Ditemukan 289 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2420/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
15256 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Desember 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010076.99/2018/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02723/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5November 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00154
    /107/16/058/18 tanggal 19 April2018 Masa Pajak Juli 2016;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02723/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5S November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00154/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016;Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00154/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016, atas nama PT Karunia KencanaPermaisejati, NPWP
    Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00154/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa PajakJuli 2016, atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPVWP01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision Tower Lantai15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 2420/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor KEP02723/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5November 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00154/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juli2016, atas nama Penggugat NPWP 01.835.668.3058.000
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) dan membatalkan Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP02723/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00154/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak
Register : 21-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PA BATULICIN Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Blcn
Tanggal 3 Mei 2017 —
146
  • Putusan Nomor 00154/Pdt.G/2017/PA Blen. Bahwa pada tanggal 24 September 2012, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku KutipanAkta Nikah Nomor 1116/83/IX/2012 tanggal 24 September 2012;.
    Putusan Nomor 00154/Pdt.G/2017/PA BlenA.
    Putusan Nomor 00154/Pdt.G/2017/PA BlcnMenimbang, bahwa sesuai dengan kitab Fiqhus Sunnah karangan SayyidSabigq, juz ll, halaman 248, diambil alin oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :MNS 5 eg BM al yi! sl Asa g SM Ais acl galls yea Guid 1318OS rtd Jae 5 Legltic! Gas b pital! alga dae GlLy Ler slay!
    Putusan Nomor 00154/Pdt.G/2017/PA BlecnMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum Islam yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap persidangan, tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Riyan Bagas Suparmanto binSutarman) terhadap Penggugat (Sunti Widiasri binti Rahmat Sutoyo);4.
    Putusan Nomor 00154/Pdt.G/2017/PA BlcnHakim Anggota, Hakim Anggota,Tid TidRofik Samsul Hidayat, S.H. Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.Panitera,TidDrs. H. AlmunaPerincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran >Rp 30.000.2. Proses >Rp 50.000.3. Panggilan :Rp 330.000,4. Redaksi : Rp 5.000,5. Materai : Rp 6.000,Jumlah : Rp 421.000,(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);Batulicin, 5 Mei 2017Disalin sesuai aslinyaPanitera,Drs. H. AlmunaHal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 00154/Pdt.G/2017/PA Blcn
Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1269 K/Pdt/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — ANDI FATMAWATY VS Hj. TINA ANDI GUNAUDDIN (HESTINA AG/HJ. TINA AG)
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1269 K/Pdt/2018Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan ToddopuliRaya Nomor 48, Makassar, Kelurahan Borong, Kecamatan Panakkukang,Kota Makassar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20120/Borong,Surat Ukur Nomor 00154/1999 tertulis atas nama Drs.
    Syamsuddin Azis)yang kini merupakan milik sah dari Penggugat;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor20120/Borong, Surat Ukur Nomor 00154/1999 tertulis atas nama Drs.Syamsuddin Azis adalah perbuatan melanggar hukum dan/atau melawanhukum yang merugikan Penggugat;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang turut menguasai sertifikat tersebutuntuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 20120/Borong, Surat UkurNomor 00154 tertulis atas nama Drs.
    gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mkstanggal 21 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan ToddopuliRaya Nomor 48, Makassar, Kelurahan Borong, Kecamatan Panakkukang,Kota Makassar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20120/Borong,Surat Ukur Nomor 00154
    Syamsuddin Azis)yang kini merupakan milik sah dari Penggugat; Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor20120/Borong, Surat Ukur Nomor 00154/1999 tertulis atas nama Drs.Syamsuddin Azis adalah perbuatan melanggar hukum dan/atau melawanhukum yang merugikan Penggugat; Menghukum Tergugat atau siapa saja yang turut menguasai sertifikat tersebutuntuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 20120/Borong, Surat UkurNomor 00154 tertulis atas nama Drs.
    Syamsuddin Azis kemudian disewakan kepada Indomart dengan SertifikatHak Milik (GHM) Nomor 20120/Borong, Surat Ukur Nomor 00154/1999 atasnama Drs.
Register : 07-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT PALU Nomor 5/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 25 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7638
  • Bahwa tahun 2017 ketika Penggugat akan mendirikan sebuah rumahbangunan di atas tanah tersebut, ternyata sudah berdiri sebuah bangunan yangdidirikan oleh Tergugat II sebagai tempat usaha Muebel, yang mana hal tersebutHalaman 2 dari 15 Halaman Putusan No. 5/PDT/2021/PT.PALdiakui oleh Tergugat II adalah milik Tergugat II dengan Sertifikat No. 00154 yangdikeluaran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggal tahun 2018;5.
    LuwukUtara/2014 seluas + 704 m2 (Tujun Ratus Empat Meter Persegi) dan sertifikat atastanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 00154, seluas + 1.094 m2 (SeribuSembilan Puluh Empat Meter Persegi), yang mana dikeluarkan oleh TurutTergugat Ill, tercatat atas nama Tergugat II, yang terletak di Kelurahan KilonganPermai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah,Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku dan melanggar
    Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan SuratPenyeranan No.457/Kec.Luwuk Utara/2014 seluas + 704 m2 (Tujuh RatusEmpat Meter Persegi);5, Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan SertifikatHak Milik No. 00154, seluas + 1.094 m2 (Seribu Sembilan Puluh Empat MeterPersegi), tercatat atas nama Tergugat II, yang terletak di Kelurahan KilonganPermai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Propinsi SulawesiTengah;6.
    Bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam diktum putusannyadengan menyatakan bahwa tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitanSertifikat Hak Milik No. 00154, seluas + 1.094 (Seribu sembilan ratus empatmeter persegi), dengan alasan bahwa diktum putusan yang sedemikian ituadalah kempetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;2. Bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam melihat keberadaanobjek sengketa, yang seharusnya objek sengketa dalam perkara ini patutdinyatakan kabur :3.
    dan Turut Tergugat , Il dan Ill terbukti telan melakukan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatigedaad); Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan SuratPenyeranan No.457/Kec.Luwuk Utara/2014 seluas + 704 m2 (Tujuh Ratus EmpatMeter Persegi); Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat HakMilik No. 00154, seluas + 1.094 m2 (Seribu Sembilan Puluh Empat Meter Persegi),tercatat atas nama Tergugat II, yang terletak di Kelurahan Kilongan Permai,Kecamatan Luwuk Utara,
Register : 12-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lwk
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
Triyono Abusama, S.E.
Tergugat:
1.Suaib
2.Ruslan
Turut Tergugat:
1.Camat Luwuk Utara
2.Lurah Kilongan Permai
3.Kantor Pertanahan Kab. Banggai
9125
  • 00154, seluas + 1.094 m2 (seribu sembilan puluh empat meter
  • persegi), tercatat atas nama Tergugat II, yang terletak di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;

    1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;
    2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain
      Kilongan maka antara tanah yang dinyatakan oleh Penggugatsebagai miliknya dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00154, Kel.
      Kilongan dahulu atas nama BadawiPalantjoi sekarang atas nama Sahrawaty, dkk., atau dengan perkataan lain diatastanah objek sengketa terdapat 2 (dua) buah sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No.00154, Kel. Kilongan Permai atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 110Kel.
      (tujuh ratus empat meterpersegi);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T.IN8, T.T.N9, T.T.MLO, T.T.Il14dan T.T.IIl15 dihubungkan dengan bukti T.ll1 dasar penerbitan Sertipikat Hak MilikNomor 00154/Kilongan Permai atas nama Tergugat II adalah Surat PenyerahanNomor: 34.
      KEC/LWK/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan bukan Surat PenyerahanNo.457/Kec.Luwuk Utara/2014 sehingga berdasarkan hal tersebut, petitum keempatini ditolak oleh Majelis;Menimbang, bahwa dalam petitum ke5 (lima), Penggugat memohon agarMajelis Hakim Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan SertifikatHak Milik No. 00154, seluas + 1.094 m?
      MilikNo. 00154, seluas + 1.094 m?
Register : 02-04-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Mtr
Tanggal 28 April 2015 — Penggugat melawan Tergugat
155
  • PUTUSANNomor 00154 /Pdt.G/2015/PA.MTRwIl pas Jla UI nuo ur a f 2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanPutusan permohonan cerai talak antara :M. Firdaus Bin H Ridwan A. Kadir BF, umur 40 tahun, agama Islam,pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di JalanBekasi Taman Indah RW. 004 No.
    Al Azhary Anwar, umur 30 tahun,agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Jalan Alexandria Blok O No. 2 KelurahanJempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat;;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 31 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Mataram Nomor 00154 /Pdt.G/2015/PA.MTR tanggal
    Menyatakan perkara Nomor 00154/Pdt.G/2015/PA. MTRdicabut;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.296.000, ( dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah )Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehibertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah, olen kami Drs. H.
Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2699/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LG ELECTRONICS INDONESIA
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanjawaban tanggal 7 Oktober 2016;Menimbang,bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90415/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugatterhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP02898/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 04Agustus 2016, tentang PenguranganSanksiAdministrasi KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00154
    bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02898/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 04 Agustus 2016, tentangPengurangan Sanksi Administrasi Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2014 Nomor 00154
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP02898/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 04 Agustus 2016, tentang Pengurangan SanksiAdministrasi Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00154/107/14/092/15 tanggal 23 Oktober 2015, oleh MajelisHakim
Register : 04-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4106 B/PK/PJK/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KAYU LAPIS INDONESIA;
6345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengurangkan menjadi nihil atau membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00154/106/16/513/17, tanggal 10 April 2017, Masa PajakOktober 2016, sebesar Rp318.339.210,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 04 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003869.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal
    Pajak Nomor KEP01503/NKEB/WPJ.10/2018 tanggal 16 April2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Oktober 2016 Nomor 00154/106/16/513/17 tanggal 10 April2017, atas nama PT Kayu Lapis Indonesia, NPWP 01.136.155.7513.000,dengan alamat di Desa Mororejo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, JawaTengah, sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
    Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan MasaPajak Oktober 2016 Nomor: 00154/106/16/513/17 tanggal 10 April2017, atas nama PI Kayu Lapis Indonesia, NPWP01.136.155.7513.000, dengan alamat di Desa Mororejo,Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4106/B/PK/Pjk/2019Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01503/NKEB/WPJ.10/2018, tanggal 16 April 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Oktober2016, Nomor: 00154
    Putusan Nomor 4106/B/PK/Pjk/2019Permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Oktober 2016, Nomor:00154/106/16/513/17, tanggal 10 April 2017, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan
Register : 11-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1823 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HALLIBURTON INDONESIA;
14942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 05 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110925.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 10 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01620/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November2016, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret2013 Nomor: 00154
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2013, Nomor:00154/407/13/081/15, tanggal 01 September 2015; dan3.
    Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01620/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00154/407/13/081/15 tanggal 01 September 2015, atasnama PT Halliburton Indonesia, NPWP 01.061.563.1081.000,beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1, Setu
    ,Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00154/407/13/081/15 tanggal 01 September 2015, atasnama PT Halliburton Indonesia, NPWP 01.061.563.1081.000,beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1, Setu,Kota Tangerang Selatan, Banten 15314
    PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor: KEP01620/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24November 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakMaret 2013, Nomor: 00154
Putus : 29-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 29 Nopember 2016 — ARIF FADILLAH, S.E., dkk Melawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dkk
939
  • Bahwa disamping halhal yang telah para penggugat uraikan sebagaimanatersebut diatas, ternyata jual beli lelang terhadap benda jaminan berupa:sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 2296/Desa Pabean, tanggal20092005, Surat Ukur Nomor : 00154/17.12/2005 tanggal 2672005, seluas128 M?
    Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh para Penggugat akibat Tergugat 3yang meneruskan untuk membeli melalui lelang terhadap objek lelang:sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 2296/Desa Pabean, tanggal20092005, Surat Ukur Nomor : 00154/17.12/2005 tanggal 2672005, seluas128 M?
    Menetapkan sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap dalam perkara ini, maka sebidang tanah Hak GunaBangunan Nomor : 2296/Desa Pabean, tanggal 20092005, Surat UkurNomor : 00154/17.12/2005 tanggal 2672005, seluas 128 M?
    Sda.00154/17.12/2005 tanggal 2672005, seluas 128 M? (seratus duapuluh delapan meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur,Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, setempat lebihdikenal dengan Persil dan Bangunan di Komplek Juanda RegencyBlok AA Nomor 18 Sidoarjo, Tertulis Atas Nama : DEWI MEITA(Penggugat 1);2.
    Menetapkan sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap dalam perkara ini , maka sebidang tanah Hak GunaBangunan Nomor : 2296/Desa Pabean, tanggal 20092005, SuratUkur Nomor : 00154/17.12/2005 tanggal 2672005, seluas 128 M?
Register : 28-09-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 580/Pid.B/2015/PN.Jmb
Tanggal 10 Nopember 2015 — SUGENG MASRUDI Bin SYAMSUDIN.
568
  • Faktur : FJ / 201502/00154 / Pt. Relexindo Pelumas Perkasa tanggal 17 Februari 2015 dengan jatuh tempo tanggal 19 Maret 2015 dengan total Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus Ribu rupiah); 2. No. Faktur : FJ / 201503/00044 / Pt. Relexindo Pelumas Perkasa tanggal 05 Maret 2015 dengan jatuh tempo 14 hari dengan total Rp.1.803.600,- ( satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah); 3. No. Faktur : FJ / 201503/00030 / / Pt.
    Faktur : FJ /201502/00154 / Pt. Relexindo Pelumas Perkasa tanggal 17Februari 2015 dengan jatuh tempo tanggal 19 Maret 2015 dengan total Rp.3.500.000, ( Tiga juta lima ratus Ribu rupiah);2. No. Faktur : FJ / 201503/00044 / Pt. Relexindo Pelumas Perkasa tanggal 05Maret 2015 dengan jatuh tempo 14 hari dengan total Rp.1.803.600, ( satu jutadelapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah);3. No. Faktur : FJ / 201503/00030 // Pt.
    Faktur Nomor : FJ / 201502 / 00154 tertanggal 17 Februari 2015 senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa tempo pembayaran selama30 hari;b. Faktur Nomor : FJ / 201503 / 00030 tertanggal 04 Maret 2015 senilai Rp. 8.481.500,(Delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan masatempo pembayaran selama 14 hari;c.
    Faktur Nomor : FJ / 201502 / 00154 tertanggal 17 Februari 2015 senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);b. Faktur Nomor : FJ / 201503 / 00030 tertanggal 04 Maret 2015 senilai Rp.8.481.500, (Delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratusrupiah);c. Faktur Nomor : FJ / 201503 / 00044 tertanggal O05 Maret 2015 senilai Rp.1.803.600, (Satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah);d.
    Faktur Nomor : FJ / 201502 / 00154 tertanggal 17 Februari 2015 senilai Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);b. Faktur Nomor : FJ / 201503 / 00030 tertanggal 04 Maret 2015 senilai Rp.8.481.500, (Delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);c. Faktur Nomor : FJ / 201503 / 00044 tertanggal 05 Maret 2015 senilai Rp.1.803.600, (Satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah);d.
Register : 11-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PA SOLOK Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Slk
Tanggal 28 Mei 2015 — - PENGGUGAT - TERGUGAT
142
  • Bahwa pada tanggal O07 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama KOTA SOLOK sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :NOMOR tanggal 08 Juni 2010;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 00154/Pdt.G/2015/PA Slk0154/Pdt.G/2015/PA.SIkBahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadapPenggugat, sebagai berikut:Sewaktuwaktu saya:1 Meninggalkan isteri saya dua tahun berturutturut;2 Atau saya tidak memberi nafkah
    lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugattelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 00154
    ada harta yangditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan sebagai nafkah olehPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap denganpendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan uang iwadhsebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 00154
    Nuraini, MA dan Asri Handayani, SHI masingHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 00154/Pdt.G/2015/PA Slk0154/Pdt.G/2015/PA.SIkmasing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengantanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi olehHakim Anggota dan dibantu oleh Afdal, SH sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;Hakim Anggota I, Ketua Majelis
    Nuraini, MABustanuddin Bahar, S.AgHakim Anggota II,Asri Handayani, SHIPanitera Pengganti,Afdal, SHRincian Biaya Perkara :1 Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,2 Biaya ATK Perkara :Rp. 50.000,3 Biaya Pemanggilan : Rp. 180.000,4 Biaya Redaksi Rp. 5.000,5 Biaya Materai :Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 271.000,(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 00154/Pdt.G/2015/PA Sik0154/Pdt.G/2015/PA.SIk
Putus : 24-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2616/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85529/PP/MXIV.B/16/2017, tanggal 2 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1208/WPJ.19/2015 tanggal 25 Juni2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00154
    Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:a) Surat Keputusan Jenderal Pajak KEP1208/WPJ.19/2015 tanggal 25Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00154/207/12/091/14 tanggal 16 Mei 2014; danb) Surat Ketetapan Lebih Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor:Halaman 3 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 2616/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1208/WPJ.19/2015 tanggal 25 Juni 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor: 00154/207/12/091/14 tanggal 16 Mei 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.837.370.4091.000
Putus : 28-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 212/Pdt.G/2014/PN Sda
Tanggal 28 Juli 2015 — ARIF FADILAH, SE., dkk. M E L A W A N: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dkk.
3914
  • Kantor Cabang Pembantu Di SurabayaKomplek Pertokoan Toman Pondok Indah Blok A5A6 Surabaya, TelahMengumumkan Melalui Surat Kabar Sebagai Pengumuman Lelang Terhadap:Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 2296/Desa Pabean, Tanggal20092005, Surat Ukur Nomor: 00154/17.12/2005 Tanggal2672005, Seluas: 128M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), Terletak Di Propinsi Jawa Timur,Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean, Setempat Lebih DikenalDengan Persil Dan Bangunan.
    Dalam hal ini dalam petitum point 3 dan 4 halaman 9sampai dengan 10 PARA PENGGUGAT mendalilkan :"Menyatakan bahwa jual beli terhadap benda jaminan berupa SebidangTanah Hak Guna Bangunan Nomor : 2296/Desa Pabean, Tanggal20092005, Surat Ukur Nomor : 00154/17.12/2005 Tanggal 2672005,Seluas 128 M?
    (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan Surat UkurNomor 00154/17.12/2005 tanggal 26072005 yang terletak di Desa Pabean,Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, setempat dikenaldengan Komplek Juanda Regency Blok AA Nomor 18 Sidoarjo, tertulis atas namaDEWI MEITA, Sarjana Ekonomi. (Tertanda T12);1 (satu) lembar Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 31/2010tertanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan ROSSA KRISTANTINA, SH.
    (Tertanda TIII1);2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur Nomor:00154/17.12/2005. (Tertanda TIII2);3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 0746/2014.
    Dalam hal ini dalam petitum point 3 dan 4 halaman 9sampai dengan 10 PARA PENGGUGAT mendalilkan :"Menyatakan bahwa jual beli terhadap benda jaminan berupa SebidangTanah Hak Guna Bangunan Nomor : 2296/Desa Pabean, Tanggal20092005, Surat Ukur Nomor : 00154/17.12/2005 Tanggal 2672005,Seluas 128 M7?
Register : 24-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN KUDUS Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kds
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
Ahmad Sunarto
Tergugat:
PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Kudus
263
  • Adapun batasbatasnya adalah sebagaiberikut :Utara : DarsonoSelatan : SaluranTimur : SaluranBarat : Pratiknyo Hadie Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00154 luas 701 m2 terletakdi Desa Sekarjalak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, atasnama Ahmad Sunarto. Adapun batasbatasnya adalah sebagaiberikut :Utara : Pratiknyo HadiSelatan : SaluranTimur : JalanBarat : Yanu M. 346Untuk mempermudah mohon kiranya kelima Objek tersebut diatasdisebut Objek Sengketa;.
    001 Kecamatan MargoyosoKabupaten Pati, atas nama Ahmad Sunarto suami Anis MiftahulJannah.Halaman 6 dari 13 Putusan Sela Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kdse Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 01051 luas + 196 m2terletak di Desa Ngemplak Kidul Rt. 001 Rw. 001 KecamatanMargoyoso Kabupaten Pati, atas nama Ahmad Sunarto.e Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00346 luas + 1.335 m2terletak di Desa Sekarjalak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati,atas nama Ahmad Sunarto.e Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00154
    SHM No. 02490 luas 322 m2terletak di Desa Ngemplak Kidul Rt. 001 Rw. 001 KecamatanMargoyoso Kabupaten Pati, atas nama Ahmad Sunarto suamiAnis Miftahul Jannah.Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 01051 luas + 196 m2terletak di Desa Ngemplak Kidul Rt. 001 Rw. 001 KecamatanMargoyoso Kabupaten Pati, atas nama Ahmad Sunarto.Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00346 luas + 1.335 m2terletak di Desa Sekarjalak Kecamatan Margoyoso KabupatenPati, atas nama Ahmad Sunarto.Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00154
    Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati2) SHM Nomor 02490 tercatat atas nama Ahmad Sunarto Suami AnisMiftahul Jannah yang terletak di Desa Ngemplak Kidul, KecamatanMargoyoso, Kabupaten Pati3) SHM Nomor 01051 tercatat atas nama Ahmad Sunarto yangterletak di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso,Kabupaten PatiHalaman 8 dari 13 Putusan Sela Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Kds4) SHM Nomor 00346 tercatat atas nama Ahmad Sunarto yangterletak di Desa Sekarjalak, Kecamatan Margoyoso, KabupatenPati5) SHM Nomor 00154
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1291/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAPTAINDRA SEJATI
14834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1291/B/PK/Pjk/2019Bahwa yang pada pokoknya Pemohon Banding memohon kepadaMejelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding dari PemohonBanding terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00840/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 16 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor 00154/207/13/091/15 tanggal16 Desember 2015, atas nama PT Saptaindra Sejati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut
    banding tanggal 5 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111323.16/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 9 Mei 2018,yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00840/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 16 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor 00154
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00840/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 16 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2013 Nomor 00154/207/13/091/15 tanggal16 Desember 2015, atas nama PT Saptaindra Sejati, NPWP01.909.611.4091.000, beralamat di Graha Saptaindra Lantai 58,Jalan TB Simatupang Kav. 18 Cilandak Barat, Cilandak, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan
    Putusan Nomor 1291/B/PK/Pjk/2019mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00840/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 16Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00154/207/13/091/15, tanggal 16 Desember 2015,atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.909.611.4091.000; sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan
Register : 07-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 60/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 7 Juni 2017 — ANITA, DKK Sebagai PENGGUGAT Lawan CHRISTY VERINKA CHANDRA, DKK Sebagai TERGUGAT
6626
  • Jual Beli yang dibuat Tergugat Ill danTergugat V dengan No. 832/2006 tanggal 28 November 2006 yang dibuatdihadapan HARLIAN, SH (Turut Tergugat I) Notaris & PPAT di KotaBangkinang, selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1308/Desa Kualutanggal 06 Juli 2002 atas nama Fery lrawan (Tergugat V) dengan Surat Ukurnomor : 584/17.05/R/2002 tanggal 06 Juli 2002 tersebut, dibaliknamakan olehTergugat Ill Keatas namanya sendiri, sehingga telah terbit Sertipikat Hak MilikNo. 10896/Tuah Karya, Surat Ukur No. 00154
    berhak;iii) Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Ill;Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.PBR12.13.Tergugat Ill berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat denganTergugat V dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1308/DesaKualu tanggal 06 Juli 2002 atas nama Fery lrawan (Tergugat IV) denganSurat Ukur nomor : 584/17.05/R/2002 tanggal 06 Juli 2002 telahmembaliknamakan Sertipikat tersebut keatas namanya sendiri, hinggaterbit Sertipikat Hak Milik No. 10896/Tuah Karya, Surat Ukur No.00154
    jaminan olehTergugat V kepada Tergugat Ill telah cacat hukum, maka perjanjian hutangpiutang/Perjanjian Penitipan Uang dengan Akta No. 10 tanggal 11 April 2006yang dibuat dihadapan Tergugat VI dengan jaminan tanah obyek perkaradengan sertipikat tersebut telah pula mengandung cacat hukum, tidak sahdan dinyatalkan batal demi hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat ;Bahwa demikian juga oleh karena pengurusan dan penerbitan Sertipikat HakMilik No. 10896/Tuah Karya, Surat Ukur No. 00154
    /2013 tanggal 26November 2013 atas nama Sutarsih (Tergugat Ill) diatas atas tanah obyekperkara, dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan hukumSertipikat Hak Milik No. 10896/Tuah Karya, Surat Ukur No. 00154/2013tanggal 26 November 2013 atas nama Sutarsih (Tergugat Ill), termasukproses dan pelaksanaan jual beli atas tanah obyek perkara antara Tergugatll dengan Tergugat V beserta turunanturunannya telah cacat hukum,sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Bahwa sekalipun proses
    Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 10896/Tuah Karya, Surat Ukur No.00154/2013 tanggal 26 November 2013 atas nama Sutarsih (Tergugat Ill), yangditerbitkan oleh Turut Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru), telah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ;.
Register : 11-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 644/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Februari 2021 — Pemohon:
FINA LIU alias DJIAU FINA
5662
  • Sebidang tanah seluas 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154, atas nama Rikardo Fujiarta, beralamat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
    lakilaki), lahir di Jakarta, pada tanggal 23Maret 2006c.GERARDO FUJIARTA (lakilaki), lahir di Jakarta, pada tanggal 7September 2012Untuk menjual, mengalinkan dan/ atau menjamin :a.Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor 7056 atas nama Rikardo Fujiarta dengan luas tanah318 M2, beralamat di Kelurahan Kelapa Gading Barat, kecamatanKelapa Gading, Jakarta Utara.b.Sebidang tanah seluas 1.459 (seribu empat ratus lima puluhsembilan) M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00154
    Sebidang tanah seluas 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan)M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154, atas namaRikardo Fujiarta, beralamat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan MedanSelayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.3. Sebidang tanah seluas 964 (sembilan ratus enam puluh empat) M2berdasarkan Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00022, atas nama RikardoFujiarta, beralamat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan MedanSelayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara4.
    almarhum suami Pemohon bernama Rikardo Fujiartaberkedudukan sebagai Direktur Utama dan mempunyai 27.500 (dua puluh tujuhribu lima ratus) lembar saham di PT Cipta Sumber Rejeki;Menimbang, bahwa memperhatikan dan meneliti bukti P7.6 dan P11bahwa benar almarhum suami Pemohon bernama Rikardo Fujiartaberkedudukan sebagai Komisaris Utama dan mempunyai 5.500 (lima ribu limaratus) lembar saham di PT Karya Bersatu Lestari;Menimbang, bahwa memperhatikan dan meneliti bukti P7.2, tentangSertipikat Hak Milik No. 00154
    Fujiarta, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 2006, dan anak ketiga bernamaGerardo Fujiarta, lahir di Jakarta tanggal 07 September 2020, untuk menjual,mengalihkan dan/ atau menjamin: sebidang tanah berdasarkan Sertifikat HakGuna Bangunan (SHGB) Nomor 7056 atas nama Rikardo Fujiarta dengan luastanah 318 M2, beralamat di Kelurahan Kelapa Gading Barat, kecamatanKelapa Gading, Jakarta Utara, sebidang tanah seluas 1.459 (seribu empat ratuslima puluh sembilan) M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154
    Sebidang tanah seluas 1.459 (seribu empat ratus lima puluhsembilan) M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00154,atas nama Rikardo Fujiarta, beralamat di Kelurahan Tanjung Sari,Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.c. Sebidang tanah seluas 964 (Sembilan ratus enam puluh empat) M2berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00022, atas namaRikardo Fujiarta, beralamat di Kelurahan Tanjung Sari, KecamatanMedan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utarad.
Register : 13-11-2012 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-50786/PP/M.XVA/16/2014
Tanggal 28 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11430
  • DanPemohon Banding tetap mempertahankan jumlah penyerahan ekspor yangbenar adalah sejumlah Rp.91.327.898,52 dan jumlah senilaiRp.773.958.635,88 tidak ada.bahwa Pemeriksa dari KPP Pratama Bantul tetap mempertahankan temuantersebut sehingga diterbitkan SKPKB PPN No. 00154/207/08/543/11 tanggal16Juni 2011.bahwa atas SKPKB PPN No.00154/207/08/543/11 tersebut Pemohon Bandingmengajukan Keberatan kepada Kanwil DJP DI.
    Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danyang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP665/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 15Agustus 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2008 Nomor : 00154/207/08/543/11 tanggal 16 Juni 2011, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI;
6327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 30 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116593.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00221/KEB/WPUJ.04/2017, tanggal 20Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00154
    Putusan Nomor 43/B/PK/Pjk/20213.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00221/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 20 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2013 Nomor 00154/507/13/067/16, tanggal 29 Agustus 2016 atasnama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000,beralamat di Gedung Menara Prima
    Lantai 21 Unit F, , J, Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00154/507/13/067/16, tanggal 29 Agustus 2016 atas namaPT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000,beralamat di Gedung Menara