Ditemukan 11713 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bukti yang bersifat menentukan (novum)
Tanah sengketa
Sita jaminan
Novum tidak bersifat menentukan
Ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan
Tanah
Rumah sengketa
Bukti tidak bersifat menentukan
Perbuatan melawan hukum
Sengketa tanah
Tidak memperpanjang hak guna bangunan
Novum baru tidak bersifat menentukan
Novum tidak bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata
Persil sengketa
Kolam renang brantas
Alat bukti tidak bersifat menentukan
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3490/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — PT SURYA ESA PERKASA,TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanHalaman 5 dari 7 halaman.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2606/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — PT SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, cdan Pasal 13 ayat (5) serta Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak
bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara
Putus : 07-09-2006 — Upload : 05-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78PK/Pdt/2005 Tanggal 7 September 2006 — Yuliana Tengo - Nabu vs. Maria Tengo; Agnes Heli; Kornelis Heli; Yosef Heli; Fin Heli; Yohanes Heli; Yohanes Lay; Hadi Prayitno; Yuliana Sewa
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-07-2006 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207PK/PDT/2004 Tanggal 24 Juli 2006 — Abdul Azis; Muhammad Taufik Azis; Nursiah S.; Nismawaty Azis; Mas'ud Azis; Hasnawaty Azis; Agus Salim Azis; Jamaluddin Azis; Muhammad Sanusi Azis; Anny Pinontoan
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-09-2006 — Upload : 05-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57PK/Pdt/2005 Tanggal 7 September 2006 — Iccang bin Bacolo; Basse Alang binti Bacolo; Seko binti Bacolo; Kamira binti Bacolo; Mansyur bin Hadaming; Nasrul bin Hadaming; Juddin bin Hadaming; Fahruddin bin Hadaming; Sahabuddin bin Hadaming; PT Timurama; Tompo; Dg. Rowa; Dg. Gassing; Dg. Nai
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan novum yang diajukan tidak bersifat menentukan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) UndangUndangHal. 13 dari 15 hal. Put.
Putus : 31-01-2007 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161PK/PDT/2004 Tanggal 31 Januari 2007 — Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya; Tedjo Bawono; Budi Gunawan; Hari Sasono
112 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi alatalat buktitersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal67 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, karena hanyaberisi tentang kehendak dari Tedjo Bawono Termohon Peninjauan Kembaliuntuk membeli tanah obyek sengketa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
Putus : 12-04-2005 — Upload : 01-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420PK/PDT/2003 Tanggal 12 April 2005 — Saukani, AS; Djudik bin H. Ali
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-01-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 994 PK/Pdt/2018 Tanggal 23 Januari 2019 — BHINHYANA, dk VS HWICHYANA, dkk
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2018 dankontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Juni 2018 dan 3 Agustus 2018dihubungkan dengan putusan Judex Juris juncto Judex Facti/PengadilanTinggi Mataram yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan NegeriMataram, novum tidak
bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa buktibukti permohonan peninjauan kembali tidak memenuhikriteria sebagai novum karena sebagian dari buktibukti peninjauankembali itu telah dijadikan sebagai alat bukti pada pemeriksaansebelumnya dan bukti PK1 dan PK7 dibuat setelah pemeriksaanperkara pada tingkat Judex Facti; Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusanJudex Juris yang menolak kasasi;Menimbang
Putus : 25-09-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739 PK/Pdt/2023 Tanggal 25 September 2023 — SALIKIN vs SUSILANINGSIH
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2479 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-07-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137 B/PK/PJK/2023 Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RECKITT BENCKISER INDONESIA
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 18-06-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/TUN/2020 Tanggal 19 Nopember 2020 — MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA RI VS PT. JAYA NUR SUKSES (PERSERO);
192 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jakarta Pusatberdasarkan Risalah Lelang Nomor 222/2013 tertanggal 19 Juli 2013,yang kemudian dari hasil penjualan lelang tersebut telah dibayarkankepada para kreditur sebagai pelunasan utang sebagaimana DaftarPembagian Tahap serta telah dilakukan pengumuman pengakhirankepailitan; Bahwa sedangkan terhadap novum P.PK5 berupa Putusan Nomor18/Pdt.SusGugatan LainLain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 51PK/Padt.SusPailit/2014, juncto Nomor 484 K/Pdt.SusPailit/2013, juncto44/PKPU/2012/ PN.Niaga.JKT.PST, tidak
bersifat menentukan karenaalat bukti surat tersebut dikeluarkan setelah perkara a quo diputus olehJudex Facti di tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetapsehingga tidak memenuhi persyaratan novum sesuai dengan Pasal 67huruf (b) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan
Putus : 29-03-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/TUN/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — WELLY LEIDEN MANGAREK SASTROAMIJOYO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DK
98 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Novum yang diajukan tidak
bersifat menentukan; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubunganhukum lagi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa,karena telah diputus oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara danPengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali
Register : 13-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — RATNA ASTUTIDEWI SOELAIMAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I., II. WONG HEDRA WIJAYA;
90 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
2019 dan23 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dan novum yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali tidak
bersifat menentukan, denganpertimbangan sebagai berikut; bahwa karena masih terdapat permasalahan kepemilikan antaraPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Termohon PeninjauanHalaman 4 dari 7 halaman.
Olehkarena itu novum yang diberi tanda PK2 tidak bersifat menentukan.Demikian juga dengan novum yang diberi tanda PK1 berupa downloaddari website Mahkamah Agung, Direktori putusan terkait status perkara,tidak bersifat menentukan, seharusnya yang diajukan sebagai novumberupa putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewlsde);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan
Register : 13-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2019 Tanggal 18 Juli 2019 — WALIKOTA BOGOR VS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL;
281 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019islamiyah dan persatuan umat Islam; Bahwa objek sengketa a quo tidak didukung dengan pertimbanganfaktual yang memadai demikian pula novum yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali (Tergugat) tidak bersifat menentukan karena tidakmemenuhi unsur kumulatif yakni pelanggaran administrasi danmenimbulkan dampak sosial (vide Pasal 5 ayat (2) Peraturan WalikotaBogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembekuan danPencabutan Izin Mendirikan Bangunan); Bahwa dengan demikian, tindakan
Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo bertentangan dengan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6)Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata CaraPembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari Judex Factie;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut
Register : 12-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1930 C/PK/PJK/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — MASLIANNOR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp6.378.318.785,00; dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan
Netto Rp 14.577 .827.850Kompensasi Kerugian Rp 0Penghasilan Kena Pajak Rp 14.577.827.850PPh Terutang Rp 4.312.012.355Kredit Pajak 2.337.500PPh Kurang / (Lebih) Bayar Rp 4.309.674.855Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 2.068.643.930Jumlah PPh Yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar Rp 6.378.318.785 Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2083 B/PK/PJK/2021 Tanggal 19 Juli 2021 — PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK; VS
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangHalaman 5 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 2083/B/PK/Pjk/2021undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus
Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 20 Februari 2019 — PT KARTIKA CEMERLANG SEJATI, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
88 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipersyarakandalam ketentuan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat (2) UndangUndang Kepabeanan juncto Rule 21 OCP SkemaACFTA dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan205/PMK.04/2015;:b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak
bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp17.598.000,00;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 20 Februari 2019 — PT SADHANA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
106 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, buktibukti yang diajukan pendapatyang tidak bersifat menentukan, sehingga putusan Majelis Hakim sudahbenar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (1)huruf c dan Pasal 14 ayat (1) huruf a UndangUndang Cukai junctoPasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun
2008;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga sanksi administrasi berupa denda yang masih harusdibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp20.000.000,00;Menimbang