KADIMON AL, S.Pd.1 Bin ABDUL HALIM dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungandengan terjadinya perkara tindak pidana pemilukada Gubernur Acehdan Bupati Aceh Singkil; Bahwa tindak pidana pemilukada tersebut terjadi pada saatpencoblosan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul08.00 Wib di TPS Desa Alur Linci Kecamatan Suro Kabupaten AcehSingkil, dan sekira pukul 12.00 Wib di TPS Desa Selok AcehKecamatan Aceh Singkil

SAHUDIN SAIBU CIBRO Alias SAIBU dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan denganterjadinya perkara tindak pidana pemilukada pada Kabupaten AcehSingkil;Bahwa yang melakukan tindak pidana pemilukada tersebut adalahTerdakwa ADBUL HAKIM Alias ABD.

ABU SALEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan denganterjadinya tindak pidana pemilukada di Kabupaten Aceh Singkil;Bahwa yang melakukan tindak pidana pemilukada tersebut adalahTerdakwa ABDUL HAKIM Alias ABD.

ABDUL HAKIM.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hariKamis, tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil KabupatenAceh Singkil;Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan disidangkan sehubungandengan perkara tindak pidana pemilukada Aceh Singkil;Bahwa benar tindak pidana pemilukada tersebut terjadi pada saatpencoblosan

pidana pemilukada Aceh Singkil;Menimbang, bahwa tindak pidana pemilukada tersebut terjadi pada saatpencoblosan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WibHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2017/PN Skldi TPS Desa Alur Linci Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, dan sekirapukul 12.00 Wib di TPS Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil Kabupaten AcehSingkil;Menimbang, bahwa saksi KADIMON AL, S.Pd.I Bin ABDUL HALIM, dansaksi ZAINUDDIN S.Sos Bin ZAMZAMI mengetahui tindak pidana

Karnain bersama dengan Terdakwa IIFitrianingsi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya telahmelakukan tindak pidana pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BuolTahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 178C ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang

Manu alias Kama, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keteranganpada penyidik tersebut sudah benar;Halaman 10 dari 60 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bul Bahwa saksi adalah saksi pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) yangditempatkan pada TPS VI Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, KabupatenBuol; Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga

Hanyala, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keteranganpada penyidik tersebut sudah benar;Bahwa saksi adalah adalah pengawas pada TPS VI Kelurahan Leok IlKecamatan Biau Kabupaten Buol;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksiMohammad Faisal dan saksi Israwati;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari

pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksiMohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati;Halaman 19 dari 60 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bul Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitarpukul 12.20 WITA tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, diKelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol; Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksi Israwatiadalah berupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun saksiMohammad Faisal dan

pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksiMohammad Faisal dan saksi Israwati;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitarpukul 12.20 WITA, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI yangberalamat di Kelurahan Leok Il Kecamatan Biau Kabupaten Buol;Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh saksiMohammad Faisal bersama dengan saksi Israwati adalah berupa melakukanpencoblosan pada TPS VI, namun saksi Mohammad Faisal dan saksiIsrawati tidak terdaftar

Manu alias Kama, dibawah sumpah yang menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan padapenyidik tersebut sudah benar;Bahwa saksi adalah saksi pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) yangditempatkan pada TPS VI Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, KabupatenBuol;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwaMohammad Faisal alias Ical dan istrinya

Saksi Safitri Rasid alias Fitri, dibawah sumpah yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan padapenyidik tersebut sudah benar;Bahwa saksi adalah adalah saksi pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga)yang ditempatkan pada TPS VI Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwaMohammad Faisal

Hanyala, S.Si, dibawah sumpah yang menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan padapenyidik tersebut sudah benar;Bahwa saksi adalah adalah pengawas pada TPS VI Kelurahan Leok Il,Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa danistri nya Israwati alias lsra (penuntutan terpisah);Bahwa kejadiannya terjadi pada

Saksi Amir Hasan alias Ayun, dibawah sumpah yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan padapenyidik tersebut sudah benar;Bahwa saksi adalah adalah petugas keamanan (linmas) pada pintu masukpada TPS VI Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwabersama dengan istrinya lsrawati alias

pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwabersama istrinya Israwati alias Isra (penuntutan terpisah);Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitarpukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di KelurahanLeok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh istri terdakwaIlsrawati alias Isra (penuntutan terpisah) adalah berupa melakukanpencoblosan pada TPS VI, namun terdakwa dan istrinya Israwati

Bahwa oleh karena itu, dalam hal terjadi dugaan tindak pidana Pemilukada,maka berlaku ketentuan hukum yang bersifat knusus dengan mempedomaniadagium Lex Spesialis Derogat Legi Generali.

pidana Pemilukada yang sangat spesifik tersebut;8.

pidana Pemilukada;B.

Pidana Pemilukada disampaikan kepadaPanwaslukada selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak kejadian.

Dengan demikian, sangat tegas bahwa entry pointpenanganan perkara tindak pidana Pemilukada adalah terlebin dahulupenjenjangannya lewat Panwaslukada dengan waktu yang terbatas;Bahwa faktanya perkara ini adalah perkara tindak pidana Pemilukada yangpelaporannya maupun penanganannya sudah melampauhi batas waktu yangtelah ditetapbkan oleh peraturan perundangundangan, maka sudahseharusnya penanganan perkara ini harus dinyatakan daluwarsa;Bahwa oleh karena surat dakwaan perkara ini disusun setelah terlampauinyabatas

Saksi Safitri Rasid alias Fitri, dibawah sumpah yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan padapenyidik tersebut sudah benar;Bahwa saksi adalah adalah saksi pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga)yang ditempatkan pada TPS VI Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwalsrawati alias

Batalipu, dibawah sumpah yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan padapenyidik tersebut sudah benar;Bahwa saksi adalah adalah ketua PPS Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol yang membawahi seluruh KPPS di Kabupaten Buol;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwalsrawati alias Isra;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari

Hanyala, S.Si, dibawah sumpah yang menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan padapenyidik tersebut sudah benar;Bahwa saksi adalah adalah pengawas pada TPS VI Kelurahan Leok Il,Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwalsrawati alias Isra;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017

Saksi Amir Hasan alias Ayun, dibawah sumpah yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keterangan padapenyidik tersebut sudah benar;Bahwa saksi adalah adalah petugas keamanan (linmas) pada pintu masukpada TPS VI Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwalsrawati alias Isra;Bahwa kejadiannya

pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwalsrawati alias Isra;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitarpukul 12.20 wita, tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) VI, di KelurahanLeok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;Bahwa tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalahberupa melakukan pencoblosan pada TPS VI, namun terdakwa tidak terdaftardalam daftar pemilih tetap atau tidak memiliki hak pilin dalam pelaksanaanpemungutan suara Pilkada

Ttn113RISKI AFRIAL Bin RUSLI IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa ;Bahwa Ahli menerangkan tahapan penetapan pasangan calon pilkada diProvinsi Aceh dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2016 ;Bahwa tindak pidana Pemilukada di Provinsi Aceh tersebut diberlakukansejak Penetapan pasangan calon ;Bahwa dari keterangan Ahli tersebut tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak

pidana Pemilukada ;TARMIZI Bin JAFAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa ;Bahwa Ahli menerangkan tahapan penetapan pasangan calon pilkada diProvinsi Aceh dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2016 ;Bahwa tindak pidana Pemilukada di Provinsi Aceh tersebut diberlakukansejak Penetapan pasangan calon ;Bahwa dari keterangan Ahli tersebut tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa adalah bukan merupakan suatu

tindak pidana Pemilukada ;Bahwa dari keterangan Ahli tersebut tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana Pemilukada ;Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan terdakwa yangmemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa menurunkan spanduk dan baleho denganmenggunakan bambu yang sudah diikat pisau di ujungnya yaitu dengancara tali di sebelah kiri jembatan terdakwa tarik dengan menggunakanbambu yang sudah terikat pisau setelah terputus spanduk

Abdya dari partai Aceh diturunkan semua ;Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidakberkeberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut :1.RISKI AFRIAL Bin RUSLI IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa ;Bahwa Ahli menerangkan tahapan penetapan pasangan calon pilkada diProvinsi Aceh dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2016 ;Bahwa tindak

pidana Pemilukada di Provinsi Aceh tersebut diberlakukansejak Penetapan pasangan calon ;Bahwa dari keterangan Ahli tersebut tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana Pemilukada ;TARMIZI Bin JAFAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa ;Bahwa Ahli menerangkan tahapan penetapan pasangan calon pilkada diProvinsi Aceh dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2016 ;Bahwa

tindak pidana Pemilukada di Provinsi Aceh tersebut diberlakukansejak Penetapan pasangan calon ;Bahwa dari keterangan Ahli tersebut tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana Pemilukada ;Bahwa dari keterangan Ahli tersebut tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana Pemilukada ;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.

NAZAR Bin SYAFII dan Terdakwa II RIDWAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilukada dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.

pidana pemilukada tersebut, disamping itu pulaPara Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri, anakanak yang masihkecil dan Para Terdakwa akan memperbaiki kesalahannya serta berjanji tidakakan mengulanginya lagi perouatan melawan hukum dikemudian hari;Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut PenuntutUmum menyatakan tetap pada pokok tuntutannya, demikian pula Para Terdakwajuga menyatakan tetap pada pembelaannya;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan

pidana pemilukada yang telah dilakukan oleh ParaTerdakwa dikarenakan dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidakdibawah tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksisaksi dan KeteranganPara Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar yang menerima amplop putihtersebut adalah ibu dari saksi ARIEF SURAHMAN yaitu saksi RAHMANIAH BintiM.

pidana pemilukada dengan sengaja melakukan perbuatanmelawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga NegaraIndonesia baik secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calontertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka unsur ke 3 yakni secara bersamasama melakukan tindakpidana telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsurunsur tersebut diatas makaPara Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemilukada secarabersamasama

Intinya, Perma ini ditujukanuntuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP.Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan No. 54/Pid.Sus/2017/PN Sgi.Oleh karena itu bila dikaitkan dengan teori harmonisasi perundangundangan,maka terkait tindak pidana pemilukada harus pula memuat tentang pembatasanyang konkrit pula agar menjadi suatu produk hukum yang baik yang sesuaidengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law yang tentunyasesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilainilai

Khalid, M.M. meruapakan sarana dan prasarana yangdigunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemilukada, makaterhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar uangkertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis,maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuanPasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan

Menyatakan Terdakwa TGK HASAN BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilukada memfitnah partai politik2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dalam masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan terdakwa dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap.3.

terdakwa masingmasingnya berdiri sendiri, namun dapat disimpulkan dan dijadikanpetunjuk bahwa kejadian yang didalilkan telah dilakukan oleh terdakwa memang telah benar terjadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka unsurke 2 yakni Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye melakukankampanye berupa memfitnah partai politik telah terpenuhi:Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsurunsur tersebut diatas maka Terdakwa telahterbukti melakukan tindak

pidana pemilukada memfitnah partai politik dan Majelis menyimpulkandakwaan dari penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya halhal atau keadaan keadaanyang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaafmaupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untukmempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana yang setimpal dengan

Menyatakan Terdakwa TGK HASAN BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pemilukada memfitnah partai politik2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dandengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dalam masapercobaan selama 7 (tujuh) bulan terdakwa dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap.3.

Naukoko alias Sabran, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keteranganpada penyidik tersebut sudah benar; Bahwa saksi adalah panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yangbertugas di pada TPS Desa Biau, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol yangtugasnya membawahi TPS dan TPS Il; Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh ParaTerdakwa, dimana

Saksi Suryati alias Suri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol, dan keteranganpada penyidik tersebut sudah benar; Bahwa saksi adalah adalah pengawas pada TPS Desa Biau, KecamatanBukal, Kabupaten Buol yang bertugas untuk mengawasi jalannyapenyelenggaraan pemilihan; Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh ParaTerdakwa dimana ada persoalan

BulBahwa saksi adalah adalah anggota KPPS 5 pada TPS Desa Biau,Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol yang bertugas untuk mencatat formulirDPT yang memilik C6 baik DPTb dan DPPh;Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh ParaTerdakwa dimana ada persoalan mengenai pemilih yang tidak mempunyaihak pilin atau tidak masuk dalam DPT namun memberikan suaranya;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari

Datubatae, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keteranganpada penyidik tersebut sudah benar; Bahwa saksi adalah Panwas ditingkat Kecamatan Bukal yang bertugas padadivisi penanganan pelanggaran panwascam; Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkaitmasalah tindak pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh paraterdakwa, dimana ada persoalan mengenai pemilih yang tidak mempunyaihak pilin

pidana pemilukada yang diduga dilakukan oleh paraterdakwa, dimana ada persoalan mengenai pemilih yang tidak mempunyaihak pilin atau tidak masuk dalam DPT namun memberikan suaranya;Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.

memberikan kesempatan kepadaPara Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge), namun haltersebut tidak dipergunakan oleh Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwatidak memiliki Saksi untuk dihadirkan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut :1.Keterangan ahli Riski Afrial bin Rusli lorahim dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa tahapan penetapan pasangan calon pilkada di Provinsi Aceh dimulaisejak tanggal 24 Oktober 2016;Bahwa menurut Ahli tindak

pidana Pemilukada di Provinsi Aceh tersebutdiberlakukan sejak Penetapan pasangan calon;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN Ttn Bahwa dari keterangan Ahli tersebut tindak pidana yang dilakukan olehpara Terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana Pemilukada.2.

Keterangan Ahli THAMRIN Bin JAFAR yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa penetapan pasangan calon pilkada di Provinsi Aceh dimulai sejaktanggal 24 Oktober 2016; Bahwa menurut Ahli tindak pidana Pemilukada di Provinsi Aceh tersebutdiberlakukan sejak penetapan pasangan calon.Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :> Terdakwa Bahwa Barang yang diturunkan adalah sepanduk/baliho pencalonan bupatidari Partai

tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsebagaimana yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formil dapat diterima;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PT TTEMenimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum padapokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Labuha dalammenjatuhkan pidana terdadap Terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilankarena kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa mengingat semakinmeningkatnya tindak

pidana pemilukada yang terjadi akhirakhir ini;Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukanPenuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasandan keberatan yang diajukan sudah dipertimbangkan dalam putusan HakimTingkat Pertama, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan putusan PengadilanNegeri Labuha Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 3

bukti berupa : 2(dua) lembar DPT 01 Panggal Darat dan TPS 2 Tanjung Bungsu ,2(dua) lembarKartu Pemilih dan 2 lembar Kartu Undangan untuk TPS I dan TPS If Dan Hakimtelah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi, oleh karenabersangkutan telah membenarkannya ; Penuntut Umum berkeyakinan kesalahan terdakwa telah terbukti melakukan tindakpidana yang didakwakan, oleh karena itu menuntut : MENUNTUT1 Menyatakan terdakwa JOHANDRA Als JO HENDRA Bin AHMAD ,, terbuktibersalah melakukan tindak

pidana Pemilukada : Setiap orang yang pada waktupemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kalidisatu atau lebih Tempat Pemungutan Suarasebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 117 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahJo UU No.12 Tahun 2008 tentang Kompilasi Pemerintahan Daerah ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOHANDRA Als JO HENDRA Bin AHMADberupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga)bulan kurungan ;3

Menyatakan terdakwa JUMA TUAHUNS Alias JUMA terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemilukada sebagaimanadiatur dalam Pasal 188 UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangUndang jo.

memberikan kesempatankepada Para Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge),namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Para Terdakwa dengan alasanPara Terdakwa tidak memiliki Saksi untuk dihadirkan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1.Keterangan ahli Riski Afrial bin Rusli lbrahim dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa tahapan penetapan pasangan calon pilkada di Provinsi Acehdimulai sejak tanggal 24 Oktober 2016;Bahwa menurut Ahli tindak

pidana Pemilukada di Provinsi Aceh tersebutdiberlakukan sejak Penetapan pasangan calon;Bahwa dari keterangan Ahli tersebut tindak pidana yang dilakukan olehpara Terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidanaPemilukada.Keterangan Ahli Thamrin bin Jafar yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa penetapan pasangan calon pilkada di Provinsi Aceh dimulai sejaktanggal 24 Oktober 2016;Bahwa menurut Ahli tindak pidana Pemilukada di Provinsi Aceh tersebutdiberlakukan sejak penetapan

Perkara: PDM40/HALSEL/Eku.2/12//2020, telah menuntut:1.Menyatakan Terdakwa BAHRI HAMISI Alias BAHRI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilukada melanggarPasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undangundang Nomor 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang NomorHalaman 3 dari 9 Putusan Pidana Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.TTE2.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

NAZAR Bin SYAFIl dan Terdakwa IlRIDWAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pemilukada dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalankepada Warga Negara Indonesia secara langsung' untukmempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu2. Menjatuhnkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlahRp. 200.000.000.

Lasang telahmelakukan tindak pidana pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiBuol Tahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 178C ayat (3)Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentangHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PALPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadiUndangundang jo.

Karnain bersama dengan Terdakwa IIFitrianingsi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya telahmelakukan tindak pidana pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BuolTahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 178C ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati danWalikota menjadi UndangUndang