Lepolepo,Kecamatan Mandonga(Sekarang Kelurahan Lepolepo Kecamatan Baruga), tanggal 10 Agustus 1979,Gambar Situasi Nomor : 321, tanggal 17 Maret 1979, atas nama: Abdul SingkaThamar , luas tanah 5.310 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat ;4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut ;1 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 545/000.74.71/XI/2011tanggal 23 November 2011, Perihal : Penolakan Permohonan hak Atas tanahyang

(Bukti P1) ;5 Bahwa, Penggugat pada tanggal 27 September 2011 mengajukan permohonanpenerbitan sertipikat atas tanah kepada Kepala Kantor pertanahan (Bukti P2), dansebelumnya pernah dilakukan pengukuran oleh juru ukur Kantor Pertanahan KotaKendari pada tanggal 2 Pebruari 2011 (Bukti P3 dan Bukti6 Bahwa, selanjutnya Kepala Kantor Pertanaan Kota Kendari menindaklanjuti denganmenerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 545/000.74.71/XI/2011 tanggal 23 November 2011, perihal : Penolakan

/XI/2011 tanggal 23 November2011, perihal : Penolakan Permohonan Hak Atas Tanah yang terletak di KelurahanLepoLepo Kecamatan Baruga ;4 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negarayakni : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 545/000.74.71/XI/2011 tanggal 23 November 2011, perihal : Penolakan Permohonan Hak AtasTanah yang terletak di Kelurahan LepoLepo Kecamatan5 Mewajibkan Tergugat memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negerayang dimohonkan Penggugat

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Nomor 416/11.73/XII/2020 Perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Tanah Ahli Waris T. Po Rayeuk di Kuta Blang Kec.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tanggal 14 Desember 2020

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : IP.02.02/681.-14.71.200/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal Surat Pemberitahuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : IP.02.02/681.-14.71.200/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal Surat Pemberitahuan;

Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah bersurat kepadaTergugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor IP.02.02/68114.71.200/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihalSurat Pemberitahuan yang intinya menjelaskan kepada PenggugatPutusan Perkara No.36/G/2020/PTUNPBR, halaman 19 dari 53untuk menyelesaikan permasalahan ini terlebin dahulu dalam jangkauwaktu 14 hari setelah surat ini diterima dan apabila tidak ditanggap!

merupakan suatu tindakanhukum (rechtshandelingen) maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkansuatu akibat hukum;Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal1 angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauPutusan Perkara No.36/G/2020/PTUNPBR, halaman 31 dari 53yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukumperdata;Menimbang, bahwa Surat

Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor : IP.02.02/681.14.71.200/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, PerihalSurat Pemberitanuan (vide bukti P1 = bukti T2), yang secara substansifbermaksud memberitahukan bahwa permohonan pendaftaran hak atas tanahmilik Nurazma Pajri ( in casu Penggugat) belum dapat diproses lebih lanjut,ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sehinggadalam hal ini mengandung sumber kewenangan yang bersifat atributifdimana terhadap penerbitan Surat Keputusan

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor : 445/600.13/91.71/VIII/2014, tanggal 6 Agustus 2014, Perihal Bantuan Pengukuran atau Pengembalian Patok Tanah dengan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tugas Pengembalian Batas Nomor : BAP/131/SKP.13/VII/2014 tanggal 11 April 2014; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor : 445/600.13/91.71/VIII/2014, tanggal 6 Agustus 2014, Perihal Bantuan Pengukuran atau Pengembalian Patok Tanah dengan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tugas Pengembalian Batas Nomor : BAP/131/SKP.13/VII/2014 tanggal 11 April 2014; 4.

Berdasarkan Surat Permohonantersebut Tim BPN Kota Jayapura telah melakukan pengukuran kelokasi pada tanggal 13 Nopember 2013 namun sampai saat inihasil pengukuran/pengembalian batas itu belum diterima olehPENGGUGAT; Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.17.18.Bahwa dengan uraian di atas senyatanya TERGUGAT dalammenerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor445/600.13/91.71/VIIV2014, Perihal Bantuan pengukuran atauPengembalian Patok Tanah tanggal 6 Agustus 2014

Irian Bakti Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 00605/2013 an.Oiva Regina Clara; Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar kiranyamengeluarkan Putusan Sela berupa Penetapan Penundaan dayaberlakunya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor445/600.13/91.71/VIIV2014, tanggal 6 Agustus 2014 Perihal BantuanPengukuran atau Pengembalian Patok Tanah dengan lampiran BeritaAcara Pelaksanaan Tugas Pengembalian Batas nomorBAP/131/SKP.13/VI/2014 tanggal 11 April 2014, karena dengantetap berlakunya

Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Penetapan penundaanberlakunya SUrat Kepala kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor :445/600.13/91.71/V1V/2014, tanggal 6 Agustus 2014 Perihal BantuanPengukuran atau Pengembalian Patok Tanah dengan lampiran BeritaAcara Pelaksanaan Tugas Pengembalian Batas nomorBAP/131/SKP.13/VIV/2014 tanggal 11 April 2014; Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.2.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota JayapuraNomor : 445/600.13/91.71/VIIV2014, Perihal Bantuan Pengukuranatau Pengembalian Patok Tanah tanggal 6 Agustus 2014 denganlampiran Berita Acara Pelaksanaan Tugas Pengembalian BatasNomor : BAP/131/SKP.13/VII/2014 tanggal 11 April tahun 2014; 4.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor :445/600.13/91.71/VII/2014, tanggal 6 Agustus 2014, Perihal BantuanPengukuran atau Pengembalian Patok Tanah dengan LampiranBerita Acara Pelaksanaan Tugas Pengembalian Batas Nomor :BAP/131/SKP.13/V1V2014 tanggal 11 April 2014; .

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang nomor : 05/600-61.72/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;b. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat nomor : 1088/18.600-61./VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :a.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang nomor : 05/600-61.72/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;b. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat nomor : 1088/18.600-61./VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;5.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang nomor :05/60061.72/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, Perihal SuratKeberatan dan Mohon Penegasan:;2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Barat Nomor : 1088/18.60061./VII/2014,tanggal 10 Juli 2014 Tentang Surat Keberatan dan MohonPenegasan:3. Memerintahkan TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTERGUGAT dan TERGUGAT II berupa :3.1.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang nomor :05/60061.72/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, Perihal SuratKeberatan dan Mohon Penegasan:;3.2 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Barat Nomor : 1088/18.60061./VII/2014tanggal 10 Juli 2014 Tentang Surat Keberatan dan MohonPenegasan4.

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor : 3712/6-35.78/VI/2022 Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Hak Guna Bangunan seluas 1.679 m² atas tanah yang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya atas nama IR.

SUHERMAN WINARTO tertanggal 14 Juni 2022;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor : MP.02.02/478-32.76/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana

Pengadaan Tanah Kota Depok;

Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok/KetuaPelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok Nomor : MP.02.02/47832.76/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Tanggapan AtasHalaman 51 dari 53 Halaman. Putusan Perkara Nomor 140/G/2020/PTUN.BDGPermohonan Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah KotaDepok;3.

Menyatakan batal surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor : 1106/7-51/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Pendaftaran Pemindahan Hak an. Kadek Imawati, S.H;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor : 1106/7-51/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Pendaftaran Pemindahan Hak an. Kadek Imawati, S.H. ;
4.

., tanggal 18 Januari 1990; ---------------------------------- 3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: 541/34-71.300/IV/2015, tanggal 25 April 2016, perihal Tindaklanjut Permohonan Peralihan Hak SHM. 1294/Rejowinangun; -----------------------------------------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa; ---------------------------------------------------------------------------------------1) Sertipikat Hak Milik No. 47/Rjw.

Sutanto; ----------------------------------------------------2) Berita Acara No.1 tentang: 1/90 PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1294/Rjw., tanggal 18 Januari 1990;---------------------------------- 3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: 541/34-71.300/IV/2015, tanggal 25 April 2016, perihal Tindaklanjut Permohonan Peralihan Hak SHM. 1294/Rejowinangun; -----------------------------------------4.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : 541/3471.3001V/2015 tanggal 25 April 2016 perihal Tindaklanjut PermohonanPeralihon Hak SHM. 1294/Rejowinangun; Adapun kejanggalan seriusnya adalah : a. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor M. 47/Rjw. DesaRejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Surat Ukur Nomer1448 / 1985 luas 371 m2 tanggal 16 7 1985 atas nama dr.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : 520.1/1771tertanggal16 Juni 2000 yang ditujukan kepada Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,perihal : Mohon Petunjuk Penyelesaian Sertipikat Tanah Hak Milik No.47 dan Hak Milk No. 1294/Rejowinangun. Bahwa di dalam surat tertanggal 16 Juni 2000 tersebut disampaikantembusan surat tersebut kepada ANTOK SOEKAMTO.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor520.1/1771 tertanggal 16 Juni 2000 yang ditujukan kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta, perihal : Mohon Petunjuk PenyelesaianSertipikat Tanah Hak Milik No. 47 dan Hak Miuilik No.1294/Rejowinangun.

T I Int5Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota YogyakartaNomor : 520.1/1771 tanggal 16 Juni 2000, perihal : MohonPetunjuk Penyelesaian Sertipikat Tanah Hak Milik No. 47dan Hak Milik No. 1294/Rejowinangun ( sesuai denganaslinya ); Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota YogyakartaNomor : 005/1231/BPN/2007 tanggal 15 Mei 2007 perihal :Undangan acara klarifikasi / mediasi masalah tanah HakMilik No. 47 dan No. 1294 terletak di KelurahanRejowinangun, Kecamatan Kotagede. ( sesuai denganaslinya

); Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota YogyakartaNomor : 1220/3471.600/X/2015 tanggal 07 September2015, perihal : Pemberitahuan I Penarikan Sertipikat TanahHak Milik No. 47/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal16071985 atas nama dr.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor : 487 / 3-35.78 / III /2012 tanggal 8 Maret 2012 Tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan;-----------------------------------------------2. Srtipikat Hak Milik Nomor 5 / Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011, Surat Ukur nomor : 357/Tubanan/2011, tanggal 16-03-2011 luas 1000 M2 atas nama Lindawati;-------------------------------------------------------3.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor : 487 / 3-35.78 / III /2012 tanggal 8 Maret 2012 Tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan;----------------------------------------------2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5 / Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011, Surat Ukur nomor : 357/Tubanan/2011, tanggal 16-03-2011 luas 1000 M2 atas nama Lindawati;-------------------------------------------------------3.

Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No.03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti.

;------------------------------------------------

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti.

P1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga NomorHP.01.02/649.33.73/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, hal :Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak PakaiNomor 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sadr.Arief Sadjiarto Perum Kecandran Indah C 14, KelurahanKecandran, Kecamatan Sidomukti (fotocopy sesuai dengan aslinya);2.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor :HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal : Pengembalian berkas PermohonanPerpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepadaSdr.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga NomorHP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal : Pengembalian berkas PermohonanPerpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepadaSdr.

; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaianMajelis Hakim terhadap obyek sengketa a quo yang diajukan Penggugat yaitu :Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga NomorHP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal: Pengembalian Berkas PermohonanPerpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepadaSdr.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: HP.01.05/2117-51.71/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021, Perihal: Permohonan Hak Atas Nama Ir. Hidayat Leksonowidodo.

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

a.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: HP.01.05/2117-51.71/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021, Perihal: Permohonan Hak Atas Nama Ir. Hidayat Leksonowidodo.

4. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Tergugat II) untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah atas nama Ir. Hidayat Leksonowidodo (Penggugat) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.