Oleh karena itu, Bapak RadjasaTri Adisukma dapat menandatangani surat permohonan penghapusan STP BungaPenagihan Nomor: 00006/ 109/02/059/05 yang Penggugat sampaikan ke KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI pada tanggal 19 Februari 2010, tanpamemerlukan Surat Kuasa Khusus;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 08Desember 2010 No.

Bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atasSTP Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2002 Nomor:00006/109/02/059/06 tanggal 24 Maret 2005 diajukan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan surat tanpa nomortanggal 16 Februari 2010, sedangkan STP Bunga Penagihan Nomor:00006/109/02/059/05 diterbitkan tanggal 24 Maret 2005.

Dengan demikian permohonan pengajuan permohonan penguranganatau penghapusan sanksi administrasi atas STP Bunga Penagihan SKPTahun Pajak 2002 Nomor: 00006/109/02/ 059/05 tanggal 24 Maret2005 telah memenuhi ketentuan formal;Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor: S00035/WPJ.07/ KP.0903/2010tanggal 25 Februari 2010 mengenai Pemberitahuan Surat PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang tercantum dalamSurat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2002Nomor: 00006/109/02/ 059

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atasSTP Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2002 Nomor:00006/109/02/059/05 tanggal 24 Maret 2005 diajukan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan surat tanpa nomortanggal 16 Februari 2010, sedangkanSTP Bunga Penagihan Nomor: 00006/109/02/059/05 diterbitkantanggal 24 Maret 2005.

Nomor: 00006/109/02/059/05 tanggal 24 Maret2005, oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 UU KUP;8.

Karsa AgungRealtindo (Tanah Jambu Karya );Bahwa selanjutnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00006/JambuKarya yang dipinjam Penggugat dari Tergugat dan Tergugat II tersebutkemudian dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat kepada PT.

KDM Argo Energy dan kemudianPenggugat pun juga menerima pengembalian sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) No.00006/Jambu Karya dari PT.

untuksupaya segera menyelesaikan surat Surat penjualan sampai dengan serahterima unit rumah yang dibeli oleh para konsumen, pada hal untukmenyelesaikan surat surat penjualan unit rumah di perumahan GriyaTangerang Asri tersebut sangat memerlukan sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) No.00006/Jambu Karya sedangkan sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) No.00006/Jambu Karya belum dikembalikan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat belum mengembalikan sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) No.00006/Jambu Karya

Pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat danTergugat II terjadi kata saling sepakat dan saling menyetujui, bahwaPenggugat meminjam sertifikat Hak Guna Bangunan No.00006/JambuKarya milik Tergugat dan Tergugat II dari Tergugat dan Tergugat Il,sedang Tergugat dan Tergugat II meminjamkan sertifikat Hak GunaBangunan No.00006/Jambu Karya milik Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat;Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat dan TergugatI tidak pernah mempengaruhi, memaksa dan tidak

Adapun Pinjam MeminjamSertipikat dan Surat Pernyataan Pemberian Ganti Rugi tersebut merekabuat secara dibawah tangan;Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II sangat memerlukan SHGBHalaman 34 dari 54 putusan Nomor 513/PDT/2020/PT BDGNo.00006/Jambu Karya tersebut, maka SHGB No. 00006/Jambu Karyatersebut, ditukar dengan :a. SHM No. 608/Bubulak, seluas 148 m? (seratus empatpuluh delapanmeter persegi);b. SHM No. 1319/Bubulak, seluas 52 m? (limapuluh dua meter persegi);c.

Bahwa dikarenakan Tergugat Ill telah mensertifikatkan tanah milikPenggugat secara diamdiam dan melawan hukum, maka Sertifikat HakPakai Nomor 00006 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IlPurwakarta (Pemkab Purwakarta)/Tergugat III dengan tanpa alasan hukumyang jelas dari Penggugat, maka kami sebagai pemilik tanah yangsah/Penggugat jelasjelas sangat dirugikan dan merasa ditipu muslihat olehTergugat Ill dengan adanya sertipikat Hak Pakai Nomor 00006 tersebut.Maka dengan itu kami sebagai Penggugat

mohon kepada Majelis Hakim agarsegera membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006 atas nama TergugatIll dengan serta merta membongkar bangunan tersebut dan mengembalikanlagi tanah tersebut kepada pihak Penggugat tanpa dibebani biayabiayaapapun.

Dan pihak Penggugat pun akan sesegera mungkin mengajukangugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkanSertifikat Hak Pakai Nomor 00006 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt/20138.

Bahwa bilamana Turut Tergugat tidak menarik kembali/membatalkansertipikat Hak Pakai Nomor 00006 atas nama Tergugat Ill (PemkabPurwakarta) maka dengan sangat menyesal pihak Penggugat akanmendaptarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diBandung, dengan gugatan tersendiri untuk membatalkan sertipikat Hak PakaiNomor 00006 atas nama Tergugat IIl/(Pemkab Purwakarta) yang dikeluarkanoleh Turut Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum;Bahwa dikarenakan pihak Penggugat telah banyak keluar

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mengakui kebenaran dankeabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006 yang diterbitkan TurutTergugat tersebut dengan alasan antara Penggugat dengan ParaTergugat tidak pernah melakukan jual beli dan pemilikan objek tanahtersebut oleh Para Tergugat tidak berdasarkan alas hak yang jelas,sehingga Penggugat mengajukan gugatan dengan permohonan agarSertifikat Hak Pakai Nomor 00006 dibatalkan dan dinyatakan tidak syah;4.

Bahwa, Penggugat adalah pihak yang telah memperoleh ijin untuk mendiamiperumahan yang dikuasai Gubernur Propinsi DKI Jakarta sesuai denganSURAT IZIN PERUMAHAN (SIP) NO:TS.1.01/00006/02.13 tanggal 25 Februari2010 Atas nama LUSIANA BUDIMAN Untuk Penggunaan Bangunan/RumahJIl.Pembangunan No.13 RT.003/RW.01, Kelurahan Petojo Utara, KecamatanGambir, Jakarta Pusat; 02000052.

Bahwa, selain berdasarkan SURAT IZIN PERUMAHAN (SIP)NO:TS.1.01/00006/02.13 tanggal 25 Februari 2010 Atas nama LUSIANABUDIMAN Untuk Penggunaan Bangunan/Rumah Jl.Pembangunan No.13RT.003/RW.01, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusattersebut, dasar Penggugat melakukan penghunian adalah sebagai berikut : a.

Perpanjangan Izin Perumahan (SIP), permohonanyang diajukan oleh Penggugat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masaberlaku SURAT IZIN PERUMAHAN (SIP) NO:TS.1.01/00006/02.13 tanggal 25Februari 2010 Atas nama LUSIANA BUDIMAN.

Pembangunan No.13 RT.003/RW.01, Kelurahan Petojo Utara, KecamatanGambir, Jakarta Pusat tersebut bukan baru diberikan sesuai dengan SURATIZIN PERUMAHAN (SIP) NO:TS.1.01/00006/02.13 tanggal 25 Februari 2010Atas nama LUSIANA BUDIMAN namun telah berulang kali bahkan sejak KakekPenggugat masih hidup sesuai dengan SIP Nomor : B.7415/030822 tanggal 30Desember 1952 atas nama SIM KIONG HEN.

T.S 1.01/00006/02.13 tanggal 25Februari 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 atasRama Lusiania, BUGIMAN, n2n nnn nner nnn nnn nnn nnmnnnnnnnnBahwa tanah dan bangunan/rumah yang terletak di JI. Pembangunan No. 13Jakarta Pusat adalah milik Ny. Sri Ratnamulia Tjendrawasih (Tjung Tjeng Nio)berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1022/Petojo Utara tanggal 30 Juni 2004atas nama Ny.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48278/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4ayat (2) Final Masa Pajak April 2008 Nomor: 00006/240/08/542/12 tanggal31 Agustus 2012;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2) Final Nomor: 00006/240/08/542/12 tanggal

/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 dan bagian kedua tentangmateri atas penghitungan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2008 Nomor: 00006/240/08/542/12tanggal 31 Agustus 2012.1)2)bahwa Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor: 041/SKPMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 baik dalam perihal maupun isi suratdengan jelas menyatakan tidak setuju terhadap Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2008 Nomor:00006/240

Namun,tidak diberikan tanda terima oleh Tim Pemeriksa Pajak.bahwa Tergugat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April2008 Nomor: 00006/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 yang intinyajumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah disetujui berdasarkan PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan (kolom 7) adalah sama dengan perhitunganTergugat, yaitu jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar (kolom6).

Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00006/240/08/542/12tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat TanggapanSPHP/Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yang diterima Tergugat tanggal 31 Juli 2012,3.

., amar putusan seharusnya Mengabulkan sebagian GugatanPenggugat, Membatalkan Surat Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal Nomor: S00196/WPJ.23/KP.0103/2012tanggal 11 Desember 2012 dan Membatalkan SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2)Masa Pajak April 2008 Nomor: 00006/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus2012 serta menolak Gugatan selebihnya.: Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat dan hasil pemeriksaanserta pembuktian dalam persidangan.: 1.

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakanTergugat sudah tepat;bahwa yang ~~ diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP1028/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 YangTidak Benar Atas STP PPN Nomor: 00006

b UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa dalam persidangan atas keputusan tersebut, Penggugat menyatakanmelakukan upaya hukum dengan kembali mengajukan permohonan pengurangandan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPN Barang danJasa tersebut;bahwa Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Pembatalan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00006

/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011Masa Pajak Maret 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugatdengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1028/WPUJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi ataspermohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00006/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Maret 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian

Majelis terhadap suratgugatan dan dokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwaPenggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor: 00006/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa PajakMaret 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat denganKeputusan Tergugat Nomor : KEP1028/WPuJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (8) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak

) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan olehWajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;bahwa Penggugat atas permohonan pembatalan STP yang ditolak oleh Tergugattidak mengajukan upaya mengajukan kembali permohonan pembatalan STP keTergugat tetapi langsung mengajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan atasSKPKBnya yang ditolak oleh Tergugat, Penggugat mengajukan upaya kembalipermohonan pengurangan dan pembatalan SKPKBnya yang sampai saat ini belumada keputusan dari Tergugat;bahwa STP Nomor : 00006

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42670/PP/HT.IV/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, penerbitan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor: 00006/201/08/621/11 tanggal 20 April 2011Tahun Pajak 2008,bahwa penerbitan Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 Tahun Pajak 2008 Nomor: 00006/201/08/621/11 tanggal 20 April2011.: bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor:264/KBPRAK/MDN/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor: KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012permohonan Pemohon Banding tersebut ditambah.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding: bahwa Surat Banding Nomor: 548/KBPRAK/MDN/X/2012 tanggal 16Oktober 2012, ditandatangani oleh Direktur Utama:bahwa

MDN/X/2012 tanggal 16Oktober 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada PengadilanPajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 548/KBPRAK/MDN/X/2012 tanggal 16Oktober 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang penetapan ataskeberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 Tahun Pajak 2008 Nomor: 00006

Ketentuan perundangundangan lainya serta peraturan hukum yang berlakudan berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: : KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00006/201/08/621/11 tanggal 20 April2011 Tahun Pajak 2008, tidak dapat diterima.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya (Tergugat), berupa: Nota Tanda Terima Surat tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Peralihan hak sertipikat Nomor: 00005, 00006, 00007, dan 00008, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balagahar, Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Sayu Made Putri tertanggal 23 Januari 2015 ; c.

Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Nota Tanda Terima Surat tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Peralihan hak sertipikat Nomor: 00005, 00006, 00007, dan 00008, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balagahar, Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Sayu Made Putri tertanggal 23 Januari 2015 ; d.

Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 00006 / Desa Wainyapu, KecamatanKodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NusaTenggara Timur, Surat Ukur No. 10/Wainyapu/2012 tanggal25072012, Luas 11,880 M2, atas nama KETUT SUWACA,diperoleh dengan Akita Jual Beli (AJB) No. 16/2014, tanggal21112014, Notaris/PPAT Frince Mone Kaka, SH, MKN., Notaris diSumba Barat Daya :c.

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00006 / Desa Wainyapu,Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya,Provinsi Nusa Tenggara Timur, Surat Ukur No. 10/Wainyapu/2012tanggal 25072012, Luas 11,880 M2, atas nama KETUTSUWACA, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 16/2014, tanggal21112014, Notaris/PPAT Frince Mone Kaka, SH, MKN., Notarisdi Sumba Barat Daya ; .

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa NOTATanda Terima Surat tentang penolakan Permohonan PendaftaranPeralihan Hak Sertifikat No. 00005, 00006, 00007, dan 00008 DesaWainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Dayaatas nama Sayu Made Putri tertanggal 23 Januari 2015 terhadapk=) A100 1016 =3.

Sertifikat Hak Milik No. : 00006/Desa Wainyapu, berdasarkan suratukur No. 10/Wainyapu/2012, tertanggal 25 Juli 2012, seluas 11.880m2 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yangterletak di Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, KabupatenSumba Barat Daya, tercatat atas nama Jefri Ana Ote ;c.

Akta Jual Beli No. 14/AJB/X1I/2012 antara Jefri Ana Ote, denganPenggugat II Intervensi, terhadap tanah hak milik No. 00006/Wainyapu, berdasarkan surat ukur/gambar situasi tanggal 25Juli 2012, No.: 10/2012, seluas 11.880 m? (sebelas ribu delapanratus delapan puluh meter persegi) ;.

DALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006-I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor : 00006-II/KEP/MT/21377/11 tanggal 19 Oktober 2011 serta menyatakan tidak berlaku lagi ; ---------------------DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; --------------------------------------- Menghukum

Badan Kepegawaian NegaraNomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 (obyek gugatan) adalahConfuse, satu hal Surat Keputusan tersebut memutuskanmencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 00006I/KEP/MT/21377/11 dan Nomor : 00006II/KEP/MT/21377/11, tanggal 19 Oktober 2011 serta dinyatakan tidakberlaku lagi ,; namun hal lainnya dalam Surat Keputusan tidak adapengaturan/tidak memutuskan untuk memberlakukan kembali danatau menyatakan SAH Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor : 00006

Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 00006!/Kep/MT/21377/11 dan Nomor : 00006II/Kep/MT/21377/11 terdapat butir 6 yang berbunyi : apabila dikemudianhari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akandiadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimanamestinya.

Bukti T.Il Intv8 : Foie cooy Suratkeputusan KepalaBadanKepegawaianNegara Nomor :00006/KEP/MT/21377/11tanggal 19Oktober 2012(foto copy sesuaidenganaslinya); Menimbang, bahwa selain mengajukan alatalat bukti tertulis,pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : 1. SIDI KIDI SAID, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaioe Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat; Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUNPbr.

berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara.Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor :00006

Bahwa penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor : 00006/206/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 telah sesuaidengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004 tersebutdengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.

tidakmemiliki kKewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh Badan karena dalam Putusan Nomor:2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihakyang didakwa/bersengketa;2. bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap sengketa banding atasKEP1636/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh BadanTahun Pajak 2004 Nomor : 00006

Bantahan dariPemohon Banding serta pernyataanpernyataan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,diketahui halhal sebagai berikut :1. bahwa Terbanding dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa banding atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP1636/WPJ.06/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor :00006

/206/04/073/13tanggal 23 Mei 2013;bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor :00006/206/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dari hasil verifikasi yang dilakukan Terbanding berdasarkanketerangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadapPemohon Banding yang dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasarkarena putusan MA tersebut

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43197/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00006/104/09/038/11 tanggal

20 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00006/104/09/038/11 tanggal 20 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 00006/104/09/038/11 tanggal 20 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.

lainnya dan materi gugatannya;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00006

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put57759/PP/M.XIIA/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penolakanterhadap Permohonan Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00006/206/08/051/10 tanggal 22April 2010 dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP151/WPJ.19/2013 tanggal 11Februari 2013;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Badan Nomor:00006/ 206/08/051/10 tanggal 22 April 2010 Tahun Pajak 2008 diterbitkanberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan UsahaMilik Negara Nomor: LAP75/WPJ.19/KP.0305/2010 tanggal 21 April 2010;Menurut Penggugat : bahwa selama proses Permohonan PembatalanMenurut MajelisSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan 2008 karenadilakukan tanpa pembahasan akhir Penggugat menerima Surat Nomor: S55/WPJ.19/KP.0403/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang permintaan

Penjelasan dan /atau pembuktian;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor:00006/ 206/08/051/10 tanggal 22 April 2010 Tahun Pajak 2008 diterbitkanberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan UsahaMilik Negara Nomor: LAP75/WPJ.19/KP.0305/2010 tanggal 21 April 2010.bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan suratketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor: 00006/206/08

/051/10 tanggal 22 April 2010 melalui suratNomor: 2148/DIR/AJP/X/2010 tanpa tanggal (permohonan pertama) sesuai denganPasal 36 ayat (1) huruf b Undangundang KUP.bahwa diterbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP318/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal19 April 2011 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak dengan isi menerima sebagianpermohonan Penggugat dan mengurangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Nomor: 00006/206/08/051/10 tanggal 22 April 2010.bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan

November 2011 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.bahwa diterbitkan Surat Nomor: S00426/WPJ.19/ KP.0303/2011 tanggal 21November 2011, yang menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhipersyaratan formal karena telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejakkeputusan yang pertama sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pembatalan SuratKetetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00006

denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;Menyatakan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2( dua) bulan ;Menetapkan masa tahanan yang telah dijalaninya dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan; Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa truk DK9556EQ beserta STNKnya dikembalikan kepada Ari Abdian; sedang truk DK9543AV beserta STNKnya dikembalikan pada Jauhari; kayu dirampas untuk Negara, dan SKAU No.00004 dan No.00006

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) khusus untuk pengangkutan hasilhutan yang berasal dari hutan hak Nomor : 00006 seolah olah 167(seratus enam puluh tujuh ) batang kayu snorkeling dengan volume14.631 M3 yang di angkut dengan alat angkut Truck No. Pol DK 9543AV ke alamat Mr.

ChangTangerang Jawa Barat dari kebun milik Maman jamaludin SPPT No.52.05.070.007.00400009 dan kebun milik Sharifudin M YusufSPPT No. 52.05.070.0070013.0;SKAU No.00006 menerangkan kayu yang berasal dari hutan hakuntuk 167 batang kayu sono keeling dengan volume 14.631 m3yang diangkut denga truk Nopol DK9543AV ke alamat Mr.

, karenahari sudah malam dan kayu sudah berada di atas truk; sertadiancam keluarga Terdakwa akan dicelakai oleh Anmad Mutar als.Rangga;e bahwa dalam penerbitan SKAU kayu sono keeling SKAU No.00006dan SKAU No.00004 Terdakwa tidak melakukan koordinasi denganDinas Kehutanan setempat;e bahwa Terdakwa merasa aSal kayu dalam SKAU No.00004 danSKAU No.00006 berasal dari kebun rakyat, serta tidak merasabersalah;e bahwa membenarkan SKAU No.00006 dan SKAU No.00004Terdakwa yang mengeluarkan;Menimbang, bahwa

Chang dengan harga per m3kubiknya adalah Rp.4.000.000,;Bahwa SKAU yang diterbitkan oleh Terdakwa/Kepala Desa NanggaTumpu(Syahrudin MT) No.00006 Tanggal 13 Juli 2013 setelah dicektidak ada pohon sono keeling; hanya pohon kesambi satu pohon,jati 10 pohon dan semaksemak;Bahwa SKAU No.00004 yang diterbitkan oleh Terdakwa/KepalaDesa Nangga Tumpu(Syahrudin MT) pada Tanggal 12 Juli 2013 danSKAU No.00006 Tanggal 13 Juli 2013 setelah dicek tidak adapohon sono keeling; hanya pohon kesambi satu pohon, pohonjati

strong>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama: Diva Nur Anindya, Perempuan, Lahir di Banyumas, pada tanggal 14 Juli 2003, dan Akbar Nur Satria, Laki-laki, Lahir di Banyumas pada tanggal 14 Desember 2005 untuk mewakili anak-anak Pemohon menjual harta warisan yang dikenal dengan SHM Nomor 00712 terletak di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan Surat Ukur Nomor 00006

Nomor: 474.3/90/X/2018 yang diterbitkan olehhal 1 dari 10 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN PwtKepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan Purwokerto Lor,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi JawaTengah;Bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Muryono meninggalkanharta warisan yaitu berupa sebidang tanah yang dikenal dengan SertifikatHak Milik Nomor. 00712 terletak di Desa Tambaksari Kidul, KecamatanKembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan SuratUkur Nomor 00006

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anakanak Pemohon yangbelum dewasa bernama Diva Nur Anindya, Perempuan, lahir di Banyumaspada tanggal 14 Juli 2003, dan Akbar Nur Satria, Lakilaki, lahir diBanyumas pada tanggal 14 Desember 2005 untuk mewakili anak Pemohonmenjual harta warisan yaitu sebidang tanah yang dikenal dengan SertifikatHak Milik Nomor 00712 terletak di Desa Tambaksari Kidul, KecamatanKembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan SuratUkur Nomor 00006/Tambaksari Kidul

Fotokopi SHM Nomor 00712 terletak di Desa Tambaksari Kidul, KecamatanKembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Surat UkurNomor 00006/Tambaksari Kidul/2011, tanggal 21/04/2011, seluas 95 M?atas nama 1. Siti Nurchayati, 2. Diva Nur Anindya, 3. Akbar Nur Satria,diberi tanda P9;10.

dua) orang saksi yang mana identitas danketerangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yangpada pokoknya saksisaksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:Saksi 1 : Kodri; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak beli tanah kepada suamiPemohon yang bernama Bambang Muryono pada tahun 2014, yaitu tanahyang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00712 terletak diDesa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran Kabupaten BanyumasProvinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor 00006

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anakanak Pemohon yangbelum dewasa bernama: Diva Nur Anindya, Perempuan, Lahir diBanyumas, pada tanggal 14 Juli 2003, dan Akbar Nur Satria, Lakilaki, Lahirdi Banyumas pada tanggal 14 Desember 2005 untuk mewakili anakanakPemohon menjual harta warisan yang dikenal dengan SHM Nomor 00712terletak di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, KabupatenBanyumas dengan Surat Ukur Nomor 00006/Tambaksari Kidul/2011,tanggal 12 April 2011, seluas 95 M?

Bahwa, Penggugat adalah pihak yang telah memperoleh ijin untukmendiami perumahan yang dikuasai Gubernur Propinsi DKI Jakarta sesuaidengan SURAT IZIN PERUMAHAN (SIP) NO:TS.1.01/00006/02.13 tanggal25 Februari 2010 Atas nama LUSIANA BUDIMAN Untuk PenggunaanBangunan/Rumah Jl.Pembangunan No.13 RT.003/RW.01, KelurahanPetojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;2.

Bahwa, selain berdasarkan SURAT IZIN PERUMAHAN (SIP)NO:TS.1.01/00006/02.13 tanggal 25 Februari 2010 Atas nama LUSIANABUDIMAN Untuk Penggunaan Bangunan/Rumah JI.Pembangunan No.13RT.003/RW.01, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta PusatHalaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2016tersebut, dasar Penggugat melakukan penghunian adalah sebagai berikut :a.

Izin Perumahan (SIP), permohonan yang diajukan olehPenggugat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SURAT IZINPERUMAHAN (SIP) NO:TS.1.01/00006/02.13 tanggal 25 Februari 2010Atas nama LUSIANA BUDIMAN.

Pembangunan No.13 RT.003/RW.01, KelurahanPetojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tersebut bukan barudiberikan sesuai dengan SURAT IZIN PERUMAHAN (SIP)NO:TS.1.01/00006/02.13 tanggal 25 Februari 2010 Atas nama LUSIANABUDIMAN namun telah berulang kali bahkan sejak Kakek Penggugat masihhidup sesuai dengan SIP Nomor : B.7415/030822 tanggal 30 Desember1952 atas nama SIM KIONG HEN.

/00006/02.13 tertanggal 25 Februari 2010tersebut;8.

Putusan Nomor 657/B/PK/PJK/2017dengan Desember 2006 Nomor: 00006/257/06/906/09 tanggal 29 April 2009,diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara denganpenghitungan sebagai berikut :1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.325.000.000,002. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 232.500.000,003.

Dasar Pengajuan GugatanBahwa Dasar Pengajuan Gugatan Penggugat adalah atas SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP576/WPJ.17/BD.06/2010 TentangPengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Nomor 00006/257/06/906/09 tanggal 29 April 2009 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2006, dimana surat tersebut Penggugatterima pada tanggal 04 Agustus 2010;Bahwa tanggal Penggugat menerima surat tersebut dan pengajuangugatan ini masih memenuhi syarat pengajuan gugatan di

Pengadilan Pajak;Bahwa pada surat gugatan ini juga Penggugat melampirkan SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP5/76/WPJ.17/BD.06/2010 tentangPengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Nomor 00006/257/06/906/09 tanggal 29 April 2009 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2006;B.

permohonan Penggugat melalui SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP576/WPJ.17/BD.06/2010 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Nomor 00006/257/06/906/09 tanggal 29 April 2009Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006;C.

Wayan Rodi, Tergugat menerbitkan SKPKB Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN Nomor 00006/257/06/906/09 tanggal 29April 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006atas nama Fajar Affandy;bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Nomor: 00006/257/06/906/09 tanggal 29 Apnil 2006menggunakan asumsi bahwa bangunan tersebut dibangundengan menggunakan jasa kontraktor sehingga DPP dihitungberdasarkan asumsi bahwa pembangunan dilakukan olehkontraktor;Ketentuan yang berlakuUndangUndang

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan sanksiadministrasi Pasal 8 ayat (2A) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana tercantum dalam STP PPh Pasal23 Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14Desember 2017, sehingga perhitungannya PPh yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp120.967.518,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 6 November 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008118.99

/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00673/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat di JalanR.P.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00673/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Nomor 00006/103/14/092/17 Tanggal 14Desember 2017 Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat diJalan R.P.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa Pajak Mei 2014, atasnama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1284/B/PK/Pjk/2020beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng,Jakarta Pusat, 10330, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00673/NKEB/WP.J.19/2018 tanggal 6 September 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor:KEP28/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakNomor: 00006/287/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Terbanding Nomor: KEP28/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00006/287/09/081/13 tanggal 11Oktober 2013; dan,3.

Uraian Banding tanggal 7 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT090945.16/2009/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 11 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP28/WPJ.07/2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Juni 2009 Nomor: 00006

Putusan Nomor 571/B/PK/Pjk/2019Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak No. 00006/287/09/081/13tanggal 11 Oktober 2013 Masa Pajak Juni 2009 serta seluruh surattaginan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak No.

KEP28/WPJ.07/2015 tanggal 6Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak No. 00006/287/09/081/13tanggal 11 Oktober 2013 Masa Pajak Juni 2009; dan,4.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.55047/PP/M.IB/15/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Badan: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor :00006/406/06/091/08 tanggal 14 Maret 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar Satu berdasarkan Laporan Penelitian Pajak Nomor : LAP032/WPJ.19/KP.0105/2008 tanggal

lebih lanjut;: bahwa Pemohon Banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangundangNomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP"),mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP378/WPJ.19/2013tanggal 18 Maret 2013 ("KEP3781WPJ.19/2013") yang Pemohon Banding terimapada tanggal 19 Maret 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") Pajak Penghasilan Nomor:00006

dalam Bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: L.39/V13/INDO 0302 tanggal 31 Mei 2013 :1. menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP378/WPJ.19/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang adalah jawaban Terbanding terhadapSurat Keberatan Pemohon Banding Nomor : L.06/III12/INDO 0302 tanggal 28Maret 2012 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2006 Nomor: 00006

ayat (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor : L.39/V13/INDO 0302 tanggal 31 Mei 2013 dilampiri dengan salinanKeputusan yang dibanding, sehingga pengajuan Banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP378/WPuJ.19/2013 tanggal 18 Maret2013 berkenaan dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor:00006

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatanbahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor : L.06/III12/INDO 0302 tanggal28 Maret 2012 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00006/406/06/091/08 tanggal 14 Maret 2008 yang telah dibetulkandengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP00175/WPuJ.19/KP.0103/2011 tanggal 29 Desember 2011;bahwa Surat Keberatan Nomor : L.06/III12/INDO 0302 tanggal 28 Maret

/245/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 yang Penggugatterima pada tanggal 21 Januari 2014 yang menyatakan bahwa permohonanKeberatan atas SKPKB PPh Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005 dengan Nomor PRES/SAL004/III2013 atas SKPKBNomor 00006/245/05/081/12 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga tidakdapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Sengketa: Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan AtasPermohonan Keberatan SKPKB PPh Pasal 23/26 Final Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00006/245/05/081/12tanggal 14 Desember 2012;Halaman 2 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 546/B/PK/PJK/2016e Berdasarkan Surat Nomor PRES/SAL004/III2013 tertanggal 11Maret 2013, Penggugat mengajukan permohonan Keberatan atasSKPKB PPh Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2005 Nomor 00006/245/05/081/12 tanggal 14 Desember2012, permohonan tersebut diterima oleh KPP Minyak dan Gas Bumi(KPP Migas) pada tanggal 13 Maret 2013 melalui LPAD Nomor PEM:01000935/081/MAR/2013;e selama proses keberatan ini, Penggugat belum pernah mendapatkansurat peminjaman buku,

catatan dan/atau dokumen kedua dalamrangka proses keberatan;e Kemudian pada tanggal 16 Januari 2014 KPP Migas menerbitkan S263/WPJ.07/KP.10/2014 tentang Pemberitahuan Surat KeberatanTidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan atasSKPKB no. 00006/245/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012;Il.

Putusan Nomor 546/B/PK/PJK/2016MENGADILIMembatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S263/WPJ.07/KP.10/2014tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005 Nomor 00006/245/05/081/12 tanggal 14 Desember2012, atas nama: BUT.