Ditemukan 33155 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wanprestasi Keputusan walikota Pemilihan walikota Surakarta Efendi Walikota batam Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota 14g2013 Mahfut Walikota balikpapan Mulyadi vs walikota bengkulu; Surono vs walikota surabaya; Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013 Surat keputusan walikota padang
Pengadilan PN MEDAN
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 6 September 2012 —
67 — 21
  • Syihab No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;L A W A NWALIKOTA MEDAN Cq. Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, beralamat di Jalan Pinang Baris No.114 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2007 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357K/TUN/2005
Tanggal 18 Desember 2007 — GUSNELIDAR ; WALIKOTA PADANG PANJANG
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUSNELIDAR ; WALIKOTA PADANG PANJANG
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 25-06-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 20-10-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 12 Oktober 2021 — Penggugat: EFENDI Tergugat: WALIKOTA BATAM
343 — 228
  • Penggugat:EFENDITergugat:WALIKOTA BATAM
    Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., telah diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam,Nomor : SK.821.2/D/2003/106, tanggal 08 Desember 2003;3.
    ., sesuai PetikanKeputusan Walikota Batam Nomor : SK.60/823.3/IV/2011, tentangKenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Walikota Batam, dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a, pada DinasPerhubungan Pemerintah Kota Batam, di tandatangani oleh WalikotaBatam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman, S.H., di Kota Batam, tanggal 31 Maret 2011;4.
    EFENDI, A.Md, tanggal 25Maret 2021 (Sesuai dengan asli);Surat Nomor : 01/V1/2021, tanggal 07 Juni 2021 Perihal:Keberatan Atas Keputusan Walikota Batam Nomor :KPTS.31/BKPSDMHK/III/2021 (fotokopi sesuai fotokopicatatan : tandaterima asli);Surat Walikota Batam Nomor: 299/BKPSDM/PPKPA.1/V1/2021, Hal : Tanggapan atas Keberatan Sar.Efendi, A.Md, tanggal 08 Juni 2021 (Sesuai dengan asili);Kartu Pegawai Negeri Sipil, NIP : 420013541, atas namaEfendi, A.Md (fotokopi sesuai fotokopi);Petikan Keputusan Walikota
    ;Surat Walikota Batam Nomor : 299/BKPSDM/PPKPA.1/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 Hal : Tanggapan atasKeberatan Sdr.
    TPI,seharusnya Walikota menerbitkan SK pencabutan terlebih dahulu,baru kemudian menerbitkan SK PTDH kembali;Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 23-10-2003 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02P/HUM/2000
Tanggal 23 Oktober 2003 — H. Mudrick Setiawan Sangidu ; H Zaenal Ma'arif, SH. ; Moh. Rido ; Haryoko ; Seno Hadisumitro ; Triharyono ; DPRD Kota Surakarta
105 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — MULYADI vs WALIKOTA BENGKULU;
208 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULYADI vs WALIKOTA BENGKULU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/TUN/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — SURONO VS WALIKOTA SURABAYA;
164 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SURONO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Walikota Nomor188.45/4139/436.7.11/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang PencabutanSurai Izin Pemakaian tanah Nomor 188.45/2358P/436.4.22/2003 tanggal16 September 2003 dengan objek tanah yang terletak di Jalan PucangAnom Timur Nomor 32 Surabaya, atas nama Surono, S.Sn, M.Si a.n.Perguruan Ilmu Sejati;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untukmencabut surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/4139/436.7.11/2017tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pencabutan Surai Izin Pemakaian tanahNomor 188.45/2358P/436.4.22/2003 tanggal 16 September 2003 denganobjek tanah yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur Nomor 32Surabaya, atas nama Surono, S.Sn, M.Si a.n. Perguruan Ilmu Sejati;4.
    berakhirnya masa pemberian Izin PemakaianTanah kepada Penggugat yaitu tertanggal 12 September 2008 danmeskipun telah beberapa kali permohonan perpanjangan diajukan olehPenggugat kepada Tergugat, tetap dijawab oleh Tergugat bahwapermohonan perpanjangan IPT tersebut tetap tidak dikabulkan denganalasan akan dibangun fasilitas parkir (park and ride) untuk kepentinganumum, oleh karenanya tidak terdapat hubungan hukum lagi antaraPenggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupaKeputusan Walikota
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 16-05-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 2 Oktober 2013 — MAHFUT, DKK; melawan WALIKOTA BALIKPAPAN;
157 — 102
  • MAHFUT, DKK;melawanWALIKOTA BALIKPAPAN;
    Bahwa dengan dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPANNomor : 188.4512/2013, TENTANG PENUTUPAN KOMPLEK LOKALISASIWANITA TUNA SUSILA KM.17 KELURAHAN KARANG JOANG KECAMATANHalaman 9 dari 55 hlm, Putusan No. 14/G/2013PTUNSMD .......BALIKPAPAN UTARA, oleh Walikota Balikpapan, tanggal 21 Januari 2013, makaWalikota telah melanggar Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 31 Tahun 2000pada pasal 1 angka 7 (tujuh) tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah KotaBalikpapan Nomor 12 Tahun 2012, tentang
    Rencana Tata Ruang Wilayah KotaBalikpapan 20122032, Walikota Balikpapan didalam menerbitkan SK PenutupanLokalisasi KM.17 tanpa memperhatikan hasil kajian kajian yang dilakukan oleh DinasTenaga Kerja Dan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan yang dilakukan padabulanSeptember 2010 mengenai pengendalian dampak sosial penutupan lokalisasi KM.17Balikpapan.
    Dimana saat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tersebut;, Walikota tidakmemperhatikan akan dampak yang timbul atas PENUTUPAN kompleks lokalisasiKM.17. Jika tetap dilakukan PENUTUPAN, maka para pelaku prostitusi akan mewabahdijalanjalan atau segala tempat dimana saja di)Kota Balikpapan hingga menggangukenyamanan masyarakat atau penduduk kota ,.
    Bahwa di dalam Perkara ini, yang dijadikan obyek sengketa oleh PARAPENGGUGAT adalah Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.4512/2013tentang Penutupan Komplek Lokalisasi Wanita Tuna Susila KM.17 KelurahanKarang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (selanjutnya disingkat SK Walikota),dimana SK Walikota tersebut bukan termasuk dalam pengertian Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana Pasal angka 9 UU PTUN, sebab SK Walikota tersebutmerupakam pengaturan yang bersifat unum yang memuat normanorma hukum yangkekuatamberlakunya
    Pada tanggal 23 Januari 2013diberikan kepada Sdr.M.THOLIBIN ......... poin ini menunjukan adanyapengakuan dari PARA PENGGUGAT bahwa M.THOLIBIN notabene selakupengelola komplek KM. 17 (di dalam Gugatan selaku PENGGUGAT angka 6) padatanggal 23 Januari 2013 telah menerima keputusan Walikota Balikpapan yangdijadikan sebagai obyek gugatan ; b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 27-02-2009 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 073K/PDT.SUS/2009
Tanggal 27 Februari 2009 — Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM ; Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si, vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BAU-BAU
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492K/TUN/2003
Tanggal 31 Mei 2007 — WALIKOTA PADANG ; WALIKOTA PADANG
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA PADANG ; WALIKOTA PADANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-04-2008 — Upload : 06-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171K/TUN/2007
Tanggal 15 April 2008 — I GUSTI MADE RUMATENAYA ; I NYOMAN DEGENG, Dkk ; WALIKOTA DENPASAR
126 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I GUSTI MADE RUMATENAYA ; I NYOMAN DEGENG, Dkk ; WALIKOTA DENPASAR
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - MAKS KRAKUKO
152 — 58
  • Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undangsebagaimana
    MAKS KRAKUKO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana* pemilih yang dengansengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberianHalaman 1 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Japatau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf cUndangundang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
    Pelibatan perangkat desa dalampemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usahamilik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota TentaraNasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sertaperangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimanadimaksud Pasal 70 ayat
    dan Wakil Walikota).
    Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundangsebagaimana dakwaan
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 30-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trt
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Arfiansyah Nasution,SH
Terdakwa:
RUSMAN BANJARNAHOR
146 — 80
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — LISA MARDIANA VS WALIKOTA YOGYAKARTA;
369 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LISA MARDIANA VS WALIKOTA YOGYAKARTA;
    Spesifik mengenai peraturan walikota, dengan mengacupada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, ternyataterdapat tahapantahapan yang =musti dilalui sebelumdiundangkannya suatu peraturan walikota;17.Bahwa dalam penyusunan peraturan walikota, sesuai dengan Pasal2/ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentangPedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah:Halaman 37 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019i.
    Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti P5):. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentangPerubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun2009 tentang Pasar (Bukti P6);.
    Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota YogyakartaHalaman 58 dari 126 halaman.
    Walikota;.
    KBP dan KIP yang diatur dalam Peraturan Walikota;5.
Pengadilan PN Bobong Pidana Khusus Lain-lain
Register : 14-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN Bobong Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bbg
Tanggal 16 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.YUDI SATRIYO NUGROHO, S.H.
2.ANTON SUSILO,S.H.
3.YAYAN ALFIAN,S.H.
Terdakwa:
Irma Liambana Alias Irma Alias Ibu Kades
105 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — ERWIN HAMONANGAN VS WALIKOTA PASURUAN;;
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERWIN HAMONANGAN VS WALIKOTA PASURUAN;;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 12-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2020/PTUN.TPI
Tanggal 24 Februari 2021 — PENGGUGAT : Efendi TERGUGAT : WALIKOTA BATAM
290 — 151
  • M E N G A D I L I:Dalam Eksepsi:- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Sengketa: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Batal Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/ BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr.
    EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020; Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr.
    PENGGUGAT : EfendiTERGUGAT : WALIKOTA BATAM
    Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.76/BKPSDMHK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
    Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., telah diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam,Nomor: SK.821.2/D/2003/106, tanggal 08 Desember 2003;Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., sesuai PetikanKeputusan Walikota Batam Nomor: SK.60/823.3/IV/2011, tentangKenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Walikota Batam, dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a, pada DinasPerhubungan Pemerintah Kota Batam, di tandatangani oleh WalikotaBatam Ahmad Dahlan
    Bukti P14: Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDMHK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Sdr. EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020(Fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat Keberatan Atas Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.76/BKPSDMHK/VIII/2020, Nomor: 0002/10/2020,tanggal 02 Oktober 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Pjs.
    Bukti T6: Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDMHK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentangPemberhentian karena Melakukan~ Tindak PidanaKejahatan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sar.Efendi, A.Md (Fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.102/BKPSDMHK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentangPemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Sadr.
    Kalau tidak ada hubungannya dengan jabatanmaka PPK dapat menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat atautidak dengan hormat: Bahwa, menurut Ahli ada usulan Pejabat yang berwenang dalam hal iniadalah Sekda Kota, yang mengusulkan kepada PPK (Walikota) untukmemberhentikan ASN yang bersangkutan; Bahwa, menurut Ahli secara administrasi memang usulan tersebut harusada dalam hal ini PyB adalah BKSDM yang mengusulkan kepadaPPK/Walikota;Menimbang, bahwa keterangan lengkap saksisaksi dan ahliahllitersebut
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - BANNI KUJIRO
241 — 54
  • Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
    mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakanhak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehinggaHalaman 1 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN Japsuara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilihcalon tertentumelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) hurufc Undangundang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilinan Gubernur, Bupati, dan Walikota
    Pelibatan perangkat desa dalampemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usahamilik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota TentaraNasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sertaperangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimanadimaksud Pasal 70 ayat
    dan Wakil Walikota).
    Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilin dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundang sebagaimana dakwaan
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - KRISTIAN WANIMBO
177 — 97
  • Menyatakan TerdakwaKRISTIAN WANIMBOtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan dalam Kampanye calon
    Menyatakan terdakwa KRISTIAN WANIMBO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Calon Gubernur,Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jap.Calon Bupati dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkanpejabat Badan Usaha Milik Negara, Pejabat Badan Usaha MilikDaerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutanlain/perangkat Kelurahan
    Kampanye calon dilarangmelibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Aparatur Sipil Negara, Anggita Kepolisian Negara RepubkikIndonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan melanggar Pasal Pasal 189 Jo Pasal 70 Ayat (1)huruf c Undangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
    Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa KRISTIAN WANIMBO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Khusus Calon Gubernur,Calon Bupati dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkanpejabat Badan Usaha Milik Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah,Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara
    danCalon Wakil Walikota.
    Ketiga atas UU No. 1 tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, BupatiHalaman 30 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jap.dan Walikota menjadi Undangundang dan PKPU No. 11 Tahun2020.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota BengkuluNomor 493 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Satria Budi, S.E., tanggal28 Desember 2018;3.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor493 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Satria Budi, S.E., tanggal 28Desember 2018;3.
    Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugatuntuk mencabut Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 493 Tahun 2018tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan, atas nama Satria Budi, S.E., tanggal 28 Desember 2018;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-02-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2020
Tanggal 27 April 2020 — WALIKOTA SURABAYA VS PT. MASPION;
438 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA SURABAYA VS PT. MASPION;
    :le2,Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Pengugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanTergugat Nomor 593/2543/436.7.11/2018, tanggal 3 April 2018, perihal:Jawaban dan Peringatan Ill, ditujukan kepada PT Maspion, sampaidengan putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Walikota Surabaya Nomor 593/2543/436.7.11
    /2018, tanggal 3 April2018, perihal Jawaban dan Peringatan III, ditujukan kepada PT Maspion;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Walikota Surabaya Nomor 593/2543/436.7.11/2018, tanggal3 April 2018, perihal Jawaban dan Peringatan Ill, ditujukan kepadaDirektur PT Maspion, Jalan Kembang Jepun 3840 Surabaya;Mewajibkan Tergugat untuk mengabulkan perpanjangan PerjanjianPenyerahan Penggunaan Tanah Nomor 593/004.1/402.5.12/96, tanggal16 Januari 1996 yang ditanda tangani
    Dalam hal iniPihak Kedua menetapkan prioritas untuk memperpanjang Hak GunaBangunan tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan olehPihak Pertama;Bahwa Penggugat (PI Maspion) memperoleh prioritas untukmemperpanjang Hak Guna Bangunan sesuai dengan persyaratan yangditetapkan oleh Tergugat (Walikota Surabaya) dalam Perjanjian tersebut;Bahwa penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 3Perjanjian Menyerahkan Bangunan Tanah Nomor593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 antara Penggugatdengan
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali WALIKOTA SURABAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr.