BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG 00008 PALEMBANG

Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 00008 Palembang
2.PT. Askrindo Jamkrindo

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER2005 NOMOR : 00008/307/00/424/05, YANG TELAH DITERBITKAN OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREESATAS NAMA WAJIB PAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI,NPWP : 01.241.037.9 424.000 ;Bahwa Keputusan Tergugat dan Tergugat I!

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2005, KepalaKantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telahmengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/001424/05,atas nama PT.GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP : 01.241.037.9424.000 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 ;c.

S1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan' atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24Nopember 2005 ; Bahwa dengan dibatalkannya Surat Direktur JenderalPajak No.

S1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007, makasecara yuridis Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor : 00008/307/00/424/05 tertanggal 24 Nopember2005 masa Pajak Januari s/d Desember 2000, atas namaPT.

GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP :01.241.037.9 424.000 DAN SURAT KETETAPAN PAJAKKURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIBARANG DAN JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER 2005NOMOR : 00008/307/00/424/05, ATAS NAMA WAJIBPAJAK : PT. GALUNGGUNG MEGA SAKTI, NPWP01.241.037.9 424.0003.

Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua salah menerapkan hukumBahwa sesuai Risalah Pembahasan yang menjadi dasar hukum terbitnyaSurat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak September 2008 Nomor:00008/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 adalah PER97/PJ.52/2005tanggal 30 Mei 2005.

Bahwa pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalahdibatalkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP520/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang PembatalanSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dar/atau JKP Masa Pajak September 2008 Nomor :00008/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 berupa SanksiAdministrasi Denda Pasal 14 ayat (4) UndangUndang KUP sebesarRp2.537.927.445,00;6.2.

Bahwa terkait penerbitan STP PPN Masa Pajak September 2008Nomor : 00008/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, dapatdijelaskan sebagai berikut:a.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwapenerbitan STP PPN Masa Pajak September 2008 Nomor :00008/107/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010 telah sesuai denganketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;8.5.

Bahwa dengan demikian, mengingat penerbitan STP PPN MasaPajak September 2008 Nomor : 00008/107/08/092/10 tanggal 4Maret 2010 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakanyang berlaku, maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP520/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 5 Oktober 2010 yangmenolak permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak September 2008 Nomor : 00008/107/08/092/10 tanggal4 Maret 2010 juga telah sesuai dengan

M E N E T A P K A N

• Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
• Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : 00008/2002, tertanggal 24 Juli 2002, atas nama LIVINIA SUGIARTO anak dari suami istri POH, ADITYA SUGIARTO dan ERNY YORANOUW diubah

Mlg Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00008/2002,tanggal 24 Juli 2002, atas nama LIVINIA SUGIARTO anak dari suami istri POH,ADITYA SUGIARTO dan ERNY YORANOUW yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu ; Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohonyang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh DinasKependukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : 00008/2002, tertanggal 24Juli 2002, atas nama LIVINIA SUGIARTO

YORANOUW diubah/diganti menjadi telah lahir LIVIENIASUGIARTO anak dari suami istri POH, ADITYA SUGIARTO dan ERNYYORANOUW; Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah berdasarkanNumeralogi ( ilmu perhitungan jumlah huruf menurut keyakinan ); Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis padaKutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : 00008

telah lahir LIVIENIA SUGIARTOanak dari suami istri POH, ADITYA SUGIARTO dan ERNY YORANOUW;Berdasarkan halhal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambilPenetapan sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohonyang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : 00008

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00008/2002 tanggal 24 Juli 2002 atasnama LIVINIA SUGIARTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batu, diberi tanda P3 ;4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1883/39/II/1979 tanggal 16 Februari 1979antara SUTRISNO dan SRI INDAJATI yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kec.

Bahwa benar Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon dalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 00008/2002, tertanggal 24 Juli 2002atas nama LIVINIA SUGIARTO anak dari suami istri POH, ADITYASUGIARTO dan ERNY YORANOUW diubah/diganti menjadi telah lahirLIVIENIA SUGIARTO anak dari suami istri POH, ADITYA SUGIARTO danERNY YORANOUW;2. Bahwa benar nama Pemohon sesuai akta kelahiran Pemohon adalahLIVINIA SUGIARTO ;3.

Putusan Put. 45562/PP/M.XV/99/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak GugatanTahun Pajak 2010Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat KeputusanNomor : KEP1412/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012;Menurut : bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP1412/WPJ.04/2012 tanggal 5 OktoberTergugat 2012 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00008/207/10/019/11 tanggal 15 Nopember 2011 Masa Pajak Juli

2010;Menurut bahwa Penggugat mengajukan banding terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP1412/Penggugat WPJ.04/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SKPKBPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00008/207/10/019/11 tanggal 15Nopember 2011 Masa Pajak Juli 2010;Menurut Majelis bahwa Surat Gugatan Nomor : 155/MSALPAJAK/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012, ditandatangani oleh Sdr.

waktu 30 hari pengajuangugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;155/MSALPAJAK/XI/2012KEP1412/bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor :tanggal 02 Nopember 2012 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor :WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1412/WPJ.04/2012 tanggal 5 Oktober 2012adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor : 00008

/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juli 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00008/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Juli 2010 nomor 0087/MSALPajak/V1I/2012 yang mendasarijawaban tergugat dengan Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atasSKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00008/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak Juli 2010 diketahui Penggugat

mengajukan permohonan atas pengurangan. penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp 73.404.004,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasan pemeriksaan yangmendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00008/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juli 2010 diketahui Penggugatmenyetujui atas koreksi Pajak Masukan yang menyebabkan timbulnya sanksi administrasiberupa kenaikan sebesar Rp73.404.004,00;bahwa dalam persidangan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 00008/307/00/424/05, yang telahditerbikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees atas nama WajibPajak : PT.

Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor : 00008/307/00/424/05 tertanggal 24 Nopember 2005tersebut, Penggugat melalui Suratnya Nomor : 04/GMS/PK/III/2007 tertanggal 12Maret 2007 telah mengajukan Peninjauan Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424/05tanggal 24 Nopember 2005, masa Pajak Januari s/d

Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007, oleh karenanya secara yuridis Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, atas nama PT. Galunggung MegaHal. 10 dari 44 hal. Put.

Bahwa terhadap SKPKBT PPN Barang dan Jasa Nomor : 00008/3007/424/05tertanggal 24 Nopember 2005 tersebut, Pemohon Kasasi melalui SuratnyaNomor : 04/GMS/PK/III/2007 telah mengajukan Peninjauan PermohonanPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SuratHal. 34 dari 44 hal. Put.

No.217 K/TUN/2009.Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai (SKPKBTPPN) Nomor : 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 (Lampiran 2).Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak kemudianmengeluarkan Surat Keputusan No.S1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007yangpada pokoknya menolak permohonan Wajib Pajak in casu Pemohon Kasasimengenai Peninjauan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/3007/424/05 tanggal24

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48280/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa PajakJuni 2008 Nomor: 00008/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012;: bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diajukan Gugatan adalah Surat Ketetapan PajakKurang

Bayar PPh Pasal 4 ayat (2) nomor 00008/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus2012 yang diterbitkan berdasarkan Nota Penghitungan tanggal 29 Agustus 2012sebagaimana dituangkan pada Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan PajakPratama Sleman nomor LAP24/WPJ.32/KP.0105/2012 tanggal 29 Agustus 2012;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Nomor: 00008/240/08/542/12 tanggal 31Agustus 2012 Masa Pajak Juni 2008;: bahwa Surat Gugatan

/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 dan bagian kedua tentang materiatas penghitungan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Juni 2008 Nomor:00008/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012;bahwa Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor: 043/SKPMMS/DU/I/2013tanggal 09 Januari 2013 baik dalam perihal maupun isi surat dengan jelasmenyatakan tidak setuju terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa

Pajak Juni 2008 Nomor:00008/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 sehingga objek gugatan adalahSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) FinalMasa Pajak Juni 2008 Nomor: 00008/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012;bahwa Pasal 23 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan Gugatan Wajib Pajak atauPenanggung Pajak terhadap :Pelaksanaan Surat Paksa

Namun, tidak diberikan tanda terima oleh TimPemeriksa Pajak;bahwa Tergugat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Juni2008 Nomor : 00008/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 yang intinya jumlahPPh Pasal 4 ayat (2) Final yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan (kolom 7) adalah sama dengan perhitungan Tergugat, yaitu jumlahPPh Pasal 4 ayat (2) Final yang masih harus dibayar (kolom 6).

VIII/99/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak GugatanTahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Pembatalan SuratTagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPNNomor : 00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Mei 2008;Menurut bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikanTergugat oleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d.

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1026/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor;00008

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009;bahwa dalam persidangan atas keputusan tersebut, Penggugat menyatakan melakukan upayahukum dengan kembali mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan ketetapanpajak yang tidak benar atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut;bahwa Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00008

/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa PajakMei 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP1026/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36ayat (1) c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi ataspermohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak April 2008; bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis

terhadap surat gugatandan dokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugatmengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Mei 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat(1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1026/WPJ.29/2012tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmengatur

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00008/Kelurahan Jaya Bakti, tanggal 23 September 2014, Surat Ukur Nomor : 00003/Jaya Bakti /2014, tanggal 05 September 2014 luas 815 M2 (delapan ratus lima belas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ;-----------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00008/Kelurahan Jaya Bakti, tanggal 23 September 2014, Surat Ukur Nomor : 00003/Jaya Bakti /2014, tanggal 05 September 2014 luas 815 M2 (delapan ratus lima belas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ;-----------------------------------------------------------4.

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah No. 00008/Kelurahan Jaya Baktitanggal 23 September 2014, Surat Ukur tanggal 05 September 2014 Nomor00003/Jaya Bakti /2014 luas 815 M2 (delapan ratus lima belas meter persegi)diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton.

Putusan Perkara Nomor 01/G/2017/PTUN.Kdi03.04.Atas Tanah No.00008/Kelurahan Jaya Bakti/ 2014pada tanggal 23 November2016 yaitu melalui Surat Komandan Kodim 1413/Buton Nomor : B/835/XV2016 bertanggal 23 November 2016 yang ditujukan kepadaPenggugat yang mana Sertipikat Hak Pakai tersebut dilampirkan di dalamsurat dimaksud.

Dengan alasan itutentunya penerbitan Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah No. 00008/KelurahanJaya Bakti tanggal 23 September 2014, Surat Ukur tanggal 05 September2014 Nomor 00003/Jaya Bakti /2014 luas 815 M2 (delapan ratus lima belasmeter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.

Putusan Perkara Nomor 01/G/2017/PTUN.Kdisebagai objek Sertipikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Jjaya Bakti tanggal 23September 2014, Surat Ukur Nomor 00003/Jaya Bakti/2014 tanggal 05September 2014, luas 815 M2 (delapan ratus lima belas meter persegi) atasnama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesa,Tergugat dengan ini memberikan jawaban bahwa Penerbitan sertipikat HakPakai Nomor 00008/Kelurahan Jaya Bakti sesuai bukti penguasaan atas tanahyang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq.

Bahwa untuk mendapatkan tanda Bukti hak Atas tanah berupa SertipikatHak Pakai Keputusan Pemberian Hak Pakai tersebut didaftar danselanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00008/Jaya BaktiTanggal 23 September 2014, Surat Ukur Nomor 00003/Jaya Bakti/2014Tanggal 05 September 2014 ;5.8.

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.44199/PP/M. 11/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanTergugat nomor: KEP1092/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2010 Nomor : 00008/107/10/505/12 tanggal 13 Januari 2012 berupa Sanksi AdministrasiDenda Pasal 14 ayat

(4) UU KUP sebesar Rp.90.930,00;bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut, Tergugatberpendapat bahwa KEP1092/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang permohonanpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi denda Pasal 14 (4) KUP atas STP PPNMasa Pajak November 2010 nomor 00008/107/10/505/12 tanggal 13 Januari 2012 tidak dapatdiajukan gugatan oleh Penggugat dengan menggunakan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;bahwa dalam hal gugatan yang diajukan Penggugat adalah

penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagain tahap pekerjaan; ataud. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;bahwa terhadap Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak tidak tepat waktusebagaimana Pasal 13 ayat (1a) a quo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%(dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (4) UUKUP;bahwa menurut Penggugat Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor : 00008

Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor : 00008/107/10/505/12 tanggal 13 Januari 2012;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1092/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor : 00008/107/10/505/12 tanggal 13 Januari 2012 atas nama : PT.

/137/05/058/07 tidak memenuhi persyaratanformal dan menuntut agar STP PPN Nomor 00008/137/05/058/07dibatalkan.Halaman 6 dari 22 halaman.

Raya Cakung Cilincing km.14, Cakung Timur, Jakarta Timur 13910, sehingga terhadap STP PPNNomor 00008/137/05/058/07 tanggal 27 Maret 2007 dibatalkanberdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 444/B/PK/PJK/2013Halaman 20 dalam amar putusan.. sehingga terhadap STP PPN Nomor 00008/137/05/058/07 tanggal 27Maret 2007 dibatalkan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;.

Desember 2005Nomor 00008/137/05/058/07 tanggal 27 Maret 2007, dengan rinciansebagai berikut; PPN Kurang Bayar 0Sanksi Administrasi: Pasal 14 ayat (4) KUP 14.585.477Jumlah y.m.h. dibayar 14.585.477 b.

Bahwa berdasarkan putusan banding tersebut, Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan pembatalanatas STP PPN Nomor 00008/137/05/058/07 melalui surat tanpanomor tanggal 31 Agustus 2009 dan direspon oleh PemohonHalaman 16 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 2291/B/PK/Pjk/2019KEP29/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakNomor: 00008/287/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Terbanding Nomor: KEP29/WP4J.07/2015 tanggal 6 Januari2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00008/287/09/081/13 tanggal 11Oktober 2013; dan,3.

banding tanggal 5 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT090947.16/2009/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 11 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP29/WPJ.07/2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Agustus 2009 Nomor: 00008

KEP29/WPJ.07/2015 tanggal 6Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak No. 00008/287/09/081/13tanggal 11 Oktober 2013 Masa Pajak Agustus 2009 serta seluruh surattaginan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak No.

KEP29/WPJ.07/2015 tanggal 6Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak No. 00008/287/09/081/13tanggal 11 Oktober 2013 Masa Pajak Agustus 2009; dan,Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2291/B/PK/Pjk/20194.

BKarangrejo, Surat Ukur tanggal 22-01-2016, No. 00008/Karangrejo/2016, luas 223 M2, atas nama 1. FITRI ABDIYA, 2. ADITYA, 3. ENDI ARYA SAPUTRA; 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

BKarangrejo, Surat Ukur tanggal 22012016, No.00008/Karangrejo/2016, luas 223 M2, atas nama 1. FITRI ABDIYA, 2. ADITYA,3. ENDIARYA SAPUTRA;4.

BKarangrejo, Surat Ukur tanggal 22012016, No. 00008/Karangrejo/2016, luas 223 M2, atas nama : 1. FITRI ABDIYA, 2.ADITYA, 3.

BKarangrejo, Surat Ukurtanggal 22012016, No. 00008/Karangrejo/2016, luas 223 M2, atas nama 1. FITRIABDINA, 2. ADITYA, 3.

BKarangrejo, SuratUkur tanggal 22012016, No. 00008/Karangrejo/2016, luas 223 M2, atasnama : 1. FITRI ABDIYA, 2. ADITYA, 3.

BKarangrejo, Surat Ukur tanggal 22012016, No. 00008/Karangrejo/2016, luas 223 M2, atas nama : 1. FITRIABDIYA, 2. ADITYA, 3.

Menyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugatkhusus terhadap 10 (sepuluh) unit/majur milik Penggugat, sebagaimanatercantum di dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor:BAS.00008/WPJ.07/KP.0804/2017, tertanggal 18 April 2017, merupakantindakan yang tidak sah;3. Menyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya membatalkanBerita Acara Pelaksanaan Sita Nomor:BAS.00008/WPJ.07/KP.0804/2017 tertanggal 18 April 2017, khususterhadap 10 (sepuluh) unit/majur milik Penggugat;4.

Putusan Nomor 1844/C/PK/Pjk/2018Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Berita Acara Pelaksanaan SitaNomor: BAS.00008/WPJ.07/KP.0804/2017 tanggal 18 April 2017, atasnama: PT Intan Baruprana Finance, Tbk., NPWP: 01.566.660.5703.000,beralamat di JI.

Putusan Nomor 1844/C/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapatditerima gugatan Penggugat terhadap Berita Acara Pelaksanaan SitaNomor: BAS.00008/WPJ.07/KP.0804/2017 tanggal 18 April 2017, atas namaPenggugat, NPWP: 01.566.660.5703.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a guo berupa Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor:BAS.00008/WPJ.07/KP.0804/2017 tanggal 18 April 2017 yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapatkekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga MajelisHakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak a quo danmengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut ini: pertama

.017/1993, tanggal 29 Desember 1993 tentang Pemberian IzinUsaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Intan Baruprana Finance sertadalam pengawasan organisasi yang bergerak di bidang penyelenggaraanJasa Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan KeputusanDewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan NomorKEP128/NB.223/2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian IzinPembukaan Unit Usaha Syariah Pembiayaan Kepada PT Intan BarupranaFinance, Tbk., kedua, bahwa in casu Berita Acara Pelaksanaan SitaNomor: BAS.00008

Putusan Nomor 2420/B/PK/Pjk/2018tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum gugatan sebagai berikut:Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatmengabulkan permohonan Gugatan dari Penggugat sehingga SKPKB PPNNomor 00008/207/12/028/16 tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Oktober2012 agar dikurangkan atau dibatalkan sehingga menjadi Lebih Bayarsebesar Rp232.105.213,00;Demikian Surat Gugatan Penggugat, semoga Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Pajak

Pengadilan Pajak NomorPut88111/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 30 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00131/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Termohon PeninjauanKembali) Nomor KEP00131/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari2017 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Nomor 00008/207/12/028/16 tanggal 30 Maret 2016 MasaPajak Oktober 2012;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2420/B/PK/Pjk/20183.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kemball)Nomor KEP00131/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari 2017Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Nomor 00008/207/12/028/16 tanggal 30 Maret 2016 MasaPajak Oktober 2012 tidak sah dan bertentangan denganUndangUndang perpajakan yang berlaku serta Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;4.

Dengan mengadili sendiri: Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP00131/NKEB/WPJ.06/2017tanggal 20 Januari 2017 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00008/207/12/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Oktober 2012 batal demi hukum; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan memerintahkanTergugat untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak PPN No.00008/107/13/722/18 tanggal 5 Januari 2018 Masa Pajak Agustus 2013Halaman 1 dari 7 halaman.

tanggal 27 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006555.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00724/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 20 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang danJasa Nomor: 00008

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00724/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat TagihanPajak PPN Barang dan Jasa Nomor: 00008/107/13/722/18 tanggal5 Januari 2018 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT CitraCemerlang Sejahtera, NPWP 02.492.685.9722.000, denganalamat di Jalan H.M.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor: 00008/107/13/722/18 tanggal 5 Januari 2018 Masa PajakAgustus 2013, atas nama PT Citra Cemerlang Sejahtera, NPWPHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1351/B/PK/Pjk/202002.492.685.9722.000, dengan alamat di Jalan H.M.

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP00724/NKEB/WP.J.14/2018 tanggal 20 Juli2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPNBarang dan Jasa Nomor: 00008

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut62868/PP/M.XIIA/99/2015 tanggal 31 Juli 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:Penggugat tidak dapat menerima Keputusan Tergugat Nomor: KEP2714/WPJ.11/2014 tanggal 24 November 2014 maupun Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00008

Putusan Nomor 505/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut62868/PP/M.XIIA/99/2015 tanggal 31 Juli 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP2714/WPJ.11/2014 tanggal24 November 2014 tentang Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor: 00008/107/11/604/14 tanggal 16 April 2014berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c

Putusan Nomor 505/B/PK/Pjk/2021Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP2714/WPJ.11/2014 tanggal24 November 2014 tentang Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor: 00008/107/11/604/14 tanggal 16 April 2014berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama

Penggugat NPWP: 03.082.147.4604.000; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dibatalkannya Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP2714/WPJ.11/2014 tanggal 24November 2014 tentang Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2011 Nomor: 00008/107/11/604/14 tanggal 16 April2014 berdasarkan Pasal 36 ayat (

Putusan Nomor 505/B/PK/Pjk/2021gugatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2011 Nomor: 00008/107/11/604/14 tanggal16 April 2014 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 00008/2008 tertanggal 17 Juni 2008 yang tertulis Keisha Vanya Rasyidah menjadi Keisha Vanya Rasyidah Lloyd, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan

tentang perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00008/2008 tertanggal 17 Juni 2008;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan dan/ataumengurangkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00581/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00008/104/14/725/17 tanggal 12September 2017 untuk Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp112.840.986,00menjadi 0 (Nihil);3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00581/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 24 Mei 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Mei 2014 Nomor: 00008/104/14/725/17 tanggal12 September 2017 atas nama PT. Indonesia Plantation Synergy,NPWP: 02.763.790.9725.000, Alamat: Jalan Gardania Blok FHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 26 Nomor: 00008/104/14/725/17 tanggal 12 September2017 Masa Pajak Mei 2014 atas nama PT. Indonesia PlantationSynergy, NPWP: 02.763.790.9725.000, Alamat: Jalan GardaniaBlok F Nomor 150 RT. 4 Swarga Bara, Sangatta (Utara),Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, adalah telan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Putusan Nomor 82/B/PK/Pjk/202036 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2014Nomor: 00008/104/14/725/17 tanggal 12 September 2017, atas namaPenggugat NPWP: 02.763.790.9725.000, adalan sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00581/NKEB/WPJ.14/2018tanggal

24 Mei 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak Mei 2014 Nomor: 00008/104/14/725/17 tanggal12 September 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan