No. 00023/Pdt.G/2017/PA.Pct2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT).3.

No. 00023/Pdt.G/2017/PA.Pct Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah nikah sah, dan telah hidupbersama di rumah orang tua Pengugat selama 2 tahun, selanjutnyaPenggugat bekerja di Hongkong selama 10 tahun dan setiap dua tahunsekali pulang, serta telah dikaruniai seorang anak.

No. 00023/Pdt.G/2017/PA.PctMenimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapatmenemukan faktafakta yang telah terbukti kebenarannya di dalam persidangansebagai berikut; Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah nikah sah pada tanggal 27November 2004 dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat,serta telah dikaruniai seorang anak.

No. 00023/Pdt.G/2017/PA.Pcttetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KabupatenMalang, dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan, serta Kantor UrusanAgama , Kabupaten Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu.5.

No. 00023/Pdt.G/2017/PA.PctPERINCIAN BIAYA PERKARA ;L,ve wbBiaya pendaftaran perkara Rp 30.000,00Biaya ProSe$ 220 n2n ene nne n= Rp 50.000,00Biaya Panggilan Rp 500.000,00Bialya. Ped as ose Rp 5.000,00Biaya Meterai Rp 6.000,00JUMLAH 0 00

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Blitar dengan jaminan Sebidang tanah sebagaimana SHM No. 1045, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2013 No. 00023/Sumberagung/2013, Luas 305 M2, atas nama pemegang hak : LISMIATI (Pemohon) yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;

perkara sebagai berikut:bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanpa nomor tanggal25 April 2012 pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:bahwa gugatan ini diajukan berkenaan dengan diterbitkannya oleh Tergugat:bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP305/WPJ.17/2012 tanggal 09 April2012 (surat keputusan tersebut Pemohon Banding terima tanggal 12 April 2012)tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang TidakBenar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor:00023

Mempertahankan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrasi Pasal13 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor: 00023/206/06/904/10 tanggal 15 September2010 Tahun Pajak 2006;a.n. Wajib Pajak : PT.Tiara Monang ManingNPWP : 01.695.957.9904.000Alamat : JI.

No. 00023/206/06/904/10 tanggal 15 September 2010untuk Tahun Pajak 2006, jumlah Rp.568.490.940 yang diterbitkan atasPenggugat: PT.TIARA MONANG MANING, NPWP Nomor .01.695.957.9904.000;3. bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanTergugat Nomor: KEP305/WPJ.17/2012 tentang Pengurangan AtauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor : 00023/206/06/904/10tanggal 15 September 2010 yang mempertahankan Surat Ketetapan

No. 00023/206/06/904/10 tanggal 15 September2010 untuk Tahun Pajak 2006, Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang BayarPPh.

Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan pajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00023/206/06/904/10 tanggal 15September 2010 Tahun Pajak 2006, atas nama : PT.

Putusan No. 00023/Pdt.G/2021/PA.Pkj3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadapPenggugat (XXXxX);4.

Putusan No. 00023/Pdt.G/2021/PA.

Putusan No. 00023/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Menetapkan menurut hukum bahwa : Pemohon ENDANG NIKMATUROHMAH adalah sebagai WALI / KUASA dari anaknya yang belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum yang bernama : FITRIA NURSHELA WARDANI, dalam hal ini untuk pinjam uang ke Bank BCA dengan jaminan sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 168 , Surat Ukur tanggal 05 12 2000, No.00023/Kaweron/2000, seluas 161 M2, atas nama : ENDANG NIKMATUROHMAH dan Anak-anak Pemohon, yang terletak

FITRIANURSHELA WARDANI, lahir di Blitar tanggal 21 02 1996 ;Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan H.UMARAFFANDI, tersebut selain mempunyai 2 (dua) orang anak, jugamempunyai sebidang tanah hasil pembelian pemohon denganistri Pemohon, sesuai dengan Sertipikat HakHal dari 7 hal Penetapan No.10/Pdt.P/2015/PN.BltMilik No.168, Surat Ukur tanggal 05122000, No.00023/Kaweron/2000, seluas161 M2, atas nama : ENDANG NIKMATUROHMAH dan Anakanak Pemohon,yang terletak di Kelurahan Kaweron, Kecamatan Talun

, Kabupaten Blitar ;Bahwa karena Pemohon sangat membutuhkan uang untukkeperluan anakanak Pemohon serta untuk menambah modalusaha, maka pemohon bermaksud akan mengajukan pinjamuang ke Bank BCA dengan jaminan sebidang tanahsebagaimana Sertipikat hak Milik No.168, Surat Ukur tanggal 05 12 2000, No.00023/Kaweron/2000, seluas 161 M2, atasnama : ENDANG NIKMATUROHMAH dan AnakanakPemohon, yang terletak di Kelurahan Kaweron, KecamatanTalun, Kabupaten Blitar ;Bahwa untuk persyaratan pinjam tersebut dapat dilaksanakan

Menetapkan menurut hukum~ bahwae : Pemohon ENDANGNIKMATUROHMAH adalah sebagai WALI / KUASA dari anaknya yang belumdewasa atau belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum yangbernama : FITRIA NURSHELA WARDANI , dalam hal ini untuk pinjam uangke Bank BCA dengan jaminan sebidang tanah sebagaimana Sertipikat HakMilik No.168, Surat Ukur tanggal 05 12 2000, No.00023/Kaweron/2000,seluas 161 M2, atas nama : ENDANG NIKMATUROHMAH dan AnakanakPemohon, yang terletak di Kelurahan Kaweron, Kecamatan Talun,

FITRIANURSHELA WARDANI, lahir di Blitar tanggal 21 Pebruari 1996 ;e Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan H.UMAR AFFANDItersebut selain mempunyai 2 (dua) orang anak juga mempunyai hartapeninggalan berupa sebidang tanah hasil pembelian Pemohon denganseorang lakilaki yangHal 4 dari 7 hal Penetapan No.10/Pdt.P/2015/PN.Bltbernama H.UMAR AFFANDI tersebut sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.168,Surat Ukur tanggal 05122000, No.00023 / Kaweron / 2000, seluas 161 M2,atas nama : ENDANG NIKMATUROHMAH

Mengabulkan permohonan Pemohon ; ""2.Menetapkan menurut hukum bahwa : Pemohon ENDANGNIKMATUROHMAH adalah sebagai WALI / KUASA dari anaknya yangbelum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukumyang bernama : FITRIA NURSHELA WARDANI, dalam hal ini untuk pinjamuang ke Bank BCA dengan jaminan sebidang tanah sebagaimana SertipikatHak Milik No. 168, Surat Ukur tanggal 05 12 2000, No.00023/Kaweron/2000, seluas 161 M2, atas nama : ENDANG NIKMATUROHMAHdan Anakanak Pemohon, yang terletak di

Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor : 00023/Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor: 0004/Lumbantobing tanggal 24-04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 00023/Desa Lumbantobing Tanggal 01-05-2013, surat Ukur Nomor: 0004/Lumbantobing tanggal 24 -04-2013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora alias Djauman Simamora terletak di Desa Lumbantobing Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan Propinsi Sumatera Utara ;4.

Oleh karena itu Kepala DesaLumbantobing dalam surat pernyataannya tanggal 21 Nopember 2013 menyatakanbatal atau dicabut, dengan demikian SHM No. 00023 cacat administrasi ;Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan KabupatenHumbang Hasundutan dalam menerbitkan SHM No. 00023/Desa Lumbantobingtanggal 01/05/2013, Surat Ukur No. 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/04/2013seluas 5.301 M2 a.n.

uraian tersebut diatas sudah nyatanyata SHM No.00023/Desa Lumbantobing tanggal 01/05/2013, Surat Ukur Nomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/04/2013 seluas 5.301 M2 an.

Terletak di Desa LumbantobingKecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasunduta Provinsi SumateraUtara ;133 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SHM Nomor 00023/Desa Lumbantobingtanggal 01/05/2013, Surat Ukur Nomor:0004/ Lumbantobing/2013 tanggal24/04/2013 seluas 5.301 M2 atas nama Jauman Simamora.

Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00023, selanjutnya diberi tanda Bukti T9 ;10.

NELSON SIMAMORA, memberikan keterangan dibawah janji yang padapokoknya sebagai berikut ;Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;Bahwa saksi tidak tahu asalusul SHM No. 00023 Desa Lumbantobing ; Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan surat pernyataan sebagai pihakkeberatan ; Bahwa saksi tidak pernah didatangi Jauman Simamora, Lamser Simamora dan dariKantor Pertanahan ; Bahwa tidak benar tanah saksi disebelah Barat SHM No. 00023 DesaLumbantobing ; Bahwa Huta Pangaloan bagian dari Desa Lumbantobing

Putusan Nomor 1395 B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88117/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 30 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan permohonan gugatan dari Penggugat sehingga SKPKBPPN Nomor 00023/207/13/028/16 tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak April2013 agar dikurangkan atau dibatalkan sehingga menjadi Lebih Bayarsebesar Rp214.185.926,00;Atau, jika Majelis

Pengadilan Pajak NomorPut88117/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 30 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00106/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00023

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Termohon PeninjauanKembali) Nomor KEP00106/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari2017 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Nomor 00023/207/13/028/16 tanggal 30 Maret 2016 MasaPajak April 2013;3.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali)Nomor KEP00106/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari 2017Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Nomor 00023/207/13/028/16 tanggal 30 Maret 2016 MasaPajak April 2013 tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndangperpajakan yang berlaku serta pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;4. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 7 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a guo yaitu penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00106/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari 2017Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Nomor 00023/207/13/028/16 tanggal 30 Maret2016 Masa Pajak April 2013 dengan jumlah yang harus dibayar sebesarHalaman 4 dari 7 halaman.

hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakagar memutuskan bahwa permohonan gugatan dapat dikabulkan seluruhnyadengan menyatakan Penggugat tidak memiliki kKewajiban pembayaran PBBSektor Pertambangan Minerba untuk tahun 2016 sehingga tidak ada pajakterutang, termasuk dalam hal gugatan kali ini adalah MembatalkanPenerbitan Surat Tagihnan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB)Nomor: 00023

terdapat dokumen tambahan yang diperlukan, mohondiberitahukan kepada Penggugat agar Penggugat dapat menghadiri sidangdan memberikan dokumen tersebut;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90307/PP/M.VB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Tagihan Pajak PajakBumi dan Bangunan Nomor: 00023

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put90307/PP/M.VB/99/2017 yangdiucapkan tanggal 13 Desember 2017, terbatas pada pokok sengketamengenai (a) STP 00023/174/16/727/17 tanggal 31 Maret 2017 TahunPajak 2016;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90307/PP/M.VB/99/2017 yang diucapkan tanggal 13 Desember 2017 terbatas pada pokoksengketa mengenai (a) STP 00023/174/16/727/17 tanggal 31 Maret 2017Tahun Pajak 2016, (b)Bahwa upaya hukum yang dilaksanakan olehPenggugat (saat ini Pemohon Peninjauan Kembali) terhadapketidaksetujuan atas STP yang diterbitkan adalah sudah tepat, karenaHalaman 3 dari 8 halaman.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku atas (a) SPPT PBB Tahun2016 dengan NOP 64.03.000.727.314.0050.3 NPWP01.060.124.3727.001 Sektor Pertambangan Minerba Yang diterbitkantanggal 30 Mei 2016 oleh KPP Tanjung Redeb sebesar Rp.21.298.860.000 dan Suratsurat Turunannya terkait dengan penerbitanSPPT PBB Tahun 2016 (b) STP 00023/174/16/727/17 tanggal 31 Maret2017 Tahun Pajak 2016;.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP58/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanNomor 00023/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP58/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor:00023/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013; dan3.

tanggal 29 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89207/PP/M.VB/16/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP58/WPJ.07/2015 tanggal 06 Januari 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak November 2009 Nomor 00023

2017:Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89207/PP/M.VB/16/2017 tanggal 22 November 2017 terkait koreksiyang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP58/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanNomor: 00023

/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 Masa PajakNovember 2009 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP58/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanNomor: 00023/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 Masa PajakNovember 2009; danMengadili dan memutuskan bahwa total Dasar Pengenaan

Bahwa sisa dari pemecahan SHM No. 1291, Surat Ukur tanggal 7 Desember2006 No. 000555/2006 dengan luas + 2007 yaitu SHM No. 1598, Surat UkurNo. 00023/2013 tanggal 30 Juli 2013 kelurahan Kampung Pondok,Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dengan luas + 1.412 M2;5.

Bahwa yang menjadi objek perkara adalah bahagian dari tanahsebagaimana dimaksud SHM No. 1598, Surat Ukur No. 00023/2013 tanggal30 Juli 2013 kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, KotaPadang dengan luas tanah seluas + 450 M2 yang diatas tanah tersebutberdiri 1 (Satu) unit rumah parmanen, yang terletak di Jalan Dobi No. 25ART 01 RW 11 Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat.Adapun batasbatasnya adalah;Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah yang dikuasai olehAbbas;Halaman 3 dari 16

Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN PdgSebelah Barat : Berbatas dengan Bandar Kecil;Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah yang kuasai keluargaNorma, yang dikuasai oleh para PENGGUGAT;Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Dobi Belakang;5.Bahwa diatas tanah SHM No. 1598 Surat Ukur No. 00023/2013 tanggal 30 Juli 2013 dikelurahan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padangdengan seluas + 450 M2 yang terletak di Jalan Dobi No. 25A RT 01 RW11 Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat

Bahwa bahwa penguasaan tanah objek perkara sebagaimana dimaksuddalam SHM No. 1598 Surat Ukur No. 00023/2013 tanggal 30 Juli 2013dikelurahan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dengan seluas+ 450 M2 yang terletak di Jalan Dobi No. 25A RT 01 RW 11 KelurahanKampung Pondok, Kecamatan Padang Barat dulunya dikuasai olen NenekBuyut dan/atau oleh orang tua Para Penggugat sudah 71 tanpa adaganguan mapun keberatan dari pihak lain ternyata penguasaan tanah objekperkara oleh nenek Buyut Para Penggugat

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1598, Surat Ukur tanggal 30Juli 2013 No. 00023/2013 dengan luas tanah + 1.412 M2 yang terletak diKampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang adalah Iumpuhdan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menayatakan tanah seluas + 450 M2 yang terletak di Jalan Dobi No. 25ART 01 RW 11 Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Baratadalah sah milik Para Tergugat I.

PEJ) yang dilampiri dengan commercial invoicedan merupakan satu kesatuan yang dipersamakan dengan faktur pajak;Bahwa atas pendapat tersebut, Tergugat menerbitkan STP PPN Nomor00023/107/11/052/12 sejumlah Rp986.166.112, tertanggal 22 Februari 2012.STP tersebut merupakan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP, yaitu2% dari DPP Eksport;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembatalan atas STP00023 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Maret 2012;Bahwa atas Permohonan Pembatalan atas STP 00023

tersebut,Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEP1524/WPJ.07/2012tanggal 8 Agustus 2012 yang isinya menolak seluruh permohonan Penggugatdan mempertahankan STP 00023:Dasar Pengajuan Gugatan1) Pasal 23 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan;2) Pasal 40 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pendapat PenggugatBahwa Penggugat tidak setuju dengan sanksi administrasi Pasal 14 (4)yang ditetapkan oleh Tergugat dalam STP 00023 sebesar Rp986.166.112dengan

Sengketa atas dibatalkannya Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dalam KEP1524/WPJ.07/2012 tanggal 8 Agustus2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benaratas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2011 Nomor 00023/107/11/052/12 tanggal 22 Februari 2012,dan dibatalkannya Surat Tagihan Pajak Nomor 00023/107/11/052/12tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp.986.166.112,00;Halaman 4 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 501/B/PK/PJK/20156.2.6.3.6.4.6.5.6.6.Pajak Januari 2011 Nomor 00023/107/11/052/12 tanggal 22Februari 2012:Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor KEP1524/WPJ.07/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentangPengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atasSTP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2011 Nomor 00023/107/11/052/12 tanggal 22 Februari2012, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) telahmenolak Permohonan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPenggugat):Bahwa di dalam

Sengketa atas dibatalkannya Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dalam KEP1524/WPJ.07/2012 tanggal 8 Agustus2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benaratas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2011 Nomor 00023/107/11/052/12 tanggal 22 Februari 2012,dan dibatalkannya Surat Tagihan Pajak Nomor 00023/107/11/052/12tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp.986.166.112,00;1.Bahwa jika seandainyapun, Majelis Hakim Mahkamah Agung YangTerhormat, yang

.: 00023/IST/S/0001/2001 atas nama ADE YOHANA TIKU, nama pemohon I tertulis BATOE JOHANES dirubah/diganti menjadi JOHANES BATOE sedangkan Pemohon II tertulis DWIRAHAJOENINGTYASTOETI dirubah/diganti menjadi DWI RAHAYUNINGTYAS TUTI;6) Kutipan Akta Kelahiran No. 33/1991 atas nama NOSACH SONDAH BATOE, nama Pemohon I tertulis JOHANNES BATOE dirubah/diganti menjadi JOHANES BATOE sedangkan Pemohon II tertulis DWI RAHAYUNINGTYASTOETI dirubah/diganti menjadi DWI RAHAYUNINGTYAS TUTI;3.

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00023/IST/S/0001/2002 ADE YOHANA TIKU, nama pemohon tertulis BATOE JOHANNES sedangkan Pemohon II tertulisDWIRAHAJOENINGTYASTOETI;. Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran No. 33/1991 atasnama NOSACH SONDAH BATOE, nama Pemohon tertulisJOHANNES BATOE sedangkan Pemohon Il tertulis DWIRAHAYUNINGTYASTOETI;.

Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu didalam Penetapan No. 29/Pdt.P/2014/PN.Miy tanggal 15 Juli2014, Pemohon tertulis JOHANES BATOE sedangkanPemohon Il tertulis DWI RAHAYUNINGTYAS TUTIsedangkan dalam :Kutipan akta kelahiran No. 26/1983 atas nama RACHELCARANIA BATOE, nama Pemohon tertulis JOHANES BATOEsedangkan nama Pemohon II tertulis DWIRAHAYUNINGTYASTUTI;2) Kutipan Akta Kelahiran No. 00023/IST/S0001/2002 atas namaADE YOHANA TIKU, nama nama pemohon tertulis BATOEJOHANNES sedangkan Pemohon

Menetapkan memberi iin kepada Pemohon dan Pemohon II untukmerubah/mengganti namanya yang tertulis dalam :1) Kutipan akta kelahiran No. 26/1983 atas nama RACHELCARANIA BATOE, Pemohon tidak ada perubahan sedangkannama Pemohon Il tertulis DWI RAHAJUNING TYASTUTIditubah/diganti menjadi DWI RAHAYUNINGTYAS TUTI;2) Kutipan Akta Kelahiran No.: 00023/IST/S/0001/2001 atas namaADE YOHANA TIKU, nama pemohon tertulis BATOEJOHANES dirubah/diganti menjadi JOHANES BATOEsedangkan Pemohon II tertulis DWIRAHAJOENINGTYASTOETIdirubah

Foto copy kutipan Akta kelahiran No. 26/1983 atas nama RACHELCARANIA BATOE ( P.2 ) ;Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 00023/IST/S/0001/2002 atasnama ADE YOHANA TIKU (P.3) ;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 33/1991 atas nama NOSACHSONDAH BATOE(P.4) ;Foto copy Turunan Resmi dari Pengadilan Negeri Kab. MadiunPenetapan No. 29/Pdt.P/2014/Pn.

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon dan Pemohon II untukmerubah/mengganti namanya yang tertulis dalam :4)Kutipan akta kelahiran No. 26/1983 atas nama RACHELCARANIA BATOE, Pemohon tidak ada perubahan sedangkannama Pemohon Il tertulis DWI RAHAJUNING TYASTUTIdirubah/diganti menjadi DWI RAHAYUNINGTYAS TUT;Kutipan Akta Kelahiran No.: 00023/IST/S/0001/2001 atas namaADE YOHANA TIKU, nama pemohon tertulis BATOEJOHANES dirubah/diganti menjadi JOHANES BATOEsedangkan Pemohon II tertulis DWIRAHAJOENINGTYASTOETIdirubah

Trakindo Utamadalam Suratnya Nomor: 54/TAX/FINHO/II/2016 tanggal 22 Agustus2013;e Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00023/107/09/091/12tanggal 13 November 2012 Masa Pajak Juli 2009;menjadi sebagai berikut:Bahwa membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundangundangan perpajakan atas Surat Tagihan PajakNomor: 00023/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012 Masa Pajak Juli2009 yang semula sebesar Rp356.300.459,00 menjadi RpO,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut

, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84306/PP/M.XIIA/99/2017, tanggal 5 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP0041/WPJ.19/ KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00023/107/09/091/

PUT84306/PP/M.XIIA/99/2017 Tanggal 12 Juni 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK; Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP0041.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00023/107/09/091/12 Tanggal 13 Nopember

Putusan Nomor 2870/B/PK/Pjk/2019gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP0041/WPJ.19/ KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor : 00023/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 Masa Pajak Juli2009, atas nama Penggugat, NPWP: 02.025.873.7.091000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali

dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP0041/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pembetulan atas SuratTagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00023/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 Masa Pajak Juli 2009oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karenasetelah

Membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Terbanding NomorKEP1475/WPJ.07/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00023/207/10/052/14 tanggal 17 Februari 2014Masa September 2010 serta suratsurat lain berkaitan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP1475/WPJ.07/2015 tanggal 29 April 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor

00023/207/10/052/14tanggal 17 Februari 2014 Masa September 2010; dan3.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094724.16/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 26 Maret 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1475/WPJ.07/2015 tanggal 29 April2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2010 Nomor 00023

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1475/WPJ.07/2015 tanggal 29 April 2015 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2010 Nomor 00023/207/10/052/14 tanggal 29 April 2015, atasnama: PT Johnson & Johnson Indonesia, NPWP 01.001.716.8052.000, beralamat di Gedung KLink Tower Lt. 12, Jalan

GatotSubroto Kav.59A, Jakarta Selatan 12950, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010Nomor 00023/207/10/052/14 tanggal 17 Februari 2014, atasnama: PT Johnson & Johnson Indonesia, NPWP 01.001.716.8052.000, beralamat di Gedung KLink Tower Lt. 12, Jalan GatotSubroto Kav.59A, Jakarta Selatan

Membatalkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (GKPN) PPh FinalPasal 23/26 Nomor 00023/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3624/B/PK/Pjk/20192.

Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0,00PPh Terutang 0,00Kredit Pajak 0,00PPh Kurang/(Lebih dibayar) NIHIL Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 2 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT004099.99/2018/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 17 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00023

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan(PPh) Final Pasal 23/26 Nomor 00023/545/16/073/18 tanggal 24 April2018 untuk Masa Pajak Desember 2016;3. Menetapkan kembali dengan menerbitkan ulang Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) PPh Final Pasal 23/26 sesuai dengan yang telah dilaporkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada SPT MasaPPh Final Pasal 23/26 untuk Masa Pajak Desember 2016, denganperincian sebagai berikut:4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00023/545/16/073/18tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Desember 2016 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa:1)Sertifikat Hak Milik Nomor 721/Desa Janti terbit tanggal 9 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27 April 2006 Nomor 00023/18.14/2006 luas 235m2 peralihan terakhir tercatat atas nama Danuri;Sertifikat Hak Milik Nomor 723/Desa Janti, terbit tanggal 9 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27 April 2006, Nomor 00025/18.14/2006, luas240 m2, peralihan terakhir tercatat atas nama Danuri;1.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa:1)Sertifikat Hak Milik Nomor 721/Desa Janti terbit tanggal 9 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27 April 2006 Nomor 00023/18.14/2006 luas 235m2 peralihan terakhir tercatat atas nama Danuri;Sertifikat Hak Milik Nomor 723/Desa Janti, terbit tanggal 9 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27 April 2006, Nomor 00025/18.14/2006, luas240 m2, peralihan terakhir tercatat atas nama Danuri;1.

Sertifikat Hak Milik Nomor 721/Desa Janti terbit tanggal 9 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27 April 2006 Nomor 00023/18.14/2006 luas 235m2 peralihan terakhir tercatat atas nama Danuri;2. Sertifikat Hak Milik Nomor 723/Desa Janti terbit tanggal 9 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27April 2006 Nomor 00025/18.14/2006 luas 240m2 peralihan terakhir tercatat atas nama Danuri;1.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:1) Sertifikat Hak Milik Nomor 721/Desa Janti terbit tanggal 9 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27 April 2006 Nomor 00023/18.14/2006 luas 235m2 peralihan terakhir tercatat atas nama Danuri;2) Sertifikat Hak Milik Nomor 723/Desa Janti terbit tanggal 9 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27 April 2006 Nomor 00025/18.14/2006 luas240m2 peralihan terakhir tercatat atas nama Danuri;1.

Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;2 Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14, tanggal 30 Desember 2014,Tahun Pajak 2009 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentangKeberatan

Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14 tanggal 30 Desember 2014Tahun Pajak 2009; dan,3 Memutuskan bahwa Penghasilan Kena Pajak untuk tahun pajak 2009adalah sebesar Rp41.448.133.110,00 PPh yang masih harus dibayaradalah sebesar Nihil, dan memerintahkan Terbanding untuk segeramengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungandengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain,Pemohon

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14, tanggal 30 Desember 2014Halaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3458/B/PK/Pjk/2018Tahun Pajak 2009, serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14, tanggal 30 Desember 2014Tahun Pajak 2009; dan4.

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00023

tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.467/4930/1/2016 Tanggal 26 Januari 2016; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp16,759,652,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00023

50%x suku bunga (1.2%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dandihitung untuk setiap bulan keterlambatan;Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat dan Tergugat Ilkepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yangditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasanalasan lain, ataupunyang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkosongkos, dan biayabiaya lainnya, maka Tergugat dan Tergugat II memberikan agunan berupatanah dan atau bangunan dengan bukti kKepemilikan SHM No. 00023

Tergugat II untuk tidak memenuhikewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan halhal lainnyayang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan PutusanPengadilan Negeri Unaaha, maka Penggugat mohon dengan segalahormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha agardapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap asetTergugat dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan buktikepemilikan SHM No. 00023

Apabila Tergugat dan Tergugat IItidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHMNo. 00023 Desa Puulowaru, Kecamatan Besulutu, KabupatenKonawe, atas nama Edutan. yang dijaminkan kepada Penggugat,dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan Tergugat Ilkepada Penggugat;4.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap obyek dalam SHM No. 00023 Desa Puulowaru, KecamatanBesulutu, Kabupaten Konawe, atas nama Edutan. berikut sekaligustanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;5.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00023 DesaPuulowaru, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, atas namaEdutan, selanjutnya diberi tanda bukti P12;13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Edutan,kepada Pengugat, diberi tanda bukti P13;14. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, dari Edutan(Pemberi Kuasa) kepada PT.

Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadapaset Para Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di DesaTambak, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00023 atas nama Rasmadi,Surat Ukur Nomor 00004/Tambak/2013 tanggal 28/10/2013, Luas 123m2, dengan batasbatas ; Utara : Tanah Wartisem, Selatan : TanahPengairan, Barat : Tanah Durya, Timur : Tanah Kasjan.e Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal padaPengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara iniuntuk menetapkan

Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untukmenjamin pelunasan kredit Para Tergugat dengan bukti kepemilikanberupa SHM No. 00023 atas nama Rasmadi# Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, danYang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan.

Sertipikat Hak Milik Nomor 00023Keterangan Singkat:Membuktikan bahwa benar SHM No. 00023 merupakan agunan kredit untukmenjamin kredit dari Para Tergugat.. Surat Penyataan Penyerahan Agunan tanggal 02 September 2013;Keterangan SingkatMembuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Rasmadi (Tergugat I) telahmenyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepadapihak Penggugat;.

Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 02 September 2013Keterangan Singkat:Membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyekagunan/jaminan kredit SHM No. 00023 atas nama Rasmadi apabila ParaTergugat wanprestasi, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untukdan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para TergugatHalaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.GS/2020/PN Idmdan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanahrumah/bangunan.

atas nama Rasmadi, Surat UkurNomor 00004/Tambak/2013Tanggal 28/10/2013, Luas 123 m2, denganbatas batas ; Utara : Tanah Wartisem, Selatan : Tanah Pengairan, Barat :Tanah Durya, Timur : Tanah Kasjan;Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunantanah dan/atau bangunan beralamat di Desa Tambak, denganbuktikepemilikan SHM No. 00023 atas nama Rasmadi, Surat Ukur Nomor00004/Tambak/2013Tanggal 28/10/2013, Luas 123 m2, dengan batas batas ; Utara : Tanah Wartisem, Selatan : Tanah Pengairan