DALAM EKSEPSI ; - Menolak Eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan Gugatan Penggugat ;- Menyatakan tidak sah objek sengketa berupa Surat Perintah Bongkar dari Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (Tergugat) tanggal 6 Februari 2012 No. 640/2.04/DTRTB-PP/2012 yang ditujukan kepada Feriyanto Gani (Penggugat);- Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang) untuk mencabut Surat Perintah Bongkar tanggal 6 Februari 2012 No. 640/2.04/DTRTB-PP/2012 yang

No. 640/2.04/DTRTB-PP/2012 Tanggal 6 Februari 2012 tentang Surat Perintah Bongkar beserta tindak lanjut administrasinya haruslah dipertahankan dan tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan Hakim yang menyatakan sebaliknya;- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.210.000 (Satu Juta Dua Ratus sepuluh Ribu Rupiah );

Memenuhi Unsur Final, dimana menurut Tergugat,Penggugat telah keliru menjadikan Surat Perintah Bongkar tanggal 6 Februari2012 No. 640/2.04/DTRTBPP/2012 kepada Feriyanto Gani (Penggugat) (VideBukti P1, TX) sebagai objek sengketa yang belum menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarakarena surat perintah bongkar

Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tergugat)mengeluarkan Surat Perintah Bongkar terhadap pembangunan gapura yangdidirikan Penggugat tanggal 6 Februari 2012 No. 640/2.04/DTRTBPP/2012 (Vide Bukti P1dan TX);4.

Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak memperdulikan surat teguranTergugat, maka selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Bongkar dariDinas Tata Ruang Tata Bangunan tanggal 6 Februari 2012 No. 640/2.04/DTRTB PP/2012 (Vide Bukti P1dan TX);5.

perintah bongkar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Padang (Tergugat) yang menjadi objek sengketa;Menimbang, bahwa kewenangan delegasi dapat diberikan manakala peraturandasar mengaturnya dan oleh karena peraturan dasar tidak ada mengatur tentangpendelegasian mengeluarkan surat perintah bongkar dari Walikota Padang kepada KepalaDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang (Tergugat), dan sampai denganperkara aquo diputus Peraturan Daerah Kota Padang tentang pemberian

Perintah Bongkar dari DinasTata Ruang Tata Bangunan (Tergugat) tanggal 6 Februari 2012 No. 640/2.04/DTRTBPP/2012 yang ditujukan kepada Feriyanto Gani(Penggugat); Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KotaPadang) untuk mencabut Surat Perintah Bongkar tanggal 6 Februari 2012 No.640/2.04/DTRTBPP/2012 yang ditujukan kepada Feriyanto Gani(Penggugat); Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 03/G/2012/PTUNPDG Tanggal 10Februari 2012 tentang penangguhan pelaksanaan lebih lanjut

Menyatakan batal obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Surat Perintah Membongkar Bangunan Kantor dan Tempat Pelelangan Ikan Milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3); 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar Nomor : 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang surat perintah membongkar bangunan kantor dan tempat pelelangan ikan milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3) ; 4.

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dari Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

2. Menyatakan batal Surat

Perintah Bongkar Nomor: 274/-1.758.1, tanggal 25 February 2019, dari TERGUGAT ditujukan Kepada Pemilik Bangunan Jl.

Pademangan VIII Raya No. 62 RT 004/ RW 010 Kelurahan Pademangan Timur di Jakarta;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar Nomor: 274/-1.758.1, Tanggal 25 February 2019, dari Tergugat ditujukan Kepada Pemilik Bangunan Jl.

SURAT PERINTAH BONGKAR, Nomor: 274/1.758.1, tanggal 25022019,dari TERGUGAT ditujukan Kepada Pemilik Bangunan JI. Pademangan VIIIRaya No. 62 RT 004/ RW 010 Kelurahan Pademangan Timur di Jakarta;Halaman 2 dari 56 halaman.

Bahwa untuk keseragaman dan kepastian dalam lampiran 5 dan 6Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012,telah diatur bentuk Surat Perintah Bongkar tertulis pada bagian bawahpenandatangan Surat Perintah Bongkar adalah Kepala SudinPengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi;15. Berdasarkan ketentuan hukum yang menjadi sumber kewenangantersebut di atas Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telahmenerbitkan serangkaian tindakan administrasi berupa:a.

Menyatakan sah Surat Perintah Bongkar Nomor 274/1.758.1, tanggal 25Pebruari 2019;3. Biaya Perkara menurut hukum dibebankan kepada para Penggugat;4.

Perintah Bongkar tersebutdiperintahkan.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2016 Tentang NaskahDinas, halaman 74 sd 76, Lampiran mengenai Bentuk, Susunan, DanPetunjuk Pengetikan Naskah Dinas Point (M) Surat Perintah Bongkar, subpoint angka (2) Susunan* huruf (b): /si Surat Perintah Bongkar terdiri atas:*sub butir (3) : kata Kepada diisi nama dan alamat orang/badan hukum yangdiperintahkan;Bahwa apabila dalam sebuah Surat Perintah Bongkar yang termasukNASKAH DINAS tidak mencantumkan

Penggelapan dalam keadaan memberatkan;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Bongkar dari WalikotaJakarta Barat No: 3384/1.758 tanggal 8 Juli 2011, TentangPembongkaran/Penertiban Bangunan di atas Tanah Kaveling DKI Blok 1No. 1 RT. 005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, KotaAdministrasi Jakarta Barat, yang dikeluarkan Tergugat;3.

Jika Judex Facti(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) maupun Judex Juris(Mahkamah Agung R.I) konsisten mempermasalahkan kewenanganTergugat dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa)dan demi adanya kepastian hukum, seharusnya fokus pada objek ataupermasalahan pokok dari Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) yaknikeberadaan bangunan milik Para Penggugat, BUKAN mengenai tanahnya ;.

Jelasnya, pokokpermasalahannya atau objek Surat Perintah Bongkar a quo adalahbangunan yang berada di atas tanah Kaveling DKI, sekali lagi BUKANmengenai kepemilikan tanahnya (Bukti T7) ;b.

Tergugat belum/tidakberwenang mendudukkan dirinya selaku eksekutor terhadap sengketakepemilikan atas tanah yang menjadi wewenang lembaga yudikatifdengan menerbitkan Surat Perintah Bongkar ; Pertimbangan hukum Judex Juris halaman 16 elinea kedua yangmenyatakan pada pokoknya bahwa ..........

Putusan Nomor 164 PK/TUN/2015(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) maupun Judex Juris(Mahkamah Agung R.1) konsisten mempermasalahkan kewenanganTergugat dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) dandemi adanya kepastian hukum, seharusnya fokus pada objek ataupermasalahan pokok dari Surat Perintah Bongkar (objek sengketa), bukansengketa kepemilikan tanahnya;Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata pertimbangan Judex Jurisyang mengabulkan gugatan Para Termohon Peninjauan

/2013, tertanggal 12 April 2013, jika dibandingkan dengan Surat PerintahBongkar Nomor 239/SPB/SOPPB/2013, tertanggal 02 Mei 2013, maka jangkawaktu terbitnya Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SOPPB/2013, adalah20 (dua puluh) hari setelah terbitnya Surat Segel Nomor 239/SS/JB/2013, jelaspenerbitan Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SOPPB/2013, tersebuttelah menyalahi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentangPengenaan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut yaitu Surat Perintah Bongkar Nomor239/SPB/SDPPB/2013, tertanggal 02 Mei 2013, mengenai pembongkoran bangunanmilik Penggugat yang berada di Jalan Lingkar Luar Barat Rt.01/Rw.06, KelurahanCengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang ditujukan kepadaPenggugat;4.

Dalam Pokok Sengketa:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SDPPB/2013,tertanggal 02 Mei 2013 terhadap bangunan yang terletak di Jalan Lingkar LuarBarat RT.

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaa quo mengenai perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat yang telahmenerbitkan Surat Perintah Bongkar Nomor 239/SPB/SDPPB/2013 tertanggal 02Mei 2013 dilakukan dengan melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik;2.

Surat Peringatan,Surat Segel dan selanjutnya Surat Perintah Bongkar, kenapa ketika pembangunansedang dikerjakan tidak dihentikan, supaya tidak menimbulkan kerugian bagiPemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Bahwa mengenai jangka waktu proses penerbitan Surat Perintah Bongkar Nomor239/SPB/SDPPB/2013 tertanggal 02 Mei 2013 telah menyalahi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubemur Provinsi DKIJakarta Nomor 128 tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi PelanggaranPenyelenggaraan

;Dalam daftar lampiran surat Perintah Bongkar tersebut nama Penggugattercantum pada Nomor urut 14 dari Nomor 1 sampai dengan Nomor urut24 (Bukti P9);6.

Penggugat berpendapat bahwa surat Perintah Bongkar yang dikeluarkanoleh Tergugat merupakan suatu pelanggaran/perampasan hakhak dari 24warga yang tercantum dalam surat Perintah Bongkar tersebut termasukPenggugat sendiri mengingat Penggugat masih memiliki buktibuktikepemilikan yang sah atas tanah garapan milik Penggugat seluas 1705 m?

namanya dalam daftar lampiran surat Perintah Bongkar tersebutHal. 5 dari 32 Hal.

yang terletak dikampungLanji Rt.013/013 Kelurahan Papanggo KecamatanTanjung PriokJakarta Utara sesuai Surat Perintah Bongkar Nomor 108/SPBP2K/JU/1983 tanggal 8 April 1983 yang maksud dan tujuannya tidakjelas.Dalam daftar lampiran Surat Perintah Bongkar tersebut Nama H.Nursiah tercantum pada nomor urut 14 dari nomor urut 1 s/d nomorurut 24 (Terlampir);Hal. 19 dari 32 Hal.

Nursiah yang namanyatercantum dalam daftar Lampiran Surat Perintah Bongkar tersebut adalahmilik PT.

JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa surat perintah Bongkar Nomor: 640/319/IV.37/2016 pada tanggal 11April 2016 tentang perintah membongkar bangunan kantor dan tempatpelelangan ikan milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3).

Bahwa jika surat perintah bongkar tersebut dilakukan, maka penjualanhasil dari nelayan yang merupakan anggota koperasi akan menjadi kacaudan tidak terkendali yang sangat merugikan Pengugat dan anggotanya,dimana Penggugat tidak memilki penghasilan lain diluar dari objek yang disengketakan;VI. DASAR HUKUM YANG DILANGGAR TERGUGAT;1.

Perintah Bongkar yangditujukan kepada Penggugat, Tergugat telah berpihak kepada pihaklain atau terbitnya Surat Perintah Bongkar didasari motif lain yaituadanya kerjasama antara Tergugat dengan Koperasi Unit Desa MinaJaya untuk pengelolaan Kios Mini dan TPI Gudang Lelang.

Surat Perintah Bongkar ini diberikan kepada yang bersangkutan untukdilaksanakan;3. Surat Perintah Bongkar ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;Sehingga surat perintah bongkar dimaksud belum dapat disebut sebagaiKeputusan Badan Tata Usaha Negara yang bersifat final atau definitifsebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar Nomor640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang surat perintahmembongkar bangunan kantor dan tempat pelelangan ikan milik KoperasiMitra Mikro Mina (KM3);4.

Tribharata Sejati diterbitkan oleh Tergugat I tanggal 7 Desember 2001(bukti P1) ;Surat Perintah Bongkar keI dari Tergugat IIyang ditujukan kepada Pemilik Bangunan Liaryang berada diatas tanah milik Penggugat yangterletak di Jalan Infantri RT. 005/06 dan RT.006/RW.06, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dengan No. 4022/1.785 tertanggal 25 September 2002 (BuktiP2), Surat Perintah Bongkar keII No. 4030/1.785 tanggal 28 September 2002 (bukti P3),dan Surat Perintah Bongkar keIII

Memerintahkan Tergugat II mencabut surat perintah bongkar ke I No. 4022/1.785 tertanggal 25September 2002, surat perintah bongkar ke II No.4030/1.785 tanggal 28 September 2002, dan suratperintah bongkar ke III No. 4043/1.785 tanggal 1Oktober 2002 ;6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untukmembayar biaya perkara ini ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebutTergugat I telah mengajukan eksepsi pada pokoknyasebagai berikut 25 Dalam Eksepsi1.

Bahwa surat perintah bongkar ke I No.4022/1.785 tanggal 25 September 2002 dansurat perintah bongkar ke II No. 4030/1.785, tanggal 28 September 2002 ditujukankepada para pihak yang memiliki bangunandiatas tanah dimaksud, dan bukan kepadaPenggugat yang tidak mempunyai bangunan diatas tanah tersebut ;Bahwa ternyata para pihak pemilik bangunanterkena peringatan penerbitan/pembongkaranyaitu berupa surat perintah bongkar ke Idan ke II tidak turut serta mengajukangugatan terhadap Tergugat II, dengan tidakmengajukannya

mengetahui surat perintah bongkar ke III sejak diterimanya suratdari Polres Metro Jakarta Timur padatanggal 10 Oktober 2002 (vide surat gugatan).6.

MTribharataSejati yang diterbitkan oleh Tergugat I tanggal 7Desember 2001 ; Menyatakan batal surat perintah bongkar ke I No.4022/1.785 tanggal 25 September 2002, suratperintah bongkar ke II No. 4030/1.785 tanggal 28September 2002, dan surat perintah bongkar ke IIINo. 4043/1.785 tanggal 1 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat II Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut sertipikat hak guna bangunan No. 790/Cipinang Melayuatas nama PT.

Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 1 September2010 ;Surat Penyegelan, Segel dan Surat Perintah Bongkar adalah Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 Angka 9 UndangUndang No. 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan

Surat Perintah Bongkar No. 822/SPB/B/2010 tertanggal 1 September 2010 ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa :a. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) No.822/ SP4/B/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 ;b. Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segel No.822/SP/JB/10 tertanggal 31Agustus 2010 ; danc. Surat Perintah Bongkar No.822/SPB/B/2010 tertanggal 1 September 2010 ;4.

No. 184 K/TUN/2012a Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4)No.822/SP4/B/2010, tertanggal 30 Agustus 2010 ;b Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010 dan segel No. 822/SP/JB/2010, tertanggal 31 Agustus 2010 ;c Surat Perintah Bongkar No. 822/SPB/B/2010, tertanggal 1September 2010 ;Dimana kembali Pemohon Kasasi tegaskan, mengenai Surat Penyegelan, Segeldan Surat Perintah Bongkar adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksudkan pada Pasal 1 Angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009tentang

Surat perintah bongkar, dimaksudkan agar pemilik bangunan segeramelaksanakan pembongkaran sendiri atas bagianbagian bangunan yangmelanggar ;TmBongkar paksa adalah pembongkaran secara paksa oleh petugas pemerintahdaerah apabila pemilik bangunan tidak membongkar sendiri bagianbagianbangunan yang melanggar ;6.

Surat Perintah Bongkar No.822/ SPB/B/2010 tertanggal 01 September2010 ;Tanpa terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatankepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding seperti ketentuan KeputusanGubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 darihuruf a s/d huruf f.

Dimana tanah tersebut (kavling Sdr.Imam S) berdasarkanSurat Penyerahan Hak/Kuasa Penuh tanggal 21 Maret 1998 didaftarkan(Warmerken) pada Notaris Ny.Anne Meyanne Alanie,SH telah dialihkanhaknya kepada Tergugat II Intervensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Tergugat II Intervensi yang merasa berhak atas kavling yang dikuasaiPenggugat memohon kepada Tergugat untuk menertibkannya denganmenggunakan kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Perintah Bongkar ;Menimbang, bahwa dari fakta

Karena itu. tindakan Tergugat Il Intervensi yang berupayamenyelesaikan sengketa kepemilikan tanah ini dengan memohon kepadaTergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Bongkar atas bangunan milikPara Penggugat diatas tanah tersebut tidaklah tepat ;Menimbang, bahwa Menurut Majelis HakimPengadilan BandingTergugat belum/tidak berwenang mendudukan dirinya selaku eksekutorterhadap sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi wewenanglembaga yudikatif dengan menerbitkan Surat Perintah Bongkar;Menimbang, bahwa

karena Tergugat tidak berwenang untukmenerbitkan Surat Perintah Bongkar (SPB) terhadap bangunan yang berdiridiatas tananh yang sedang disengketakan, maka keputusannya SuratPerintah Bongkar (SPB) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniharus dinyatakan tidak Sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 148/G/2011/PTUN.JKT tanggal 20 Desember 2011 haruslah dibatalkan dan gugatanPenggugat/Pembanding haruslah dikabulkan

Menyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar dari Walikota JakartaBarat (Tergugat) Nomor : 3384/1.758.1 tanggal 8 Juli 2011, tentangPembongkaran/Penertiban Bangunan diatas tanah Kavling DaerahKhusus lbukota (DKI) Blok No.1 Rt.005/01 Kelurahan MeruyaUtara, Kecamatan Kembangan Kota Administratif Jakarta Barat yangditerbitkan olehTergugat ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar dariWalikota Jakarta Barat (Tergugat) Nomor : 3384/1.758.1 tanggal 8Juli 2011, tentang Pembongkaran/Penertiban Bangunan diatas tanahKavling Daerah Khusus lbukota (DKI) Blok No.1 Rt.005/001Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Kota AdministratifJakarta Barat;4.

Surat PERINTAH BONGKAR (SPB) keI No.3041/1.758.13 tertanggal 28Nopember 2007 ;2. SURAT PERINTAH BONGKAR (SPB kell) No.3108/1.785.13 tertanggal 06Desember 2007 ;3. SURAT PERINTAH BONGKAR (SPB keIll) No.3166/1.758.13 tertanggal 14Desember 2007 yang dikeluarkan WALIKOTA JAKARTA TIMUR tentangPerintah untuk membongkar bangunan di atas tanah Aset PEMDA PROV.DKI JAKARTA cq.

No. 194 K /TUN/2009PERINTAH BONGKAR TERSEBUT, BAHWA SEBENARNYA TERGUGATHARUS SUDAH MEMPEROLEH GAMBARAN YANG JELAS MENGENAIFAKTA YANG RELEVAN maupun semua kepentingan yang tersangkuttermasuk kepentingan PARA PENGGUGAT yaitu PEMILIK BANGUNAN yangberdiri di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAThanya mempedomani atau mendasari Sertifikat HPL No.10 tersebut sehinggaTERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Bongkar kel, Kell, Kelll terhadaprumah atau bangunanbangunan rumah PARA PENGGUGAT

,tanggal 4 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN : Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Surat Perintah Bongkar Nomor 3041/1.758.13 tertanggal 28112007, Surat Perintah Bongkar IlNomor 3108/1.758.13 tanggal 6122007, Surat Perintah Bongkar III Nomor:3166/1.758.13 tanggal 14 Desember 2007 ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seturuhnya; Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesarRp.178.000, (Seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);Menimbang

No. 194 K /TUN/2009DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebahagian; Menyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar III No.3166/1.758.13 tanggal14 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding ; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratPerintah Bongkar III No.3166/i .758.13 tanggal 14 Desember 2007; Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding IIuntuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkatperadilan

No. 194 K /TUN/2009BONGKAR (SPB) kel No.3041/1.758.13 tertanggal 28 Nopember 2007,SURAT PERINTAH BONGKAR (SPB kelIl) No.3108/1.785.13 tertanggal 06Desember 2007 dan SURAT PERINTAH BONGKAR (SPB kelll)No.3166/1.758.13 tertanggal 14 Desember 2007 yang dikeluarkan WALIKOTAJAKARTA TIMUR tentang Perintah untuk membongkar bangunan di atas tanahAset PEMDA PROV. DKI JAKARTA cq.

Tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ;Bahwa Surat Perintah Bongkar Sendiri yang diterbitkan oleh TergugatNomor: 503/051/DCKP/DS/2013 tertanggal 11 Januari 2013 tersebut diatasPenggugat terima pada tanggal 20 Januari 2013 keterlambatan surat tersebutPenggugat terima karena dikirimkan melalui pos dan terbitnya surat yangmenjadi objek perkara tersebut disebabkan adanya pihak yang merasakeberatan terhadap bangunanbangunan yang salah (PT.

Perintah Bongkar Sendiri Nomor503/051/DCKP/DS/2011 tertanggal 11 Januari 2013 dengan demikianPenggugat berkepentingan dan beralasan keberatan dengan mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk mohon pembatalandan atau dinyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar Sendiri tanggal 11Januari 2013 Nomor : 503/051/DCKP/DS/2011 ;Bahwa adapun dasardasar posita gugatan Penggugat sebagaimana yangdiuraikan dibawah ini :Bahwa benar Penggugat pemilik bangunan gudang berikut denganpertapakan

telah menerbitkan Surat PerintahBongkar Sendiri Nomor : 503/051/DCKP/DS/2013 tertanggal 11 Januari 2013telah diterbitkan secara cacat hukum dan cacat prosedur, untuk itu secaraJuridis Formil dan Juridis Materiel Surat Perintah Bongkar Sendiri tertanggal11 Januari 2013 Nomor : 503/051/DCKP/DS/2013 patut batal dan dinyatakantidak sah ;Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UndangUndang No. 5 tahun 1986 Jo.

Putusan Nomor 137 K/TUN/2014Dengan demikian jelas sudah jika Tergugat dalam menerbitkan SuratPerintah Bongkar Sendiri Nomor : 503/051/DCKP/2013 tanggal 11 Januari2013 telah melanggar AzasAzas Pemerintahan Yang Baik yakni azaskecermatan ;Tentang Mohon Penangguhan ;Bahwa khawatir atas dasar Surat Perintah Bongkar Sendiri Nomor :503/051/DCKP/2013 tertanggal 11 Januari 2013 akan direalisir/dijalankan,maka ini adalah suatu alasan yang urgent bagi Penggugat mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim Yang

Perintah Bongkar Sendiri Nomor :503/051/DCKP/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan olehTergugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Dalam Pokok Perkara :1.

Tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ; Bahwa Surat Perintah Bongkar Sendiri yang diterbitkan oleh TergugatNomor : 503/051/DCKP/DS/2013 tertanggal 11 Januari 2013 tersebutdiatas Penggugat terima pada tanggal 20 januari 2013 keterlambatansurat tersebut Pengqqugat terima karena dikirimkan melalui pos danterbitnya surat yang menjadi objek perkara tersebut disebabkan adanyapihak yang merasa keberatan terhadap bangunanbangunan yang salah(PT.

Perintah Bongkar Sendiri Nomor : 503/051/DCKP/DS/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang isinya tentang perintahbongkar atas bangunan milik Penggugat, dengan demikian Penggugatsecara Juridis berkepentingan serta keberatan dan sebagai tandaberkepentingan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke PengadilanTata Usaha Negara Medan, untu membatalkan dan atau menyatakantidak sah Surat Perintah Bongkar Sendiri tanggal 11 Januari 2013 danharus dicabut keberadaannya ;Bahwa tindakan/Perbuatan Tergugat yang telah

Perintah Bongkar Sendiri Nomor :503/051/DCKP/2013 tertanggal 11 Januari 2013 akan direalisir/dijalankan, maka ini adalah suatu alasan yang urgent bagi Penggugatmengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar dapatmenangguhkan Surat Perintah Bongkar Sendiri Nomor : 503/051/DCKP/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Tergugatsampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimanaketentuan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut

TENTANGEKSEPSI ;22no2neeneeece eee ceeeeeeesBahwa yang menjadi Objek Gugatan dari Pengugat adalah SuratKeputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan KabupatenDeli Serdang Nomor : 503/051/DCKP/DS/2013 tertanggal 11 Januari2013 tentang Surat Perintah Bongkar Sendiri ;Bahwa Objek Gugatan dimaksud bukan merupakan suatu SuratKeputusan dan Tergugat tidak sekalipun pernah menyebutkansebagai suatu Surat Keputusan, tetapi tidak lain merupakan sebuahsurat dalam kegiatan suratmenyurat yang dalam hal ini

Bahwa jika dibaca dan dianalisa dengan seksama gugatan Penggugatyang mempersoalkan surat perintah bongkar sendiri No. 503/051/DCKP/DS/2013 tertanggal 11 Januari 2013 maka surat Tergugattersebut tidaklah merupakan/tidak termasuk objek keputusan TataUsaha Negara, hal tersebut dapat dilihat dari :A.

No. 210 K/TUN/2011Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, IIsebagai Tergugat Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :OBYEK SENGKETA1 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusanyang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa :e Surat Perintah Bongkar Nomor : 7590/1.758.1 tanggal

UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 ;ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN :1 Bahwa Penggugat selaku Pemilik yang sah tanah dan bangunan yang terletak diJalan Mangga I RT. 008 RW. 08 Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, JakartaBarat, mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Tergugatmenerbitkan obyek sengketa a quo, berupa Surat Perintah Bongkar yang didasarkanatas dugaan terjadi tumpang tindih lokasi tanah milik Penggugat dengan lokasiSertipikat Hak Milik Nomor 1243/Duri Kepa seluas 224 M2 (dua ratus dua puluhempat

/B/1994 tanggal 11 Maret 1994 tentang Izin Keteranganmenetapkan bangunan bedeng sementara ;Bahwa keabsahan kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan yang terletakdi Jalan Mangga I Blok C RT. 008 RW. 08 Kelurahan Duri Kepa, KecamatanKebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, tercatat atas nama Penggugatsesungguhnya tidak pernah dibatalkan Pengadilan, sehingga tindakan Tergugatuntuk menggusur Penggugat dengan menerbitkan Surat Perintah Bongkar a quoadalah pelanggaran yang nyata terhadap hakhak

Perintah Bongkar aquo, Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta agar berkenan : Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkanpelaksanaan Surat Perintah Bongkar Nomor: 7590/1.758.1 tanggal 7 Desember2009 tentang Pembongkaran/Pengosongan bangunan milik Penggugat yang terletak diJalan Mangga I RT. 008 RW. 08 Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,sampai dengan adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo ;Bahwa berdasarkan

Perintah Bongkar Nomor : 7590/1.758.1 tanggal 7 Desember 2009 tentangPembongkaran/Pengosongan yang dikeluarkan Tergugat ;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :e Surat Perintah Bongkar Nomor : 7590/1.758.1 tanggal 7 Desember 2009tentang Pembongkaran/Pengosongan yang dikeluarkan Tergugat ;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;Hal. 5 dari 13 hal.

Bahwa keputusan fTergugat telah diterbitkan sesuaidengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, halmana kepada Penggugat sebelum dilakukan penertibandiberikan terlebih dahulu peringatan peringatanseperlunya dengan maksud agar Penggugat dapat dengansecara suka rela mau menertibkan/membongkar sendiribangunan/bengkel tambal ban yang berdiri dan ataudidirikan, namun hal tersebut tidak dipatuhiPenggugat, hingga pada akhirnya kemudian diterbitkankeputusan Tergugat, yakni Surat Perintah Bongkar No.686

Perintah Bongkar Nomor686/ 1.758.1, tanggal 3 Februari 2010dari Walikota Jakarta Barat, TentangPembongkaran Bangunan/Gubuk Liar, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Bukti P 2: surat dari WalikotaJakarta Barat Nomor 7685/ 1.758.1,tanggal 16 Desember 2009.

merupakan dalildalil tetap yang tidak perlu~ dibuktikan lagi danmerupakan fakta fakta hukum adalah sebagai berikutBahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusanberupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 686/ 1.758.1tanggal 3 Pebru ari 2010 tentang PembongkaranBangunan/Gubuk Liar ( bukti P 1 ) :sslalialtaintateiainiatetaianateiaiaiatetaiaaetabataten Menimbang, bahwaoleh karena dalil dalil gugatan Penggugat untuk yanglain dan selebihnya telah disangkal oleh Tergugat,maka beban pembuktian diwajibkan

Perintah Bongkar Nomor : 686/1.758.1 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang PembongkaranBangunan/Gubuk Liar ( bukti P1 ), apakah semuaprosedural telah dilaksanakan sebagaimana mestinya,adalah sebagai berikutMenimbang, bahwa menurut dalil Penggugat penerbitanSurat Keputusan berupa Surat Perintah Bongkar Nomor686/ 1.758.1 tanggal 3 Pebru ari 2010 tentangPembongkaran Bangunan/Gubuk Liar ( bukti P1 ) adalahbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik yaitu) asas keterbukaan, asas profesionalitas

Perintah Bongkar Nomor686/ 1.785 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang PembongkaranBangunan/Gubuk Liar, adalah cukup beralasan hukum, olehkarenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untukSGIUPUNINYA jo

Tentang Obyek SengketaYang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Perintah Bongkar dariWalikota Jakarta Barat No : 3384/1.758.1 Tanggal : 8 Juli 2011, Tentang :Pembongkaran/Penertiban Bangunan Di Atas Tanah Kaveling DKI Blok I No 1 RT005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi JakartaBarat, untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa ;II.

Perintah Bongkar dari Walikota JakartaBarat No: 3384/1.758 tanggal 8 Juli 2011, Tentang Pembongkaran/PenertibanBangunan di atas Tanah Kaveling DKI Blok 1 No.

Rt 005/01 KelurahanMeruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, yangdikeluarkan Tergugat;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar dari WalikotaJakarta Barat No: 3384/1.758 tanggal 8 Juli 2011, Tentang Pembongkaran/Penertiban Bangunan di atas Tanah Kaveling DKI Blok 1 No 1 Rt 005/01Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi JakartaBarat;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Bahwa terhadap gugatan

;2 Menyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta BaratNomor : 3384/1.758.1 tanggal 08 Juli 2011 tentang Pembongkaran/ PenertibanBangunan diatas tanah kavling Daerah Khusus Ibukota (DKI) Blok I No. 1 RT005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota AdministrasiJakarta Barat yang diterbitkan oleh Tergugat ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar dari WalikotaJakarta Barat Nomor : 3384/1.758.1 tanggal O08 Juli 2011 tentangPembongkaran/Penertiban Bangunan

Sehinggapenerbitan Surat Perintah Bongkar oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/dahuluTergugat in casu merupakan kewenangan Pemohon Kasasi/Terbanding/dahuluTergugat bukan merupakan kewenangan Lembaga Yudikatif.4 Bahwa dikeluarkannya Keputusan Tergugat karena memangberdasarkanpenelitian instansi terkait, bangunan dan tanah yang dikuasai Penggugat adalahbidang tanah milik orang lain, yaitu milik Sdr. Imam S berdasarkan KartuPerkavlingan yang sudah dialihkan oleh Sdr.

Dalam hal menara telah dioperasikan secarakomersil oleh pihak ke II (PT.Bali Towerindo Sentra) dan oleh karenanyapihak ke wajib meminta kepada pemilik menara menara telekomunikasiyang telah ada untuk membongkar sendiri menara dimaksud dalamjangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak ke maka pihak ke wajibmembongkar menara dimaksud dengan bantuan aparat hukum atas biayapara pemilik menara tersebut;Bahwa surat perintah bongkar yang Terbanding terbitkan pada tanggal20 Nopember 2009 yaitu jauh setelah

izin operasional 5 (lima) menaratelekomunikasi milik Pembanding berakhir yang memuat ketentuandengan adanya tower bersama maka tidak ada lagi perpanjangan izinbagi 5 (lima) menara telekomunikasi milik Pembanding dan sebagaikonsekwensi adanya tower bersama tersebut, maka 5 (lima) menaratelekomunikasi milik Pembanding harus dibongkar;Berdasarkan faktafakta tersebut maka menurut hukum telah menjadibukti karena persangkaan bahwa surat perintah bongkar yang Terbanding terbitkan sebenarnya bukan karena

murni alasan Pembanding tidakmemiliki izin mendirikan bangunan atas 5 (lima) menara telekomunikasimilik Pembanding tersebut, akan tetapi adalah karena Terbanding telahmembuat surat perjanjian dengan Terbanding II, yang memaksaTerbanding menerbitkan surat perintah bongkar untuk membongkar 5(lima) menara telekomunikasi milik Pembanding ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama BeritaAcara Persidangan, Pembuktian kedua belah pihak yang berpekara,Salinan resmi Putusan Pengadilan negeri Denpasar

perintah bongkar,setelah didahului peringatan sampai dengan peringatan II adalahSudah sesuai Peraturan yang berlaku, sehingga untuk itu gugatan Pembanding harus ditolak seluruhnya.Bahwa perbuatan Terbanding dan Terbanding II (PT.Bali TowerindoSentra) dalam membuat dan menandatangani surat perjanjianNomor 555/2818/DishubBD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007telah sesuai dengan ketentuan yangB@rAKU.~= =~ nnn nnn nn nnn nnn nnnnnnnnn=Bahwa pasal 12 Peraturan daerah Propinsi Tingkat Bali Nomor : 4/PD/DPRD

DALAM KONPENSI : DALAMEKSEPSI : Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Terbanding IIsemula Tergugat Il masing masing telah mengajukan eksepsi yang padaintinya sama yaitu : Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenangmengadili perkara Aquo (Kompetensi Absolut), karena yang dinilai dalampokok perkara adalah surat perintah bongkar Nomor 1391 tahun 2009tanggal 20 Nopember 2009 yang dikeluarkan Terbanding / Tergugat dantidak memberikan perpanjangan ijin operasional atas 5 (lima) menaratelekomunikasi

Perintah Bongkar No. 3929/1.785 tanggal6 Agustus 2009 tentang Pembongkaran bangunan tanpa in MendirikanHal. 3 dari 38 Hal.

Riwayat dikeluarkannya Surat Perintah Bongkar No. 3929/1.785tanggal 6 Agustus 2009 ;Bahwa Surat Perintah Bongkar No. 3929/1.785 tanggal 6 Agustus2009 tentang Pembongkaran Bangunan Tanpa jin MendirikanBangunan (IMB) di atas Sertifikat Hak Milik No. 3018, 3019, 3029,3030, 42 dan Girik C No. 1757 Persil 20 S.Ill yang terletak di JalanCakung Cilincing Rt. 015 Rw. 04 Kelurahan Semper Barat,Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, adalah Surat Perintah Bongkarterhadap bangunanbangunan yang tidak mempunyai Surat

Makbul, CS, Tergugatmengeluarkan Surat Perintah Bongkar No. 3929/1.785 tanggal6 Agustus 2009 tentang Pembongkaran Bangunan Tanpa jinMendirikan Bangunan (IMB) di atas Sertifikat Hak Milik No. 3018,3019, 3029, 3030, 42 dan Girik C No. 1757 Persil 20 S.Ill yangterletak di Jalan Cakung Cilincing Rt. 015 Rw. 04 KelurahanSemper Barat, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang dikemasdengan dalih bangunan tanpa lin Mendirikan Bangunan (IMB).Dengan demikian jelas Surat Perintah Bongkar (SPB) tersebutmelanggar

Perintah Bongkar Nomor :3929/1.785 jelas tindakan yang sewenangwenang dan melanggarAzasAzas Umum Pemerintahan Yang BaikIndroharto, SH, dengan mengutip pendapat Prof.

Apalagi lokasi tanah Para Pemohon Kasasi beradaditepi jalan arteri tol Cakung Cilincing ;Bahwa sekiranya masih dikeluarkannya SPB (Surat Perintah Bongkar)oleh Termohon Kasasi sematamata tidak adanya IMB (jin MendirikanBangunan), maka sejak awal pembangunan rumah Para PemohonKasasi sudah semestinya diperingatkan atau dilarang.