Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor 474.2/03200Tahun 2018, tanggal 26 September 2018. yang bermeterai cukup danHalaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1525/Padt.G/2018/PA.KjnSALINANtelah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).B.

tahun2009;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilsebagaimana Bukti P.3 telah memperoleh surat keputusan Pemberian IzinPerceraian dari atasan berupa Surat

Keputusan Bupati Pekalongan nomor474.2/03200 Tahun 2018, tanggal 26 September 201;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telahtidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutnamun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasakankepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidakdisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

SIGIT SRIDOYO selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang Kegiatan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Pekalongan TA 2009 pada Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) KabupatenPekalongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor :916/3 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Penunjukkan PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang Kegiatan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009,sekaligus juga bertindak

diatas, dimana terdakwa selaku Kepala Desa DomiyangKecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan bertanggung jawabatas pelaksanaan distribusi Raskin dan penyelesaian pembayaranHasil Penjualan Beras (HPP) mengetahui kalau Desa DomiyangKecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011mendapat atau menerima Pagu Alokasi sebanyak 13 (tiga belas) kalidan mendapat alokasi untuk pendistribusian Beras bagi Rumah TanggaSasaran (RTS) dan beras Raskin dengan pagu tiap bulan sebanyak5.655 kg berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor :511.1/25 Tahun 2011 tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Raskindan Tim Monitoring Raskin Kabupaten Pekalongan dan suratPemberitahuan dari Sekda Ub.

diatas, dimana terdakwa selaku Kepala Desa DomiyangKecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan bertanggung jawabatas pelaksanaan distribusi Raskin dan penyelesaian pembayaranHasil Penjualan Beras (HPB) mengetahui kalau Desa DomiyangKecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011mendapat atau menerima Pagu Alokasi sebanyak 13 (tiga belas) kalidan mendapat alokasi untuk pendistribusian Beras bagi Rumah TanggaSasaran (RTS) dan beras Raskin dengan pagu tiap bulan sebanyak5.655 kg Berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor :511.1/25 Tahun 2011 tentang : Pembentukan Tim KoordinasiRaskin dan Tim Monitoring Raskin Kabupaten Pekalongan dansurat Pemberitahuan dari Sekda Ub.

Berita Acara Serah Terima) raskin, melakukan penagihan HPB(Harga Penjualan Beras) raskin baik ditingkat Kecamatan maupuntingkat Desa, dan menyetorkan uang HPB raskin ke Sub Divre Pusatmelalui BRI, mengetahui kalau Desa Domiyang, KecamatanPaninggaran, Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011 mendapat ataumenerima Pagu Alokasi sebanyak 13 (tiga belas) kali dan mendapatalokasi untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)dan beras Raskin dengan Pagu tiap bulan sebanyak 5.655 Kg,berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 511.1/25Tahun 2011 tentang: Pembentukan Tim Koordinasi Raskin dan TimMonitoring Raskin Kabupaten Pekalongan dan surat Pemberitahuan dariSekda Ub.

Berita Acara Serah Terima) raskin, melakukan penagihan HPB(Harga Penjualan Beras) raskin baik ditingkat Kecamatan maupuntingkat Desa dan menyetorkan uang HPB raskin ke Sub Divre Pusatmelalui BRI, mengetahui kalau Desa Domiyang, KecamatanPaninggaran, Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011 mendapat ataumenerima Pagu Alokasi sebanyak 13 (tiga belas) kali dan mendapatAlokasi untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)dan beras Raskin dengan Pagu tiap bulan sebanyak 5.655 Kg,berdasarkan Surat

AsistenPerekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Nomor:511.1/02 perihal Pagu Alokasi Raskin Kabupaten Pekalongan tahun 2011tanggal 3 Januari 2011;14.1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 141/80/tahun 2003 tentang Pengesahan Sdr. Yarkoni sebagai Kepala DesaDomiyang, Kecamatan Paningggaran, Kabupaten Pekalongan;15. 1 (satu) lembar copy Surat Tugas tanggal 15 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs.

Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 873.4/374 Tahun 2016 tanggal17 Nopember 2016 tentang ijin perceraian atas nama lida Rusfia dan Haryatno, sebagai bukti (P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Pekalongan Nomor3375025512740003 tanggal 15 Juli 2012, telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.2) dandiparaf ; 3.

Memerintahkan agar barang bukti berupa:a. 1 (satu) buah buku Asli Pedoman Umum Raskin 2013 dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat republic Indonesia;b. 1 (satu) bendel copy Surat Bupati Pekalongan hal Permohonan alokasi Raskin Th.2013;c. 1 (satu) bendel copy Surat Jalan Raskin tahun 2013 dari Bulog Pekalongan;d. 1 (satu) bendel tindasan BAST (Berita Acara Serah Terima Beras Raskin) dari Bulog Pekalongan;e. 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor : 511.1

Desember 2013;f. 1 (satu) lembar copy Surat dari Menkeu RI nomor : S-167/MK.2/2013 perihal harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum bulog tahun 2013;g. 1 (satu) bendel copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras Raskin tahun 2013;h. 1 (satu) lembar copy daftar harga penyaluran beras raskin dan subsidi raskin periode tahun 2007 s/d 2013 tanggal 10 Nopember 2013;i. 1 (satu) bendel copy Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/107 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa trpilih Desa Samborejo Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2008 2014 atas nama NUH SAEFUDIN;j. 1 (satu) bendel copy Daftar Penerima manfaat Raskin tahun 2010 Ds.

Pemohonharusmendapatkan surat ijin dari pejabat atasannya;Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Ijin Atasan untuk mengurusperceraian berupa Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 474.2/04360Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerahatas nama Bupati Pekalongan u.b.

Mukhozin,M.Ag., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 2 April 2019 olehmediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa status Pemohon Konpensi yang sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan jabatan Guru SDN 01 Bedagung Kecamatan PaninggaranKabupaten Pekalongan, telah mengajukan Surat Ijin Atasan untuk mengurusperceraian berupa Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 474.2/04360Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerahatas

Pekalongan,kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor902/110/2007 tanggal 10 April 2007 diangkat menjadi Pejabat PembuatKomitmen (PPK) kegiatan pengadaan benih padi dan jagung kegiatan produ ksiproduktifitas dan mutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007; baik bertindak sendirisendirimaupun bersamasama dengan saksi SUGIYO HADI PRANOTO / Direktur PT.Dua sekawan Ajisayekti, saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIMAls.

Pekalongan,kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor902/110/2007 tanggal 10 April 2007 diangkat menjadi Pejabat PembuatKomitmen (PPK) kegiatan pengadaan benih padi dan jagung kegiatan produ ksiproduktifitas dan mutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007; baik bertindak sendirisendirimaupun bersamasama dengan saksi SUGIYO HADI PRANOTO / Direktur PT.Duasekawan Ajisayekti, saksi SONI YULIANTO dan saksi AMAT MUZAKHIMAls.

Nomor :0055.0/01303.1//2007 tanggal 26 Desember2006 tentang Tugas Pembantuan Departemen Pertanian pada DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan, dalampelaksanaannya digunakan untuk pengadaan benih padi dan jagungkegiatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian pada DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2007senilai Rp 2.687.567.085, (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuhjuta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah).Berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor821.2/147/2004 Tanggal 29 Oktober 2004, di mana Terdakwa disampingsebagai Kepala Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Distanak Kab.Pekalongan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatanpengadaan benih padi dan jagung kegiatan produksi produktifitas danmutu produk pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenPekalongan tahun anggaran 2007.Bahwaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor :902/110/2007 tanggal 10 April 2007 Terdakwa diangkat

TALE, pm nnnMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat, dan kedua belah pihak telah diperintah untukmenempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan Mediator SaudaraDrs.H.Makhrus,SH, yang telah melaksanakan mediasi terhadap keduabelah pihak ternyata tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;~nennnne nnn nn nenaMenimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 873.4/216TAHUN 2015, tertanggal 27 Januari 2015, tentang Pemberian izin untukmelakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Pekalongan, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Mei 2014,Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama10

Memerintahkan barang bukti, berupa:1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012;2. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana Tugas Pembantuan APBN-P Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA sebagai PPKom;4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;5. 1 (satu) bundel

Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesarRp 24.932.002.000,00Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor:978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, dan KeputusanDirektur RSUD Kraton Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal 30Agustus 2012, susunan Pejabat dan Panitia dalam Pengadaan AlatKedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012 (selanjutnyadisebut Pengadaan), diantaranya:1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25Oktober 20122. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO,SKM.MA sebagai PPKom4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor:978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 20125. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur

Memerintahkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25Oktober 2012;2. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO,SKM.MA sebagai PPKom;4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor:978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;5. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa8.dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkanMemerintahkan barang bukti, berupa:1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25Oktober 2012;2. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO,SKM.MA sebagai PPKom;4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan

Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp24.932.002.000,00;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor:978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, dan Keputusan DirekturRSUD Kraton Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012,susunan Pejabat dan Panitia dalam Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KratonKabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebutPengadaan), diantaranya:1. Kuasa Pengguna Anggaran :dr.

Putusan Nomor 62 K/PID.SUS/2017Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, dan Keputusan DirekturRSUD Kraton Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012,susunan Pejabat dan Panitia dalam Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KratonKabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebutPengadaan), diantaranya:1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Muhammad Teguh Imanto,Sp.B (K) Onk2.

Putusan Nomor 62 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal25 Oktober 2012;1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012;1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO,SKM.MA sebagai PPKom;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan

Memerintahkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25Oktober 2012;2. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03 September2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA sebagaiPPKom;4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor:978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;5. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan

Memerintahkan barang bukti, berupa:1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25Oktober 2012;2. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03 September2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA sebagaiPPKom;4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor:978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;5. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan

Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan PanitiaAnggaran. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Peklaongan tahun2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlah Rp. 27.000.000, (Duapuluh tujuh juta rupiah) / pertahun.Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun2000 s/d 2004 di Asuransi Bumiputera sejumlah Rp. 108.000.000,(Seratus delapan juta rupiah) /pertahun.Terlampir dalam berkas perkara.

Pekalongan. 55 Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang SusunanPanitia Anggaran. 56 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab.Peklaongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlahRp. 27.000.000, (Dua puluh tujuh juta rupiah) / pertahun.57 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab.Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Bumiputerasejumlah Rp. 108.000.000, (Seratus delapan juta rupiah) /pertahun.

Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 445/96 Tahun 2010, tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan RSU Daerah Kraton Kab. Pekalongan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).2. Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 445/335, tanggal 21 November 2011 tentang perubahan atas Surat Keputusan Bupati No.445/96 Tahun 2010, Tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kab. Pekalongan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).3.

Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 888/218 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. MUH. TEGUH IMANTO, Sp.B.(K) Onk. NIP 19600314 198911 1 001 beserta lampirannya.143. Copy Nota Staf Kabag. Keuangan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan kepada Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Agustus 2013 perihal pencairan Dana PP untuk pengeluaran kegiatan diluar anggaran rumah sakit.144.

Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 445/146 tahun 2014,tanggal 7 Maret 2014.b. Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 445/211.1 tahun2014, tanggal 2 Mei 2014.c.

Surat keputusan Bupati Pekalongan Nomor 445/146 tahun 2014,tanggal 7 Maret 2014.b. Surat keputusan Bupati Pekalongan Nomor 445/211.1 tahun 2014,tanggal 2 Mei 2014.c. Surat keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 445/62 tahun 2015,tanggal 3 Februari 2015.Bahwa yang menjabat sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI)BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Kraton saat ini adalahdr. NAILA sebagai Ketua, berdasar Surat Keputusan Direktur RSUDKraton.

Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor 445/96 tahun 2010tanggal 22 Maret 2010 tentang penetapan RSUD Kraton Kab.Pekalongan sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah);b. Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor 445/335 tahun 2011tanggal 21 Nopember 2011 tentang perubahan atas nomor SKBupati Pekalongan nomor 445/96 tahun 2010 22 Maret 2010tentang penetapan RSUD Kraton Kab.

Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor 445/96 tahun 2010tanggal 22 Maret 2010 tentang penetapan RSUD Kraton Kab.Pekalongan sebagai BLUD;b. Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor 445/335 tahun 2011tanggal 22 Maret 2010 tentang perubahan atas nomor SK BupatiPekalongan nomor 445/96 tahun 2010 tentang penetapan RSUDKraton Kab.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor882.2/35/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan olehBupati Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.6 ;. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX Nomor3326CLU0810201006828 tanggal O8 Oktober 2010 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.7 ;.

Asli surat Keputusan Bupati Pekalongan, Nomor : 873.4/0211 Tahun20166 yang dikeluantam ash ai Bupaiti Pekalongam SekretarisDaeah wtb Asistan Adiministeasi tamggal 277 Janarai 2016,selanjutmya ditandai dengan P.3; === B. Saksisaksi : s+1. SEOXDINK Mane MK AS tahwm, aganza Islam, pekerjaanBuruth, tempat tingga! Gi Rt. OO1 Rw.

sudah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun2009;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 841.6/01195Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Pegawai NegeriSipil atas nama Penggugat (XXXX, SE, NIP 19811220 201101 2 010);Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telahtidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutnamun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasakankepada wakilnya

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 873.4/1046Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan, bermeteraicukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;B.

Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor : 873.4/0278 Tahun 2016 tanggal 3Februari 2016; Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2016/PA.PmlMenimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telahmengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut :I.

50 tahun 2009020 2020 20200202Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh surat keputusan Pemberian zin Perceraian dari atasanyaitu Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 873.4/327 Tahun 2016tentang pemberian izin melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.nXxxxxx NIP 19821107 201001 1 021 yang dikeluarkan oleh a.n BupatiKepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan tertanggal 10Oktober 2016; 222222 on nn nnn nnn nnn nn nn nnnMenimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telahtidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMANomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilakasanakan;Putusan Nomor 1519