Affinity HealthIndonesia (Objek Sengketa2):Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Balimester tanggal12 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 00080/Balimester/2015 tanggal6 Januari 2016, Luas 224 m2 atas nama Johannes de Fretes (ObjekSengketa3);.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01450/Balimester, tanggal12 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 00080/Balimester/2015, tanggal6 Januari 2016, luas 224 m2 atas nama Johannes De Fretes (ObjekSengketa3);3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut:a. Surat Keputusan Nomor 157/HGB/BPN3175/V/2013 tentangPemberian Hak Guna Bangunan kepada Johannes de Fretes atastanah seluas 1.824 m?

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01450/Balimester, tanggal12 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 00080/Balimester/2015, tanggal6 Januari 2016, luas 224 m2atas nama Johannes De Fretes (ObjekSengketa3);Atau;4. Mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili Pokok Perkara;5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini:Subsider:1.

AffinityHealth Indonesia;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01450/Balimester,tanggal 12 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 00080/Balimester/2015, tanggal 6 Januari 2016, luas 224 m? atas namaJohannes De Fretes;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa:Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Nomor 157/HGB/BPN3175/V/2013 tentang PemberianHak Guna Bangunan kepada Johannes De Fretes atas Tanahseluas 1.824 m?

AffinityHealth Indonesia; Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01450/Balimester,tanggal 12 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 00080/Balimester/2015, tanggal 6 Januari 2016, luas 224 m? atas namaJohannes De Fretes;4.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk membaliknama sebidang tanah : Sertifikat Hak Milik No. 00438, Desa/Kel : Alang-alang Caruban, Surat Ukur Tgl. 09-10-2006, No.00080/Alang-alang Caruban/2006, Luas : 268 M2, terletak di Desa Alang-alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, atas nama Pemegang Hak SULIADI ; Sertifikat Hak Milik No. 454, Desa : Alang-Alang Caruban, Surat Ukur Tgl. 10-06-2008, No.6/Alang-alang Caruban/2008, Luas : 580 M2,

Sertifikat Hak Milik No. 00438, Desa/Kel : Alangalang Caruban,Surat Ukur Tgl. 09102006, No.00080/Alangalang Caruban/2006,Luas : 268 M?, terletak di Desa Alangalang Caruban, KecamatanJogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, atas namaPemegang Hak SULIADI ; 2. Sertifikat Hak Milik No. 454, Desa : AlangAlang Caruban, SuratUkur Tgl. 10062008, No.6/Alangalang Caruban/2008, Luas : 580M?

Memberi ijin kepada Pemohon untuk membaliknama sebidang tanah : Hal. 4 dari 16 Hal / Perkara Nomor: 184/Pdt.P/2017/PN.JBG" Sertifikat Hak Milik No. 00438, Desa/Kel : Alangalang Caruban,Surat Ukur Tgl. 09102006, No.00080/Alangalang Caruban/2006,Luas : 268 M, terletak di Desa Alangalang Caruban, KecamatanJogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, atas namaPemegang Hak SULIADI ; " Sertifikat Hak Milik No. 454, Desa: AlangAlang Caruban, Surat UkurTgl. 10062008, No.6/Alangalang Caruban/2008, Luas

Foto copy Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani olehpara ahli waris almarhum SULIADI, tertanggal 07 Juni 2017, diberi tanda10.Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/792/415.67.3/2014 atasnama SULIADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alangalang Caruban, tertanggal 31122014, diberi tanda bukti P 10 ;11.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00438, Desa/Kel : Alangalang Caruban,Surat Ukur Tgl. 09102006, No.00080/Alangalang Caruban/2006, Luas :268 M?

AYU LAILATUL ROHMAH sekarang umur 10tahun, belum dewasa ; Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 suami Pemohon yang bernama :SULIADI, telah meninggal dunia, meninggalnya di Dusun Karangrejo, DesaAlangalang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang karenamenderita sakit ; .Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminyaketika masih hidup mereka mempunyai harta peninggalan berupa sebidang Sertifikat Hak Milik No. 00438, Desa/Kel : Alangalang Caruban, SuratUkur Tgl. 09102006, No.00080

,terletak di Desa Alangalang Caruban, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang, Propinsi Jawa Timur, atas nama Pemegang Hak SULIADI ; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan penetapan perwalian bagi anakanakPemohon yang belum dewasa masingmasing bernama : ZUMROTUNAULIA, LAILATUL MAGHFIROH, UMI LATIFATUR ROSYIDAH dan AYULAILATUL ROHMAH tersebut untuk membaliknama sebidang tanahSertifikat Hak Milik No. 00438, Desa/Kel : Alangalang Caruban, SuratUkur Tgl. 09102006, No.00080/Alangalang Caruban/2006, Luas : 268

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put45196/PP/M.II1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat:Menurut Penggugat:Pendapat Majelis:: PPh Pasal 25: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1364/WPJ.06/2012tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penolakan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00080/106/09

tahun 2009) adalah atas ketetapan pajak untuk Tahun Pajak2008;bahwa Penggugat dengan ini menolak dan sangat tidak sependapat denganTergugat dalam penolakannya atas permohonan pembatalan STP PPh Pasal25. sebagai akibat adanya SPT PPh Badan Tahun 2008 yang dilaporkandengan status Kurang Bayar;bahwa terhadap materi gugatan, Majelis setelah meneliti dan memeriksaberkas gugatan dan tanggapan dari masingmasing pihak Penggugat danTergugat, STP Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak September 2009Nomor: 00080

rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalamSurat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajakakan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan WajibPajak;bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (6) Majelis berpendapat Tergugatberkewajiban memperhitungkan kompensasi kerugian baik dibetulkan sendirioleh Penggugat maupun berdasarkan kewenangan Tergugat;bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa penerbitan STP PajakPenghasilan Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor:00080

CaraPerpajakan (KUP), karenanya Surat Tagihan Pajak a quo batal demi hukum;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta keyakinan Majelissebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan untuk untukmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25Masa Pajak September 2009 Nomor: 00080

/106/09/073/11 tanggal 06 Juli2011;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, danketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Surat Tagihan PajakPPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor: 00080/106/09/073/11tanggal 06 Juli 2011

K/Pdt/...dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor :KEP396/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2007 Nomor : 00080/207/07/604/11 tanggal 23 Mei 2011 denganperincian sebagai berikut : Uraian Semula Dikurangi Menjadi(Rp

VIII/16/2012, Tanggal 17 September 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP396/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2007Nomor : 00080/207/07/604/11 tanggal 23 Mei 2011 atas nama : PT. Indu Manis, NPWP02.011.039.1.604001, beralamat Kantor Pusat di JI.

KEP396/WPJ.11/2012 tangal 22 Maret 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2007 No. 00080/207/07/604/11 tanggal 23 Mei 2011 atas namaPT. INDU MANIS NPWP. 02.011.039.1.604001, beralamat Kantor Pusat di Jl.KIG Raya Barat Kav. G1 Randuagung Kebomas Gresik 61121, alamat KantorCabang : Pergudangan Osowilangun Indah No. 36 Blok C 3337 Surabaya, tidakdapat diterima.2 Bahwa putusan Pengadilan Pajak No.

Bandingoleh Pemohon Peninjauan Kembali.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karenaputusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP396/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2007 Nomor : 00080

atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003410.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00441/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 21Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00080

/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Maret 2015 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak; danMembatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00080/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, atas nama PT Suryakabel Cemerlang, NPWP31.440.362.7404.000, beralamat di Jalan Raya K.S.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00441/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 21 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00080/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Maret 2015, atas nama PTSuryakabel Cemerlang, NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat diJalan Raya K.S.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00080/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017,Masa Pajak Maret 2015, atas nama PT Suryakabel Cemerlang,NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat di Jalan Raya K.S. Tubun,Gang Kondang Nomor 62 RT 003 RW 008, Cibuluh, Bogor Utara,Bogor, Jawa Barat, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman.

/107/15/404/17, tanggal 3Mei 2017, Masa Pajak Maret 2015 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak; dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00080/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, atas nama PenggugatNPWP 31.440.362.7404.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 1772/B/PK/Pjk/2018Pembatalan STP PPh Pasal 25 Nomor KEP1530/WPJ.19/2015 tanggal 18Agustus 2015 yang menolak permohonan Pembatalan atas STP PPh Pasal25 Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00080/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober2014 sehingga perhitungan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayarsesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku untukPemohon Gugatan, yakni Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 19 Oktober 2015;Menimbang

, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT70590/PP/M.XVIA/99/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1530/WPJ.19/2015 tanggal 18 Agustus2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Mei 2014 Nomor 00080/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober2014, atas nama PT Firman

Menyatakan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa PajakMei 2014 Nomor 00080/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014,atas nama PT Firman Ketaun Perkasa, NPWP01.856.455.9091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1772/B/PK/Pjk/2018peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1530/WPJ.19/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei2014 Nomor 00080

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari LuarDaerah Pabean Nomor 00080/277/06/058/09 tanggal 16 Juni 2009 masaJanuari s.d.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002993.99/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 7 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor S1108/WPJ.07/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentangPengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan JasaKena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00080

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor S1108/WPJ.07/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentangPengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar DaerahPabean Nomor 00080/277/06/058/09 Tanggal 16 Juni 2009 MasaPajak Januari s.d.

Putusan Nomor 166/B/PK/Pjk/2021Pajak Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00080/277/06/058/09Tanggal 16 Juni 2009 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006,atas nama PT Direct Vision, NPWP 02.185.503.6058.000,beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 9 Suite 901 Jalan GatotSubroto Kav. 3536, Jakarta Selatan 12950, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Putusan Nomor 166/B/PK/Pjk/2021Kembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: S1108/WPJ.07/2018 tanggal 9Maret 2018 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar DaerahPabean Nomor 00080/277/06/058/09 Tanggal 16 Juni 2009 Masa PajakJanuari s.d.

seharusnya terutang di KPP Pratama Bukittinggi bukan di KPPPratama Padang Satu, sehingga SKPKB PPN hanya berhak diterbitkan olehKPP Pratama Bukittinggi bukan KPP Pratama Padang Satu;Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan kepada PengadilanPajak untuk membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00591/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 sehubungandengan Penolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPKBberdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atasatas SKPKB PPN Nomor 00080

Putusan Nomor 3829/B/PK/Pjk/2019Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajakdan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00080/207/11/201/15 tanggal 18 November2015 Masa Pajak Mei 2011, atas nama PT BarettamudaPratama,NPWP: 01.101.776.1201.000, dengan alamat di JalanPalembang Nomor 19, Belanti Timur Padang dengan alamatkorespondensi di Jalan Veteran Nomor 12 C, Padang, Sumatera

KEP00591/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00591/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajakdan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00080

KEP00591/NKEB/WPJ.27/2017tanggal 18 Agustus 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan KeputusanTergugat Nomor KEP00591/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00080

Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk menyerahkan rumahsatuan Rumah Kantor Susun lantai 26, unit 08,1 Sky Loft Soho atCiputra World Surabaya, Nomor 0004/00080/SKYLOFTS01/2608/V/2012, tanggal 25 Mei 2012 siap huni kepadaPenggugat/Pemohon Kasasi;4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar dendaketerlambatan kepada Penggugat sebesar Rp567.972.648,00 (limaratus enam pulu tujuh juta sembilan ratus tujuh pulur dua ribu enamratus empat puluh delapan rupiah) secara tunai;5.

denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum), karena Judex Facti telah melaksanakanhukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusanJudex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telahmelakukan wanprestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalamPerjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Sky Loft at CiputraWorld Surabaya Nomor 0004/00080

pada tanggal 11 Juni 2015,bahwa dari bukti T15 berupa Berita Acara Serah Terima Atas SatuanRumah Susun SkyLoft at Ciputra World Surabaya, telah diserahkanTergugat kepda Penggugat dan bukti T16 berupa foto unit 2608 SkyLoftSoho juga telah dilakukan perbaikan sesuai klaim Penggugat:Bahwa mengenai tuntutan sanksi berupa bunga keterlambatanpenyerahan bangunan tersebut kepada Penggugat, ternyata dalamPerjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Sky Loft Soho atCiputra World Surabaya Nomor 0004/00080

pihak pertama (penjual) lalaiatau terlambat dalam menyerahkan unit 2608 Sky Loft Soho kepada pihakkedua (pembeli) maka pihak pertama akan dikenakan denda;Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untukmenandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT tidak dapatdilaksanakan adalah karena belum memenuhi persyaratanpersyaratansebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Kantor Susun Sky Loft Sohoat Ciputra World Surabaya Nomor 0004/00080

Hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 35 dan Pasal 36UndangUndang Peradilan Pajak (UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002),Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding NomorKEP1211/WPJ.07/BD.05/2009 tertanggal 16 November 2009 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00080

hanya atas koreksi biaya WN Distributionsebesar Rp3.406.951.923,00, dengan surat permohonan tertanggal 30 Juli2009 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tigapada tanggal 21 Agustus 2009;Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbandingtelah mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP1211/WPJ.07/BD.05/2009 tertanggal 16 November 2009 tentang Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2007 Nomor 00080

/406/07/056/09 tertanggal 29 Juni 2009 dengan isikeputusan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;Materi Pokok Banding;Bahwa materi pokok pengajuan banding Pemohon Banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar menurutKeputusan Terbanding Nomor KEP1211/WPJ.07/BD.05/2009 tertanggal 16November 2009 dan menurut Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor 00080/406/07/056/09 tertanggal 29 Juni 2009 sertadibandingkan dengan perhitungan Pemohon

Putusan Nomor 697/B/PK/PJK/2013Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00080/406/07/056/09 tanggal 29Juni 2009, atas nama: PT. Wincor Nixdorf Indonesia, NPWP:02.116.066.8056.000, alamat: Gedung Sentra Mulia Lantai 6 Suite 606, JalanH.R.

Putusan Nomor 697/B/PK/PJK/201300080/406/07/056/09 tanggal 29 Juni 2009 (selanjutnya disebutsebagai SKPLB 00080 dan terlampir sebagai Bukti Pemohon1);Permohonan Keberatan;Atas SKPLB 00080 Pasal 25UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahtersebut, berdasarkanterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnyadisebut UU KUP), Pemohon Peninjauan Kembali mengajukankeberatan30 Juli 2009Sebagai jawaban ataskeberatan melalui suratNomor

sebesar Rp.95.000.000, (Sembilan puluhlima juta rupiah);Bahwa pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali olehTERGUGAT dan TERGUGAT II dalam jangka waktu (tiga puluh enam)bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Juli 2014yaitu sebesar Rp.95.000.000, (Tujuh puluh juta rupiah);Bahwa untuk menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT dan TERGUGATIl menyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan buktikepemilikan SHM No: 00048/Su.K Tahun 2007 a/n Alamsyah.SHM No:00080

Apabila TERGUGAT dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisakredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 00048/Su.KTahun 2007 a/n Alamsyah.SHM No: 00080/Su.K Tahun 2009 a/n HelmiSuni kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikanberupa yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/ pinjaman TERGUGAT dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;5.

Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No:Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN.Agm00048/Su.K Tahun 2007 a/n Alamsyah.SHM No: 00080/Su.K Tahun 2009a/n Helmi Suni.a berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sahdan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untukkepentingan PENGGUGAT;6.

Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II atau siapa sajayang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 00048/Su.KTahun 2007 a/n Alamsyah.SHM No: 00080/Su.K Tahun 2009 a/n HelmiSuni untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. ApabilaTERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak melaksanakan sebagaimanamestinya maka atas beban biaya TERGUGAT dan TERGUGAT II pihakPENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;7.

Fotokopi SHM No: 00080 a/n Helmi Suni, selanjutnya diberi tanda P4;5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Alamsyah, selanjutnya diberitanda P5;6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Helmi Suni, selanjutnya diberitanda P6;7. Fotokopi Kuitansi Pinjaman tanggal 24 Juli 2014 ditandatangani olehAlamsyah dan Helmi Suni, selanjutnya diberi tanda P7;8. Fotokopi SHM No: 00048 a/n Alamsyah, selanjutnya diberi tanda P8;9.

13 Februari 2014 yangditandatangani Raymound Syahril, S.H sebagai Pihak Pertama dan sebagaiPihak Kedua ditandatangani Noviartati S.H;1 (satu) eksemplar Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 31tanggal 27 Desember 2012;1 (satu) eksemplar Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17tanggal 7 Agustus 2012;1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran uang muka biaya BPHTB,PPH, AJB dan pengurusan balik nama SHM Nomor 11/BU, SHM Nomor4/BU, SHM Nomor 205/PD, SHM Nomor 207/PD dan SHM Nomor 00080

,tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tuan LIANG PURNOMOsebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran uang muka biaya AJB,PPH,BPMT, dan pengurusan balik nama SHM Nomor 11/BU, SHM Nomor 4,SHM Nomor 205/PD, Nomor 207/PD, Nomor 00080, Nomor 2542/BU, tanggal8 Februari 2013 yang diterima Tuan LIANG PURNOMO sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pelunasan AJB, PPH (final), BPHTB, danpengurusan

Nomor 11/BU, Nomor 4, ,Nomor 205/PD,Nomor 207/PD, Nomor 00080, Nomor 2542/BU, tanggal 12 Juni 2013 yangditerima Tuan LIANG PURNOMO sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratusenam puluh juta rupiah);1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor 05061 yang dikeluarkan KantorPertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, luas 7.054 M? (BK844091);1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor 05246 yang dikeluarkan KantorPertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, luas 7.032 M?

Nomor 11/BU, Nomor 4, ,Nomor205/PD, Nomor 207/PD, Nomor 00080, Nomor 2542/BU, tanggal 12 Juni2013 yang diterima Tuan LIANG PURNOMO sebesar Rp660.000.000,00(enam ratus enam puluh juta rupiah);38. 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor 05061 yang dikeluarkan KantorPertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, luas 7.054 M?(BK 844091);39. 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor 05246 yang dikeluarkan KantorPertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, luas 7.032 M?

Nomor 11/BU, Nomor 4, Nomor205/PD, Nomor 207/PD, Nomor 00080, Nomor 2542/BU, tanggal 12 JuniHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 785 K/PID/20182013 yang diterima Tuan LANG PURNOMO sebesar Rp660.000.000,00(enam ratus enam puluh juta rupiah);34. 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor 05061 yang dikeluarkanKantor Pertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, luas7.054 M?

uraian banding tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003975.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 2 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00462/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 21Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00080

Putusan Nomor 688/B/PK/Pjk/2020(6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00080/207/13/059/16, tanggal 23Desember 2016 Masa Pajak April 2013,dengan segala akibat hukumnya;5. Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2013 Pemohon Peninjauan Kembaliadalah sebagai berikut: Menurut PemohonNo. Uraian PK(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 259.482.885.3592 PPN Terutang 1.928.107.5743.

Putusan Nomor 688/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00462/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 21Februari 2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2013 Nomor 00080/207/13/059/16, tanggal 23 Desember 2016, atas namaPemohon Banding

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonanpeninjauan kembali ini adalah:" Sengketa Gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1364/WPUJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benaratas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011, yang dibatalkan olehHalaman 6 dari 24 halaman.

Bahwa objek gugatan yang diajukan Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) dalam sengketaputusan a quo adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidakbenar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011;2.

Putusan Nomor 569/B/PK/PJK/2014Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidakbenar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 sebagai objekgugatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)menyatakan sangat keberatan dengan argumentasi hukum sebagaiberikut:6.1.

Dapat Pemohon Peninjauan sampaikan kronologis penerbitanSTP Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak September 2009Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 adalahsebagai berikut :Halaman 17 dari 24 halaman.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.45196/PP/M.11I/99/2013 tanggal 28 Mei 2013 yangmenyatakan:=" Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang TidakBenar dan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011, atas nama:PT.

Putusan Nomor 231/B/PK/Pjk/2018atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor: 00080/406/08/051/10 tanggal 19 Oktober 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Juni 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put49121/PP/M.V/15/2013, tanggal 9 Desember 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1259/WPJ.19/BD.05/201 1tanggal 16 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00080/406/08/051/10 tanggal 19 Oktober 2010, atas nama PT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1259/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 16 Desember 2011tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008Nomor: 00080/406/08/051/10 tanggal 19 Oktober 2010, atasnama PT. Sucofindo, NPWP: 01.300.992.3.051000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sahdan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 6 halaman.

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1259/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 16 Desember2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00080

uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116603.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00208/KEB/WPVJ.04/2017, tanggal 19Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014Nomor 00080

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00208/KEB/WPuJ.04/2017, tanggal 19 Juni 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00080/507/14/067/16, tanggal 11 November 2016,atas nama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, ,Halaman 4 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014Nomor 00080/507/14/067/16, tanggal 11 November 2016, atasnama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, ,J, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

Pendapatan Pemohon Banding diperoleh dari penjualankepada perusahaan yang berlokasi di Kawasan Berikat (KB), perusahaan yang berlokasidi Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) dan penjualan Ekspor;Keputusan KeberatanKetentuan FormalBahwa Pemohon Banding dikenakan SKPLB PPN oleh KPP Penanaman Modal AsingTiga (KPP PMA Tiga) No. 00080/407/05/056/07 tanggal 13 Agustus 2007 dengan pajakyang lebih dibayar sejumlah Rp 5.742.297.775,00;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas SKPLB tersebut dengan

Put. 22770/PP/M.XI/16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1423/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 3 November 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00080/407/05/056/07 tanggal 13 Agustus 2007 dan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005 Nomor :00080/407/05/056/07 tanggal

/407/05/056/07 tanggal 13 Agustus 2007 dan Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005Nomor : 00080/407/05/ 056/07 tanggal 13 Agustus 2007, sehingga materi pokoksengketa banding tidak diperiksa lebih lanjut"Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22770/ PP/M.XI/16/2010tanggal 23 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding)

Bahwa SPT PPN Masa Pajak Desember 2005 dimasukan pada tanggal 18 Januari2006 dengan status Lebih Bayar sebesar Rp. 5.866.731.910,00 dan diterbitkan SKPLBNomor : 00080/407/05/056/07 tanggal 13 Agustus 2007 sehingga masih dalam jangkawaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf a PER122/PJ./2006, sehinggamemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan atas permohonan pengembaliankelebihan pembayaran pajak;20.

Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 00080/407/05/056/07 tanggal 13 Agustus2007 atas nama: PT Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3056.000, alamat :Gedung MidPlaza II Lantai 10, Jl.

XII/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelishalaman 1 dari 2: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP83/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP698/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakDesember 2009 Nomor 00080/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011

;: bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP83/WPJ/1 1/2012 tanggal 22Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP698/WPJ.10/2013 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00080/201/09/631/11 tanggal 20 Desember2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepada Terbandingsaat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yang ada, dimanaseharusnya Pemohon Banding tidak di

XX, Jabatan : Direktur Utama,bahwa Surat Banding Nomor: 067/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP83/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan denganKEP698/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2009 Nomor:00080/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;bahwa Surat Banding Nomor: 067/DIR/TWUSBY/04.2013tanggal 20 April 2013,dibuat

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, Penggugat membeli Rumah kantor susundari Tergugat dan dibuat perjanjian pengingakatan jual beli Satuan RumahKantor Susun SKY LOFT SOHO AT CIPUTRA WORLD SURABAYA, denganperjanjian No. 0004/00080/SKYLOF TS01/2608/V/2012R1 ;2. Bahwa obyek Rumah kantor susun yang dibeli oleh Penggugat terletak di Lantai26, unit 2608, luas netto 109,57 M2, luas unit semi gross, 136,80 M2, denganharga Rp.2.423.781.360, +PPN Rp. 242.378.136, =Rp. 2.666.159.496, ;3.

nyatanyata Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji, maka Tergugat tetap harus dihukum untuk menyerahkan unit di TowerSKY LOFT SOHO lantai 26 unit 08 siap huni tanpa syarat apapun, karenaPenggugat sudah mengajukan klaim atas kebersihan, kelengkapan dan lainnyauntuk unit di Tower SKY LOFT SOHO lantai 26 unit 08 ;Bahwa sesuai ketentuan pasal 16 perjaniian pengikatan perjanjianpengingakatan jual beli Satuan Rumah Kantor Susun SKY LOFT SOHO ATCIPUTRA WORLD SURABAYA, dengan perjanjian No. 0004/00080

, sehingga perjanjian No.0004/00080/SK YLOFTS01/2608/V/2012R1. tanggal 26 Juli 2012, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganundangundang perlindungan konsumen, sehingga penerapan dendaketerlambatan penyerahan, akan menjadi adil bila diberlakukan kepadaTergugat yang besarannya sama, ketika kelalaian dilakukan Penggugat ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar PengadilanNegeri Surabaya, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan : 1.2.6.Atau mohon putusan yang

Mohon agar Majelis Hakim yang memutus perkara inimenerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima ; Bahwa mengenai eksepsi yang tersebut di atas, mohon dianggap sebagaibagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban yang diajukan Tergugat ini ;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam Perjanjian PengikatanJual Beli Satuan Rumah Kantor Susun SkyLoft SoHo at Ciputra WorldSurabayaNo. 0004/00080/SKYLOFTS01/2608/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012(selanjutnya disebut

Maka Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuainya ; Menimbang, bahwa Bukti P4 sama dengan Bukti T2 berupa PerjanjianPengikatan Jual Beli Satuan Rumah Kantor Susun SkyLoft SoHo at Ciputra SurabayaNo.0004/00080/SK YLOFTS01/2608/V/2012R1, tanggal 25 Mei 2012 antaraSunyota Yakobus, Ir Direktur PT. Win Win Realty Centre sebagai Pihak Pertama(Penjual) dan Hong Sik Chung selaku Presiden Direktur PT.

Putusan Nomor 2490/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117114.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02514/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080

Putusan Nomor 2490/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02514/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080/107/13/057